[GELORA45] Dahlan Iskan ingatkan Nadiem

2019-10-25 Terurut Topik kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]
https://www.cnbcindonesia.com/market/20191026094323-17-110334/dahlan-iskan-ingatkan-nadiem-berpotensi-paling-kisruh


[GELORA45] Pakai Loreng Oranye, Jokowi Hadir di Acara Pemuda Pancasila

2019-10-25 Terurut Topik Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]

Pakai Loreng Oranye, Jokowi Hadir di Acara Pemuda Pancasila
CNN Indonesia | Sabtu, 26/10/2019 10:19 WIBBagikan : Ilustrasi. Organisasi 
masyarakat Pemuda Pancasila mendeklarasikan dukungan kepada Calon Presiden dan 
Wakil Presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin. (CNN Indonesia/Andry 
Novelino)Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menghadiri acara 
peresmian pembukaan Musyawarah Besar Pemuda Pancasila di Hotel Sultan, Jakarta 
Pusat pada Sabtu (26/10) pagi.

Pantauan CNNIndonesia.com pada sekitar pukul 09.50 WIB, Jokowi terlihat hadir 
di lobi hotel mengenakan batik bermotif loreng berwarna hitam oranye.

Saat datang Jokowi langsung disambut oleh Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila 
Bambang Soesatyo. Ia terlihat menjabat tangannya.


Selain itu, sejumlah anggota PP yang turut hadir mengenakan pakaian seragam 
serupa juga menyambut kedatangan Jokowi dengan riuh.

"Pancasila! Pancasila!," begitu teriak para tamu yang hadir.


| 
Lihat juga:
 Ketua MPR Sebut Penunjukan Prabowo Jadi Menteri Redam Gejolak |


Jokowi memasuki gedung hotel dan menuju ke tempat acara pembukaan acara 
tersebut.

Pemuda Pancasila adalah sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang didirikan 
oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959.

Sejak tahun 1981 organisasi ini dipimpin oleh Japto Soerjosoemarno.

Japto menyebut Mubes tersebut diadakan sekaligus untuk mengucapkan selamat atas 
amanat dan kepercayaan rakyat yang telah memilih Jokowi.


| 
Lihat juga:
 Pemuda Pancasila Undang Jokowi ke Musyawarah Besar di Sumut |


"Mubes akan dibuka pada 26 Oktober pagi oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi 
pada masa jabatan kedua," ujar Japto dalam acara jumpa pers di Sekretariat 
Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila di Jakarta, Selasa (22/10) malam, 
seperti yang dikutip dari Antara.

Japto mengatakan jika Jokowi sudah mengumumkan anggota kabinet kerjanya, dalam 
beberapa hari Pemuda Pancasila akan menyelaraskan program kerjanya dengan 
program kerja kabinet baru lewat Mubes.

"Kesiapan masyarakat, khususnya Pemuda Pancasila adalah mempercepat pelaksanaan 
tersebut. Itu kewajiban warga negara," ujar dia.

Dalam tema besar yang diangkat pada MUBES X yaitu "Mengembalikan Marwah 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Sesuai Naskah Asli yang Ditetapkan pada 
18 Agustus 1945," Pemuda Pancasila mempertegas tujuannya.

"Tema yang kita pakai karena kita dilahirkan waktu menjawab Dekrit Presiden.. 
Pemuda Pancasila akan mengembalikan Marwah Pancasila dan Undang-undang sesuai 
naskah asli Undang-Undang dasar 1945," ujar Japto.

Acara Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila dan perayaan HUT ke-60 Tahun Pemuda 
Pancasila akan dilaksanakan empat hari dari 25-28 Oktober di Hotel Sultan, 
Jakarta Pusat.

Mubes akan dihadiri kurang lebih 1.500 pengurus wilayah dan cabang Pemuda 
Pancasila dari seluruh Indonesia.

Acara dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober, dan ditutup 
oleh Wakil Presiden Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin pada 28 Oktober 2019.


| 
Lihat juga:
 Bamsoet, Antara Kepiawaian Lobi dan Koleksi Mobil Mewah |

(ani/ard)


[GELORA45] Menko Airlangga Janji Naikan Skor Kemudahan Berbisnis RI

2019-10-25 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]


 Menko Airlangga Janji Naikan Skor Kemudahan Berbisnis RI

Jumat , 25 Oktober 2019 | 17:55
Menko Airlangga Janji Naikan Skor Kemudahan Berbisnis RI
Sumber Foto: SH/Satryo Yudhantoko
Airlangga Hartarto
POPULER
IHSG Terkoreksi 1,38 Persen, Rupiah Balik Menguat 
BI: 
Sepekan Terakhir, Rp 12,03 Triliun Modal Asing Masuk 
Menkeu 
Sebut Gaji 12 Wamen Sudah Masuk APBN 
Menko 
Airlangga Janji Naikan Skor Kemudahan Berbisnis RI 
Defisit 
APBN 2019 Diperkirakan Melebar hingga 2,2 Persen 


Listen to this

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomiam Airlangga Hartarto 
menanggapi laporan Bank Dunia terkait skor kemudahan berbisnis atau Ease 
of Doing Bussines (EoDB) 2020, khususnya perolehan EoDB Indonesia yang 
dilihatnya masih stagnan.


Menurutnya, perolehan skor RI yang tetap berada di peringkat ke-73 atau 
sama dengan tahun 2018 lalu, masih perlu ditingkatkan, meskipun terdapat 
kenaikan di beberapa aspek penilaian.


"Tentunya dengan posisi yang tetap di beberapa tahun terakhir ini 
(peringkat ke-73), ada peningkatan dari segi nilai. Tapi peningkatan 
dari segi nilainya belum cukup untuk mengangkat kita punya prestasi," 
ungkapnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Dr. 
Wahidin, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).


Mantan Menteri Perindustrian itu menyebutkan tiga aspek yang naik dan 
membuatnya cukup puas. Di antaranya, pembayaran pajak (paying taxes), 
akses kelistrikan (getting electricity) dan penegakan kontrak (enforcing 
contract).


Dengan melihat 3 aspek itu, dirinya yakin Indonesia bisa meningkatkan 
skor EoDB-nya di tahun-tahun selanjutnya.


"Skornya tetap 73, tapi ada beberapa hal yang naik, itu saya pikir ya 
diapresiasi, seperti perpajakan, kemudian untuk listrik juga tetap, 
kemudian peningkatan yang terkait dengan kemudahan untuk likuidasi," 
ucap Airlangga.


"Dan yang paling menarik itu adalah enforcing contract, karena itu 
menjadi bagaimana kontrak itu dihormati," sambungnya.


Ke depan, lanjut Airlangga, pihaknya masih akan terus memperbaiki aspek 
starting a business agar peringkatnya dapat naik. Karena jika melihat 
skor starting a business Indonesia, tercatat masih stagnan di angka 81,2 
atau peringkatnya turun dari 134 ke 140 pada EoDB 2020.


Salah satu penyebabnya, diutarakan Ketua Umum Partai Golkar itu, adalah 
persoalan implementasi program Online Single Submission (OSS) yang belum 
berjalan dengan baik. "Memang OSS ini masih belum mampu berjalan 
sebagaimana yang diharapkan. Saya pikir ke depan akan ada imporvement 
dan daerah akan lebih banyak yang ikut OSS," ujarnya.


Adapun aspek penilaian EoDB lainnya yang mengalami penurunan skor serta 
peringkat adalah registering property. Di situ dinilai persoalan 
prosedur, waktu, dan biaya untuk mendaftarkan properti.


Tercatat pada laporan EoDB 2019, skor registering property mencapai 
61,67 dan terletak di peringkat 100. Sementara pada EoDB 2020, skor 
registering property tercatat turun menjadi 60 dan peringkatnya pun 
turun menjadi 106.


World Bank mencatat jumlah prosedur yang dibutuhkan untuk mendaftar 
properti meningkat dari 5 menjadi 6. Selain itu dari segi waktu yang 
diperlukan untuk mendaftarkan properti juga meningkat, dari 27,6 hari 
menjadi 31 hari.*(Ryo)*




[GELORA45] Surya Chandra

2019-10-25 Terurut Topik kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]
http://rri.co.id/post/berita/738755/sosok/surya_tjandra_tunadaksa_dan_anak_tukang_ayam_yang_kini_abdi_rakyat.html


[GELORA45] KPK Pertanyakan Strategi Baru Jokowi Cegah Korupsi

2019-10-25 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]


 KPK Pertanyakan Strategi Baru Jokowi Cegah Korupsi

Sabtu , 26 Oktober 2019 | 05:53
KPK Pertanyakan Strategi Baru Jokowi Cegah Korupsi
Sumber Foto Dok/Ist
Agus Rahardjo
POPULER
Siapa Menteri Paling Kaya di Kabinet Indonesia Maju? 
Jaksa 
Agung Segera Eksekusi 274 Terpidana Mati 
KPK 
Imbau Menteri Segera Lapor Harta Kekayaan 
KPK 
Pertanyakan Strategi Baru Jokowi Cegah Korupsi 


Listen to this

SUKABUMI - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo 
mempertanyakan strategi Presiden Joko Widodo dalam upaya pencegahan 
korupsi untuk periode kedua pemerintahannya. Ia menyatakan hal itu dalam 
sebuah acara di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (25/10/2019).


