[Millis AKI- stop smoking] Re: Bls: Knapa IB di Indonedsia perkembangannya lambat.......RE: [Millis AKI- stop smoking] Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah
bicara soal kemudahan, konvensional banking telah mendapat berapa puluh kemudahan sejak Pakto 88? apakah salah jika pemerintah memberi SATU kemudahan pd business-line sama yg baru berkembang di Indonesia spt IB ini? ah, lebih baik mendirikan IB di negara barat aja, spt AS Luxemburg. atau, ke singapura aja. di sana, pemerintah tak menyodorkan dalil pertumbuhan alami ketika mencabut pajak ganda terhadap transaksi murabahah IB. uniknya, sebagian orang menganggap negara kita yg pasar IB- nya jauh lebih besar dari singapura atau AS, tak layak memberikan insentif serupa kepada sektor ini. saya sungguh sulit menemukan logika yg tepat untuk menolak insentif ini. apakah mrk takut IB akan merugikan owner konvensional bank? rasanya kok tidak.. baik konvensional maupun IB ownernya ya pihak sama. keuntungannya mengalir ke kantong sama. sejauh ini, hanya muamalat yg tak dimiliki lembaga berdivisi bank konvensional. bagi saya, pemerintah berhak memberi insentif kepada sektor tertentu, termasuk IB. yg namanya insentif, berkonsekuensi pd turunnya neraca pemasukan pemerintah. secara politis, kebijakan seperti ini mungkin diserang sebagian ekonom sbg intervensi. :) nah, intervensi ini layak ditolak jika merugikan rakyat banyak. dalam kasus pencabutan pajak ganda IB, apakah masyarakat luas dirugikan? kalo tidak, kenapa ditentang? salam, *rif --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesaw...@... wrote: Saya setuju Bung Ari, Ini yang saya sebut belum kreatif dan masih berkutat pada simbol/formalisme. Konsekuensi adanya underlying asset dan metode murabahah adalah pengenaan PPN 10% terhadap penyerahan aktiva tetap sebagaimana dimaksud UU PPN, khususnya Pasal 1A dan Pasal 16D. Pernah ada rumusan usulan berdasarkan pertimbangan keadilan, bahwa transaksi model sukuk dan murabahah ini dikecualikan dan dikelompokkan sebagai 'transaksi alternatif'. Jika pertimbangannya itu, bukankah ini justru membuka pintu bagi orang2 kreatif untuk merancang model sejenis sebagai alternatif, dan implikasinya adalah selalu dibutuhkan aturan baru? Sebagai ilistrasi lain. Keuntungan dari obligasi konvensional misalnya, dipotong PPh bunga Obligasi sebesar 20%, sedangkan keuntungan sukuk Ijarah dianggap sebagai keuntungan sewa yang dipotong 2% dan 10% untuk tanah dan/atau bangunan. Di sini justru obligasi konvensional diperlakukan tidak adil? Jika demikian boleh meminta perlakuan lain dong? Nah, hemat saya, biarkan secara alami IF ini tumbuh, bukan karena intervensi pemerintah, apalagi dipaksakan melalui UU bernuansa syariah. Saya sependapat dg Bang Poltak, harus lebih menukik ke pokok soal dan hal2 prinsipiil, apa kelebihan yang bisa ditawarkan dan itu meyakinkan. salam, pras Dari: Ari Condro masar...@... Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Sab, 10 April, 2010 00:56:34 Judul: Re: Knapa IB di Indonedsia perkembangannya lambat...RE: [Millis AKI- stop smoking] Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah kenapa double tax ? dari sisi pajak, seperti metode murabahah atau cost plus itu kan memang jual beli. - bank beli dari A.seharga 100 - bank jual ke B seharga 130 - B cicil ke bank, angsuran 13 sebesar 10 kali wajar transaksi bank beli dari A kena PPN, dan waktu jual ke B kena PPN lagi. hal serupa terjadi lagi pada sukuk yang memakai underlying assets. kok bank syariah mintanya dispensasi dan posisi enak terus yah ? heheheh :D salam, Ari
