Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Solusi Kemacetan DKI, Gubernur Jalan Kaki Dulu Dong
Di sini (saya tinggal di US) anak2 sekolah masuk sekolah dibagi 3 gelombang. Yg paling pagi anak2 High School (grade 9-12) kalau naik school bus mulai dijemput bis jam 6:15, masuk sekolah jam 7 kurang. Kemudian anak2 Middle School (grade 6-8) mulai dijemput jam 7:15, masuk sekolah jam 8 kurang. Belakangan anak2 Elementary School (Kindergarten-5) dijemput jam 8:15, masuk jam 9 kurang. Bukan cuma berangkatnya, pulangnya juga bertahap, High School pulang jam 1:30, kecuali kalau ada extra curriculer. Middle School 2:30 Elementary jam 3:30 Saya kira mungkin kita bisa mencoba sistem spt ini. Selain diharap di Jakarta terutama bisa mengurangi kemacetan, juga bisa mengurangi masalah kurang tidur, gangguan emosional dan bullying dari anak2, terutama yg kecil2 yg masih butuh 10-11 jam tidur sehari. Saya cenderung setuju untuk masalah transportasi publik yg memadai. Kalau transportasinya bisa diandalkan dan aman, saya waktu di Jakarta juga mendingan naik kendaraan umum. Ga repot nyari parkir dan ngga stress. Nyampe di tujuan malah muring2 ga karuan. Tinggal naik, bayar, duduk, nyampe. Mata ga pake lirak-lirik takut copet, jambret dan preman. Cheers, Noni From: Emir Chairullah <[EMAIL PROTECTED]> To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Sent: Sunday, November 30, 2008 7:58:14 PM Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Solusi Kemacetan DKI, Gubernur Jalan Kaki Dulu Dong Yang mengherankan dari usulan mengubah jam kerja ini adalah apa sih persoalan utamanya. Masalahnya kan di kemacetan yakni jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Lantas kenapa bukan volume kendaraannya yang dikurangi termasuk menghilangkan vorrijder Gubernur DKI dan wagubnya yang menambah kemacetan di ibukota ini . Memang salah apa anak sekolah atau PNS atau karyawan membawa mobil pribadi. Tidak ada larangannya kok. Kalau mengurangi kemacetan, ya kurangi jumlah kendaraannya. Siapkan transportasi publik yang memadai. Contoh busway di koridor VII hingga X yang terlunta-lunta karena buruknya perencanaan dari orang yang katanya AHLI membenahi ibukota RI ini segera dioperasikan. Bukannya justru menambah jam kemacetan dengan memajukan jam masuk anak sekolah atau PNS. Gubernur sih gampang sampai ke kantor. Rumah di Menteng, kantor hanya berjarak 1 km dari rumahnya dengan naik mobil. Itu pun ditambah mobil pengawal yang justru menambah populasi mobil di Jakarta. Padahal, kalau mau nih, pakai sepeda aja. Atau jalan kaki misalnya. Kecuali kalau mau berkunjung ke pelosok ibukota seperti Cengkareng atau Marunda. Jadi intinya, jangan mengorbankan masyarakat yang sudah susah payah memilihnya kalau dirinya juga tak mau berkorban. Jangan sebut masyarakat yang mengkritik egois atau telat mikir. Masyarakat juga ada yang belajar dan melihat sistem transportasi di negara lain. Jangan membuat kebijakan justru melompat-lompat dan nggak jelas dampaknya. Sekali lagi ini hanya diskusi... Salam Emir [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Solusi Kemacetan DKI, Gubernur Jalan Kaki Dulu Dong
Sekarang ini setiap departemen, lembaga dan komisi seakan wajib menyediakan mobil dinas setiap anggara belanja baru. So, siapa yang terus menambah jumlah mobil ya pemerintah juiga. --- On Mon, 12/1/08, Emir Chairullah <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: Emir Chairullah <[EMAIL PROTECTED]> Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Solusi Kemacetan DKI, Gubernur Jalan Kaki Dulu Dong To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Date: Monday, December 1, 2008, 7:58 AM Yang mengherankan dari usulan mengubah jam kerja ini adalah apa sih persoalan utamanya. Masalahnya kan di kemacetan yakni jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Lantas kenapa bukan volume kendaraannya yang dikurangi termasuk menghilangkan vorrijder Gubernur DKI dan wagubnya yang menambah kemacetan di ibukota ini . Memang salah apa anak sekolah atau PNS atau karyawan membawa mobil pribadi. Tidak ada larangannya kok. Kalau mengurangi kemacetan, ya kurangi jumlah kendaraannya. Siapkan transportasi publik yang memadai. Contoh busway di koridor VII hingga X yang terlunta-lunta karena buruknya perencanaan dari orang yang katanya AHLI membenahi ibukota RI ini segera dioperasikan. Bukannya justru menambah jam kemacetan dengan memajukan jam masuk anak sekolah atau PNS. Gubernur sih gampang sampai ke kantor. Rumah di Menteng, kantor hanya berjarak 1 km dari rumahnya dengan naik mobil. Itu pun ditambah mobil pengawal yang justru menambah populasi mobil di Jakarta. Padahal, kalau mau nih, pakai sepeda aja. Atau jalan kaki misalnya. Kecuali kalau mau berkunjung ke pelosok ibukota seperti Cengkareng atau Marunda. Jadi intinya, jangan mengorbankan masyarakat yang sudah susah payah memilihnya kalau dirinya juga tak mau berkorban. Jangan sebut masyarakat yang mengkritik egois atau telat mikir. Masyarakat juga ada yang belajar dan melihat sistem transportasi di negara lain. Jangan membuat kebijakan justru melompat-lompat dan nggak jelas dampaknya. Sekali lagi ini hanya diskusi... Salam Emir [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Solusi Kemacetan DKI, Gubernur Jalan Kaki Dulu Dong
Yang mengherankan dari usulan mengubah jam kerja ini adalah apa sih persoalan utamanya. Masalahnya kan di kemacetan yakni jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Lantas kenapa bukan volume kendaraannya yang dikurangi termasuk menghilangkan vorrijder Gubernur DKI dan wagubnya yang menambah kemacetan di ibukota ini . Memang salah apa anak sekolah atau PNS atau karyawan membawa mobil pribadi. Tidak ada larangannya kok. Kalau mengurangi kemacetan, ya kurangi jumlah kendaraannya. Siapkan transportasi publik yang memadai. Contoh busway di koridor VII hingga X yang terlunta-lunta karena buruknya perencanaan dari orang yang katanya AHLI membenahi ibukota RI ini segera dioperasikan. Bukannya justru menambah jam kemacetan dengan memajukan jam masuk anak sekolah atau PNS. Gubernur sih gampang sampai ke kantor. Rumah di Menteng, kantor hanya berjarak 1 km dari rumahnya dengan naik mobil. Itu pun ditambah mobil pengawal yang justru menambah populasi mobil di Jakarta. Padahal, kalau mau nih, pakai sepeda aja. Atau jalan kaki misalnya. Kecuali kalau mau berkunjung ke pelosok ibukota seperti Cengkareng atau Marunda. Jadi intinya, jangan mengorbankan masyarakat yang sudah susah payah memilihnya kalau dirinya juga tak mau berkorban. Jangan sebut masyarakat yang mengkritik egois atau telat mikir. Masyarakat juga ada yang belajar dan melihat sistem transportasi di negara lain. Jangan membuat kebijakan justru melompat-lompat dan nggak jelas dampaknya. Sekali lagi ini hanya diskusi... Salam Emir