Menurut dia, Jokowi semestinya membentuk Kementerian Pengawasan dan 
Pengendalian dalam Kabinet Indonesia Maju untuk masa lima tahun ke depan.


Agus menilai, inspektorat kementerian tersebut dapat kolaborasi dengan 
inspektorat daerah yang juga disatukan dengan Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP). Sehingga, menurut Agus, hal tersebut sangat 
efektif dalam upaya pencegahan korupsi.


"Tapi saran saya kepada Pemerintah kalau memang mau berfokus pada 
pencegahan, itu mestinya malah bayangan saya, ya, malah ke kabinet 
kemarin dibentuk yang namanya Menteri Pengawasan dan Pengendalian. Yang 
itu bongkar ke mana-mana, supaya sistem-sistem itu segera ada," katanya.


Agus menilai sistem transparansi anggaran atau e-planning dan 
e-budgeting sebagaimana dijanjikan Jokowi pada 2014 silam telah gagal.


Dia menyayangkan Pemerintah baru bisa melaksanakan janji itu di akhir 
masa pemerintahan lewat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pembangunan Daerah."Bayangin saja kalau Anda lihat hari ini, 
ya, kan janjinya Pak Jokowi saat jadi Presiden kan e-planning dan 
e-budgeting. Sekarang yang dilakukan mana? Belum ada. Hanya secara 
sporadis seperti di Surabaya dan DKI Jakarta," katanya seperti 
dikutip/cnnindonesia.com/.


"Itu pun mungkin masih belum seperti pengalaman banyak negara yang 
terapkan itu," ia melanjutkan.


Agus pun menyentil seharusnya eks Mendagri Tjahjo Kumolo dapat menyentil 
bawahannya karena bekerja lambat."Kemarin mestinya di Kemendagri itu 
harus dijewer oleh Menterinya karena sudah hampir berakhir baru akan 
diperkenalkan e-planning dan e-budgeting itu, kan baru minggu lalu," 
katanya lagi.


Jokowi sebelumnya meminta para menteri baru untuk tidak melakukan 
korupsi. Sebaliknya, para menteri diperintahkan untuk membangun sistem 
pencegahan korupsi di institusi masing-masing.


Hal itu diutarakan Jokowi usai mengumumkan nama-nama menteri Kabinet 
Indonesia Maju yang akan membantunya menjalani roda pemerintahan periode 
2019-2024 di Kompleks Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019).




[GELORA45] Akademisi: Mendikbud tingkatkan kualitas pendidikan melalui teknologi

2019-10-25 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]


 Akademisi: Mendikbud tingkatkan kualitas pendidikan melalui teknologi

Sabtu, 26 Oktober 2019 00:58 WIB

Akademisi: Mendikbud tingkatkan kualitas pendidikan melalui teknologi

Mendikbud Nadiem Makarim bersiap mengikuti foto bersama seusai 
pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Istana Merdeka, 
Jakarta, Rabu (23/10/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/pri.


Persoalan karakter siswa, ini yang harus dibentuk. Bukan hanya masalah 
produk alumni sekolah yang tidak tertampung dalam bekerja
Medan (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem 
Makarim diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan melalui teknologi, 
sehingga dapat sejajar dengan negara-negara maju di Asia, kata akademisi 
Universitas Negeri Medan Prof Dr Khairil Anshari, MPd.


"Mutu pendidikan perguruan tinggi di Indonesia harus diperbaiki oleh 
Mendikbud, karena hal itu sangat menentukan bagi kemajuan pembangunan di 
negeri ini," katanya di Medan, Jumat (25/10).


Pendidikan, menurut dia, melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang 
berkualitas yang pada masa mendatang menjadi calon-calon pemimpin nasional.


"Melalui pendidikan tersebut, dapat mengangkat harkat martabat bangsa 
Indonesia di mata negara-negara dunia," ujar dia.


Ia mengatakan pendidikan dapat mengubah nasib seseorang menjadi lebih 
baik lagi, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan manusia-manusia yang 
unggul, tepercaya dalam menghadapi era globalisasi.


Ia menyambut positif Mendikbud dari sisi keprofesionalan bidangnya.

*Baca juga:Pengamat: Jabatan menteri tidak harus dari kalangan profesor 
*


Namun, katanya, untuk mengurusi pendidikan bukan hanya persoalan siswa, 
tetapi juga gurunya, tenaga administrasi, atau tenaga kependidikan lainnya.


"Persoalan karakter siswa, ini yang harus dibentuk. Bukan hanya masalah 
produk alumni sekolah yang tidak tertampung dalam bekerja," kata mantan 
Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Medan itu.


Sebelumnya, mantan pendiri Go-Jek Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa 
setidaknya ada tiga alasan yang menjadi latar belakang penunjukannya 
sebagai Mendikbud.


"Alasan kenapa saya terpilih walaupun saya bukan dari sektor pendidikan 
adalah pertama saya lebih mengerti, belum tentu mengerti, tapi lebih 
mengerti apa yang akan ada di masa depan kita," katanya setelah acara 
pelantikan menteri di Istana Negara Jakarta, Rabu.


Nadiem, yang dikenal sebagai pembangun perusahaan teknologi, dinilai 
mampu mengantisipasi tantangan masa depan, termasuk yang berkenaan 
dengan kebutuhan lingkungan pekerjaan pada masa mendatang.


"Sekali lagi ini adalah visi Bapak Presiden bukan visi saya, 'link and 
match' itu adalah saya akan mencoba menyambung apa yang dilakukan di 
institusi pendidikan, menyambung apa yang dibutuhkan di luar institusi 
pendidikan, agar bisa adaptasi dengan segala perubahan itu," kata pria 
yang lahir di Singapura pada 4 Juli 1984 itu.


Alasan berikutnya berhubungan dengan pentingnya peran teknologi dalam 
mendukung pengembangan 300.000 sekolah dan 50 juta murid di Indonesia.


"Mau enggak mau peran teknologi akan sangat besar dalam semuanya, 
kualitas, efisiensi, dan administrasi sistem pendidikan sebesar ini ya, 
jangan lupa ini empat terbesar di dunia sistem pendidikan ini, jadi 
peran teknologi sangat penting," katanya.


*Baca juga:Akademisi: Nadiem Makarim merupakan Mendikbud milenial 

Baca juga:Nadiem jadi Mendikbud, ICMI: Dunia kampus jangan merasa 
dilecehkan 

Baca juga:Sosiolog: Mendikbud mesti tingkatkan kompetensi guru 
* 



Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: M. Hari Atmoko



[GELORA45] Menko Polhukam Minta Kontestan Pemilu Sportif

2019-10-25 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]


 Menko Polhukam Minta Kontestan Pemilu Sportif


 




 Suara Pembaruan

Sabtu, 26 Oktober 2019 - 07:35 




Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD 
(berdiri) saat diperkenalkan Presiden Joko Widodo dalam pengenalan 
menteri kabinet Indonnesia Maju di depan tangga Istana Merdeka, Jakarta, 
Rabu 23 Oktober 2019.


*Jakarta, Beritasatu.com -*Menko Polhukam Mahfud MD meminta para peserta 
dan para calon pemilu termasuk Pilkada bersikap sportif dalam menghadapi 
proses dan hasil Pemilu. Hal tersebut untuk mewujudkan pemilu yang 
tertib dan adil.


“Mental berdemokrasi antar peserta, parpol peserta pemilu, calon di 
dalam pilkada, calon di dalam pilpres dan pileg harus siap untuk 
bersikap lebih sportif kalau ingin pemilu ini tertib,” ujar Mahfud saat 
memberikan sambutan dalam acara Bawaslu Award di Jakarta, Jumat 
(25/10/2019).


Mahfud menyadari bahwa pemilu adalah proses politik mempertahankan, 
merebut dan mengambil bagian dalam kekuasaan. Menurut dia, kekuasaan 
memang harus direbut sehingga dia menilai orang berbohong bila 
mengatakan mengikuti pemilu atau politik untuk beribadah.


"Kekuasaan harus diperebutkan, jangan bilang kalau Anda berpolitik, saya 
mau beribadah ikut politik, itu bohong. Kalau mau beribadah ikut politik 
jadi pengurus masjid saja. Kalau pemilu, pasti mencari menang,” tandas dia.


Namun, kata Mahfud, untuk merebut kekuasaan melalui pemilu tersebut 
terdapat aturannya mainnya. Karena itu, setiap kontestan bertarung 
secara sportif dalam koridor hukum yang berlaku.


Dalam konteks pemilu dan pilkada, lanjut Mahfud, pasti terdapat 
kecurangan dan pelanggaran yang mempengaruhi hasil pemilu dan pilkada. 
Kecurangan terkait hasil pemilu, kata dia, bisa diajukan gugatan ke 
Mahkamah Konstitisi.


“Kalau salah perhitungan, ke MK. nanti akan dibuktikan bahwa terbukti 
kesalahan tapi tidak signifikan. Kalau tidak signifikan, mau diulang 
1000 kali, pasti ada pelanggaran. Kalau setiap ada kecurangan sedikit, 
langsung membatalkan hasil pemilu, enggak gitu. Kecuali kalau ada 
selisih yang signifikan,” terang dia.


