RE: [GELORA45] Does Privatization Serve the Public Interest?

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Anda lihat sendiri posting anda dibawah, bukankah itu seakan mengesankan 
pendapat saya. Anda suka sekali memanipulasi kata2 orang. Perbaiki dulu baru 
ngomong lebih lanjut!
Nesare:Eh pakai issue ""privatization” dari ilmu bisnis dimanapun diseluruh 
dunia adalah hanya 1: delisting dari bursa yang artinya berubah dari public 
company menjadi private company"  ini bashing ane??!! Statement ini memagn 
benar!!! Salahnya dimana!!

---In GELORA45@yahoogroups.com, <nesare1@...> wrote :

Jonathan: Hi manipulator, yg bilang ""privatization” dari ilmu bisnis dimanapun 
diseluruh dunia adalah hanya 1: delisting dari bursa yang artinya berubah dari 
public company menjadi private company" itu anda, kalau anda tidak mengakui ya 
yang bilang kunyuk. Perbaiki dulu kutipan anda dibawah baru ngomong!Nesare: 
siapa yang mengingkari? Memang begitulah definisi! Cari dimana saja. 
referensinya seluruh orang bisnis ngerti itu! Seperti 1 +1 = 2! Yang enggak 
tahu itu ente. Para ekonom dari HBR, VV Ramanadhan termasuk ane menggunakan 
kata swasta/privat sbg non pemerintah dalam konteks tertentu. Konteksnya apa? 
Konteksnya karena dulunya perusahaan negara itu adalah 100% milik pemerintah 
dan kalau mau dijual dengan alasan pejabatnya korupsi dan kurang maju 
perusahaan negara itu hanya bisa dijual ke swasta non pemerintah! Jadi 
konteksnya swasta non pemerintah digunakan utk menjelaskan penjualan ke swasta 
non pemerintah. Sekarang dunia sudah berbeda. Ilmu bisnis maju. Financial 
instrument sudah canggih. Timbul istilah public dan private company. disini 
artinya lain. Ini yang ente gak ngerti. Sampai2 delisting pun ente gak ngerti. 
Hanya sok tahu saja. hanya pernah mendengar saja tetapi gak ngerti 
pemahamannya. Gimana bisa mengatakan delisting/privatization itu membeli saham2 
dari bursa. Sedangkan delisting/privatization itu adalah merubah status dari 
public company menjadi private company. saham2nya mah tetap dimiliki oleh 
shareholders. TETAP! Eh pakai issue ""privatization” dari ilmu bisnis 
dimanapun diseluruh dunia adalah hanya 1: delisting dari bursa yang artinya 
berubah dari public company menjadi private company"  ini bashing ane??!! 
Statement ini memagn benar!!! Salahnya dimana!! Bener2 goblok!! 
Nesare  From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Tuesday, October 11, 2016 1:32 PM
To: Yahoogroups <gelora45@yahoogroups.com>
Subject: RE: [GELORA45] Does Privatization Serve the Public Interest?   Hi 
manipulator, yg bilang ""privatization” dari ilmu bisnis dimanapun diseluruh 
dunia adalah hanya 1: delisting dari bursa yang artinya berubah dari public 
company menjadi private company" itu anda, kalau anda tidak mengakui ya yang 
bilang kunyuk. Perbaiki dulu kutipan anda dibawah baru ngomong!  ---In 
GELORA45@yahoogroups.com, <nesare1@...> wrote :Jonathan: Arti “privatization” 
dari ilmu bisnis dimanapun diseluruh dunia adalah hanya 1: delisting dari bursa 
yang artinya berubah dari public company menjadi private company. Arti 
privatisasi dan atau swastanisasi yang digunakan oleh banyak orang Indonesia 
itu salah kaprah dari kaidah ilmu bisnis. Ente dan banyak orang Indonesia itu 
tidak tahu! Nesare: memangnya ane salahin yang menggunakan istilah swasta = non 
pemerintah? Yang ane salahkan itu ente bukan orang HBR atau VV ramanadhan 
dan 2 pemenang noble 2016 goblok! Kenapa? Karena ente hanya berpendapat bahwa 
swasta = non pemerintah! Sedangkan arti swasta itu bukan itu! Dari ilmu bisnis 
swasta itu adalah lawan dari public. Ente dari dulu hanya beranggapan swasta 
adalah lawan dari pemerintah. Para ekonom ketika ngomongin public policy 
mengerti arti dari swasta itu. Ente enggak!!Itu karena dulunya perusahaan 
negara itu 100% dimiliki oleh pemerintah dan yang beli hanyalah non pemerintah. 
Apalagi tidak mau dijual ke asing takut dengan imperialism. Sekarang dunia 
sudah berbeda. Bisnis sudah menggelobal. Semua bisa beli dan bisa jual.  Kalau 
mereka nulis ttg bisnis ya jelas sekali mereka tahu public vs private company 
bukan pemerintah vs non pemerintah.  Ampun ampun….gobloknya. Nesare  From: 
GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Tuesday, October 11, 2016 12:31 PM
To: Yahoogroups <gelora45@yahoogroups.com>
Subject: RE: [GELORA45] Does Privatization Serve the Public Interest?   
Memangnya siapa yang bilang dibawah? apakah mungkin kunyuk yang ngomong? 
kutipan:Arti “privatization” dari ilmu bisnis dimanapun diseluruh dunia adalah 
hanya 1: delisting dari bursa yang artinya berubah dari public company menjadi 
private company. Arti privatisasi dan atau swastanisasi yang digunakan oleh 
banyak orang Indonesia itu salah kaprah dari kaidah ilmu bisnis. Ente dan 
banyak orang Indonesia itu tidak 
tahu!https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/194831 
 ---In GELORA45@yahoogroups.com, <nesare1@...> wrot

