Fw: [GELORA45] Ini Alasan Ketua BEM UI Acungkan "Kartu,Kuning" ke Jokowi

2018-02-02 Terurut Topik 'Chan CT' sa...@netvigator.com [GELORA45] 


From: 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 
Sent: Saturday, February 3, 2018 4:34 AM
  



http://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/14512991/ini-alasan-ketua-bem-ui-acungkan-kartu-kuning-ke-jokowi


Ini Alasan Ketua BEM UI Acungkan 
"Kartu Kuning" ke Jokowi
Ihsanuddin
Kompas.com - 02/02/2018, 14:51 WIB

Mahasiswa UI memberikan simbol kartu kuning untuk Presiden Joko Widodo saat 
menghadiri Dies Natalies ke-68 UI, Jumat (2/2/2018).(istimewa)

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua BEM UI Zaadit Taqwa memberikan " kartu kuning" 
kepada Presiden Joko Widodo.

Aksi itu dilakukan saat Jokowi menghadiri acara Dies Natalis Ke-68 UI di 
Balairung, Depok, Jumat (2/2/2018).

Akibat aksi itu, Zaadit diamankan Paspampres.

Zaadit mengatakan, kartu kuning itu diberikan kepada Jokowi sebagai bentuk 
peringatan atas berbagai masalah yang terjadi di dalam negeri.

"Sudah seharusnya Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk melakukan 
evaluasi di tahun keempatnya” kata Zaadit kepada Kompas.com, Jumat (2/2/2018).

(Baca juga: Acungkan Buku Kuning di Depan Jokowi, Ketua BEM UI Dibawa 
Paspampres)

Zaadit mengatakan, dalam tahun keempat pemerintahan Jokowi, ada sejumlah hal 
yang menjadi sorotan BEM UI.

Masalah tersebut adalah isu gizi buruk di Asmat, isu penghidupan kembali 
dwifungsi Polri/TNI, dan penerapan peraturan baru organisasi mahasiswa.

"Masih banyak isu yang membuat masyarakat resah atas kondisi Indonesia," kata 
Zaadit.

Isu gizi buruk di Asmat berdasarkan data Kemenkes menyebutkan, terdapat 646 
anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat.

Selain itu, ditemukan pula 25 anak suspek campak serta empat anak yang terkena 
campak dan gizi buruk.

(Baca juga: Menkes: 71 Orang Meninggal dalam Kasus Gizi Buruk dan Campak di 
Asmat)

BEM UI mempertanyakan mengapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua 
memiliki dana otonomi khusus (otsus) yang besar.

Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 
triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.

"Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang 
pemerintah alokasikan untuk Papua," katanya.

BEM UI juga menyoroti langkah pemerintah mengusulkan Asisten Operasi Kapolri 
Irjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri 
Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat gubernur Sumut. Langkah ini dinilai 
memunculkan dwifungsi Polri/TNI.

"Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai netralitas Polri/TNI," kata 
Zaadith.

(Baca juga: Jokowi: Dulu Ada Penjabat Gubernur dari TNI-Polri, kenapa Sekarang 
Ramai?)

Lalu, pada isu terakhir, BEM UI juga menyoroti adanya draf peraturan baru 
organisasi mahasiswa (ormawa).

Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis 
mahasiswa.

Terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi memastikan, 
Presiden tidak tersinggung dengan aksi mahasiswa UI yang mengacungkan kartu 
kuning tersebut.

"Terhadap aksi ini, Presiden Jokowi biasa saja, enggak tersinggung," ujar Johan 
seusai acara tersebut. 

Presiden tetap mengikuti acara hingga selesai. Ia juga tidak memerintahkan 
apa-apa kepada jajarannya terkait peristiwa tersebut. 

