Benar juga.
Selama ini pendapat yg berkembang adalah memisahkan pusat pemerintah dengan
pusat bisnis.
Contoh2 yg beredar adalah negara2 dengan ibukota berbeda dengan pusat
ekonomi.
Tapi gak tau juga apakah kedua fungsi itu akan tetap bersatu sampai
seterusnya.
Mungkin bisa dipelajari pemindahan
Mas Agung,
Kalau redenominasi berhasil, selain utk akunting sistem pembayaran, dalam
jangka panjang dampaknya juga akan bagus.
Rupiah jadi lebih pede.
Kalau kini satu dollar = Rp. 9.000,-, nantinya satu dollar = Rp.9,-
Dalam jangka pendek harus hati2.
Agar diantisipasi kemungkinan pedagang
Sebetulnya tidak ada masalah apakah suatu kota memiliki fungsi tunggal atau
ganda,
kalau memang telah direncanakan dgn baik dan dipersiapkan dengan matang.
Mungkin ibukota negara perlu dipindah, katakanlah, setiap 100 tahun.
Seperti tetesan pasir, jumlah pasir terbanyak tepat berada di tengahnya.
Bang Poltak,
Ada beberapa kemungkinan untuk jawaban no. 4:
1. Ada di no. 1 tulisan abang.
2. Kepentingan politik bisnis.
3. Belum tau betapa besar nilai ekonomi dari berhenti merokok.
Padahal perokok miskin akan mewariskan kemiskinannya sampai tujuh turunan.
Dody
Bang poltak,
Jawaban utk no. 4, saya kira, ada di nomor 1.
Dody
-Original Message-
From: Poltak Hotradero hotrad...@gmail.com
Sent: Tuesday, March 09, 2010 2:53 PM
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Subject: Re: [Keuangan] Dampak Ekonomi dari keluarnya fatwa Haram Merokok PP
Sekedar menambahkan hitung2an bang poltak. Kalau uang rokok sebulan digunakan
utk konsumsi sehat balita, maka selamatlah anak2 indonesia dari gizi buruk.
Bapaknya sehat, anaknya pun sehat.
Terlintas dipikiran saya, seandainya pabrik rokok di indonesia ditutup,
sementara kebiasaan para perokok
-Original Message-
From: Wong Cilik gajahpelan...@gmail.com
Sent: Friday, March 05, 2010 4:06 AM
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Subject: Re: [Keuangan] [oot] Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century (II)
May God Bless You pak President...
Tolong jaga Republik Indonesia kita
Keuangan negara atau uang negara?
Akan jadi rancu kalau kedua hal ini dicampuradukkan.
Pertanyaannya sekarang adalah apakah dana LPS adalah uang negara atau bukan.
Ada satu undang-undang lagi yang juga penting untuk jadi acuan hukum positif.
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Pada
Pak Oka,
Saya juga tiba pada kesimpulan yang sama.
Tapi yang terjadi adalah pencampuradukkan kedua terminologi ini.
Bahkan di antara petinggi hukum sendiri pun sering tidak dapat membedakan
keduanya.
Oleh karena dana LPS adalah bagian dari keuangan negara tapi dana LPS bukan
uang negara, maka
Lama gak gabung.
Ikutan nimbrung.
Jurisprudensi soal Burhanuddin Abdullah dan dana YPPI BI tidak tepat digunakan.
Pertama, beda bentuk lembaga.
Kedua, beda sebab aliran dana.
Dody
From: prastowo prastowo sesaw...@yahoo.com
To:
Apakah semua BUMN harus diserahkan ke swasta?
Apakah tidak ada pengecualian?
Kenapa pengelolaan unit-unit usaha di tangan pemerintah dinilai tidak efisien?
Apakah tidak ada pengecualian?
Bagaimana kasus negara lain?
From: Poltak Hotradero
Bang Poltak,
Menurut si penulis buku,
selain faktor individu keluarga,
faktor nasib kebetulan juga punya andil menjadikan seseorang sebagai
outlier.
Saya kira orang yang hidup pada sistem kapitalis lebih memiliki nasib
kebetulan untuk menjadi outlier.
Ada satu kisah nyata yang menarik yang mungkin dapat memberikan gambaran
tentang rasa keadilan bagi konsumen.
Sayangnya, kisah ini tidak terjadi di Indonesia.
Kisah ini tentang tuntutan seorang nenek (konsumen) kepada Kmart, salah satu
jaringan supermarket.
Dan ini terjadi di negara penghasil
Maaf judul threatnya belum diganti.
Saya kira pengalaman yg Pak Agus hadapi adalah paradigma lama.
Perbedaan pendapat dalam proses pembayaran adalah hal yg lazim.
Perbedaan ini timbul akibat perbedaan persepsi dalam memahami suatu aturan.
Jangankan di dalam tataran pemerintah, dalam satu rumah
Pak Hengki, pencoretan suatu rencana pengeluaran tidak segampang yang Bapak
pikirkan.
Apalagi menyangkut tunjangan jabatan guru yg notabene menyangkut hajat hidup
orang banyak.
Apalagi kalau informasi tentang tunjangan ini sudah diberitakan media massa di
seluruh Indonesia.
Apalagi kalau sudah
Bang Poltak, kayaknya kurang fair kalau membandingkan Indonesia dengan Jerman
atau Inggris.
Akumulasi kekayaan kedua negara ini jauh melebihi Indonesia.
Melihat iklim politik kita, sepertinya para tukang kibul itu masih mendapat
tempat di media.
[Non-text portions of this message have
Memang benar, Bang Poltak.
Hingga akhir tahun 2003 perhitungan belanja pegawai perlengkapannya masih
berdasarkan jumlah pegawai.
Anggaran masih disusun berdasarkan input.
Bukan berdasarkan output.
Namun mulai tahun 2004, sudah mulai ada perubahan paradigma.
Dengan menggunakan pendekatan output
17 matches
Mail list logo
