[GELORA45] Kok bisa ?

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Attachment(s) from Haliman | View attachments on the web


1 of 1 File(s)
 VID-20180518-WA.mp4


?

[GELORA45] Kok bisa helikopter AW-101 sebesar & semahal itu tidak ada yang tahu?

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Siapayang bisa mengizinkan menteri keuangan untuk membayar? “Anggaran pembelian 
pesawat itutelah dibayarkan oleh Kemenkeu untuk memfasilitasirencana pengadaan 
pesawat VVIP Kepresidenan dari Setneg.” - Kok bisa helikopterAW-101 sebesar & 
semahal itu 
tidak ada yang tahu? Rabu, 8Februari 2017  14:57Reporter :Raynaldo Ghiffari 
Lubabah
AW 101. ©istimewa Merdeka.com - Pembelianhelikopter AgustaWestland 101 oleh TNI 
AU terus menjadi kontroversi. KepalaStaf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI 
Hadi Tjahjanto mendapat laporan heliAW-101 sudah tiba di Lapangan Udara Halim 
Perdanakusuma, Jakarta Timur. 

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot 
Nurmantyosaling lempar soal pihak yang bertanggungjawab soal pengadaan heli 
buatanInggris yang diproyeksikan sebagai pesawat VVIP Kepresidenan tahun 2015 
ini. 

Anggota Komisi I Fraksi PDIP Andreas Hugo Perreira heran tidak ada pihak 
yangmengetahui pembelian heli tersebut. Menurutnya, pengadaan Heli AW-101 
bukanbarang kecil dan memiliki harga yang mahal. Untuk itu, DPR akan 
mempertanyakanpembelian heli AW-101 kepada pihak terkait dalam rapat kerja yang 
akan digelarpekan depan. 

"Mestinya ada yang mengetahui, Karena itu pasti bukan barang yang kecil,itu 
barang besar pasti ada yang mengetahui. Karena dalam pembelian itu pastiada 
pengambil keputusan," kata Andreas di Komplek Parlemen, Senayan,Jakarta, Rabu 
(8/2).

DPR juga tidak mengetahui detil pengadaan heli AW-101. Sebab, tak 
diberikewenangan membahas anggaran hingga satuan tiga. Artinya, Komisi I 
tidakmendapat laporan soal dokumen anggaran yang memuat deskripsi program 
danrincian alokasi pagu anggaran per program. 

"Komisi 1 itu sekarang tidak masuk pada satuan tiga, kita hanya bicarabesaran 
anggaran. Kita tidak masuk didalam detail satuan tiga. Nah itu konsekuensidan 
resiko daripada UU APBN kita," terangnya. 

"Dan misalnya terjadi sesuatu seperti ini ya kita tidak bisa terlalu 
jauhmenelusuri, kecuali nanti kalau ada rapat ya tentu kita akan pertanyakan 
siapayang akan bertanggung jawab," sambung Andreas. 

Menhan sempat melaporkan rencana pengajuan pembelian pesawat AW 101 berasaldari 
Sekretaris Negara. Pesawat AW 101 ini diperuntukkan untuk pesawatkepresidenan 
meskipun dioperasionalkan TNI AU. Namun, setelah mendapatpenolakan Presiden 
Joko Widodo, tiba-tiba muncul perencanaan dari TNI AU ataspesawat jenis yang 
sama dengan peruntukan helikopter angkut berat. 

Anggaran pembelian pesawat itu telah dibayarkan oleh Kemenkeu 
untukmemfasilitasi rencana pengadaan pesawat VVIP Kepresidenan dari Setneg. 
Andreasmenegaskan, jika peruntukan heli untuk pesawat angkut berat maka 
pengadaan itumenjadi domain Kementerian Pertahanan. 

"Itu wilayah wilayahnya kementerian yang menyangkut Pertahanan, itu kanheli 
angkutkan ya," tegasnya. [ian]