At least kalo omset mrk naik, pendapatan negara jg naik disisi pajaknya. Drpd 
buat yg maenin bbm subsidi trus di ekspor ke luar negri ga byr pajak.

indahnya berbagi

-----Original Message-----
From: "Max Selwan" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Sun, 3 Jul 2011 10:12:43 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [saham] Wamenkeu: Pembatasan BBM Wajib Tahun Ini

Saatnya cuan utk investor spbu shell, petronas, total...

Sent from my 24-hour email assistance

-----Original Message-----
From: "ßµđΨ☺™" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Sun, 3 Jul 2011 10:03:49 
To: saham saham<[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [saham] Wamenkeu: Pembatasan BBM Wajib Tahun Ini

Ya udahlah naikin aja biar nga ada yg bisa main2 bbm subsidi..hanya 
menguntungkan segelintir orang aja..
Best Regards,
ßµđΨ☀Đα®♏αωαƞ☺™

-----Original Message-----
From: positif 01 <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Sun, 03 Jul 2011 03:00:31 
Reply-To: [email protected]
Subject: [saham] Wamenkeu: Pembatasan BBM Wajib Tahun Ini

Pembatasan BBM Wajib Tahun 
Ini<https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html#>

'+'
 
http://www.jpnn.com/read/2011/06/29/96546/Pembatasan-BBM-Wajib-Tahun-Ini-
 
JAKARTA – Pemerintah menggunakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di 
kisaran USD 95 per barel sebagai dasar penghitungan postur APBN Perubahan 
2011. Dengan demikian, pembatasan BBM bersubsidi harus diberlakukan tahun 
ini.

Wakil Menkeu Anny Ratnawati mengatakan, postur APBNP 2011 yang akan diajukan 
ke DPR juga telah memperhitungkan program pembatasan konsumsi BBM 
bersubsidi. “Kita minta langkah-langkah pembatasan tetap dilaksanakan untuk 
menjaga agar tidak terjadi kenaikan subsidi BBM,” kata Anny di Kantor 
Kementrian Keuangan, Jakarta, Selasa (28/6).

Kemenkeu meminta Kementrian ESDM untuk segera merealisasikan program 
pembatasan konsumsi. “Kami minta kepada ESDM, dia yang akan mengoordinir 
untuk dilakukan pembatasan karena tren konsumsi lebih tinggi dari biasanya,” 
kata Anny.

Dia menegaskan pemerintah bakal menjaga defisit APBN di kisaran 2,1 persen 
dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Kita hitung pakai ICP yang baru dan kurs 
yang menguat. Implikasinya ada kenaikan subsidi listrik dan BBM,” katanya. 
Dengan asumsi PDB sebesar Rp 7.250,832 triliun, defisit 2,1 persen yang 
ingin dijaga pemerintah berada di kisaran Rp 152,26 triliun. Ia mengatakan, 
pemerintah tidak akan menambah utang untuk pembiayaan defisit. “Sudah 
di-review dari penerimaan dan penghematan. Insya Allah tidak ada penambahan 
pembiayaan. Kita berharap ada beberapa potensi,” kata Anny.

Sebelumnya pemerintah menghitung jika tahun ini tak ada kebijakan kenaikan 
harga BBM, subsidi energi (BBM dan listrik) bakal membengkak Rp 60 triliun 
dari APBN sebesar Rp 136,6 triliun, menjadi Rp 196,1 triliun. Jika harga BBM 
naik Rp 500 per liter, subsidi energi menjadi Rp 184,0 triliun, dan jika 
naik Rp 1.000 per liter, bakal menjadi Rp 180,0 triliun.

Perinciannya, subsidi BBM akan membengkak dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 
125,2 triliun jika harga BBM bersubsidi tak dinaikkan. Jika naik Rp 500 per 
liter, subsidi BBM menjadi Rp 117,6 triliun, dan menjadi Rp 109,1 triliun 
jika harga BBM naik Rp 1.000 per liter. Sedangkan subsidi listrik bakal 
melesat dari Rp 40,7 triliun menjadi Rp 70,9 triliun.

Perhitungan pemerintah itu menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia 
USD 95 per barel, nilai tukar Rp 8.800 per USD, dan lifting (produksi siap 
jual) minyak 945 ribu barel per hari.

Kirim email ke