Mahfud memberikan peringatan kepada peserta dan calon pemilu ataupun 
pilkada karena memang kecurangan yang terjadi pada pemilu-pemilu di era 
demokrasi bersifat horisontal atau kecurangan antara kontestas pemilu. 
Kecurangan ini berbeda dengan kecurangan yang terjadi pada pemilu di era 
Orde Baru yang bersifat vertikal atau pemerintah yang terlibat dalam 
kecurangan.


“Kecurangannya (pemilu era reformasi) bersifat horizontal. Yang curang 
peserta pemilu, bukan pemerintah. gimana membuktikannya? Gampang. 
Sekarang KPU digugat ke MK itu kan antar partai. Partai ini menuduh 
partai ini curang, berarti bukan pemerintah. Itu bukti kecurangan 
sekarang bersifat horizontal,” pungkas Mahfud.




Sumber : Suara Pembaruan



Re: [GELORA45] Masuknya Prabowo ke Kabinet dan Perkiraan Golput yang Akhirnya Terbukti

2019-10-25 Terurut Topik ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
Bagi Golput, selama pemilihan umum (pilkada, pileg, pilpres) masih berupa 
kontes idola yang cuma adu banyak suara antar-kontestan, maka pembunuhan 
karakter pemilih sebagai Rakyat terus berlangsung. Pemilu adu banyak penggemar 
begini hanya menjadikan pemilih sebagai alas kaki para maling memasuki 
kekuasaan.
Sudah pasti bohonglah waktu KPU dan MK koar-koar "demokratis!" ketika 
menyatakan Jokowi menang dengan 80an juta penggemar, sedangkan faktanya masih 
ada lebih dari 107 juta Rakyat yang tidak memilihnya. 
--- jetaimemucho1@... wrote:
Masuknya Prabowo ke Kabinet dan Perkiraan Golput yang Akhirnya Terbukti
Sejak Pemilu, bahkan sebelumnya, kaum golput sudah menyatakan bahwa siapa pun 
yang terpilih, kekuasaan negeri ini akan dikuasai oleh mereka-mereka juga.
ARTIKEL
IQBAL AR   22:OKTOBER 2019


Sehari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Jokowi 
sebagai Presiden terpiih langsung tancap gas dengan melakukan pemilihan 
menteri. Tercatat beberapa nama-nama yang akan diproyeksikan menjadi menteri 
kabinet baru ini. Ada Nadiem Makarim (CEO GoJek), Wishnutama (mantan CEO NET 
TV) yang dipanggil ke Istana. Kabar terbaru dan paling akurat, kedua nama 
inilah yang bakal mengisi pos-pos di kementerian kabinet baru Jokowi-Ma’ruf.
Tapi ada satu nama yang bisa dibilang cukup mengejutkan. Adalah rival Jokowi di 
dua Pemilu terakhir, Prabowo Subianto yang juga terlihat hadir di Istana dengan 
mengenakan kemeja putih. Hampir bisa dipastikan, Prabowo Subianto bakal mengisi 
pos kementerian di bidang pertahanan pada kabinet baru Jokowi. Ini diperkuat 
dengan keterangan Prabowo pada pers ketika datang ke Istana. Ya entah 
kementerian apa, tapi yang pasti Prabowo akan mengisi pos kementerian langganan 
pensiunan Jenderal TNI. Kalau nggak Kemenkopolhukam, Kemenkumham, atau Kemenhan.
Kabar ini jelas mengejutkan, setidaknya bagi kaum fanatik Jokowi maupun fanatik 
Prabowo. Mereka yang selama masa kampanya Pemilu hingga setelah Pemilu 
mati-matian membela jagoannya dan menolak untuk bergabung jelas sakit hati.. 
Gimana nggak sakit hati, lha wong selama ini kedua kubu sama-sama memainkan 
narasi kebencian dan hoax. Selama ini mereka juga menggembar-gemborkan kampanye 
fanatisme, yang seakan-akan kedua kubu ini mustahil untuk bersatu. Oh iya, 
selain itu mereka juga mempunyai musuh bersama, yaitu kaum golput.
Ini juga mengisyaratkan sebuah bahaya, dengan tidak adanya pihak oposisi yang 
benar-benar berkualitas. Bergabungnya partai-partai dan elit politik lawan 
Jokowi ke pemerintahan, akan menimbulkan ketidak seimbangan pemerintahan... 
Tidak ada pihak di pemerintah yang benar-benar akan men-challenge Jokowi 
(sebagai Presiden) dalam setiap kebijakan-kebijakannya. Ini akan berpotensi 
meloloskan kebijakan-kebijakan problematis nantinya. Wacana PKS yang tetap 
sebagai oposisi juga nggak akan membantu. Gini hari kok masih percaya partai 
politik.
Bicara soal golput, apa yang terjadi sekarang memang sudah diramalkan akan 
terjadi. Sejak Pemilu , bahkan sebelumnya, kaum golput sudah menyatakan bahwa 
siapa pun yang terpilih, kekuasaan negeri ini akan dikuasai oleh mereka-mereka 
juga. Elit-elit yang tadinya berseteru, pada saatnya akan bersatu demi 
bagi-bagi kekuasaan. Kaum golput juga menyatakan bahwa pertarungan politik 
sebelumnya nggak akan bertahan. Elit-elit pada akhirnya juga akan menyerah demi 
kepentingan masing-masing. Jadi selama ini, pendukung-pendukung fanatik kedua 
kubu hanya dimain-mainkan dan dibohongi saja oleh elit-elit politik.
Sebenarnya, apa yang diramalkan oleh kaum golput tidak perlu ditunggu kapan 
terjadinya. Ini sudah terlihat dari bagaimana maneuver beberapa elit politik 
yang beralih haluan pada kedua Pemilu terakhir. Tercatat beberapa nama yang 
ketika 2014 fanatik sekali terhadap Prabowo, lalu pada 2019 berpindah fanatisme 
pada Jokowi. Begitu pun sebaliknya. Partai-partai politik pun sama kelakuannya. 
Nggak usah berdalih pada semangat program kerja atau janji kampanye. Parpol dan 
elit politik nggak peduli dengan itu. Mereka hanya peduli dengan 
kepentingan-kepentingannya sendiri. Bagi-bagi proyek, kursi parlemen, atau 
kursi menteri.
Fanatik-fanatk dan bigot-bigot Jokowi maupun Prabowo mau nggak mau harus 
menelan ludah, mengetahui keduanya ternyata nggak benar-benar “bertarung” 
secara politik. Silakan berdalih ini demi kemajuan bangsa bla bla bla, tapi 
yang jelas apa yang kalian gembar-gemborkan selama ini juga nggak ada hasilnya. 
Kalian yang selama ini mencela, menghina kaum golpu karena dikira nggak memberi 
solusi, akhirnya juga termakan celaan dan hinaan kalian sendiri. Fanatisme 
bodoh kalian ternyata juga nggak memberi solusi yang signifikan. Maaf, kaum 
golput sudah sangat sesuai langkahnya selama ini.
Kaum golput yang selama masa Pemilu dicecar habis-habisan oleh kedua kubu 
karena dinilai tidak memberi solusi, akhirnya terbukti “kebenarannya”. Bahwa 
pada akhirnya semua akan berbaris di satu kubu, akhirnya terbukti dengan 
masuknya Prabowo ke jajaran 

[GELORA45] Yang kalah bisa punah ?

2019-10-25 Terurut Topik kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]
*?*
*Syukurlah, Negara ini tidak jadi punah  :) *
Prabowo: Kalau Kita Kalah, Negara Ini Bisa Punah



Prabowo: Kalau Kita Kalah, Negara Ini Bisa Punah

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it
all with friends, family, and the wor...



[GELORA45] Undecided 2020 voters like Andrew Yang and Joe Biden the most of all the Democratic candidates

2019-10-25 Terurut Topik Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
   
   - Undecided general-election voters most like the businessman Andrew Yang 
and former Vice President Joe Biden of all the Democratic candidates, new 
Insider polling found.

Undecided general-election voters are a subset of particular interest as 
Democrats argue for appeal beyond their own party, and their support is elusive 
for all but two contenders.
   
   - Of 268 undecided voters who knew of Yang, 46% said they would be satisfied 
with him as the nominee and 24% said they would not be satisfied, giving him 
positive net support of 21 percentage points.
   - Across three Insider polls, Biden had positive net support among undecided 
general-election voters of 7 percentage points among the 620 voters who knew of 
him, with 42% of voters supporting him compared with 35% who didn't support him.

Undecided 2020 voters like Andrew Yang and Joe Biden the most of all the 
Democratic candidates

| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
Undecided 2020 voters like Andrew Yang and Joe Biden the most of all the...

