Kaum Muslimin Dan Cita-Cita Kamis, 1 Mei 2003
Oleh: KH. Abdurrahman Wahid Soal cita-cita kaum Muslimin, tentu saja harus dipresentasikan dengan mendalam. Ini sesuai dengan kenyataan, bahwa kaum Muslimin terbagi dalam dua kelompok besar. Ada kaum Muslimin yang menjadi gerakan Islam, ada pula yang hanya ingin menjadi warga negara tempat mereka hidup, tanpa menjadi warga gerakan apapun di dalamnya. Dalam hal ini sudah tentu harus diperkecualikan gerakan yang menyangkut seluruh warga negara, seperti gerakan Pramuka yang mengantikan gerakan kepanduan di masa lampau dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengecualian ini dilakukan dengan kesadaraan penuh karena ia menyangkut kehidupan keseluruhan warga bangsa, dan dengan demikian tidak memiliki "warna ideologis apapun." Sedangkan jenis lainnya adalah kaum Muslimin warga gerakan-gerakan Islam, apapun wujud dan bentuknya. Ada yang hanya bersifat local belaka, nasional, dan ada yang bersifat Internasional. Yang terakhir ini dapat dilihat pada pembubaran Laskar Jihad di Saudi Arabia yang secara otomatis berarti pula pembubaran perkumpulan yang bernama Laskar Jihad di Indonesia. Ini juga dapat dilihat pada pembentukan Nahdlatul Ulama (NU) di beberapa kawasan mancanegara, ataupun pembentukan Ikhwanul Muslimin di sejumlah negara Timur Tengah. Karena sifatnya yang sangat heterogen, jelas tidak ada satu pihak pun yang dapat mengajukan klaim sebagai "perwakilan Islam" di manapun. Karena itu pula lembaga-lembaga keagamaan Islam, tidak dapat bersatu dalam sebuah kesatuan dengan memiliki otoritas penuh. Lembaga yang mencoba mewakili ulama atau kaum muslimin dengan klaim seperti itu, namun hanya menjadi salah sebuah diantara organisasi-organisasi Islam yang ada, dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini tidak memiliki supremasi, seperti yang ada dalam agama-agama lain, seperti Konferensi Wali-Wali Gereja Indonesia (KWI), persekutuan-persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) atau Parisade Hindu Dharma. Tetapi, MUI harus berbagi tempat dengan NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Karenanya, hanya hal-hal yang disepakati bersama oleh sekian banyak perkumpulan itu, yang dapat dianggap sebagai nilai-nilai yang diterima umat. Ketika Rois Syuriyah NU cabang Pasuruan menyatakan "pengeboran" Inul bertentangan dengan ketentuan agama Islam, disusul dengan fatwa MUI, timbul reaksi dikalangan para warga negara republik kita. Untuk apa kedua lembaga itu "ngurusi" Inul sejauh itu ? Apalagi ketika H. Rhoma Irama menyatakan Inul tidak boleh membawa lagu ciptaan beliau, kalangan muda santri mentertawakannya sebagai tindakan "ketinggalan jaman". Memang, sepertinya tidak akan cocok lagu-lagu beliau dibawakan oleh orang seperti Inul. Dalam hal ini, masyarakat mengembangkan pandangan mereka sendiri. Ketika ditanya dalam wawancara TV, Inul menyatakan, ia "mengebor" untuk mencari makan. Ia tidak "menutup-nutupinya" dengan berbagai istilah keren seperti "memajukan seni" dan sebagainya melainkan, secara berterus-terang ia mengatakan mencari makan. Kejujuran ucapan seperti ini, sangat berbeda dengan sikap palsu gaya "sok untuk kepentingan bangsa" yang diperlihatkan kebanyakan tokoh-tokoh politik kita, untuk menutupi ambisi politik pribadi mereka masing-masing. Mungkin inilah maksud hadist "katakan apa yang benar, walaupun pahit" (Qul al-Haqqa Walau Kanna Murran). Karenanya tidak heran, jika pendapat atau kritikan berbagai macam pihak terhadap Inul, tidak memperoleh respon yang berarti dari kaum muslimin sendiri. Dengan kata lain, pendapat mereka itu akhirnya memiliki pengaruh sangat terbatas, bahkan banyak badan-badan