Re: [RantauNet] Tuntut Pengembalian Tanah Ulayat
Assalamu alaikum Satujuu. Ambo satujuu, ninik mamak awak mamimpin gerakan masyarakat untuak mengambalikan hak ulayat nan salamo lah banyak dipacondangi dek (k)aparat dan sistem hukum peninggalan ulando. Wassalam, Jolelo --- Z Chaniago [EMAIL PROTECTED] wrote: http://www.mediaindo.co.id/cetak/news.asp?id=2001020701140340 Petani dari 14 Desa Unjuk Rasa di Padang. Tuntut Pengembalian Tanah Ulayat Media Indonesia - Nusantara (07/02/2001 01:14 WIB) PADANG (Media): Para petani dari 14 desa di Sumatra Barat berunjuk rasa dengan mendatangi Gedung DPRD Sumbar, kemarin, menuntut pengembalian tanah ulayat mereka yang tidak bisa lagi dijadikan lahan pertanian karena sudah dicaplok pemerintah. Koordinator Himpunan Petani Minang Peduli Lingkungan (HPMPL) M Datuk Bagindo menyebutkan, unjuk rasa tahap pertama yang mengatasnamakan sekitar 1.000 petani tersebut bertujuan untuk mendesak pemerintah agar tidak lagi menjadikan para petani sebagai objek pembangunan yang bisa diperlakukan seenaknya. "Selama ini segala kebijakan pembangunan di bidang pertanian didasarkan pada kemauan dan keinginan pemerintah saja. Sedang petani tidak pernah didengarkan suaranya. Akibatnya, banyak kegiatan pembangunan yang malah menyengsarakan petani," kata Datuk Bagindo. Aksi unjuk rasa para petani di gedung DPRD itu mendapat perhatian serius pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, serta Kapolda Sumbar Brigjen Didy Kusumayadi. Sedang dari jajaran pemda tampak hadir Sekdaprov Sumbar Ali Amran serta kepala dinas yang terkait dengan masalah pertanian dan pertanahan. Di hadapan Ketua Dewan Arwan Kasri serta Sekdaprov Ali Amran, para petani mengungkapkan berbagai kasus pencurian kayu dan pembabatan hutan yang melibatkan oknum aparat, serta kasus-kasus penyerobotan tanah ulayat yang mengarah pada pembodohan para petani. Di antara kasus yang dibongkar adalah Proyek Ketahanan Panganan (PKP) yang `dimainkan` oleh aparat Dipertakab bekerja sama dengan mantri pertanian maupun oknum kodim. "Untuk memberikan keuntungan kepada mereka yang jadi kaki tangan penjual bibit, kami para petani disuruh menanam bibit berlabel biru meski hasilnya rendah dan susah pemasarannya," kata Bagindo. Masalah lain adalah korupsi dana untuk ternak sapi yang dikelola pejabat pemerintah desa dan LKMD. Penyalurannya kepada petani tidak pernah transparan. Selain itu oknum pemerintah telah bekerja sama dengan pedagang pupuk melakukan penipuan terhadap petani dengan memaksa petani membeli pupuk yang labelnya tidak sesuai dengan isinya. Begitu pula penjualan pestisida palsu semakin marak tanpa ada upaya penindakan dari aparat pemerintah terkait. Bagi petani yang tidak paham, sangat mudah dirayu membeli produk tersebut. Padahal dampak pemakaiannya sangat buruk terhadap kesehatan maupun lingkungan. Penyaluran beras murah untuk keluarga prasejahtera, yang sebagian besarnya adalah petani, telah dimanipulasi oknum aparat. Kepala desa atau lurah serta kepala BKKBN yang jadi penyalurnya, tidak membagikan kepada yang berhak tapi malah menjualnya kepada pedagang sebagai bahan campuran beras lokal yang kemudian dijual lagi dengan harga lebih mahal. Kepada Kapolda Sumbar juga dilaporkan mengenai aksi penebangan hutan dan pencurian kayu di kawasan hutan Kab Pasaman, Kab Agam, Kab Pessel, Kab Sawahlunto Sijunjung, dan Kab Solok yang melibatkan oknum aparat maupun oknum Dinas Kehutanan setempat. "Kayu-kayu di kawasan hutan lindung itu dibabat lalu ditampung oleh para cukong. Dalam hal ini para cukong dan aparat memperalat atau membayar anggota masyarakat untuk menebang kayu, sehingga kalau tertangkap selalu yang disalahkan warga masyarakat," ujar Datuk Bagindo. (GT/N-1) _ Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com RantauNet http://www.rantaunet.com = Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di http://www.rantaunet.com/subscribe.php3 ATAU Kirimkan email Ke / To: [EMAIL PROTECTED] Isi email / Messages, ketik pada baris/kolom pertama: - mendaftar: subscribe rantau-net [email_anda] - berhenti: unsubscribe rantau-net [email_anda] Ket: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung = WebPage RantauNet dan Mailing List RantauNet adalah servis dari EEBNET http://eebnet.com, Airland Groups, USA = __ Do You Yahoo!? Yahoo! Auctions - Buy the things you want at great prices. http://auctions.yahoo.com/ RantauNet http://www.rantaunet.com = Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di http://www.rantaunet.com/subscribe.php3 ATAU Kirimkan email Ke / To: [EMAIL
RE: [RantauNet] Tuntut Pengembalian Tanah Ulayat