Walt Hickey, Grace Panetta

The former vice president and the former entrepreneur respectively represent 
the establishment and the insurgenc...
 |

 |

 |



Andrew Yang and Joe Biden. AP Photo/Jacquelyn Martin, AP Photo/Matt Rourke




[GELORA45] Maudi Bawa ke Mana Dunia Pendidikan oleh Nadiem Makarim

2019-10-25 Terurut Topik Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
https://republika.co.id/berita/pzxkok282/mau-di-bawa-ke-mana-dunia-pendidikan-oleh-nadiem-makarim


*Mau di Bawa ke Mana Dunia Pendidikan oleh Nadiem Makarim*


*Sabtu 26 Oct 2019 03:27 WIB*

*Red: Karta Raharja Ucu*


*Masayarakat harap-harap cemas dengan pendidikan Indonesia dengan
ditunjuknya Nadiem.*

*REPUBLIKA.CO.ID , Oleh: **Adian Husaini,* *Ketua
Program Pendidikan Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor*



*Begitu Nadiem Makarim (35 tahun) diumumkan sebagai menteri pendidikan dan
kebudayaan (mendikbud), warganet heboh. Ini kejutan luar biasa. Meskipun
banyak kritikan, ada juga beberapa warganet yang berharap Menteri Nadiem
melakukan ‘sesuatu’ yang tidak biasa-biasa saja untuk memajukan dunia
pendidikan Indonesia.**Toh** kabinet sudah diumumkan. Bahasa agamanya, itu
sudah takdir. Mungkin, Nadiem pun tak pernah bermimpi menduduki pos menteri
pendidikan, yang biasanya termasuk ‘kursi elite’ dalam jajaran kabinet di
banyak negara.*




*Bagi orang Islam, suatu peristiwa pasti ada hikmahnya. Mungkin, siapa
tahu, lewat ‘tangan’ Nadiem Makarim, dunia pendidikan Indonesia akan
dipaksa untuk berpikir serius, lalu berubah secara mendasar! Itu mungkin!
Bisa terjadi, bisa juga tidak!Dan memang, faktanya, pendidikan Indonesia
kini perlu perubahan mendasar dalam berbagai aspeknya. Pertama, fokus utama
pada tujuan pendidikan akhlak.*



*UUD 1945 Pasal 31 (3) mengamanahkan, pemerintah menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini amanah
konstitusi.Itu pula amanah UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan UU
Perguruan Tinggi Nomor 12/2012. Orang Muslim sangat akrab dengan misi utama
Nabi Muhammad SAW, yakni beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.*



*Misi penyempurnaan akhlak peserta didik, sepatutnya menjadi perhatian
utama Menteri Nadiem. Nabi Muhammad menyebutkan, Mukmin paling sempurna
imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Orang yang berakhlak mulia pasti
menjadi orang hebat dan berguna.Nabi mengajarkan suatu doa, “Ya Allah,
hindarkan aku dari sifat malas dan lemah!” Nabi mengajarkan dan memberikan
contoh, bagaimana menjadi orang jujur, pekerja keras, tepercaya, rendah
hati, penyayang, peduli kebersihan, bukan pendengki, tidak pesimistis
apalagi putus asa.*

*Jangan sampai, dunia pendidikan Indonesia melahirkan manusia yang pintar
cari makan, tetapi jahat, serakah, dan tidak peduli pada sesama insan.
Apalagi, melahirkan manusia yang tidak profesional, tidak berguna, buruk
pula akhlaknya. **Na’udzubillah!*



*Pakar pendidikan Islam bernama Ahmad Tafsir (77) beberapa kali
menceritakan kepada penulis, sejak era 1980-an, beliau mengingatkan
pemerintah agar pendidikan kita berbasis pada pendidikan akhlak mulia bukan
sains dan teknologi. Menurut Ahmad Tafsir, jika tidak punya teknologi, kita
masih bisa membelinya. Namun, kalau kita tidak mempunyai akhlak, ke mana
membelinya? Dan pemikiran itu logis sebab bangsa rusak karena akhlak
rusak.Kedua, reformasi sistem dan kurikulum pendidikan. Dalam buku **Perguruan
Tinggi Ideal di Era Disrupsi*

* (YPI at-Taqwa: 2019), penulis mengisahkan hasil dialog dengan Nanang
Fattah (68), guru besar UPI Bandung pada 28 Januari 2019. Penulis menikmati
ide-ide segar Nanang Fattah tentang reformasi pendidikan. Salah satu yang
menarik adalah gagasannya tentang standar pendidikan.Menurut dia,
pendidikan sebaiknya berpegang pada satu standar kompetensi, yaitu
kompetensi lulusan. “Pendidikan itu **based on result**, bukan **based on
process**,” katanya.*





*Bahkan, pada awal reformasi, beliau sudah mengusulkan agar pendidikan
tingkat SD cukup empat tahun, SMP dua tahun, dan SMA dua tahun. Tapi,
kurikulumnya harus bersifat dinamis, mengikuti dinamika sosial. Gagasan ini
menarik, rasional, dan kontekstual.Saat berbicara dalam satu seminar yang
diselenggarakan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Apatisi)
bersama Yudi Latif dan Marzuki Ali, penulis pernah menyampaikan agar ada
perubahan mendasar dalam sistem dan kurikulum pendidikan tinggi. Contoh,
menurut penulis, untuk menjadi wartawan profesional, tidak perlu pendidikan
S-1 sampai empat tahun. Begitu juga menjadi guru TK, perawat, dan
sebagainya. Profesionalisme tidak diukur dari berapa lama dan berapa banyak
materi kuliah yang ia pelajari, tetapi kompetensi apa yang ia sudah
kuasai.Pada 17 Oktober 2019, melalui akun **Instagram**-nya, cendekiawan
Indonesia Yudi Latif menulis, banyak negara kini yang mengubah kurikulum
pembelajaran dari spesialisasi menuju penyiapan pembelajar seperti
generalis yang mampu berpikir independen dan inovatif. Ia merujuk pada buku
berjudul **Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World*

* karya David Epstein (2019).Tahun 2017, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
(AIPI) menerbitkan buku **Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan
Tinggi Indonesia. **Buku ini mengingatkan perguruan tinggi untuk berubah
secara mendasar dalam model pendidikannya, karena 

[GELORA45] Fw: [nasional-list] Gagal jadiGubernur Papua, Wempi Wetipo Dipercaya jadi Wamen PUPR

2019-10-25 Terurut Topik Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]
 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com 
[nasional-list] Terkirim: Jumat, 25 Oktober 2019 
17.17.57 GMT+2Judul: [nasional-list] Gagal jadiGubernur Papua, Wempi Wetipo 
Dipercaya jadi Wamen PUPR
     

 
https://www.jawapos.com/nasional/25/10/2019/gagal-jadi-gubernur-papua-wempi-wetipo-dipercaya-jadi-wamen-pupr/





Gagal jadiGubernur Papua, Wempi Wetipo Dipercaya jadi Wamen PUPR

NASIONAL

25Oktober 2019, 17:19:23 WIB





JawaPos.com –Mantan Bupati Jayawijaya Jhon Wempi Wetipo ditunjuk Presiden 
JokoWidodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum danPerumahan 
Rakyat (PUPR). Dia dipercaya untuk membantu Menteri PUPRBasuki Hadimuljono.

Saatmemperkenalkan Wempi di Istana Negara, Presiden Jokowi menyebut 
Wempimerupakan putra Papua. Jokowi menegaskan, kinerja Wempi tak perludiragukan 
lagi. Wempi merupakan Bupati Jayawijaya dua periode2008-2013 dan 2013-2018.

“PutraPapua, orang asli Papua dari tanah Papua. Beliau pengalamannya pernahjadi 
Bupati di Jayawijaya dua periode, jadi tak diragukan lagi.Beliau akan menjadi 
Wakil Menteri PUPR,” kata Presiden Jokowi diKompleks Istana Negara, Jakarta, 
Jumat (25/10).

Wempiyang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)itu 
sempat bertarung dalam Pilgub Papua 2018. Dia kalah dari petahanaLukas Enembe. 
Wempi hanya memperoleh 32,5 persen suara.

Wempidiminta Presiden Jokowi untuk membantu kinerja Basuki untuk 
menanganipembangunan infrastruktur. Khususnya, pembangunan infrastruktur 
diwilayah timur Indonesia.

“Terutamadalam pengawasan proyek infrastruktur yang banyak sekali diIndonesia, 
terutama di Indonesia bagian timur,” terang mantanGubernur DKI Jakarta ini.

Dilihatdari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang 
bisadiakses publik melalui elhkpn.kpk.go.id, Wempi memiliki hartakekayaan 
dengan total Rp 7.033.760.044.

Hartakekayaan tersebut dilaporkan Wempi terakhir pada 19 Januari 2018.Pelaporan 
harta kekayaan itu dilakukan Wempi sebelum pendaftarancalon Gubernur Provinsi 
Papua.

Daritotal tersebut, rinciannya yakni harta tak bergerak berupa tanah 
danbangunan mencapai total Rp 3.823.943.000. Itu pun hanya tersebar diwilayah 
Jayawijaya, Papua.

Kemudian,alat transportasi senilai Rp 2.850.000.000, berupa mobil Toyota 
tahun2004 senilai Rp 100 juta, mobil Jeep Wrangler tahun 2010 Rp 550 juta,mobil 
Toyota Fortuner tahun 2015 Rp 450 juta, dan mobil Jeep tahun2014 Rp 
1.750.000.000.

Selanjutnya,harta bergerak lainnya yang dimiliki Wempi mencapai Rp 
278.000.000.Sementara untuk kas dan setara kas Rp 81.817.044. Dalam LHKPN, 
Wempidiketaui tak memiliki utang.