RE: [GELORA45] Does Privatization Serve the Public Interest?

[nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Jonathan: Hi manipulator, yg bilang ""privatization” dari ilmu bisnis dimanapun 
diseluruh dunia adalah hanya 1: delisting dari bursa yang artinya berubah dari 
public company menjadi private company" itu anda, kalau anda tidak mengakui ya 
yang bilang kunyuk. Perbaiki dulu kutipan anda dibawah baru ngomong!

Nesare: siapa yang mengingkari? Memang begitulah definisi! Cari dimana 
saja. referensinya seluruh orang bisnis ngerti itu! Seperti 1 +1 = 2!

 

Yang enggak tahu itu ente. Para ekonom dari HBR, VV Ramanadhan termasuk ane 
menggunakan kata swasta/privat sbg non pemerintah dalam konteks tertentu. 
Konteksnya apa? Konteksnya karena dulunya perusahaan negara itu adalah 100% 
milik pemerintah dan kalau mau dijual dengan alasan pejabatnya korupsi dan 
kurang maju perusahaan negara itu hanya bisa dijual ke swasta non pemerintah! 
Jadi konteksnya swasta non pemerintah digunakan utk menjelaskan penjualan ke 
swasta non pemerintah.

 

Sekarang dunia sudah berbeda. Ilmu bisnis maju. Financial instrument sudah 
canggih. Timbul istilah public dan private company. disini artinya lain.

 

Ini yang ente gak ngerti. Sampai2 delisting pun ente gak ngerti. Hanya sok tahu 
saja. hanya pernah mendengar saja tetapi gak ngerti pemahamannya. Gimana bisa 
mengatakan delisting/privatization itu membeli saham2 dari bursa. Sedangkan 
delisting/privatization itu adalah merubah status dari public company menjadi 
private company. saham2nya mah tetap dimiliki oleh shareholders. TETAP!

 

Eh pakai issue ""privatization” dari ilmu bisnis dimanapun diseluruh dunia 
adalah hanya 1: delisting dari bursa yang artinya berubah dari public company 
menjadi private company"  ini bashing ane??!! Statement ini memagn benar!!! 
Salahnya dimana!!

 

Bener2 goblok!!

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Tuesday, October 11, 2016 1:32 PM
To: Yahoogroups <gelora45@yahoogroups.com>
Subject: RE: [GELORA45] Does Privatization Serve the Public Interest?

