[ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut.
Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Ga pake otak! From: sardjono sada sada0...@yahoo.com To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Sent: Wed, March 10, 2010 6:54:45 PM Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut.
Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
DPR = Dewan Provokator Rakyat.. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! -Original Message- From: sardjono sada sada0...@yahoo.com Date: Wed, 10 Mar 2010 03:54:45 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut.
Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Wah ...apakah kemaren ini kita salah pilih yg duduk di DPR ya..? Dari: Andre Andre andre...@yahoo.com Kepada: obrolan-bandar@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 10 Maret, 2010 18:59:35 Judul: Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Ga pake otak! From: sardjono sada sada0...@yahoo. com To: obrolan-bandar@ yahoogroups. com Sent: Wed, March 10, 2010 6:54:45 PM Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut. Lebih Bersih, Lebih Baik, Lebih Cepat - Rasakan Yahoo! Mail baru yang Lebih Cepat hari ini! http://id.mail.yahoo.com
Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Logikanya kl kita pilih presiden n wapresnya dr partai apa (contoh partai x), makanya anggota dpr yg hrs kita pilih ya dr partai x juga. Biar ga kyk skrg, saling menjagal kyk gini Best Regards **bLi iNdRa** ==cuan ga cuan yg penting happy== powered by obrolan-ban...@yahoogroups.com® -Original Message- From: kobayashi mitsukuni ueno_kobaya...@yahoo.co.id Date: Wed, 10 Mar 2010 20:14:33 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Wah ...apakah kemaren ini kita salah pilih yg duduk di DPR ya..? Dari: Andre Andre andre...@yahoo.com Kepada: obrolan-bandar@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 10 Maret, 2010 18:59:35 Judul: Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Ga pake otak! From: sardjono sada sada0...@yahoo. com To: obrolan-bandar@ yahoogroups. com Sent: Wed, March 10, 2010 6:54:45 PM Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut. Lebih Bersih, Lebih Baik, Lebih Cepat - Rasakan Yahoo! Mail baru yang Lebih Cepat hari ini! http://id.mail.yahoo.com
Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Oh My God. Kalo memang bener, DPR bunuh diri.. Tapi mungkin cuma sikap 1-2 orang aja kali, kadang2 media juga suka ngegede-gedein. ** Sometimes, Instinct Is Your Only Confirmation ** Web: www.JsxTrader.com Tweet: @JT_jsxtrader -Original Message- From: sardjono sada sada0...@yahoo.com Date: Wed, 10 Mar 2010 03:54:45 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut.
Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
maaf, dalang skenario ini siapa ? --- On Wed, 3/10/10, hexam...@yahoo.com hexam...@yahoo.com wrote: From: hexam...@yahoo.com hexam...@yahoo.com Subject: Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Date: Wednesday, March 10, 2010, 7:00 AM DPR = Dewan Provokator Rakyat.. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... ! From: sardjono sada sada0...@yahoo. com Date: Wed, 10 Mar 2010 03:54:45 -0800 (PST) To: obrolan-bandar@ yahoogroups. com Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakan boikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut.
Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Especially TV yang One itu... Mangkin keliatan menjadi corong dari partai tertentu... Uh sayang..padahal banyak yg ganteng-2 :p Sent with no Worries, Free with love -Original Message- From: JT™ jsxtra...@yahoo.com Date: Wed, 10 Mar 2010 12:17:22 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Oh My God. Kalo memang bener, DPR bunuh diri.. Tapi mungkin cuma sikap 1-2 orang aja kali, kadang2 media juga suka ngegede-gedein. ** Sometimes, Instinct Is Your Only Confirmation ** Web: www.JsxTrader.com Tweet: @JT_jsxtrader -Original Message- From: sardjono sada sada0...@yahoo.com Date: Wed, 10 Mar 2010 03:54:45 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut.
Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Setuju dgn Bli... Kmaren sih sy pilih Demokrat.. Ga tau d tuh yg laen.. Hehe.. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! -Original Message- From: **bLi iNdRa** bli_in...@yahoo.com Date: Wed, 10 Mar 2010 12:16:28 To: Obrolan Bandarobrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Logikanya kl kita pilih presiden n wapresnya dr partai apa (contoh partai x), makanya anggota dpr yg hrs kita pilih ya dr partai x juga. Biar ga kyk skrg, saling menjagal kyk gini Best Regards **bLi iNdRa** ==cuan ga cuan yg penting happy== powered by obrolan-ban...@yahoogroups.com® -Original Message- From: kobayashi mitsukuni ueno_kobaya...@yahoo.co.id Date: Wed, 10 Mar 2010 20:14:33 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Wah ...apakah kemaren ini kita salah pilih yg duduk di DPR ya..? Dari: Andre Andre andre...@yahoo.com Kepada: obrolan-bandar@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 10 Maret, 2010 18:59:35 Judul: Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Ga pake otak! From: sardjono sada sada0...@yahoo. com To: obrolan-bandar@ yahoogroups. com Sent: Wed, March 10, 2010 6:54:45 PM Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut. Lebih Bersih, Lebih Baik, Lebih Cepat - Rasakan Yahoo! Mail baru yang Lebih Cepat hari ini! http://id.mail.yahoo.com
RE: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Capek2 ane kerja, nyisihin buat bayar pajak, wicis duit nye buat ngegaji anggota dewan... Eh .. Eh .. Ane malah dibikin sengsara... Ironis. -Original Message- From: sardjono sada Sent: 10/03/2010, 18:54 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut.
Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Yg pilih demokrat kurang banyak sih. Jdnya kyk gini nih... Powered by Telkomsel BlackBerry® -Original Message- From: kobayashi mitsukuni ueno_kobaya...@yahoo.co.id Date: Wed, 10 Mar 2010 20:14:33 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Wah ...apakah kemaren ini kita salah pilih yg duduk di DPR ya..? Dari: Andre Andre andre...@yahoo.com Kepada: obrolan-bandar@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 10 Maret, 2010 18:59:35 Judul: Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Ga pake otak! From: sardjono sada sada0...@yahoo. com To: obrolan-bandar@ yahoogroups. com Sent: Wed, March 10, 2010 6:54:45 PM Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut. Lebih Bersih, Lebih Baik, Lebih Cepat - Rasakan Yahoo! Mail baru yang Lebih Cepat hari ini! http://id.mail.yahoo.com
Bls: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Setuj... kalau saya sich..ya... Lanjuutkan...! untuk pelajaran ysd bagi yg blm hafal... wkwwkwkwkwkk.. Salam koba Dari: hexam...@yahoo.com hexam...@yahoo.com Kepada: obrolan-bandar@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 10 Maret, 2010 19:23:17 Judul: Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Setuju dgn Bli... Kmaren sih sy pilih Demokrat.. Ga tau d tuh yg laen.. Hehe.. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... ! From: **bLi iNdRa** bli_in...@yahoo. com Date: Wed, 10 Mar 2010 12:16:28 + To: Obrolan Bandarobrolan-bandar@ yahoogroups. com Subject: Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Logikanya kl kita pilih presiden n wapresnya dr partai apa (contoh partai x), makanya anggota dpr yg hrs kita pilih ya dr partai x juga. Biar ga kyk skrg, saling menjagal kyk gini Best Regards **bLi iNdRa** ==cuan ga cuan yg penting happy== powered by Obrolan-Bandar@ yahoogroups. com® From: kobayashi mitsukuni ueno_kobayashi@ yahoo.co. id Date: Wed, 10 Mar 2010 20:14:33 +0800 (SGT) To: obrolan-bandar@ yahoogroups. com Subject: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Wah ...apakah kemaren ini kita salah pilih yg duduk di DPR ya..? Dari: Andre Andre andre...@yahoo. com Kepada: obrolan-bandar@ yahoogroups. com Terkirim: Rab, 10 Maret, 2010 18:59:35 Judul: Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Ga pake otak! From: sardjono sada sada0...@yahoo. com To: obrolan-bandar@ yahoogroups. com Sent: Wed, March 10, 2010 6:54:45 PM Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut. Coba Yahoo! Mail baru yang LEBIH CEPAT. Rasakan bedanya sekarang! Berselancar lebih
Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Lah ini DPR cemana pula...ntar jadinya ngangkat menteri mesti konsultasi dulu dong ama DPR biar dipercaya...ngangkat menteri masih hak prerogative presiden kan? Ada ada aja. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! -Original Message- From: sardjono sada sada0...@yahoo.com Date: Wed, 10 Mar 2010 03:54:45 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut.
Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
JANGAN TERBAWA ALUR PIKIR BOIKOT . CUMA GERTAK AJA !!! KEHABISAN JURUS - KARENA NGA BERANI AJUKAN HAK PENDAPAT SUDAH NGA JADI SELEB SUDAH TIDAK DILIPUT MEDIA LAGI MEREKA LUPA NEGARA KITA MENGANUT SISTIM PRESIDENSIAL UU KEUANGAN NEGARA MENGATUR TENTANG TATACARA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERMASUK APBN PEMERINTAH MEMILIKI KEWENANGAN TERTENTU APABILA APBN YANG DIAJUKAN TIDAK DISETUJUI --- On Wed, 10/3/10, sardjono sada sada0...@yahoo.com wrote: From: sardjono sada sada0...@yahoo.com Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Date: Wednesday, 10 March, 2010, 6:54 PM satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakan boikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut. Get your new Email address! Grab the Email name you#39;ve always wanted before someone else does! http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/sg/
Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Kalau nggak salah boleh pakai APBN tahun sebelumnya ya...gitu kalo nggak salah pelajaran di sekolah dulu...:) 2010/3/10 ari alex ari arialex...@yahoo.com.sg JANGAN TERBAWA ALUR PIKIR BOIKOT . *CUMA GERTAK AJA !!! KEHABISAN JURUS - KARENA NGA BERANI AJUKAN HAK PENDAPAT SUDAH NGA JADI SELEB SUDAH TIDAK DILIPUT MEDIA LAGI MEREKA LUPA NEGARA KITA MENGANUT SISTIM PRESIDENSIAL * *UU KEUANGAN NEGARA MENGATUR TENTANG TATACARA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERMASUK APBN PEMERINTAH MEMILIKI KEWENANGAN TERTENTU APABILA APBN YANG DIAJUKAN TIDAK DISETUJUI* ** --- On *Wed, 10/3/10, sardjono sada sada0...@yahoo.com* wrote: From: sardjono sada sada0...@yahoo.com Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Date: Wednesday, 10 March, 2010, 6:54 PM satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: *Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi* Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai *bubble* (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu *hot money* diambil, maka *bubble*bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk *recovery* daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanhttp://www.detiknews.com/read/2010/03/05/070843/1311647/10/pdip-minta-nama-yang-terlibat-kasus-century-tak-diundang-ke-dprboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut. -- New Email names for you! http://sg.rd.yahoo.com/sg/mail/domainchoice/mail/signature/*http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/sg/ Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail. Hurry before someone else does!
Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
dari sini kayaknya: http://www.detiknews.com/read/2010/03/05/070843/1311647/10/pdip-minta-nama-yang-terlibat-kasus-century-tak-diundang-ke-dpr *Jakarta* - Sebagai partai oposisi, tampaknya Partai Demokrasi Indonesioa Perjuangan (PDIP) semakin menyalak galak. PDIP merekomendasikan kepada DPR untuk tidak mengundang nama pejabat yang terkait kasus Century dalam setiap forum yang dilaksanakan DPR. Fraksi PDIP akan minta kepada pimpinan DPR agar nama yang direkomendasikan dalam keputusan terkait skandal Century, untuk tidak diundang dalam berbagai forum yang diadakan DPR, kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolokepada detikcom melalui pesan singkatnya, Kamis (4/3/2010). Ia mencontohkan, misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani diundang sebagai mitra kerja oleh DPR, maka ia tidak boleh datang untuk memenuhi undngan tersebut. Ketidakhadiran Sri Mulayani saat itu menurut Tjahjo bisa diwakili oleh Sekjen dari Kementerian Keuangan. Dan itu tidak hanya berlaku bagi Sri Mulyani saja, tapi berlaku bagi seluruh nama yang tersebut untuk bertanggung jawab terhadap bailout Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun ini. Lebih lanjut pria berkacamata ini mengatakan, pemerintah dan DPR merupakan hasil dari produk politik. Sehingga keputusan politik DPR tentang skandal Bank Century ini, harus diletakkan dalam konteks sistem pemerintahan presidensial. Tjahjo berpesan, bahwa pemerintah sekarang ini harus berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya, terlebih setelah ditinggal oleh partai pendukungnnya. Aliansi politik pemerintahan SBY saat ini sudah lemah posisinya, dengan ditinggal PPP, Golkar dan PKS. Pemerintahan saat ini sedang dalam lampu merah, ujar Tjahjo menutup pembicaraannya. 2010/3/10 Hubert Nice hubertn...@yahoo.com maaf, dalang skenario ini siapa ?
Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Ane pemilu utk DPR golput neh, cuma ikut milih di pilpres doank. Ane emang milih capres dari Demokrat. Gak selera sih liat caleg yg ditawarkan EB™ -Original Message- From: hexam...@yahoo.com Date: Wed, 10 Mar 2010 12:23:17 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Setuju dgn Bli... Kmaren sih sy pilih Demokrat.. Ga tau d tuh yg laen.. Hehe.. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...! -Original Message- From: **bLi iNdRa** bli_in...@yahoo.com Date: Wed, 10 Mar 2010 12:16:28 To: Obrolan Bandarobrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Logikanya kl kita pilih presiden n wapresnya dr partai apa (contoh partai x), makanya anggota dpr yg hrs kita pilih ya dr partai x juga. Biar ga kyk skrg, saling menjagal kyk gini Best Regards **bLi iNdRa** ==cuan ga cuan yg penting happy== powered by obrolan-ban...@yahoogroups.com® -Original Message- From: kobayashi mitsukuni ueno_kobaya...@yahoo.co.id Date: Wed, 10 Mar 2010 20:14:33 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Wah ...apakah kemaren ini kita salah pilih yg duduk di DPR ya..? Dari: Andre Andre andre...@yahoo.com Kepada: obrolan-bandar@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 10 Maret, 2010 18:59:35 Judul: Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Ga pake otak! From: sardjono sada sada0...@yahoo. com To: obrolan-bandar@ yahoogroups. com Sent: Wed, March 10, 2010 6:54:45 PM Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut. Lebih Bersih, Lebih Baik, Lebih Cepat - Rasakan Yahoo! Mail baru yang Lebih Cepat hari ini! http://id.mail.yahoo.com
Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Pemilu berikutnya pilih golkar...kalau mau indonesia hancur Saya sih pilih demokrat Saya rasa mungkin ngk smua anggota dpr setuju dengan pendapat tersebut... Yang steju dengan pendapat tersebut hanya yang kepepet kalau kasusnya akan di bongkar... PDIP Panik Golkar Panik From: hexam...@yahoo.com hexam...@yahoo.com To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Sent: Wed, March 10, 2010 7:23:17 PM Subject: Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Setuju dgn Bli... Kmaren sih sy pilih Demokrat.. Ga tau d tuh yg laen.. Hehe.. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... ! From: **bLi iNdRa** bli_in...@yahoo. com Date: Wed, 10 Mar 2010 12:16:28 + To: Obrolan Bandarobrolan-bandar@ yahoogroups. com Subject: Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Logikanya kl kita pilih presiden n wapresnya dr partai apa (contoh partai x), makanya anggota dpr yg hrs kita pilih ya dr partai x juga. Biar ga kyk skrg, saling menjagal kyk gini Best Regards **bLi iNdRa** ==cuan ga cuan yg penting happy== powered by Obrolan-Bandar@ yahoogroups. com® From: kobayashi mitsukuni ueno_kobayashi@ yahoo.co. id Date: Wed, 10 Mar 2010 20:14:33 +0800 (SGT) To: obrolan-bandar@ yahoogroups. com Subject: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Wah ...apakah kemaren ini kita salah pilih yg duduk di DPR ya..? Dari: Andre Andre andre...@yahoo. com Kepada: obrolan-bandar@ yahoogroups. com Terkirim: Rab, 10 Maret, 2010 18:59:35 Judul: Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Ga pake otak! From: sardjono sada sada0...@yahoo. com To: obrolan-bandar@ yahoogroups. com Sent: Wed, March 10, 2010 6:54:45 PM Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR
Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Bos, kita ini punya kepentingan thd masalah ini krn khawatir bursa crash. Saya pilih sby juga bos cuma kecewa berat. Lelet dan tdk tegas. Kalau lbh objective baca koran kompas minggu kemarin, bgmn pandangan masyarakat thd kasus tsb. Harusnya kompas lbh fair lah dlm menilai, krn menggunakan metode dan tentunya tdk berkepentingan thd kasus ini. Saran saya kita ngga usah berdebat lah urusan ini dan kita hrs yakin bhw siapapun yg akan pegang menkeu insya Allah bagus. Salam Andi Lesmana -Original Message- From: bank bni bankbni...@yahoo.com Date: Wed, 10 Mar 2010 05:28:15 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Pemilu berikutnya pilih golkar...kalau mau indonesia hancur Saya sih pilih demokrat Saya rasa mungkin ngk smua anggota dpr setuju dengan pendapat tersebut... Yang steju dengan pendapat tersebut hanya yang kepepet kalau kasusnya akan di bongkar... PDIP Panik Golkar Panik From: hexam...@yahoo.com hexam...@yahoo.com To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Sent: Wed, March 10, 2010 7:23:17 PM Subject: Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Setuju dgn Bli... Kmaren sih sy pilih Demokrat.. Ga tau d tuh yg laen.. Hehe.. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... ! From: **bLi iNdRa** bli_in...@yahoo. com Date: Wed, 10 Mar 2010 12:16:28 + To: Obrolan Bandarobrolan-bandar@ yahoogroups. com Subject: Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Logikanya kl kita pilih presiden n wapresnya dr partai apa (contoh partai x), makanya anggota dpr yg hrs kita pilih ya dr partai x juga. Biar ga kyk skrg, saling menjagal kyk gini Best Regards **bLi iNdRa** ==cuan ga cuan yg penting happy== powered by Obrolan-Bandar@ yahoogroups. com® From: kobayashi mitsukuni ueno_kobayashi@ yahoo.co. id Date: Wed, 10 Mar 2010 20:14:33 +0800 (SGT) To: obrolan-bandar@ yahoogroups. com Subject: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Wah ...apakah kemaren ini kita salah pilih yg duduk di DPR ya..? Dari: Andre Andre andre...@yahoo. com Kepada: obrolan-bandar@ yahoogroups. com Terkirim: Rab, 10 Maret, 2010 18:59:35 Judul: Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Ga pake otak! From: sardjono sada sada0...@yahoo. com To: obrolan-bandar@ yahoogroups. com Sent: Wed, March 10, 2010 6:54:45 PM Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam
Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Pak andi. Bisa lihat dimana (link) Kalau lbh objective baca koran kompas minggu kemarin, Salam Lukman 2010/3/10 Andi Lesmana riil_inves...@yahoo.com Bos, kita ini punya kepentingan thd masalah ini krn khawatir bursa crash. Saya pilih sby juga bos cuma kecewa berat. Lelet dan tdk tegas. Kalau lbh objective baca koran kompas minggu kemarin, bgmn pandangan masyarakat thd kasus tsb. Harusnya kompas lbh fair lah dlm menilai, krn menggunakan metode dan tentunya tdk berkepentingan thd kasus ini. Saran saya kita ngga usah berdebat lah urusan ini dan kita hrs yakin bhw siapapun yg akan pegang menkeu insya Allah bagus. Salam Andi Lesmana -- *From: * bank bni bankbni...@yahoo.com *Date: *Wed, 10 Mar 2010 05:28:15 -0800 (PST) *To: *obrolan-bandar@yahoogroups.com *Subject: *Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Pemilu berikutnya pilih golkar...kalau mau indonesia hancur Saya sih pilih demokrat Saya rasa mungkin ngk smua anggota dpr setuju dengan pendapat tersebut... Yang steju dengan pendapat tersebut hanya yang kepepet kalau kasusnya akan di bongkar... PDIP Panik Golkar Panik -- *From:* hexam...@yahoo.com hexam...@yahoo.com *To:* obrolan-bandar@yahoogroups.com *Sent:* Wed, March 10, 2010 7:23:17 PM *Subject:* Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Setuju dgn Bli... Kmaren sih sy pilih Demokrat.. Ga tau d tuh yg laen.. Hehe.. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... ! -- *From: ***bLi iNdRa** bli_in...