Editor: Estu Suryowati

Reporter: Muhammad Ridwan






Re: [GELORA45] utang menjelang periode kedua

2019-10-25 Terurut Topik ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
Dulu, pemerintah Orba punya keran utang bermerk "IGGI". Lalu, awal '90an 
Soeharto menggantinya dengan keran merk "CGI". Saat krisis moneter '96, CGI 
mengajak IMF dan WB untuk bancakan Indonesia. Dan, kita tahu semua keran utang 
itu (IGGI, CGI, IMF, WB) adalah alat nekolim. Sekarang, pemerintah neo-Orba 
menambah keran utang baru, merknya "OBOR". Sebuah program besar dari kubu 
neo-nekolim.
Itu sebabnya old-nekolim berkepentingan  mempertahankan SPG terbaiknya dalam 
kabinet Jokowi jilid 2 untuk menghadang OBOR. Antara lain dengan tambahan utang 
untuk mencicil (bunga) utang yang membengkak akibat banyaknya proyek 
infrastruktur yang ternyata dibangun dengan utang. Jokowi mengakui sendiri 
bahwa selama ini paceklik PMA. Malah dia sempat marah-marah lantaran proyek PMA 
di Danau Toba belum juga dimulai. Kenapa investor RRC lebih memilih Vietnam dan 
Thailand, sudah banyak yang membahas. 
Selain masalah kepastian hukum rupanya betul ada kebingungan di pihak RRC 
tentang siapa sebenarnya penanggungjawab program PMA di Indonesia. Terbukti, di 
periode-2 ini Jokowi akhirnya menambahkan label "menteri urusan investasi" (dan 
OBOR laut) di punggung LBP supaya tidak ada lagi kesimpangsiuran apa sebenarnya 
kerja orang ini.
Cilaka, melalui 2 menterinya (SMI & LBP) Jokowi justru memastikan tempat Rakyat 
di tengah pertarungan nekolim-lama vs nekolim-baru.
--- lusi_d@... wrote:
       
Urusan utang menjelang akhir jabatan pertama.

Rizal Ramli Ke Sri Mulyani: 
Sekali Ratu Utang Tetap Ratu Utang

Posted on Oktober 24, 2019

Comments

Kumbanews.com – Tidak banyak yang tahu Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
144/PMK.05.2019.

Aturan itu berisi tentang perkiraan defisit dan tambahan pembiayaan
defisit APBN 2019. PMK itu ditandatangani dua hari sebelum masa tugas
periode pertamanya berakhir, tepatnya 17 Oktober 2019.

Sri Mulyani saat serah terima jabatan Kamis (24/10) menjelaskan,
diterbitkannya aturan itu karena kondisi ekonomi global, sehingga salah
satu dampaknya adalah besarnya defisit APBN.

Kebijakan Si Mulyani ini mendapatkan sorotan dari ekonom senior Dr.
Rizal Ramli.

RR -sapaan akrabnya- menjelaskan bahwa aturan yang diterbitkan Sri
Mulyani itu terkait erat dengan defisit yang melebihi pagu APBN,
sehingga nantinya harus ada tambahan pembiayaan.

“Belum apa-apa sudah tambah utang lagi! Tax Ratio rendah, karena
beraninya hanya uber yang kecil menengah. Akhirnya ngutang lagi. Sekali
ratu utang tetap ratu utang,” demikian komentar RR di akun Twitternya,
Kamis (24/10).

Lebih lanjut, Menteri Perekonomian era Presiden Gus Gur itu menyebut,
hingga saat ini penerimaan pajak negara berada di angka 62,66 persen
dari target. Diprediksi, di akhir Desember nanti target pajak hanya
bisa mencapai 85 persen.

RR meyakini Sri Mulyani akan mengatasi masalah keuangan negara dengan
cara menambah utang.

“Perkiraan kurang/bolong 15 persen. Menkeu terbalik, ayo ngutang lagi
dan tambahin kupon surat utang 0,5-1 persen lagi biar over-subsribed,
sekaligus buat nambah beban rakyat Indonesia. Solusinya kan gampang
bikin jenis-jenis pajak baru dan naikin harga,” sindir RR.(RM)


#yiv8874527498 -- #yiv8874527498ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv8874527498 
#yiv8874527498ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv8874527498 
#yiv8874527498ygrp-mkp #yiv8874527498hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv8874527498 #yiv8874527498ygrp-mkp #yiv8874527498ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv8874527498 #yiv8874527498ygrp-mkp .yiv8874527498ad 
{padding:0 0;}#yiv8874527498 #yiv8874527498ygrp-mkp .yiv8874527498ad p 
{margin:0;}#yiv8874527498 #yiv8874527498ygrp-mkp .yiv8874527498ad a 
{color:#ff;text-decoration:none;}#yiv8874527498 #yiv8874527498ygrp-sponsor 
#yiv8874527498ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv8874527498 
#yiv8874527498ygrp-sponsor #yiv8874527498ygrp-lc #yiv8874527498hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv8874527498 
#yiv8874527498ygrp-sponsor #yiv8874527498ygrp-lc .yiv8874527498ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv8874527498  #yiv8874527498actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv8874527498 
#yiv8874527498activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv8874527498
 #yiv8874527498activity span {font-weight:700;}#yiv8874527498 
#yiv8874527498activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv8874527498 #yiv8874527498activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv8874527498 #yiv8874527498activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv8874527498 #yiv8874527498activity span 
.yiv8874527498underline {text-decoration:underline;}#yiv8874527498 
.yiv8874527498attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv8874527498 .yiv8874527498attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv8874527498 .yiv8874527498attach img 

[GELORA45] TycoonHary Tanoesoedibjo's Daughter Appointed Deputy Minister

2019-10-25 Terurut Topik Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
https://jakartaglobe.id/news/tycoon-hary-tanoesoedibjos-daughter-appointed-deputy-minister



Newly appointed Deputy Tourism and Creative Economy Minister Angela
Tanoesoedibjo gives a thumbs up after a meeting with President Joko
'Jokowi' Widodo at the State Palace in Central Jakarta on Friday. (Antara
Photo/Akbar Nugroho Gumay)
*Tycoon Hary Tanoesoedibjo's Daughter Appointed Deputy Minister*

BY :BERITASATU

OCTOBER 25, 2019

*Jakarta.* The eldest daughter of media magnate Hary Tanoesoedibjo was
appointed deputy tourism and creative economy minister on Friday, with
President Joko "Jokowi" Widodo assigning her the special task of luring
more foreign visitors to Indonesia.

Angela Herliani Tanoesoedibjo, 32, is the only woman and the youngest among
the 12 deputy ministers introduced by Jokowi at the State Palace in Central
Jakarta.

"She is young, with experience in the media business, and very good at
promotions, so we have placed our trust in her to become deputy tourism and
creative economy minister," the president told reporters when introducing
Angela.

"We hope tourism promotion will be more focused and the number of tourists
coming to Indonesia will be increasing," he added.

Angela, born in Ottawa, Canada, on April 23, 1987, is also the youngest
person in Jokowi's new cabinet. She is deputy secretary general of her
father's Indonesian Unity Party (Perindo), but failed to win a seat in the
House of Representatives in the April legislative election.

"I have experience in the media and other fields, such as retail business
and finance, and this background will hopefully help me work creatively,
quickly and efficiently with a big impact," she said.

Jokowi has asked her to focus on the 10 new tourist destinations the
government is currently developing in various parts of the archipelago.
Angela confirmed that she would resign from all her posts in her father's
MNC Group.

"For sure, according to existing regulations, I must resign from all
positions in the MNC Group," the mother of two said.

Angela graduated from the University of Technology Sydney and obtained a
master's degree in commerce and finance from the University of New South
Wales.

She received more than 30,000 votes in her East Java electoral district in
the legislative election. However, Perindo still failed to reach the
legislative threshold.

She served as managing director of television networks Global and RCTI, and
as a commissioner at investment firm MNC Investama.


[GELORA45] Gagal jadiGubernur Papua, Wempi Wetipo Dipercaya jadi Wamen PUPR

2019-10-25 Terurut Topik Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
https://www.jawapos.com/nasional/25/10/2019/gagal-jadi-gubernur-papua-wempi-wetipo-dipercaya-jadi-wamen-pupr/


*Gagal jadi Gubernur Papua, Wempi Wetipo Dipercaya jadi Wamen PUPR*

NASIONAL 

25 Oktober 2019, 17:19:23 WIB



*JawaPos.com* – Mantan Bupati Jayawijaya Jhon Wempi Wetipo ditunjuk
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dia dipercaya untuk membantu Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono.

Saat memperkenalkan Wempi di Istana Negara, Presiden Jokowi menyebut Wempi
merupakan putra Papua. Jokowi menegaskan, kinerja Wempi tak perlu diragukan
lagi. Wempi merupakan Bupati Jayawijaya dua periode 2008-2013 dan 2013-2018..

“Putra Papua, orang asli Papua dari tanah Papua. Beliau pengalamannya
pernah jadi Bupati di Jayawijaya dua periode, jadi tak diragukan lagi.
Beliau akan menjadi Wakil Menteri PUPR,” kata Presiden Jokowi di Kompleks
Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10).