Re: [Millis AKI- stop smoking] Re: Bls: Knapa IB di Indonedsia perkembangannya lambat.......RE: [Millis AKI- stop smoking] Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah
Pertanyaan sebaliknya bisa diajukan, knapa IB harus diberi insentif? Kalo memang Indonesia, prospektif, seharusnya tanpa insentif pun, bisa berkembang dengan baik.. Tahun 88, IB blm berkembang konsepnya...tentu jika pada saat itu sudah ada, insentif semacam pakto 88, akan berlaku bagi IB jugamalah saya yg ngak ngerti knapa, contoh ini yang dipakai sebagai justifikasidg konteks kekininian, dimana trendnya adalah semakin kecilnya cawe2 pemerintah, saya kira, spt yg disampaikan rekan2 disini sebelumnya, justru empowerment kelembagaan oleh pemilik modal dan atau investor serta managementyg diperlukan saat ini oleh IB Benar, bahwa semua bank besar punya UUS, tapi saya lihat, lebih sebagai kelengkapan layanan saja...UUS belum menjadi lokomotive pertumbuhan bank terkait, apalagi bagi perbankan nasional... Pertanyaan berikutnya, knapa sih hrs ada dikotomi IB dan non IB?emang IB lebih baik dari Non IB, atau sebaliknya? Lebih baik bukan saja bagi nasabah (deposan maupun debitur)...tapi bagi perekonomian secara keseluruhan.saya kira ini kuncinyaIB dalam iklan2nya selalu bilang, Lebih dari sekedar bank...lebih adil...Lebih menguntungkan...Pertama murni syariah .coba bandingkan dg slogan Non IB Untuk Anda, kami bisa Coba slogan IB dirubah jadi Cepat, Lengkap, Mudah.Synergyatau Solusi lengkap kebtuhan Andatentu juga dg merubah attitude dan pola pikir karyawan yg bekerja disana. Powered by Telkomsel BlackBerry® -Original Message- From: arfgnwn debuk...@yahoo.com Date: Fri, 16 Apr 2010 08:19:59 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Millis AKI- stop smoking] Re: Bls: Knapa IB di Indonedsia perkembangannya lambat...RE: [Millis AKI- stop smoking] Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah bicara soal kemudahan, konvensional banking telah mendapat berapa puluh kemudahan sejak Pakto 88? apakah salah jika pemerintah memberi SATU kemudahan pd business-line sama yg baru berkembang di Indonesia spt IB ini? ah, lebih baik mendirikan IB di negara barat aja, spt AS Luxemburg. atau, ke singapura aja. di sana, pemerintah tak menyodorkan dalil pertumbuhan alami ketika mencabut pajak ganda terhadap transaksi murabahah IB. uniknya, sebagian orang menganggap negara kita yg pasar IB- nya jauh lebih besar dari singapura atau AS, tak layak memberikan insentif serupa kepada sektor ini. saya sungguh sulit menemukan logika yg tepat untuk menolak insentif ini. apakah mrk takut IB akan merugikan owner konvensional bank? rasanya kok tidak.. baik konvensional maupun IB ownernya ya pihak sama. keuntungannya mengalir ke kantong sama. sejauh ini, hanya muamalat yg tak dimiliki lembaga berdivisi bank konvensional. bagi saya, pemerintah berhak memberi insentif kepada sektor tertentu, termasuk IB. yg namanya insentif, berkonsekuensi pd turunnya neraca pemasukan pemerintah. secara politis, kebijakan seperti ini mungkin diserang sebagian ekonom sbg intervensi. :) nah, intervensi ini layak ditolak jika merugikan rakyat banyak. dalam kasus pencabutan pajak ganda IB, apakah masyarakat luas dirugikan? kalo tidak, kenapa ditentang? salam, *rif --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesaw...@... wrote: Saya setuju Bung Ari, Ini yang saya sebut belum kreatif dan masih berkutat pada simbol/formalisme. Konsekuensi adanya underlying asset dan metode murabahah adalah pengenaan PPN 10% terhadap penyerahan aktiva tetap sebagaimana dimaksud UU PPN, khususnya Pasal 1A dan Pasal 16D. Pernah ada rumusan usulan berdasarkan pertimbangan keadilan, bahwa transaksi model sukuk dan murabahah ini dikecualikan dan dikelompokkan sebagai 'transaksi alternatif'. Jika pertimbangannya itu, bukankah ini justru membuka pintu bagi orang2 kreatif untuk merancang model sejenis sebagai alternatif, dan implikasinya adalah selalu dibutuhkan aturan baru? Sebagai ilistrasi lain. Keuntungan dari obligasi konvensional misalnya, dipotong PPh bunga Obligasi sebesar 20%, sedangkan keuntungan sukuk Ijarah dianggap sebagai keuntungan sewa yang dipotong 2% dan 10% untuk tanah dan/atau bangunan. Di sini justru obligasi konvensional diperlakukan tidak adil? Jika demikian boleh meminta perlakuan lain dong? Nah, hemat saya, biarkan secara alami IF ini tumbuh, bukan karena intervensi pemerintah, apalagi dipaksakan melalui UU bernuansa syariah. Saya sependapat dg Bang Poltak, harus lebih menukik ke pokok soal dan hal2 prinsipiil, apa kelebihan yang bisa ditawarkan dan itu meyakinkan. salam, pras Dari: Ari Condro masar...@... Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Sab, 10 April, 2010 00:56:34 Judul: Re: Knapa IB di Indonedsia perkembangannya lambat...RE: [Millis AKI- stop smoking] Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah kenapa double tax ? dari sisi pajak, seperti metode murabahah atau cost plus itu kan memang jual beli
[Millis AKI- stop smoking] Re: Bls: Knapa IB di Indonedsia perkembangannya lambat.......RE: [Millis AKI- stop smoking] Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah
kebtuhan Andatentu juga dg merubah attitude dan pola pikir karyawan yg bekerja disana. Powered by Telkomsel BlackBerry® -Original Message- From: arfgnwn debuk...@... Date: Fri, 16 Apr 2010 08:19:59 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Millis AKI- stop smoking] Re: Bls: Knapa IB di Indonedsia perkembangannya lambat...RE: [Millis AKI- stop smoking] Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah bicara soal kemudahan, konvensional banking telah mendapat berapa puluh kemudahan sejak Pakto 88? apakah salah jika pemerintah memberi SATU kemudahan pd business-line sama yg baru berkembang di Indonesia spt IB ini? ah, lebih baik mendirikan IB di negara barat aja, spt AS Luxemburg. atau, ke singapura aja. di sana, pemerintah tak menyodorkan dalil pertumbuhan alami ketika mencabut pajak ganda terhadap transaksi murabahah IB. uniknya, sebagian orang menganggap negara kita yg pasar IB- nya jauh lebih besar dari singapura atau AS, tak layak memberikan insentif serupa kepada sektor ini. saya sungguh sulit menemukan logika yg tepat untuk menolak insentif ini. apakah mrk takut IB akan merugikan owner konvensional bank? rasanya kok tidak.. baik konvensional maupun IB ownernya ya pihak sama. keuntungannya mengalir ke kantong sama. sejauh ini, hanya muamalat yg tak dimiliki lembaga berdivisi bank konvensional. bagi saya, pemerintah berhak memberi insentif kepada sektor tertentu, termasuk IB. yg namanya insentif, berkonsekuensi pd turunnya neraca pemasukan pemerintah. secara politis, kebijakan seperti ini mungkin diserang sebagian ekonom sbg intervensi. :) nah, intervensi ini layak ditolak jika merugikan rakyat banyak. dalam kasus pencabutan pajak ganda IB, apakah masyarakat luas dirugikan? kalo tidak, kenapa ditentang? salam, *rif --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, prastowo prastowo sesawi04@ wrote: Saya setuju