[Keuangan] Jaya Suprana: Diskriminasi Layanan Kesehatan
diambil dari koran-digital. sumber asli kompas cetak untuk tujuan mulia, semoga berhasil.. dan semoga bisa terasakan manfaatnya oleh orang banyak.. cuman numpang nanya nih: dana BOK itu asalnya darimana ya ? ngebebanin APBN/APBD nggak ? dalam situasi yang seperti ini, apa memang kekuatan dana anggaran kita sudah mencukupi ? oke deh ini tujuannya mulia. tapi kalo untuk tujuan mulia ini, rakyat juga yang dihantam dari sisi lain untuk mencukupi anggaran.. ya sama juga bohong sih :) tapi itu kan kalau.. semoga saja tidak *BR, ari.ams s91/a97 * -- Pesan terusan -- Dari: korandigital Tanggal: 12 Desember 2009 08:22 Subjek: Jaya Suprana: Diskriminasi Layanan Kesehatan *Diskriminasi Layanan Kesehatan Sabtu, 12 Desember 2009 | 05:02 WIB *Jaya Suprana* * Di tengah banjir berita yang menyesakkan, ada berita yang menyegarkan. Konon, jika Depdiknas memiliki program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Depkes segera mengeluarkan program Biaya Operasional Kesehatan (BOK). Demikian Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih saat melakukan kunjungan kerja di Kupang, Sabtu (28/11). Menurut Menkes, program BOK merupakan upaya kesehatan berbasis masyarakat yang tidak diberikan kepada setiap individu, tetapi disalurkan langsung ke posyandu dan puskesmas. Menkes agaknya menghayati makna kegiatan posyandu dan puskesmas sebab dia sempat bekerja di jalur ini sampai pelosok pedesaan. **Belas kasihan* * Semangat Menkes itu agaknya ingin menjabarkan salah satu asas Pancasila, yaitu kemanusiaan. Melalui BOK dapat diharapkan jangkauan pelayanan kesehatan bisa lebih merambah dan merata sampai masyarakat di daerah tertinggal. Posyandu dan puskesmas memang merupakan salah satu karsa dan karya pelayanan kesehatan Indonesia yang dihargai WHO sebagai model pelayanan kesehatan negara berkembang. Apalagi didukung BOK secara konsekuen dan konsisten di tatalaksana, maka kepemerintahan SBY layak dipuji karena memerhatikan dan memedulikan nasib rakyat di kawasan rural. Belas kasihan memang merupakan citra peradaban dan kebudayaan manusia nan adiluhur dan adiluhung. Tanpa mengurangi penghormatan dan penghargaan terhadap semangat belas kasihan, di sisi lain perlu disadari, secara politis maupun teknis profesional operasional manajerial, sebenarnya belas kasihan memiliki daya ausdauer relatif bernapas pendek, maka lebih potensial sebagai upaya penanggulangan masalah jangka pendek ketimbang jangka panjang. Secara hakiki semangat belas kasihan lebih mandraguna untuk penanganan masalah gawat darurat seperti bencana alam atau kecelakaan, namun kurang bernapas panjang demi mampu menanggulangi permasalahan jangka panjang seperti sistem pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh skala nasional. Apa yang disebut belas kasihan lebih merupakan suatu spirit ketimbang keterampilan manajerial untuk menata laksana suatu kegiatan operasional organisasional apalagi secara gigantis, seperti mempersembahkan keadilan pelayanan kesehatan bagi ratusan juta rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Harus disadari dan diakui, semangat saja belum cukup untuk benar-benar mau dan mampu menata laksana pelayanan kesehatan nasional Indonesia. Masih dibutuhkan imbuhan dukungan apa yang disebut sistem. **E-government* * Dalam skala lebih regional, sebenarnya sejak tahun 2000 di bumi Nusantara sudah ada model sistem pelayanan kesehatan masyarakat gratis nondiskriminatif yang hingga kini sudah terbukti empirik mampu berfungsi optimal. Tentu tidak secara begitu saja Museum Rekor-Dunia Indonesia menganugerahkan piagam penghargaan atas rekor Kabupaten Pertama yang memberi pendidikan sekaligus pelayanan kesehatan gratis kepada warganya kepada Kabupaten Jembrana di ujung barat Pulau Bali . Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Bupati Prof Dr Drg I Gede Winasa itu terbukti mau dan mampu memberi pelayanan kesehatan secara gratis bagi seluruh warganya bukan hanya dengan semangat belas kasih, tetapi juga atas dukungan pemikiran manajerial operasional yang berhasil membentuk sistem pelayanan kesehatan masyarakat secara lengkap, terpadu, dan profesional. Bupati Jembrana tidak mampu meniru gaya Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei yang memiliki dana berlimpah hingga mampu membiayai pelayanan kesehatan rakyatnya. Bupati Jembrana yang guru besar ilmu kedokteran gigi itu sekadar membentuk sistem asuransi regional. Caranya sederhana, yaitu memaksakan sistem e-government mengomputerisasi KTP warga demi membuat database warga agar dapat akurat diberi subsidi asuransi kesehatan yang diambil dari anggaran daerah. Anggaran itu sengaja dirancang demi menyubsidi asuransi bagi segenap warga Kabupaten Jembrana yang sebenarnya relatif paling kurang menikmati hasil industri pariwisata Pulau Dewata akibat letak geografisnya relatif terpencil di sudut barat tanpa daya atraksi pariwisata. Meski demikian, berkat manajemen kepemerintahan yang efisien dan bersih setiap tahun, Kabupaten Jembrana malah surplus akibat gagal menghamburkan anggaran. Berdasar fakta
