[GELORA45] jokowi bicara

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.youtube.com/watch?v=vXUGkYaGdfY

[GELORA45] Jokowi Bicara Pelarangan Ormas, FPI: Ini Bukan soal Yuridis Tapi Politis

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://news.detik.com/berita/4642436/jokowi-bicara-pelarangan-ormas-fpi-ini-bukan-soal-yuridis-tapi-

politis?tag_from=wp_beritautama&_ga=2.1115889.1543427425.1564336963-443881743.1564336963


Minggu 28 Juli 2019, 09:51 WIB


 Jokowi Bicara Pelarangan Ormas, FPI: Ini


 Bukan soal Yuridis Tapi Politis

Jabbar Ramdhani - detikNews
Share *0* 
 
Tweet 
 
Share *0* 
 
443 komentar 
 

Jokowi Bicara Pelarangan Ormas, FPI: Ini Bukan soal Yuridis Tapi Politis 
Ilustrasi FPI (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)
*Jakarta* - Front Pembela Islam (FPI ) 
menilai izin perpanjangan yang belum rampung bukan terkait masalah 
persyaratan yang belum dipenuhi. Mereka menduga ada masalah politik yang 
membuat perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas belum 
dikantongi.


"Menurut saya ini bukan yuridis tapi lebih ke politis. Kita mendiamkan 
saja. Tapi kita tetap mengurus, melengkapi yang ada," kata pengacara 
FPI, Sugito Atmo Prawiro, saat dihubungi, Minggu (28/7/2019).


Dia membandingkan pengurusan izin di periode sebelumnya yang tak 
bermasalah. Dia menilai perpanjangan izin SKT FPI menjadi polemik karena 
masalah politik.


*Baca juga: *Melihat Putusan MK yang Terus Disebut-sebut Munarman 
Terkait Izin FPI 




"Karena setahu saya, yang lama tak ada masalah. Itu kan tinggal 
perbaikan dari tahun-tahun sebenarnya. Jadi yang terbaru kan hanya 
rekomendasi Kemenag. Kok jadi Anggaran Dasar? Menurut saya, anggaran 
dasar yang lama masih berlaku. Atau memang ada administrasi yang membuat 
kita harus lengkap. Kita harap tak jadi polemik. Karena pengurus FPI kan 
terbiasa mengurus hal itu," tuturnya.


"Jadi polemik kan karena ada masalah politik saja. Yang lain memang ada 
yang heboh? Nggak ada yang pernah heboh," imbuh dia.


Sugito menyinggung soal pernyataan Menko Polhukam Wiranto 
 yang menyatakan pemerintah tengah 
mengkaji rekam jejak aktivitas FPI. Dia mengatakan FPI tetap mengikuti 
peraturan di Indonesia.


*Baca juga: *Jokowi Bicara Aturan Pelarangan Ormas, FPI Menjawab 




Lebih lanjut, terkait kemungkinan FPI tak diberi perpanjangan izin, 
Sugito mengatakan organisasinya akan terus berjalan.


"Makanya saya biarkan saja (polemiknya). Kalau nanti akhirnya tidak 
diperpanjang ya itu urusan dia (Kemendagri 
). Yang jelas kita berkomitmen 
terhadap Pancasila, NKRI. Jadi ini alasannya bukan karena itu (yuridis), 
tapi karena politis saja," tutur dia.


"Jadi tergantung dari kemauan pemerintah saja. Jadi kalau misalnya 
pemerintah perpanjang, kalau tidak perpanjang ya tidak perpanjang. Tapi 
secara prinsip FPI akan mengikuti apa yang jadi ketentuan di negara 
Indonesia. Kalau misalnya tidak diperpanjang walaupun kita memenuhi 
syarat diperpanjang, itu urusan Kemendagri. Kita tetap jalan sebagai 
organisasi," sambung Sugito.


*Baca juga: *Jokowi Bicara soal Aturan Pelarangan, FPI Minta Putusan MK 
Dibaca 




Sebelumnya, Jokowi dalam wawancara dengan Associated Press (AP) menyebut 
'sepenuhnya mungkin' melarang FPI dalam lima tahun terakhir dirinya 
menjabat. Jokowi menekankan pelarangan FPI ini mungkin saja dilakukan 
jika FPI tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan NKRI.


"Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi 
menunjukkan bahwa mereka (FPI, red) tidak sejalan dengan bangsa," kata 
Jokowi seperti dilansir AP.


Terkait perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas ini, 
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri 
 Soedarmo mengatakan tak ada batas 
waktu bagi ormas untuk mengajukan izin agar terdaftar resmi di pemerintah.


*Baca juga: *Izin Belum Dilanjutkan, Rekam Jejak FPI Jadi Kajian