TNI akan membuka jalur transportasi dengan mendatangkan kapal perang yang 
digunakan untuk mengangkut bantuan dari Timika ke Agats.(Kompas TV)

[GELORA45] Ini Alasan Ketua BEM UI Acungkan "Kartu,Kuning" ke Jokowi

2018-02-02 Terurut Topik 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45] 


http://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/14512991/ini-alasan-ketua-bem-ui-acungkan-kartu-

kuning-ke-jokowi


 Ini Alasan Ketua BEM UI Acungkan "Kartu


 Kuning" ke Jokowi

Ihsanuddin
Kompas.com - 02/02/2018, 14:51 WIB
Mahasiswa UI memberikan simbol kartu kuning untuk Presiden Joko Widodo 
saat menghadiri Dies Natalies ke-68 UI, Jumat (2/2/2018).
Mahasiswa UI memberikan simbol kartu kuning untuk Presiden Joko Widodo 
saat menghadiri Dies Natalies ke-68 UI, Jumat (2/2/2018).(istimewa)


*JAKARTA, KOMPAS.com —* Ketua BEM UI 
 Zaadit Taqwa memberikan " 
kartu kuning " kepada 
Presiden Joko Widodo.


Aksi itu dilakukan saat Jokowi menghadiri acara Dies Natalis Ke-68 UI di 
Balairung, Depok, Jumat (2/2/2018).


Akibat aksi itu, Zaadit diamankan Paspampres.

Zaadit mengatakan, kartu kuning itu diberikan kepada Jokowi sebagai 
bentuk peringatan atas berbagai masalah yang terjadi di dalam negeri.


"Sudah seharusnya Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk melakukan 
evaluasi di tahun keempatnya” kata Zaadit kepada /Kompas.com/, Jumat 
(2/2/2018).


(Baca juga: Acungkan Buku Kuning di Depan Jokowi, Ketua BEM UI Dibawa 
Paspampres 
)


Zaadit mengatakan, dalam tahun keempat pemerintahan Jokowi, ada sejumlah 
hal yang menjadi sorotan BEM UI.


Masalah tersebut adalah isu gizi buruk di Asmat, isu penghidupan kembali 
dwifungsi Polri/TNI, dan penerapan peraturan baru organisasi mahasiswa.


"Masih banyak isu yang membuat masyarakat resah atas kondisi Indonesia," 
kata Zaadit.


Isu gizi buruk di Asmat berdasarkan data Kemenkes menyebutkan, terdapat 
646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat.


Selain itu, ditemukan pula 25 anak suspek campak serta empat anak yang 
terkena campak dan gizi buruk.


(Baca juga: Menkes: 71 Orang Meninggal dalam Kasus Gizi Buruk dan Campak 
di Asmat 
)


BEM UI mempertanyakan mengapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua 
memiliki dana otonomi khusus (otsus) yang besar.


Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 
8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi 
Papua Barat.


"Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus 
yang pemerintah alokasikan untuk Papua," katanya.


BEM UI juga menyoroti langkah pemerintah mengusulkan Asisten Operasi 
Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar dan Kadiv 
Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat gubernur Sumut. 
Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi Polri/TNI.


"Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai netralitas Polri/TNI," kata 
Zaadith.


(Baca juga: Jokowi: Dulu Ada Penjabat Gubernur dari TNI-Polri, kenapa 
Sekarang Ramai? 
)


Lalu, pada isu terakhir, BEM UI juga menyoroti adanya draf peraturan 
baru organisasi mahasiswa (ormawa).


Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan 
kritis mahasiswa.


Terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi memastikan, 
Presiden tidak tersinggung 
 
dengan aksi mahasiswa UI yang mengacungkan kartu kuning tersebut.


"Terhadap aksi ini, Presiden Jokowi biasa saja, enggak tersinggung," 
ujar Johan seusai acara tersebut.


Presiden tetap mengikuti acara hingga selesai. Ia juga tidak 
memerintahkan apa-apa kepada jajarannya terkait peristiwa tersebut.


TNI akan membuka jalur transportasi dengan mendatangkan kapal perang 
yang digunakan untuk mengangkut bantuan dari Timika ke Agats.(Kompas TV)