Re: [Keuangan] Jaya Suprana: Diskriminasi Layanan Kesehatan
On 12 Dec 2009 at 8:51, anton ms wardhana wrote: Bupati Jembrana tidak mampu meniru gaya Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei yang memiliki dana berlimpah hingga mampu membiayai pelayanan kesehatan rakyatnya. Bupati Jembrana yang guru besar ilmu kedokteran gigi itu sekadar membentuk sistem asuransi regional. Caranya sederhana, yaitu memaksakan sistem e-government mengomputerisasi KTP warga demi membuat database warga agar dapat akurat diberi subsidi asuransi kesehatan yang diambil dari anggaran daerah. kalau dibilang sebagai cara yg sederhana, kelihatannya kok sepertinya terlalu menyederhanakan ... banyak penghematan di sektor lain utk membiayai dana pendidikan dan kesehatan di jembrana, sebagai pembanding, berikut kutipan makalah Agus Fanar Syukri TINJAUAN SOSIO TEKNOLOGI ATAS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN JEMBRANA BALI 5.2 Reformasi Birokrasi Pemda Jembrana Di bawah kepemimpinan Bupati I Gede Winasa, yang terpilih selama dua periode, Jembrana memiliki keunggulan dalam kebijakan pelayanan publik, yang sangat prorakyat. Di tengah keterbatasan PAD daerahnya, Jembrana sejak tahun 2001 telah membebaskan siswa sekolah negeri dari biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) sejak tingkat SD hingga SMU atau sederajat. Bahkan, para siswa juga dibantu dengan meminjamkan buku-buku paket pelajaran. Sedangkan untuk sekolah swasta, Pemkab Jembrana menyediakan bantuan berupa beasiswa bagi sejumlah siswa berprestasi. Pada saat yang sama, masyarakat dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan dasar, seperti biaya rawat jalan dari kunjungan ke puskesmas atau rumah sakit. Biaya kesehatan baru dipungut secara normal, ketika penderita harus rawat inap. Namun tetap saja ada pengecualian pelayanan gratis bagi mereka yang benar-benar dari keluarga miskin. Khusus untuk menggratiskan pendidikan dan biaya kesehatan dasar itu, Pemkab Jembrana pada tahun 2005, mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 110 miliar. Dari total alokasi itu, sekitar Rp 89 miliar merupakan subsidi untuk menggratiskan pendidikan dan Rp 20 miliar lebih lainnya untuk subsidi kesehatan. Tidak hanya itu, para petani sawah dibebaskan dari beban pajak bumi dan bangunan (PBB) atas lahan pertanian yang mereka milik. PBB atas lahan sawah di Jembrana bernilai total sekitar Rp 670 juta. 5.3 Sistem Pelayanan Satu Pintu dengan dukungan TIK Terkait kebijakan perizinan serta pelayanan akta catatan sipil dan bidang kependudukan, yang jumlah totalnya ada 57 jenis (perizinan 50 jenis, pelayanan akta catatan sipil 5, dan pelayanan bidang kependudukan 2), cukup dilayani dalam satu pintu. Untuk proses perizinan yang memerlukan pengecekan ke lapangan, waktu prosesnya paling lama 14 hari kerja, sedangkan jenis lainnya hanya 3 tiga hari. Jika melihat sistemnya, tertutup kesempatan bagi pejabat untuk bertatap muka langsung dengan warga, sehingga mempersempit kesempatan bagi pejabat melakukan pungutan liar atau korupsi terhadap warga. Masyarakat yang membutuhkan perizinan cukup mendatangi kantor bupati, lalu membaca berbagai persyaratan yang diperlukan melalui papan publikasi atau layar sentuh komputer (touch screen) yang telah tersedia. Setelah melengkapi persyaratan, berkas yang telah diregistrasi langsung dimasukkan melalui kotak khusus yang secara otomatis terbuka dan tertutup setelah warga bersangkutan menekan tombolnya. Sistem pelayanan satu pintu tersebut, menggunakan dukungan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai back office birokrasi pemda Jembrana Bali. Dukungan TIK juga dipakai di sistem pergudangan. Seluruh barang pengadaan harus melalui gudang khusus. Dengan demikian, bisa ditekan kemungkinan korupsi melalui kuitansi fiktif atau penggelembungan harga dan bentuk manipulasi lainnya, sehingga kabupaten Jembrana selama sekitar 6 tahun terakhir, tidak pernah lagi mengalokasikan anggaran untuk membeli kendaraan baru. Bahkan, dengan berbagai terobosan yang bersumber dari inovasi dan efisiensi itulah, dihasilkan penghematan biaya anggaran 20-50%, sehingga dapat digunakan untuk menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, bahkan untuk proyek pembangunan lainnya. == selengkapnya sila baca di : http://www.bsn.go.id/files/@LItbang/Formulir%20JS%20Vol%209%20No%202%202007/5%20-%20Tinjauan%20Sosio%20Teknologi%20atas%20Penerapan%20Standar%20Pelayanan%20Publik.pdf atau buku : standar pelayanan publik pemda : berdasarkan iso 9001/iwa-4, penulis Agus Fanar Syukri, penerbit kreasi wacana, bantul 55182 halaman : 33 - 34 (sayang buku yg sinung lihat halaman 41, dan 52 hilang) sinung /*-sig- http://www.radarjogja.co.id/berita/internasional/5218-pseudo-democracy-demokrasi-kedoknya-demokrator-muaranya.html http://www.republika.co.id/koran/14/60867/Hari_Jilbab_Dunia_Mengenang_wafatnya_Sahidah_Pembela_Jilbab -sig-*/