 

  

 

Hi manipulator, yg bilang ""privatization” dari ilmu bisnis dimanapun diseluruh 
dunia adalah hanya 1: delisting dari bursa yang artinya berubah dari public 
company menjadi private company" itu anda, kalau anda tidak mengakui ya yang 
bilang kunyuk. Perbaiki dulu kutipan anda dibawah baru ngomong!

 

 

---In GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> , <nesare1@... 
<mailto:nesare1@...> > wrote :

Jonathan: Arti “privatization” dari ilmu bisnis dimanapun diseluruh dunia 
adalah hanya 1: delisting dari bursa yang artinya berubah dari public company 
menjadi private company.

 

Arti privatisasi dan atau swastanisasi yang digunakan oleh banyak orang 
Indonesia itu salah kaprah dari kaidah ilmu bisnis. Ente dan banyak orang 
Indonesia itu tidak tahu!

 

Nesare: memangnya ane salahin yang menggunakan istilah swasta = non 
pemerintah? Yang ane salahkan itu ente bukan orang HBR atau VV ramanadhan 
dan 2 pemenang noble 2016 goblok! Kenapa? Karena ente hanya berpendapat bahwa 
swasta = non pemerintah! Sedangkan arti swasta itu bukan itu! Dari ilmu bisnis 
swasta itu adalah lawan dari public. Ente dari dulu hanya beranggapan swasta 
adalah lawan dari pemerintah.

 

Para ekonom ketika ngomongin public policy mengerti arti dari swasta itu. Ente 
enggak!!

Itu karena dulunya perusahaan negara itu 100% dimiliki oleh pemerintah dan yang 
beli hanyalah non pemerintah. Apalagi tidak mau dijual ke asing takut dengan 
imperialism. Sekarang dunia sudah berbeda. Bisnis sudah menggelobal. Semua bisa 
beli dan bisa jual.  

Kalau mereka nulis ttg bisnis ya jelas sekali mereka tahu public vs private 
company bukan pemerintah vs non pemerintah.

 

 

Ampun ampun….gobloknya.

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com <mailto:GELORA45@yahoogroups.com>  
[mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Tuesday, October 11, 2016 12:31 PM
To: Yahoogroups <gelora45@yahoogroups.com <mailto:gelora45@yahoogroups.com> >
Subject: RE: [GELORA45] Does Privatization Serve the Public Interest?

 

 

 

Memangnya siapa yang bilang dibawah? apakah mungkin kunyuk yang ngomong?

 

kutipan:

Arti “privatization” dari ilmu bisnis dimanapun diseluruh dunia adalah hanya 1: 
delisting dari bursa yang artinya berubah dari public company menjadi private 
company.

 

Arti privatisasi dan atau swastanisasi yang digunakan oleh banyak orang 
Indonesia itu salah kaprah dari kaidah ilmu bisnis. Ente dan banyak orang 
Indonesia itu tidak tahu!

 
<https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/194831?soc_src=mail_trk=ma>
 https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/194831

 

 

---In  <mailto:GELORA45@yahoogroups.com> GELORA45@yahoogroups.com, < 
<mailto:nesare1@...> nesare1@...> wrote :



Siapa yang bilang HBR salah dan gak ngerti bisnis?

Ane bilang ente yang salah dan g

RE: [GELORA45] Does Privatization Serve the Public Interest?

[Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

Memangnya siapa yang bilang dibawah? apakah mungkin kunyuk yang ngomong?
kutipan:Arti “privatization” dari ilmu bisnis dimanapun diseluruh dunia adalah 
hanya 1: delisting dari bursa yang artinya berubah dari public company menjadi 
private company. Arti privatisasi dan atau swastanisasi yang digunakan oleh 
banyak orang Indonesia itu salah kaprah dari kaidah ilmu bisnis. Ente dan 
banyak orang Indonesia itu tidak 
tahu!https://groups.yahoo.com/neo/groups/GELORA45/conversations/messages/194831


---In GELORA45@yahoogroups.com,  wrote :