Wempi yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
itu sempat bertarung dalam Pilgub Papua 2018. Dia kalah dari petahana Lukas
Enembe. Wempi hanya memperoleh 32,5 persen suara.

Wempi diminta Presiden Jokowi untuk membantu kinerja Basuki untuk menangani
pembangunan infrastruktur. Khususnya, pembangunan infrastruktur di wilayah
timur Indonesia.

“Terutama dalam pengawasan proyek infrastruktur yang banyak sekali di
Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur,” terang mantan Gubernur DKI
Jakarta ini.

Dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang bisa
diakses publik melalui elhkpn.kpk.go.id, Wempi memiliki harta kekayaan
dengan total Rp 7.033.760.044.

Harta kekayaan tersebut dilaporkan Wempi terakhir pada 19 Januari 2018.
Pelaporan harta kekayaan itu dilakukan Wempi sebelum pendaftaran calon
Gubernur Provinsi Papua.

Dari total tersebut, rinciannya yakni harta tak bergerak berupa tanah dan
bangunan mencapai total Rp 3.823.943.000. Itu pun hanya tersebar di wilayah
Jayawijaya, Papua.

Kemudian, alat transportasi senilai Rp 2.850.000.000, berupa mobil Toyota
tahun 2004 senilai Rp 100 juta, mobil Jeep Wrangler tahun 2010 Rp 550 juta,
mobil Toyota Fortuner tahun 2015 Rp 450 juta, dan mobil Jeep tahun 2014 Rp
1.750.000.000.

Selanjutnya, harta bergerak lainnya yang dimiliki Wempi mencapai Rp
278.000.000. Sementara untuk kas dan setara kas Rp 81.817.044. Dalam LHKPN,
Wempi diketaui tak memiliki utang.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan


[GELORA45] cek kosong

2019-10-25 Terurut Topik ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]
Kutipan terbaik menanggapi pelantikan presiden tempohari. 
>
"Kenapa gw tuding mereka yg tanggung jawab? 
Karena tanpa pelacur pelacur ini ga bakal ada cerita “Orang Baik”. 
Seluruh narasi “Orang Baik” itu dibangun dengan legitimasi yg dibangun para 
“aktivis” itu. 
Mereka yg bikinin cek kosong, mahasiswa yg disuruh mbayar."
- ht -
<
Catatan, 2 mahasiswa, 2 pelajar, dan 1 pemuda, tewas dalam demo 24-30 September 
2019. 




[GELORA45] Fwd: Inkonstitusionalitas Undang-Undang KPK

2019-10-25 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]




 Forwarded Message 
Subject:Inkonstitusionalitas Undang-Undang KPK
Date:   Fri, 25 Oct 2019 11:16:04 +0800
From:   ChanCT 
To: GELORA_In 



 Inkonstitusionalitas Undang-Undang KPK

Oleh :


   Giri Ahmad Taufik

Jumat, 25 Oktober 2019 07:00 WIB

Anggota wadah pegawai KPK menutupi lambang KPK dengan kain hitam di 
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 9 September 2019. Para pegawai 
KPK menganggap bahwa 9 poin dalam draft revisi UU KPK itu dapat 
melemahkan KPK. TEMPO/Imam Sukamto Anggota wadah pegawai KPK menutupi 
lambang KPK dengan kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 
9 September 2019. Para pegawai KPK menganggap bahwa 9 poin dalam draft 
revisi UU KPK itu dapat melemahkan KPK. TEMPO/Imam Sukamto


*Giri Ahmad Taufik*
/Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia/

Setelah 30 hari disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas 
Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya sah berlaku 
berdasarkan konstitusi. Harapan masyarakat agar presiden mengeluarkan 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menganulir 
undang-undang itu pun semakin tipis.


Harapan satu-satunya untuk mengubahnya berada pada proses pengujian 
undang-undang (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK). Lantas, 
ketentuan mana dari undang-undang itu yang bertentangan dengan 
konstitusi? Tidak mudah untuk menjawabnya.


Sebagian mungkin berpendapat bahwa undang-undang tersebut memiliki cacat 
prosedur karena dibentuk dengan menyalahi ketentuan pembentukan 
peraturan perundang-undangan. Walaupun mengakui adanya pengujian 
undang-undang yang bersifat prosedural, MK belum pernah membatalkan 
sebuah undang-undang karena cacat prosedur semata.


Sementara itu, pada pengujian undang-undang material, terdapat persoalan 
yang terkait dengan identifikasi ketentuan konstitusi yang dapat 
digunakan menjadi batu uji untuk menguji undang-undang ini, mengingat 
tidak ada norma konstitusi yang mengatur secara eksplisit keberadaan KPK 
ataupun antikorupsi.


Namun ketiadaan norma konstitusional yang mengatur KPK tidak menjadikan 
konstitusi kita menjadi steril terhadap komitmen antikorupsi dan KPK. 
Melalui penafsiran konstitusi pada 2006, MK telah menjadikan KPK dan 
antikorupsi sebagai prinsip konstitusi penting yang keberadaan dan 
independensinya dilindungi oleh UUD 1945.


Salah satu alasan pokok MK adalah peran KPK dalam mewujudkan 
kesejahteraan umum. Bagi MK, KPK dan independensinya memiliki peran 
penting agar negara dapat mencapai salah satu tujuannya, yakni 
kesejahteraan umum. Banyak kajian telah mengungkapkan bahwa korupsi 
merupakan salah satu faktor utama dari terampasnya kesejahteraan umum. 
Korupsi menyebabkan penyimpangan alokasi sumber daya yang sejatinya 
untuk kesejahteraan umum.


Bagi MK, independensi KPK merupakan penegasan agar tidak terdapat 
keragu-raguan dalam diri pejabat KPK untuk melakukan penindakan. Hal ini 
menjadi penting karena pihak-pihak yang paling potensial untuk 
diselidiki dan dituntut oleh KPK adalah aparat penegak hukum atau 
penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan yang dapat mengganggu 
proses hukum.


Selain itu, salah satu konsideran Undang-Undang Perubahan KPK 
menyebutkan bahwa undang-undang lama tidak sesuai lagi dengan kehidupan 
ketatanegaraan dan perkembangan hukum. Tampaknya, konsideran ini merujuk 
pada putusan MK mengenai hak angket DPR yang menyebutkan KPK sebagai 
bagian dari cabang kekuasaan eksekutif.


Jika Undang-Undang Perubahan KPK lahir dari pemahaman atas putusan MK 
mengenai hak angket, terdapat kekeliruan mendasar terhadap esensi 
putusan tersebut. Pertama, MK sebenarnya membatasi putusannya hanya 
untuk memberikan justifikasi kewenangan DPR guna melaksanakan hak angket 
kepada KPK. Menjadikan putusan ini sebagai dasar untuk mengubah 
Undang-Undang KPK akan melampaui maksud dan tujuan dari putusan MK tersebut.


Kedua, walaupun putusan MK ini menjadikan KPK sebagai bagian dari 
kekuasaan eksekutif, secara eksplisit ditegaskan mengenai pengecualian 
kewenangan hak angket DPR terhadap hal-hal yang terkait dengan tugas 
yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan). Karena itu, jika 
pun pemerintah dan DPR memutuskan untuk mengubah desain kelembagaan KPK 
berdasarkan putusan MK, pembuat undang-undang mutlak tidak dapat 
menyentuh aspek independensi KPK dalam tugas yudisialnya.


Tidak dapat dimungkiri bahwa Undang-Undang Perubahan KPK telah 
menghilangkan banyak aspek dari independensi KPK, terutama terkait 
dengan tugas yudisialnya. Padahal independensi itu merupakan aspek 
terpenting yang menjadikan KPK sebagai institusi tersukses dalam sejarah 
pemberantasan korupsi di Indonesia.


ADVERTISEMENT

Hilangnya independensi KPK setidaknya dapat dilihat pada tiga aspek 
pengaturan. Pertama, menjadikan pegawai KPK sebagai aparat sipil negara, 
yang berpotensi mendudukkan penyidik KPK sebagai bagian dari penyidik 
pegawai 

Re: [GELORA45] Re: Understand what's changing in Yahoo Groups

2019-10-25 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]
Jadi, ... yg tempohari itu pemberitahuan spt dibawah ini, ya? Simpanan 
bertahun-tahun di GELORA45 akan terhapus hilang, ...! Kenapa tidak 
diberi tenggang waktu sampai berapa tahun simpanan itu diperbolehkan, 
dan akan terhapus setelah lewat, ...


Tapi, OK-lah, sudah cukup baguuus, masih diberi kesempatan tukar 
informasi dan diskusi diantara kita, ... dengan GRATIS! Hehehee, ...



On 10/25/2019 1:27 PM, marthaja...@yahoo.com [GELORA45] wrote:


Sudah saya kasih tahu ke si ko Chan dari tanggal 17 October, eh si ko 
Chan bilang email saya yang kerasukan virus.




---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :


  Understand what's changing in Yahoo Groups
  

Yahoo has made the decision to no longer allow users to upload content 
to the Yahoo Groups site. Beginning October 28 you won't be able to 
upload any more content to the site, and as of December 14 all 
previously posted content on the site will be permanently removed. 
You'll have until that date to save anyt hing you've uploaded.



