*Hapus Subsidi, Berikan BLT* Saran Bank Dunia soal Subsidi BBM '+'
http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=7290 *Jakarta, Padek*—Bank Dunia menilai besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluarkan pemerintah sampai saat ini tidak rasional. Selain salah sasaran, dana subsidi dianggap mubazir karena seharusnya bisa diarahkan untuk membantu program perbaikan infrastruktur. Ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia Shubham Chaudhuri mengatakan, pemerintah sebaiknya segera mengembalikan harga BBM di dalam negeri ke harga pasar. Sebagai solusi bagi rakyat kurang mampu yang terkena imbasnya, bantuan langsung tunai (BLT) adalah solusi. Ini karena potensi salah sasaran tidak sebesar jika dibandingkan dengan subsidi BBM. ”Secara konkret langkah yang harus diambil adalah menaikkan harga BBM sesuai dengan harga pasar,” ujarnya dalam diskusi perkembangan triwulan I perekonomian Indonesia, di Kantor Badan Koordinasi Penana man Modal (BKPM), Jakarta, kemarin. Saat ini, kata Shubham, di tengah harga minyak dunia yang tinggi di kisaran USD113 per barel dalam lima bulan pertama 2011, subsidi untuk BBM sangat tidak tepat. ”Tingginya harga minyak pada 2011 telah meningkatkan belanja modal pemerintah pada subsidi energi yang memiliki sasaran yang buruk,” tambah nya. Padahal, masih banyak kebutuhan yang dapat diprioritaskan pemerintah, seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan jaminan sosial. ”Anggaran subsidi akan lebih efektif jika digunakan untuk membangun infrastruktur,” ucapnya. Dalam pengamatan Bank Dunia, biaya subsidi energi di Indonesia sudah setara dengan seperempat dari total belanja pemerintah. Shubham mengatakan, belanja publik yang meningkat, khususnya subsidi, mengindikasikan opportunity cost yang lebih tinggi. ”Hasil penghematan dari reformasi juga bisa digunakan untuk program bantuan langsung tunai untuk membatasi dampak pada masyarakat miskin,” jelasnya. Sebaliknya, dari tingginya harga minyak, dengan strategi yang akurat pemerintah sebenarnya bisa meningkatkan pendapatan. Tetapi, dalam kondisi sekarang hal itu sulit dicapai. Yang terjadi justru produksi minyak di dalam negeri menurun sehingga dampak keseluruhan dari tingginya harga minyak saat ini adalah peningkatan defisit. Meski begitu, Shubham mengatakan, jika pemerintah masih menetapkan strategi subsidi BBM, bisa dilakukan reformasi terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, di lapangan tidak terjadi lagi salah sasaran seperti sekarang. ”Tapi, sampai saat ini belum ada langkah konkret dari pemerintah soal subsidi. Ini karena subsidi BBM tidak menjamin pengendara mobil tidak menggunakan BBM subsidi. Tidak ada kepastian,” tegasnya. Dalam APBN 2011, jumlah subsidi BBM mencapai Rp95,9 triliun. Subsidi itu merupakan bagian dari subsidi energi yang jumlahnya mencapai Rp136,6triliun. Jika tidak ada kebijakan apa pun soal subsidi dari pemerintah, subsidi BBM bisa melonjak menjadi Rp125,5 triliun pada 2011. *Pembatasan Konsumsi BBM* Sementara itu, pemerintah terus melakukan pembatasan subsidi, menggunakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di kisaran USD95 per barel sebagai dasar penghitungan postur APBN Perubahan 2011. Dengan demikian, pembatasan BBM bersubsidi harus diberlakukan tahun ini. Wakil Menkeu Anny Ratnawati mengatakan, postur APBNP 2011 yang akan diajukan ke DPR juga telah memperhitungkan program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. ”Kita minta langkah-langkah pembatasan tetap dilaksanakan un tuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan subsidi BBM,” kata Anny, kemarin. Kemenkeu meminta Kementerian ESDM untuk segera merealisasikan program pembatasan konsumsi. ”Kami minta kepada ESDM, dia yang akan mengkoordinir untuk dilakukan pembatasan karena tren konsumsi lebih tinggi dari biasanya,” kata Anny. Anny menegaskan, pemerintah bakal menjaga defisit APBN di kisaran 2,1 persen dari produk domestik bruto (PDB). ”Kita hitung pakai ICP yang baru dan kurs yang menguat. Implikasinya ada kenaikan subsidi listrik dan BBM,” katanya. Dengan asumsi PDB sebesar Rp7.250,832 triliun, defisit 2,1 persen yang ingin dijaga pemerintah berada di kisaran Rp152,26 triliun. Menurut dia, pemerintah tidak akan menambah utang untuk pembiayaan defisit. ”Sudah di-review dari penerimaan dan penghematan. Insya Allah, tidak ada penambahan pembiayaan. Kita berharap ada beberapa potensi,” kata Anny.