Siapa yang bilang HBR salah dan gak ngerti bisnis?Ane bilang ente yang salah 
dan gak ngerti bisnis! 2 pemenang nobel yang baru 2016 juga menggunakan istilah 
privatization dalam mengartikan perpindahan hak kepemilikan dari pemerintah ke 
swasta (non pemerintah). Ini konteksnya perusahaan milik pemerintah 100% 
dimiliki oleh pemerintah! Kalau perusahaan pemerintah itu sudah go public 
(artinya pemerintah sudah tidak memiliki saham2nya semuanya alias100% lagi), 
istilah privatisasi itu sudah tidak benar. Kenapa salah? Karena perusahaan 
pemerintah yang sudah go public itu sudah dimiliki oleh non pemerintah (rakyat 
dan asing). Bagaimana bisa disebut privatisasi/swastanisasi lagi? Wong 
perusahaannya sudah dimiliki oleh swasta/non pemerintah!!!  Nesare  From: 
GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Monday, October 10, 2016 4:54 PM
To: GELORA45@yahoogroups.com
Subject: [GELORA45] Does Privatization Serve the Public Interest?  Dari Harvard 
Business Review, kalau HBR juga dibilang salah dan nggak ngerti bisnis ya nggak 
tahulah.--- 
https://hbr.org/1991/11/does-privatization-serve-the-public-interest ECONOMY
Does Privatization Serve the Public Interest?
   
   - John B. Goodman
   - Gary W. Loveman
FROM THE NOVEMBER-DECEMBER 1991 ISSUEFor decades prior to the 1980s, 
governments around the world increased the scope and magnitude of their 
activities, taking on a variety of tasks that the private sector previously had 
performed. In the United States, the federal government built highways and 
dams, conducted research, increased its regulatory authority across an 
expanding horizon of activities, and gave money to state and local governments 
to support functions ranging from education to road building. In Western Europe 
and Latin America, governments nationalized companies, whole industries, banks, 
and health care systems, and in Eastern Europe, communist regimes strove to 
eliminate the private sector altogether.Then in the 1980s, the tide of public 
sector expansion began to turn in many parts of the world. In the United 
States, the Reagan administration issued new marching orders: “Don’t just stand 
there, undo something.” A central tenet of the “undoing” has been the 
privatization of government assets and services.According to privatization’s 
supporters, this shift from public to private management is so profound that it 
will produce a panoply of significant improvements: boosting the efficiency and 
quality of remaining government activities, reducing taxes, and shrinking the 
size of government. In the functions that are privatized, they argue, the 
profit-seeking behavior of new, private sector managers will undoubtedly lead 
to cost cutting and greater attention to customer satisfaction.This newfound 
faith in privatization has spread to become the global economic phenomenon of 
the 1990s. Throughout the world, governments are turning over to private 
managers control of everything from electrical utilities to prisons, from 
railroads to education. By the end of the 1980s, sales of state enterprises 
worldwide had reached a total of over $185 billion—with no signs of a slowdown. 
In 1990 alone, the world’s governments sold off $25 billion in state-owned 
enterprises—with continents vying to see who could claim the privatization 
title. The largest single sale occurred in Britain, where investors paid over 
$10 billion for 12 regional electricity companies. New Zealand sold more than 7 
state-owned companies, including the government’s telecommunications company 
and printing office, for a price that topped $3 billion.Developing countries 
have been quick to jump on the privatization bandwagon, sometimes as a matter 
of political and economic ideology, other times simply to raise revenue. 
Argentina, for example, launched a major privatization program that included 
the sale of its telephone monopoly, national airline, and petrochemical company 
for more than $2.1 billion. Mexico’s aggressive efforts to reduce the size and 
operating cost of the public sector have resulted in proceeds of $2.4 
billion.Over the next decade, privatization is likely to be at the top of the 
economic agenda of the newly liberated countries in Eastern Europe, as well. 
Czechoslovakia, Hungary, and Poland are all committed to privatization and are 
in the process of working out the legal details. The most extensive change thus 
far has taken 

RE: [GELORA45] Does Privatization Serve the Public Interest?

[nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Siapa yang bilang HBR salah dan gak ngerti bisnis?

Ane bilang ente yang salah dan gak ngerti bisnis!