  What features will go away?
  

  * Files
  * Polls
  * Links
  * Photos
  * Folders
  * Calendar
  * Database
  * Attachments
  * Conversations
  * Email Updates
  * Message Digest
  * Message History


  What will happen to the site?
  

The Yahoo Groups site will continue to exist, however, all public 
groups will be made private or restricted. Any new group members will 
need to request an invite or be invited by an admin. Admins will still 
be able to manage various group settings, though some functionality 
will be limited.



  What will happen on October 28?
  

On October 28, you will no longer be able to upload any content to the 
site. To share info with members of your groups, you'll continue to be 
able to do so via email.



  How can I keep my Yahoo Groups content?
  

Photos and files can be saved 
 right 
from the Yahoo Groups site, or you can download your data from the 
Privacy Dashboard 
. 




  Will I be able to use Yahoo Groups going forward?
  

You'll still be able to communicate with your groups via email and 
search for private groups on the site. In addition, admins will 
continue to have limited access to group settings and administration 
tools.





[GELORA45] unsur tni

2019-10-25 Terurut Topik 'Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]
Dulu kala di Indodnesia ada msl yang disebut "urusan intern
angkatandarat", namun sekarang juga ada urusan intern para jendral.
Sementara itu tanpa sorotan publik Jokowi sibuk sedang pasang yang
disebut wamen di setiap kementerian. Dan yang paling menarik Muldoko
punya perhatian khusus siapa yang jadi wamen di kementrian pertahanan.
Sudah mulai pasang kuda-kuda? Permainan kayak begini biasanya perlu
kambing-hitam. Ada yang mau jadi mainan kayak gituan?



Am Fri, 25 Oct 2019
00:22:34 +0200 schrieb "Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com
[nasional-list]" :

> https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/23/183000665/6-menteri-jokowi-dari-unsur-tni-siapa-saja-mereka-?page=all
> 
> 
> 6 Menteri Jokowi dari Unsur TNI, Siapa Saja Mereka?
> 
> 
> Kompas.com - 23/10/2019, 18:30 WIB
> Penulis : Dandy Bayu Bramasta
> Editor : Sari Hardiyanto
> 
> 
> KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dan melantik
> menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024.
> Semua menteri tersebut dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu
> (23/10/2019). Selain dari unsur partai politik, sejumlah menteri
> Jokowi juga terdapat unsur TNI. Siapa saja mereka?
> 
> 
> 
>1.
> 
>Prabowo Subianto Ketua Partai Gerindra ini sebelumnya hadir
> memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan,
> Senin (21/10/2019). Prabowo hadir dalam rangka membicarakan posisi
> menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Seusai pertemuannya dengan
> Presiden, Prabowo mengaku mendapat mandat untuk membantu
> Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan. Namun, ia tidak menyebut secara
> lengkap di posisi menteri apa nantinya akan ditempatkan. Prabowo
> mengaku akan bekerja keras dalam membantu Jokowi mencapai target
> sasaran yang sudah ditentukan. Pada Rabu 23/10/2019), Prabowo telah
> dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo
> merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus tahun 1995-1998 pada era
> Presiden Soeharto.
> 
>2.
> 
>. Edhy Prabowo Ketua Fraksi Gerindra di DPR Edhy Prabowo
> menunjukkan keahliannya dalam olahraga pencak silat saat perayaan
> ulang tahun ke 11 Partai Gerindra di Kompleks Parlemen Senayan,
> Jakarta, Senin (11/2/2019).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO) Sama halnya
> dengan Ketum Gerindra, Wakil Ketum Gerindra Edhy Prabowo juga
> mendatangi Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019). Edhy juga datang
> dalam rangka membicarakan posisi menteri pada kabinet Jokowi-Ma'ruf.
> Edhy pernah diterima sebagai anggota di Akademi Angkatan Bersenjata
> Republik Indonesia (AKABRI) di Magelang, Jawa Tengah, pada tahun
> 1991. Namun, dua tahun selanjutnya ia keluar dari kesatuannya
> lantaran terkena sanksi dari kesatuannya. Pada masa pemerintahan
> Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024, Edhy ditugaskan oleh Presiden Jokowi
> menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Baca juga: Profil Edhy
> Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan
> 
>3.
> 
>. Fachrul Razi Jenderal (Purn) Fachrul Razi datang ke Istana
> memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (KOMPAS.com/RAKHMAT NUR
> HAKIM) Jenderal (Purn) TNI ini juga mendapat panggilan dari Presiden
> Joko Widodo ke Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2019). Fachrul
> diminta Presiden Joko Widodo untuk bergabung dalam Kabinet Kerja
> Jilid 2. Namun, ia tidak mengetahui posisi menteri apa yang akan ia
> tempati. "Diminta bergabung dalam kabinet kerja 2, posisinya apa saya
> enggak tahu, yang jelas banyak bercerita soal keamanan, pendidikan,
> masalah pembangunan SDM," kata Fachrul seperti diberitakan
> Kompas.com, Selasa (22/10/2019). Namun, pada pelantikan menteri yang
> dilakukan pada Rabu (23/10/2019), diketahui Fachrul Razi ditunjuk
> oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama.
> 
>4.
> 
>. Moeldoko Kepala Staf Presiden Moeldoko(KOMPAS.com/GHINAN SALMAN)
>Mantan Panglima TNI 2013-2015 Moeldoko juga menyatakan akan masuk
> dalam jajaran Kabinet Kerja Jilid 2 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Moeldoko
> yang sebelumnya menjabat sebagai Mantan Kepala Kantor Staf
> Kepresidenan mengatakan bahwa nantinya bidang yang akan ia urus tak
> berubah. Namun, ia tak menyebut pos menteri apa yang bakal ia
> tempati. "Kalau diumumkan sekarang enggak seru dong. Besok saja.
> Intinya presiden meminta untuk saya bisa membantu beliau dan saya
> siap melaksanakan tugas. Bidangnya tidak berubah," kata Moeldoko.
> Namun, pada hari Rabu (23/10/2019) saat pelantikan menteri, diketahui
> Moeldoko kembali menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Baca
> juga: Profil Fachrul Razi, Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju
> 
>5.
> 
>. Luhut Binsar Pandjaitan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar
>Panjaitan, di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta Pusat, Jumat
>(21/7/2017).(Kompas.com/Kurnia Sari Aziza) Mantan Menteri
> Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi
> panggilan dari Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta,
> Selasa (22/10/2019). Luhut mengatakan bahwa dirinya diminta oleh
> Presiden Joko Widodo untuk mengurus sektor 

[GELORA45] Fwd: [alumniBandungJakartaCS] Fachr Razi calon menteri Agama yg ahli militer

2019-10-25 Terurut Topik kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]
-- Forwarded message -
Date: Jum, 25 Okt 2019 pukul 10.58
Subject:  Fachr Razi calon menteri Agama yg ahli militer
To:




FACHRUL RAZI, CALON MENTERI AGAMA YANG AHLI MILITER

Saya sempat kaget juga melihat berita bahwa Fachrul Rozi, senator Aceh,
dicalonkan jadi Menteri Agama.

Si senator ini yang dulu melaporkan saya ke polisi karena merasa saya
menghina rakyat Aceh. "Wah, kalau orang ini jadi Menteri Agama, kacau.."
Pikir saya. Ya gimana gak kacau, wong doi tidak bisa membedakan antara
kritik pada parlemen Aceh dengan menghina rakyat Aceh. Bisa kacau
Departemen Agama dipimpinnya..

Tapi kabar baru datang, katanya bukan Fahrul Rozi yang botak itu. Rambutnya
lebat, kata seorang teman. Saya pun teringat seorang Jenderal TNI
Purnawirawan Fachrul Razi, Ketua tim Bravo 5, salah satu organ terkuat
Jokowi saat Pilpres.

Jenderal Fachrul Razi adalah inisiator yang mengumpulkan para Purnawirawan
Jenderal saat kampanye Jokowi. Strategi Fachrul Razi ini sangat efektif
menepis isu kalau Purnawirawan TNI semua ada dibelakang Prabowo.

Fachrul Razi dulu adalah mantan Wakil Panglima TNI saat era Gus Dur. Karena
jabatan Wakil dihapus, akhirnya Fachrul Razi pun tersingkir.

Nah, yang menarik, Fachrul Razi ini dikenal sebagai ahli strategi militer.
Dia juga dikenal sebagai salah satu arsitek militer di kabinet Jokowi.

Pertanyaannya, ada apa seorang ahli strategi militer dicalonkan jadi
Menteri Agama ? Apa hubungannya militer dengan agama ?

Saya sempat bingung beberapa saat sebelum menyadari bahwa agenda utama
Jokowi dalam pemerintahan keduanya adalah RADIKALISME. Dan bicara
radikalisme di Indonesia, tentu juga harus bicara agama karena agama itu
menjadi bungkusnya.

Ada kemungkinan besar, Jokowi ingin membersihkan unsur2 radikalisme di
tubuh departemen agama yang sudah kronis.

