From: otisetiawan sribudi iwansrib...@yahoo.co.id iwansribudi [at]
yahoo.co.id
To: beritakatolik-ow...@yahoogroups.com
Sent: Thursday, May 27, 2010 7:30 AM
Subject: [PMKRI] Orasi Imiah Dies Natalis PMKRI ke-63 [3 Attachments]
PMKRI Harus Menjadi
Lokomotif Perubahan
[ JAKARTA ] Perhimpunan
Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) harus menjadi lokomotif perubahan,
bukan sebatas pemadam kebakaran yang mengakhiri
kekuasaan. Selain itu, juga membenahi kelemahan manusia Indonesia
dengan menjadi kontrol sosial.
PMKRI juga bisa menekan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk
segera menerbitkan “UU Anti Korupsi dengan Pembuktian Terbalik”. Hal itu sangat
diperlukan, melihat sebuah reformasi yang berarti transformasi dari
penyelengaraan negara yang melakukan praktik-praktik bad governance, menuju
clean
and good governance.
Menurut mantan Wakil Ketua Dewan Pers sekaligus Anggota
Penyatu PMKRI, Sabam Leo Batubara, musuh bersama masyarakat sekarang ini adalah
korupsi. Oleh karena itu, tantangan mahasiswa maupun pemuda kini adalah
memotori aksi untuk bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan
mendorong membuat UU anti korupsi tersebut.
“Bagi siapa yang memiliki uang banyak atau berlebih, harus
dapat membuktikan darimana asalnya. Kalau hal itu tak bisa dibuktikan, maka
dinyatakan korupsi. Begitu juga bila UU tersebut ditolak, maka hanya sekedar
omong kosong,” ujarnya dalam orasi ilmiah Dies Natalis PMKRI dengan tema 63
Tahun PMKRI Menggugat Wajah Indonesia
yang Paradok: Bersatu, Bergerak dalam
Perjuangan Menjadi 100 persen Katolik dan 100 persen Indonesia, di
Margasiswa I Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/5).
Ia mengungkapkan mahasiswa harus bisa mengambil draft UU anti korupsi itu dan
membawanya ke DPR (9 fraksi). Indonesia
bisa belajar dari pengalaman Korea Selatan dan Hongkong, untuk pembuktian
terbalik tersebut.
Leo menegaskan kita jangan hanya berbicara saja, tetapi aksi
nyata pun tidak ada sama sekali. PMKRI harus menjadi katolik 100 % dengan rela
berkorban
dan disalibkan, serta 100 % Indonesia dengan rela mati untuk Ibu Pertiwi. Semua
itu demi nasib rakyat Indonesia .
Penegakkan hukum ternyata paling terlambat dalam reformasi
ini, harus segera diubah. Indonesia telah dianggap sebagai negara gagal bila
menggunakan paramater World Economic
Forum dari Universitas Harvard AS (2000) dengan realita-realita yang
terjadi, seperti tingginya angka kriminalitas dan kekerasan, korupsi yang
merajalela, miskinnya opini publik dan suasana ketidakpastian yang tinggi.
“Pergeseran Indonesia
dari paradigma otoriter menuju paradigma demokrasi, baru sebatas demokrasi
prosedural. Penyelenggaraan pemilihan legislatif¸presiden dan kepala daerah
telah berjalan sesuai prosedur demokrasi. Tetapi dari segi
substantive, presiden, legislator dan kepala daerah yang dipilih langsung oleh
rakyat, masih belum efektif dalam menyelenggarakan negara yang bersih dan
sehat,” tegas Leo.
Senada dengan itu, aktivis angkatan ’74 (Malari), Chris
Siner Key Timu, menuturkan penyelenggara negara dan kekuasaan pemerintah harus
memulihkan lembali reformasi total. Presiden harus berada di tempat terdepan
untuk memimpin menggerakkan reformasi total dan koreksi total terhadap
penyelengaraan negara, yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungannya.
“Hal itu guna memiliki posisi moral yang diperlukan untuk
melakukan pembersihan dan pengeliminasian budaya, sistem, dan para pelaku
destruktif warisan rezim orde baru. Para elite,
khususnya di partai-partai politik harus melakukan koreksi total dalam hal
visi, budaya, perilaku, karakter dan moralitas politik,” ucap dia.
Dalam masyarakat, lanjut Chris, harus ditumbuhkan gerakan
nasional pemutusan hubungan dengan sistem dan politik Orde Baru, termasuk
pembersihan dan eliminasi para pelaku kejahatan politik, kejahatan ekonomi,
kejahatan sosial budaya (terhadap kemanusiaan) , selama rezim Orde Baru.
Ketua Lembaga Pers Penerbitan PP PMKRI 2009-2011
Hendro Situmorang
Journalist of Suara
Pembaruan