 

2 pemenang nobel yang baru 2016 juga menggunakan istilah privatization dalam 
mengartikan perpindahan hak kepemilikan dari pemerintah ke swasta (non 
pemerintah). Ini konteksnya perusahaan milik pemerintah 100% dimiliki oleh 
pemerintah!

 

Kalau perusahaan pemerintah itu sudah go public (artinya pemerintah sudah tidak 
memiliki saham2nya semuanya alias100% lagi), istilah privatisasi itu sudah 
tidak benar. Kenapa salah? Karena perusahaan pemerintah yang sudah go public 
itu sudah dimiliki oleh non pemerintah (rakyat dan asing). Bagaimana bisa 
disebut privatisasi/swastanisasi lagi? Wong perusahaannya sudah dimiliki oleh 
swasta/non pemerintah!!!

 

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com [mailto:GELORA45@yahoogroups.com] 
Sent: Monday, October 10, 2016 4:54 PM
To: GELORA45@yahoogroups.com
Subject: [GELORA45] Does Privatization Serve the Public Interest?

 

  

Dari Harvard Business Review, kalau HBR juga dibilang salah dan nggak ngerti 
bisnis ya nggak tahulah.

---

 

https://hbr.org/1991/11/does-privatization-serve-the-public-interest

   ECONOMY


Does Privatization Serve the Public Interest?


* John B. Goodman
* Gary W. Loveman

FROM THE NOVEMBER-DECEMBER 1991 ISSUE

For decades prior to the 1980s, governments around the world increased the 
scope and magnitude of their activities, taking on a variety of tasks that the 
private sector previously had performed. In the United States, the federal 
government built highways and dams, conducted research, increased its 
regulatory authority across an expanding horizon of activities, and gave money 
to state and local governments to support functions ranging from education to 
road building. In Western Europe and Latin America, governments nationalized 
companies, whole industries, banks, and health care systems, and in Eastern 
Europe, communist regimes strove to eliminate the private sector altogether.

Then in the 1980s, the tide of public sector expansion began to turn in many 
parts of the world. In the United States, the Reagan administration issued new 
marching orders: “Don’t just stand there, undo something.” A central tenet of 
the “undoing” has been the privatization of government assets and services.

According to privatization’s supporters, this shift from public to private 
management is so profound that it will produce a panoply of significant 
improvements: boosting the efficiency and quality of remaining government 
activities, reducing taxes, and shrinking the size of government. In the 
functions that are privatized, they argue, the profit-seeking behavior of new, 
private sector managers will undoubtedly lead to cost cutting and greater 
attention to customer satisfaction.

This newfound faith in privatization has spread to become the global economic 
phenomenon of the 1990s. Throughout the world, governments are turning over to 
private managers control of everything from electrical utilities to prisons, 
from railroads to education. By the end of the 1980s, sales of state 
enterprises worldwide had reached a total of over $185 billion—with no signs of 
a slowdown. In 1990 alone, the world’s governments sold off $25 billion in 
state-owned enterprises—with continents vying to see who could claim the 
privatization title. The largest single sale occurred in Britain, where 
investors paid over $10 billion for 12 regional electricity companies. New 
Zealand sold more than 7 state-owned companies, including the government’s 
telecommunications company and printing office, for a price that topped $3 
billion.

Developing countries have been quick to jump on the privatization bandwagon, 
sometimes as a matter of political and economic ideology, other times simply to 
raise revenue. Argentina, for example, launched a major privatization program 
that included the sale of its telephone monopoly, national airline, and 
petrochemical company for more than $2.1 billion. Mexico’s aggressive efforts 
to reduce the size and operating cost of the public sector have resulted in 
proceeds of $2.4 billion.

Over the next decade, privatization is likely to be at the top of the economic 
agenda of the newly liberated countries in Eastern Europe, as well. 
Czechoslovakia, Hungary, and Poland are all committed to privatization and are 
in the process of working out the legal details. The most extensive change thus 
far has taken place in what was the German Democratic Republic. In 1990 alone, 
the Treuhandanstalt—the public trust agency charged by the German government 
with the task of privatization arranged the sale of more than 300 companies for 
approximately $1.3 billion. The agency still has more than 5,000 companies on 
its books, all looking for buyers.

Having migrated around the world,