Departemen ini memang salah satu sarang tempat berkembang biaknya virus
zombie itu dan untuk membersihkannya harus dengan penanganan dan strategi
khusus, bukan lagi dengan pendekatan persuasif tetapi harus dengan cara
"keras".

Keras yang dimaksud disini tentu bukan untuk memukul, tetapi bagaimana
mengkanalisasi kelompok radikal itu, sehingga ruang mereka akan menjadi
sangat sempit.

"Wah, menarik kalau gini.." Pikir saya. Saya pasti akan menantikan dan
sangat mendukung gebrakan out of the box yang dicanangkan Jokowi. Penusukan
Wiranto ternyata sangat membekas sehingga perlu ada strategi khusus untuk
melawan mereka.

Semoga Jenderal Fachrul Razi menjadi Menteri Agama dan kita akan melihat
perang strategi melawan radikalisme. Perang yang sama yang dilakukan Jokowi
di tubuh Perguruan Tinggi yang sudah dilakukannya sebelumnya.

Seruput kopi dulu, Pakde. Saya jadi semangat kalo gini..

Denny Siregar

Sent from my iPhone




[GELORA45] Bupati Yoyok

2019-10-25 Terurut Topik Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
https://www.youtube.com/watch?v=J_-Dc7Pej80=483s


[GELORA45] Teraan serahkan gaji pertama untuk BPJS

2019-10-25 Terurut Topik kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]
https://bisnis.tempo.co/read/1264319/terawan-serahkan-gaji-pertama-menteri-untuk-bpjs-kesehatan/full=ok


[GELORA45] Yoyok Sudibyo: Mending Perang Daripada jadi Bupati

2019-10-25 Terurut Topik Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
https://www.youtube.com/watch?v=tiFRBJoPpBM=43s


[GELORA45] Help me get them out.

2019-10-25 Terurut Topik Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
*The authorities in Indonesia have locked up six of my friends, just for
peacefully supporting West Papua. Help me get them out.*
No images? Click here

[image: Defending human rights]

[image: 6 colourful and candid photos in a grid of the Papuan activists
imprisoned. Private]



Dear ,

I am writing to you because six of my friends in Jakarta are facing life
imprisonment.

Dano (Anes) Tabuni, Charles Kosal, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Arina
Lokbere, and Surya Anta Ginting are *charged with ‘rebellion’ for
peacefully expressing their support for West Papua’s right to
self-determination.*
DEMAND THEIR RELEASE


Surya Anta Ginting is the first non-Papuan Indonesian ever charged with
‘rebellion’ for West Papua’s cause. He has been isolated in a poorly
ventilated cell, making it hard for him to sleep.

*His right ear is so badly infected that he’s experiencing intermittent
deafness. Dano Tabuni, Ambrosius Mulait, and Isay Wenda are also sick.*

The authorities are only allowing my friends access to their families and
lawyers twice a week for two hours each. They are each being held in
separate cells and are reportedly experiencing hallucinations and
depression.

*Please spare a moment to support my friends from afar and demand their
freedom.
*

Let them know that you and I are with them, even though they are physically
alone in their cells right now and longing for sunlight and freedom.

Thank you for your solidarity,


hi
[image: Veronica Koman, Indonesian human rights lawyer]

*PS.* My friends were arrested a few days before Indonesian police named me
as a suspect for my work on West Papua. Unlike my friends, I am lucky
enough to escape this harsh treatment and an unfair trial. *But I can’t
stay silent while they are locked up — please join me in demanding their
immediate release.
*

*Did you know?* Amnesty is 100% independent. This is how we can challenge
the systems that enable injustice and abuses. *Make a regular donation
today
*and
help power the movement for human rights.



You've received this email because you're subscribed to Amnesty's Action
Emails.
Amnesty International Australia. 79 Myrtle Street, Chippendale NSW
2008. ABN 640 0280 6233.
Remember, all donations

of
$2 and over are tax deductible - it's win win!
unsubscribe

  update preferences

  privacy

  contac



[GELORA45] 12Nama yang Disebut-sebut Bakal Jadi Wamen

2019-10-25 Terurut Topik Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
https://sp.beritasatu.com/nasional/12-nama-yang-disebutsebut-bakal-jadi-wamen/581794





*12 Nama yang Disebut-sebut Bakal Jadi Wamen* *Suara Pembaruan*


Jumat, 25 Oktober 2019 - 09:31


[image: ...]*Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid
Sa'adi.*

*Jakarta, Beritasatu.com* - Sebanyak 12 orang dipanggil oleh Presiden Joko
Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/10/2019). Mereka
yang hadir tampak memakai kemeja putih lengan panjang dan bercelana panjang
hitam.

Para figur profesional dan politisi itu disebut-sebut merupakan calon wakil
menteri (wamen). Berikut 12 orang yang dipanggil tersebut:

1. Budi Gunadi Sadikin (Dirut Inalum)
2. Wahyu Sakti Trenggono (mantan Bendahara TKN Jokowi-Ma'ruf)
3. Zainut Tauhid Saadi (Politisi PPP)
4. Angela Tanoesoedibjo (Politisi Perindo)
5. Surya Candra (Politisi PSI)
6. John Wempi Wetipo (mantan bupati Jayawijaya)
7. Kartiko Wirdjoatmojo (Dirut Mandiri)
8. Mahendra Siregar (mantan dubes AS)
9. Alue Dohong (Pejabat Badan Restorasi gambut)
10. Budi Arie Setiadi (Ketum Projo)
11. Jerry Sambuaga (Politisi Golkar)
12. Suahazil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal)


[GELORA45] ErickThohir Diizinkan Memiliki Lima Wamen

2019-10-25 Terurut Topik Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]
https://sp.beritasatu.com/politik/erick-thohir-diizinkan-memiliki-lima-wamen/581749
*Erick Thohir Diizinkan Memiliki Lima Wamen* *Suara Pembaruan*


Kamis, 24 Oktober 2019 - 21:23


[image: ...]*Erick Thohir.*

*Jakarta, Beritasatu.com* - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick
Thohir membuka peluang posisi wakil menterinya akan diisi beberapa orang.
Soal ini sudah dibicarakan bersama Presiden Joko Widodo.

Menteri Erick belum lama ini, mengklaim, Presiden Jokowi mengizinkan
memiliki lima wamen untuk membantu mengelola 142 BUMN.

Erick mengatakan wakil menteri dibutuhkan untuk membantu Erick mengurus
ratusan perusahaan BUMN. Namun Erick belum memberi kepastian wamen yang
akan membantu.

“Presiden bilang kalau butuh lima dikasih, tapi kan kita lihat lah. Di sini
kan ada pak sesmen dan deputi, sudah ada tugasnya masing-masing,” kata
Erick Thohir.


[GELORA45] Fw: [nasional-list] utang menjelang periode kedua

2019-10-25 Terurut Topik Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]
 

   - Pesan yang Diteruskan - Dari: 'Lusi D.' lus...@rantar.de 
[nasional-list] Kepada: 
"gelora45@yahoogroups.com" ; 
"nasional-l...@yahoogroups.com" Terkirim: Kamis, 
24 Oktober 2019 22.49.55 GMT+2Judul: [nasional-list] utang menjelang periode 
kedua
     
Urusan utang menjelang akhir jabatan pertama.

Rizal Ramli Ke Sri Mulyani: 
Sekali Ratu Utang Tetap Ratu Utang

Posted on Oktober 24, 2019

Comments

Kumbanews.com – Tidak banyak yang tahu Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
144/PMK.05.2019.

Aturan itu berisi tentang perkiraan defisit dan tambahan pembiayaan
defisit APBN 2019. PMK itu ditandatangani dua hari sebelum masa tugas
periode pertamanya berakhir, tepatnya 17 Oktober 2019.

Sri Mulyani saat serah terima jabatan Kamis (24/10) menjelaskan,
diterbitkannya aturan itu karena kondisi ekonomi global, sehingga salah
satu dampaknya adalah besarnya defisit APBN.

Kebijakan Si Mulyani ini mendapatkan sorotan dari ekonom senior Dr.
Rizal Ramli.

RR -sapaan akrabnya- menjelaskan bahwa aturan yang diterbitkan Sri
Mulyani itu terkait erat dengan defisit yang melebihi pagu APBN,
sehingga nantinya harus ada tambahan pembiayaan.

“Belum apa-apa sudah tambah utang lagi! Tax Ratio rendah, karena
beraninya hanya uber yang kecil menengah. Akhirnya ngutang lagi. Sekali
ratu utang tetap ratu utang,” demikian komentar RR di akun Twitternya,
Kamis (24/10).

Lebih lanjut, Menteri Perekonomian era Presiden Gus Gur itu menyebut,
hingga saat ini penerimaan pajak negara berada di angka 62,66 persen
dari target. Diprediksi, di akhir Desember nanti target pajak hanya
bisa mencapai 85 persen.

RR meyakini Sri Mulyani akan mengatasi masalah keuangan negara dengan
cara menambah utang.

“Perkiraan kurang/bolong 15 persen. Menkeu terbalik, ayo ngutang lagi
dan tambahin kupon surat utang 0,5-1 persen lagi biar over-subsribed,
sekaligus buat nambah beban rakyat Indonesia. Solusinya kan gampang
bikin jenis-jenis pajak baru dan naikin harga,” sindir RR.(RM)