penyiaran yang tidak mendukung. Bahkan ancaman H. Rhoma Irama untuk menggerakkan sejumlah organisasi ekstrim Islam melawan Inul, dalam pandangan penulis merupakan sesuatu yang sudah keterlaluan (over acting), yang mengancam keselamatan hidup kita sebagai bangsa. Apa bedanya ancaman itu dengan tindakan Front Pembela Islam (FPI) yang menyerbu rumah-rumah makan (Coffe House) di Kemang, Jakarta Selatan beberapa tahun lalu. ***** Hal ini yang tampaknya sering tidak disadari beberapa tokoh Islam maupun beberapa perkumpulan kaum muslimin, yaitu kita harus merubah moralitas masyarakat dengan sabar. Agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang kita yakini kebenarannya dan menjadikan contoh sebagai wahana utama dalam pembentukan moralitas yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dengan tingkat kemajemukan sangat tinggi seperti yang kita miliki sekarang ini, kalau hal ini tidak kita sadari, tentu kita akan marah dan bersikap "memaksakan" kehendak kepada masyarakat. Ini membutuhkan sikap serba resmi (formalisme) yang belum tentu disepakati semua pihak. Mengapa? Karena ini dapat menjurus kepada "terorisme moralitas", dengan akibat yang sama seperti peledakan bom di Bali, di Medan maupun di lapangan terbang Cengkareng. Pelakunya harus dicari sampai dapat dan harus diganjar hukuman sangat berat, karena bersifat merusak dan mengacaukan keadaan secara umum. Tentu saja kita tidak ingin hal ini terjadi pada tokoh-tokoh yang kita kagumi seperti H. Rhoma Irama, karena ini adalah inti ajaran agama kita. Karena itu dalam pandangan penulis, perlu diperhatikan bahwa cita-cita kaum Muslimin dibagi dua, yaitu antara keinginan kaum muslim yang tidak memasuki perkumpulan Islam manapun dan cita-cita para warga gerakan Islam. Tanpa adanya perhatian terhadap perbedaan ini, maka apa yang kita anggap penting, tidak begitu diperhatikan oleh kaum muslim yang lain. Sebagai akibat kita akan kehilangan hubungan. Berlakulah dalam hal ini adagium Ushul fiqh (teori hukum Islam atau Islamic legal Theory), Yang berbunyi "Yuthalaqu al-Am wa Yuradhu bihi al-Khas" (hal umum yang disebut, hal khusus yang dimaksud). Kita harus hati-hati dan sadar sepenuhnya dengan apa yang kita ucapkan, agar kita memperoleh setepatnya apa yang kita inginkan. Memang ini melelahkan, melainkan inilah konsekuensi dari apa yang kita upayakan selama ini. Dengan demikian, keputusan para pendiri negeri ini untuk tidak mendirikan sebuah negara agama adalah keputusan yang berakibat jauh. Hal inilah yang harus kita sadari konsekuensinya. Karena ada pemisahan agama dari negara, maka hukum yang berlaku bukanlah hukum Islam, tetapi hukum nasional yang belum tentu sama dengan keyakinan kita. Berarti dasar dari pembentukan hukum adalah tata cara yang kita gunakan bersama sehari-hari. Yang dapat dijadikan materi hukum bagi bangsa kita berarti sesuatu yang tidak harus berdasarkan agama, yang memperoleh materi hukumnya dari wahyu yang dikeluarkan Tuhan. Dengan kata lain, proses penafsiran kembali (re-interpretasi) yang selama beabad-abad ini digunakan kaum muslimin, sebagai acuan moral yang mereka ikuti dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun ada juga yang kemudian menjadi materi hukum nasional kita dan ada yang menjadi moralitas bangsa (setidak-tidanya moralitas kaum muslimin). Di samping memperjuangkan ajaran-ajaran Islam dan hukum formal, memang lebih berat memperjuangkan moralitas bangsa. Tapi ini adalah konsekuensi terjauh dari pandangan kita untuk memisahkan agama dari negara. Mudah kedengarannya, tapi sulit dilaksanakan, bukan? Yogyakarta, 29 April 2003 [Non-text portions of this message have been removed]