@yahoo. com *Date: *Wed, 10 Mar 2010 12:16:28 + *To: *Obrolan Bandarobrolan-bandar@ yahoogroups. com *Subject: *Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Logikanya kl kita pilih presiden n wapresnya dr partai apa (contoh partai x), makanya anggota dpr yg hrs kita pilih ya dr partai x juga. Biar ga kyk skrg, saling menjagal kyk gini Best Regards **bLi iNdRa** ==cuan ga cuan yg penting happy== powered by Obrolan-Bandar@ yahoogroups. com® -- *From: *kobayashi mitsukuni ueno_kobayashi@ yahoo.co. id *Date: *Wed, 10 Mar 2010 20:14:33 +0800 (SGT) *To: *obrolan-bandar@ yahoogroups. com *Subject: *Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Wah ...apakah kemaren ini kita salah pilih yg duduk di DPR ya..? -- *Dari:* Andre Andre andre...@yahoo. com *Kepada:* obrolan-bandar@ yahoogroups. com *Terkirim:* Rab, 10 Maret, 2010 18:59:35 *Judul:* Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Ga pake otak! -- *From:* sardjono sada sada0...@yahoo. com *To:* obrolan-bandar@ yahoogroups. com *Sent:* Wed, March 10, 2010 6:54:45 PM *Subject:* [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: *Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi* Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai *bubble* (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu *hot money* diambil, maka *bubble*bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft
Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Asik , jadi dong crash kalau Sri M di boikot Hahaahahahahaha Sabar menanti crash in 2010 Powered by www.batu-mulia.com BlackBerry® -Original Message- From: lkm jkt lkm...@gmail.com Date: Wed, 10 Mar 2010 21:59:31 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Pak andi. Bisa lihat dimana (link) Kalau lbh objective baca koran kompas minggu kemarin, Salam Lukman 2010/3/10 Andi Lesmana riil_inves...@yahoo.com Bos, kita ini punya kepentingan thd masalah ini krn khawatir bursa crash. Saya pilih sby juga bos cuma kecewa berat. Lelet dan tdk tegas. Kalau lbh objective baca koran kompas minggu kemarin, bgmn pandangan masyarakat thd kasus tsb. Harusnya kompas lbh fair lah dlm menilai, krn menggunakan metode dan tentunya tdk berkepentingan thd kasus ini. Saran saya kita ngga usah berdebat lah urusan ini dan kita hrs yakin bhw siapapun yg akan pegang menkeu insya Allah bagus. Salam Andi Lesmana -- *From: * bank bni bankbni...@yahoo.com *Date: *Wed, 10 Mar 2010 05:28:15 -0800 (PST) *To: *obrolan-bandar@yahoogroups.com *Subject: *Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Pemilu berikutnya pilih golkar...kalau mau indonesia hancur Saya sih pilih demokrat Saya rasa mungkin ngk smua anggota dpr setuju dengan pendapat tersebut... Yang steju dengan pendapat tersebut hanya yang kepepet kalau kasusnya akan di bongkar... PDIP Panik Golkar Panik -- *From:* hexam...@yahoo.com hexam...@yahoo.com *To:* obrolan-bandar@yahoogroups.com *Sent:* Wed, March 10, 2010 7:23:17 PM *Subject:* Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Setuju dgn Bli... Kmaren sih sy pilih Demokrat.. Ga tau d tuh yg laen.. Hehe.. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... ! -- *From: ***bLi iNdRa** bli_in...@yahoo. com *Date: *Wed, 10 Mar 2010 12:16:28 + *To: *Obrolan Bandarobrolan-bandar@ yahoogroups. com *Subject: *Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Logikanya kl kita pilih presiden n wapresnya dr partai apa (contoh partai x), makanya anggota dpr yg hrs kita pilih ya dr partai x juga. Biar ga kyk skrg, saling menjagal kyk gini Best Regards **bLi iNdRa** ==cuan ga cuan yg penting happy== powered by Obrolan-Bandar@ yahoogroups. com® -- *From: *kobayashi mitsukuni ueno_kobayashi@ yahoo.co. id *Date: *Wed, 10 Mar 2010 20:14:33 +0800 (SGT) *To: *obrolan-bandar@ yahoogroups. com *Subject: *Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Wah ...apakah kemaren ini kita salah pilih yg duduk di DPR ya..? -- *Dari:* Andre Andre andre...@yahoo. com *Kepada:* obrolan-bandar@ yahoogroups. com *Terkirim:* Rab, 10 Maret, 2010 18:59:35 *Judul:* Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Ga pake otak! -- *From:* sardjono sada sada0...@yahoo. com *To:* obrolan-bandar@ yahoogroups. com *Sent:* Wed, March 10, 2010 6:54:45 PM *Subject:* [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: *Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi* Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai *bubble* (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu *hot money* diambil, maka
Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Coba saya cari lagi. Minggu kemarin (tgl. 7 maret) kompas lakukan survey pandangan masyarakat thd hasil pansus tsb. Coba search aja di kompas.com dan cari berita tsb. Saya coba cari juga ya. Tx Salam Andi Lesmana -Original Message- From: lkm jkt lkm...@gmail.com Date: Wed, 10 Mar 2010 21:59:31 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Pak andi. Bisa lihat dimana (link) Kalau lbh objective baca koran kompas minggu kemarin, Salam Lukman 2010/3/10 Andi Lesmana riil_inves...@yahoo.com Bos, kita ini punya kepentingan thd masalah ini krn khawatir bursa crash. Saya pilih sby juga bos cuma kecewa berat. Lelet dan tdk tegas. Kalau lbh objective baca koran kompas minggu kemarin, bgmn pandangan masyarakat thd kasus tsb. Harusnya kompas lbh fair lah dlm menilai, krn menggunakan metode dan tentunya tdk berkepentingan thd kasus ini. Saran saya kita ngga usah berdebat lah urusan ini dan kita hrs yakin bhw siapapun yg akan pegang menkeu insya Allah bagus. Salam Andi Lesmana -- *From: * bank bni bankbni...@yahoo.com *Date: *Wed, 10 Mar 2010 05:28:15 -0800 (PST) *To: *obrolan-bandar@yahoogroups.com *Subject: *Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Pemilu berikutnya pilih golkar...kalau mau indonesia hancur Saya sih pilih demokrat Saya rasa mungkin ngk smua anggota dpr setuju dengan pendapat tersebut... Yang steju dengan pendapat tersebut hanya yang kepepet kalau kasusnya akan di bongkar... PDIP Panik Golkar Panik -- *From:* hexam...@yahoo.com hexam...@yahoo.com *To:* obrolan-bandar@yahoogroups.com *Sent:* Wed, March 10, 2010 7:23:17 PM *Subject:* Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Setuju dgn Bli... Kmaren sih sy pilih Demokrat.. Ga tau d tuh yg laen.. Hehe.. Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss... ! -- *From: ***bLi iNdRa** bli_in...@yahoo. com *Date: *Wed, 10 Mar 2010 12:16:28 + *To: *Obrolan Bandarobrolan-bandar@ yahoogroups. com *Subject: *Re: Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Logikanya kl kita pilih presiden n wapresnya dr partai apa (contoh partai x), makanya anggota dpr yg hrs kita pilih ya dr partai x juga. Biar ga kyk skrg, saling menjagal kyk gini Best Regards **bLi iNdRa** ==cuan ga cuan yg penting happy== powered by Obrolan-Bandar@ yahoogroups. com® -- *From: *kobayashi mitsukuni ueno_kobayashi@ yahoo.co. id *Date: *Wed, 10 Mar 2010 20:14:33 +0800 (SGT) *To: *obrolan-bandar@ yahoogroups. com *Subject: *Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Wah ...apakah kemaren ini kita salah pilih yg duduk di DPR ya..? -- *Dari:* Andre Andre andre...@yahoo. com *Kepada:* obrolan-bandar@ yahoogroups. com *Terkirim:* Rab, 10 Maret, 2010 18:59:35 *Judul:* Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Ga pake otak! -- *From:* sardjono sada sada0...@yahoo. com *To:* obrolan-bandar@ yahoogroups. com *Sent:* Wed, March 10, 2010 6:54:45 PM *Subject:* [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: *Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi* Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai *bubble* (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung
Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani(di caci di sini,di hormati di luar,pikir lagi?)