Bung Ari, Ini yang saya sebut belum kreatif dan masih berkutat pada simbol/formalisme. Konsekuensi adanya underlying asset dan metode murabahah adalah pengenaan PPN 10% terhadap penyerahan aktiva tetap sebagaimana dimaksud UU PPN, khususnya Pasal 1A dan Pasal 16D. Pernah ada rumusan usulan berdasarkan pertimbangan keadilan, bahwa transaksi model sukuk dan murabahah ini dikecualikan dan dikelompokkan sebagai 'transaksi alternatif'. Jika pertimbangannya itu, bukankah ini justru membuka pintu bagi orang2 kreatif untuk merancang model sejenis sebagai alternatif, dan implikasinya adalah selalu dibutuhkan aturan baru? Sebagai ilistrasi lain. Keuntungan dari obligasi konvensional misalnya, dipotong PPh bunga Obligasi sebesar 20%, sedangkan keuntungan sukuk Ijarah dianggap sebagai keuntungan sewa yang dipotong 2% dan 10% untuk tanah dan/atau bangunan. Di sini justru obligasi konvensional diperlakukan tidak adil? Jika demikian boleh meminta perlakuan lain dong? Nah, hemat saya, biarkan secara alami IF ini tumbuh, bukan karena intervensi pemerintah, apalagi dipaksakan melalui UU bernuansa syariah. Saya sependapat dg Bang Poltak, harus lebih menukik ke pokok soal dan hal2 prinsipiil, apa kelebihan yang bisa ditawarkan dan itu meyakinkan. salam, pras Dari: Ari Condro masarcon@ Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Terkirim: Sab, 10 April, 2010 00:56:34 Judul: Re: Knapa IB di Indonedsia perkembangannya lambat...RE: [Millis AKI- stop smoking] Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah kenapa double tax ? dari sisi pajak, seperti metode murabahah atau cost plus itu kan memang jual beli. - bank beli dari A.seharga 100 - bank jual ke B seharga 130 - B cicil ke bank, angsuran 13 sebesar 10 kali wajar transaksi bank beli dari A kena PPN, dan waktu jual ke B kena PPN lagi. hal serupa terjadi lagi pada sukuk yang memakai underlying assets. kok bank syariah mintanya dispensasi dan posisi enak terus yah ? heheheh :D salam, Ari
Re: [Millis AKI- stop smoking] Re: Bls: Knapa IB di Indonedsia perkembangannya lambat.......RE: [Millis AKI- stop smoking] Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah
Sepakat dgn Mas arfgwn, Diperlukan kebijakan (pemerintah) yang pro-IB, bukan yang anti-IB,,, :-) Di luaran sana, semua government dah mulai melek mengenai IB, even di Rusia sekalipun mosok di Indo masih di 5%an saja selama 10 tahun ini? Salam, YS -Original Message- From: arfgnwn debuk...@yahoo.com Date: Wed, 21 Apr 2010 13:12:25 To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com Subject: [Millis AKI- stop smoking] Re: Bls: Knapa IB di Indonedsia perkembangannya lambat...RE: [Millis AKI- stop smoking] Fatwa Bunga Bank Haram 'Suburkan' Bank Syariah dear Bli Oka, mengukur urgensitas kebijakan insentif berbasis ukuran 'prospek bisnis' sepertinya kok tidak tepat. kurang prospektif apa sektor otomotif di indonesia? namun pemerintah ttp kasih insentif tuh.. thn ini, pemerintah kehilangan pemasukan dari pajak bea masuk Rp523,9 miliar dari sektor otomotif, krn insentif BMDTP. lalu, jika mengikuti logika kekinian yakni kepentingan konsumen hrs dikedepankan dlm pengambilan kebijakan (misalnya: OK impor beras agar rakyat bisa beli beras murah), maka netralisasi produk IB menguntungkan konsumen krn mrk dpt produk finansial yg murah. ini bisa mengubah perilaku bank konvensional yg malas menurunkan suku bunga ketika BI Rate turun. nah, jika itu terjadi, takkan ada dikotomi IB non-IB. cek: http://www.businessweek.com/magazine/content/05_32/b3946141_mz035.htm *** Bli: dg konteks kekininian, dimana trendnya adalah semakin kecilnya cawe2 pemerintah, saya kira, spt yg disampaikan rekan2 disini sebelumnya, justru empowerment kelembagaan oleh pemilik modal dan atau investor serta managementyg diperlukan saat ini oleh IB saya sepakat soal empowerment. namun, bukan berarti kita antipati ketika pemerintah memberikan insentif pd IB. terlebih, ketika kebijakan itu tak merugikan siapapun, dan justru perlu dilakukan utk mengejar ketertinggalan. Spore dan Malaysia dah 2-3 langkah meninggalkan kita utk urusan IB. islamic fund di Timteng bercokol di sana (sy dengar potensi dana kawasan ini mencapai miliaran dolar). ini yg mendorong malay memacu industri mereka; peluang. dan lagi-lagi, kita kalah karena kurang berpikir taktis. sblm kita meminta owner IB bicara empowerment, kita tentu perlu lihat dulu praktik IB di indo ini layak di-empower tdk? gimana IB bs dikembangkan, klo pendekatan finansial (perpajakan) sektor ini aja lebih primitif ketimbang international best practice? PPN ganda, harus diakui, bukanlah best practice di luar sana. *** Bli Oka: Benar, bahwa semua bank besar punya UUS, tapi saya lihat, lebih sebagai kelengkapan layanan saja...UUS belum menjadi lokomotive pertumbuhan bank terkait, apalagi bagi perbankan nasional... betul, dan dengan praktik unik PPN ganda di IB kita, tak akan mungkin dia jd lokomotif. dan emang tak perlu jadi lokomotif, sih. cukup beri tempat sistem alternatif ini spt di negara lain krn bs mnjd semacam leveraging utk menarik investasi dr Timteng. Oh, BTW.. ada pertimbangan lain mengapa barat mengaplikasi IB (PLUS, menghapus PPN ganda). lumayan kekinian jg sih; meningkatkan pengawasan uang yg beredar di luar sana. rasanya kita perlu belajar dari Belanda utk urusan ini: [We want to encourage Islamic banking.] In the first place because Islamic banking meets a demand from the Muslims living in the Netherlands. In the second place because we see an opportunity here for the Dutch financial sector. A third reason is that banning Islamic banking from the perspective of fighting terrorism will have a counter- productive effect. Denial of an actual need can lead to money-flows running via alternative channels out of the sight of the government. (Wouter Bos, 16 Juli 2007) haslnya? Gulf Financial House (GFH) tempatkan US$100 juta kedua kalinya pada tahun lalu. ga usah jauh-jauh, malaysia dpt US$1,4 miliar dana dari Gulf Petroleum. dan kita? masih bicara soal filosofi pertumbuhan alami dan menentang international best practice utk industri ini. :) pantes aja: http://dunia.vivanews.com/news/read/74131-investasi_ke_timur_tengah_temui_kendala salam, *rif --- In AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com, Oka Widana o...@... wrote: Pertanyaan sebaliknya bisa diajukan, knapa IB harus diberi insentif? Kalo memang Indonesia, prospektif, seharusnya tanpa insentif pun, bisa berkembang dengan baik.. Tahun 88, IB blm berkembang konsepnya...tentu jika pada saat itu sudah ada, insentif semacam pakto 88, akan berlaku bagi IB jugamalah saya yg ngak ngerti knapa, contoh ini yang dipakai sebagai justifikasidg konteks kekininian, dimana trendnya adalah semakin kecilnya cawe2 pemerintah, saya kira, spt yg disampaikan rekan2 disini sebelumnya, justru empowerment kelembagaan oleh pemilik modal dan atau investor serta managementyg diperlukan saat ini oleh IB Benar, bahwa semua bank besar punya UUS, tapi saya lihat, lebih sebagai kelengkapan layanan saja...UUS belum menjadi lokomotive pertumbuhan bank terkait