Ass.ww salamo lah banyak dipacondangi dek (k)aparat dan sistem hukum peninggalan ulando. Kalau buliah ambo tambah "dipacundangi" dek (nan) (ke)bijak(an) orde baru. Wass.ww St.P -Original Message- From: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED]] On Behalf Of Ma'Dang JoLelo Sent: Thursday, February 08, 2001 7:04 AM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Re: [RantauNet] Tuntut Pengembalian Tanah Ulayat Assalamu alaikum Satujuu. Ambo satujuu, ninik mamak awak mamimpin gerakan masyarakat untuak mengambalikan hak ulayat nan salamo lah banyak dipacondangi dek (k)aparat dan sistem hukum peninggalan ulando. Wassalam, Jolelo --- RantauNet http://www.rantaunet.com = Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di http://www.rantaunet.com/subscribe.php3 ATAU Kirimkan email Ke / To: [EMAIL PROTECTED] Isi email / Messages, ketik pada baris/kolom pertama: - mendaftar: subscribe rantau-net [email_anda] - berhenti: unsubscribe rantau-net [email_anda] Ket: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung = WebPage RantauNet dan Mailing List RantauNet adalah servis dari EEBNET http://eebnet.com, Airland Groups, USA =
[RantauNet] Tuntut Pengembalian Tanah Ulayat
http://www.mediaindo.co.id/cetak/news.asp?id=2001020701140340 Petani dari 14 Desa Unjuk Rasa di Padang. Tuntut Pengembalian Tanah Ulayat Media Indonesia - Nusantara (07/02/2001 01:14 WIB) PADANG (Media): Para petani dari 14 desa di Sumatra Barat berunjuk rasa dengan mendatangi Gedung DPRD Sumbar, kemarin, menuntut pengembalian tanah ulayat mereka yang tidak bisa lagi dijadikan lahan pertanian karena sudah dicaplok pemerintah. Koordinator Himpunan Petani Minang Peduli Lingkungan (HPMPL) M Datuk Bagindo menyebutkan, unjuk rasa tahap pertama yang mengatasnamakan sekitar 1.000 petani tersebut bertujuan untuk mendesak pemerintah agar tidak lagi menjadikan para petani sebagai objek pembangunan yang bisa diperlakukan seenaknya. "Selama ini segala kebijakan pembangunan di bidang pertanian didasarkan pada kemauan dan keinginan pemerintah saja. Sedang petani tidak pernah didengarkan suaranya. Akibatnya, banyak kegiatan pembangunan yang malah menyengsarakan petani," kata Datuk Bagindo. Aksi unjuk rasa para petani di gedung DPRD itu mendapat perhatian serius pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, serta Kapolda Sumbar Brigjen Didy Kusumayadi. Sedang dari jajaran pemda tampak hadir Sekdaprov Sumbar Ali Amran serta kepala dinas yang terkait dengan masalah pertanian dan pertanahan. Di hadapan Ketua Dewan Arwan Kasri serta Sekdaprov Ali Amran, para petani mengungkapkan berbagai kasus pencurian kayu dan pembabatan hutan yang melibatkan oknum aparat, serta kasus-kasus penyerobotan tanah ulayat yang mengarah pada pembodohan para petani. Di antara kasus yang dibongkar adalah Proyek Ketahanan Panganan (PKP) yang `dimainkan` oleh aparat Dipertakab bekerja sama dengan mantri pertanian maupun oknum kodim. "Untuk memberikan keuntungan kepada mereka yang jadi kaki tangan penjual bibit, kami para petani disuruh menanam bibit berlabel biru meski hasilnya rendah dan susah pemasarannya," kata Bagindo. Masalah lain adalah korupsi dana untuk ternak sapi yang dikelola pejabat pemerintah desa dan LKMD. Penyalurannya kepada petani tidak pernah transparan. Selain itu oknum pemerintah telah bekerja sama dengan pedagang pupuk melakukan penipuan terhadap petani dengan memaksa petani membeli pupuk yang labelnya tidak sesuai dengan isinya. Begitu pula penjualan pestisida palsu semakin marak tanpa ada upaya penindakan dari aparat pemerintah terkait. Bagi petani yang tidak paham, sangat mudah dirayu membeli produk tersebut. Padahal dampak pemakaiannya sangat buruk terhadap kesehatan maupun lingkungan. Penyaluran beras murah untuk keluarga prasejahtera, yang sebagian besarnya adalah petani, telah dimanipulasi oknum aparat. Kepala desa atau lurah serta kepala BKKBN yang jadi penyalurnya, tidak membagikan kepada yang berhak tapi malah menjualnya kepada pedagang sebagai bahan campuran beras lokal yang kemudian dijual lagi dengan harga lebih mahal. Kepada Kapolda Sumbar juga dilaporkan mengenai aksi penebangan hutan dan pencurian kayu di kawasan hutan Kab Pasaman, Kab Agam, Kab Pessel, Kab Sawahlunto Sijunjung, dan Kab Solok yang melibatkan oknum aparat maupun oknum Dinas Kehutanan setempat. "Kayu-kayu di kawasan hutan lindung itu dibabat lalu ditampung oleh para cukong. Dalam hal ini para cukong dan aparat memperalat atau membayar anggota masyarakat untuk menebang kayu, sehingga kalau tertangkap selalu yang disalahkan warga masyarakat," ujar Datuk Bagindo. (GT/N-1) _ Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com RantauNet http://www.rantaunet.com = Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di http://www.rantaunet.com/subscribe.php3 ATAU Kirimkan email Ke / To: [EMAIL PROTECTED] Isi email / Messages, ketik pada baris/kolom pertama: - mendaftar: subscribe rantau-net [email_anda] - berhenti: unsubscribe rantau-net [email_anda] Ket: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung = WebPage RantauNet dan Mailing List RantauNet adalah servis dari EEBNET http://eebnet.com, Airland Groups, USA =