Pemimpin Wanita Dunia dan menyuarakan hak bagi wanita. Hasina akhir-akhir ini ditekan untuk memperbaiki hubungan bilateral antara Bangladesh dan India seputar masalah perbatasan. Ia juga menghadapi masalah pengangguran di dalam negeri. 7. Hyin Jeong-eun, Korea Selatan Ia merupakan pimpinan dari Hyundai. Tampuk kepemimpinan Hyundai diambilnya setelah suaminya yang juga eks CEO Hyundai bunuh diri pada tahun 2003. Dengan bisnis yang menggurita dari produksi kendaraan hingga kapal, Hyun kini memimpin perusahaan dengan pendapatan yang sangat besar. Selama kepemimpinannya, pendapatan Hyundai meningkat 2 kali lipat dari 5,42 triliun won menjadi 12,78 triliun won (US$ 11 miliar). 8. Sri Mulyani Indrawati, Indonesia Sri Mulyani kini sedang menghadapi tekanan setelah DPR menyatakan dia bersalah saat menyelamatkan Bank Century untuk menghindari krisis. Meski demikian, Sri Mulyani tetap dinilai sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di Asia. Sejak menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2005, wanita berusia 48 tahun itu dikenal dengan kredibilitasnya dengan membuat program reformasi birokrasi untuk memberantas korupsi di Depertemen Keuangan. Upaya Sri Mulyani menggawangi perekonomian Indonesia saat menghadapi krisis pada tahun 2009 mendapat penghormatan dari berbagai pihak, terutama luar negeri. (qom/dnl) http://www.detikfinance.com/read/2010/03/10/130753/1315315/68/sri-mulyani-masuk-jajaran-8-wanita-berpengaruh-asia --- Pada Rab, 10/3/10, JT™ jsxtra...@yahoo.com menulis: Dari: JT™ jsxtra...@yahoo.com Judul: Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Kepada: obrolan-bandar@yahoogroups.com Tanggal: Rabu, 10 Maret, 2010, 12:17 PM Oh My God. Kalo memang bener, DPR bunuh diri.. Tapi mungkin cuma sikap 1-2 orang aja kali, kadang2 media juga suka ngegede-gedein. ** Sometimes, Instinct Is Your Only Confirmation ** Web: www.JsxTrader. com Tweet: @JT_jsxtrader From: sardjono sada sada0...@yahoo. com Date: Wed, 10 Mar 2010 03:54:45 -0800 (PST)To: obrolan-bandar@ yahoogroups. comSubject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakan boikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century
Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani(di caci di sini,di hormati di luar,pikir lagi?)
Kalo gak salah tempo hari terpilih juga sbg menkeu terbaik ya? Tragis, sementara di dlm negri dimusuhin. , bingung gua.., semoga urusan century cepet2 diproses secara hukum deh, biar keliatan mana emas mana t*i JT ** Sometimes, Instinct Is Your Only Confirmation ** Web: www.JsxTrader.com Tweet: @JT_jsxtrader -Original Message- From: api bara apib...@yahoo.com Date: Wed, 10 Mar 2010 23:19:04 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani(di caci di sini,di hormati di luar,pikir lagi?) Rabu, 10/03/2010 13:07 WIB Sri Mulyani Masuk Jajaran '8 Wanita Berpengaruh Asia' Nurul Qomariyah - detikFinance Jakarta - Siapa saja wanita yang dianggap paling berpengaruh dalam perekonomian dan politik di Asia? Ternyata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masuk dalam daftarnya. CNN edisi Asia membuat daftar 8 wanita Asia yang paling berpengaruh dari sisi ekonomi dan politik bersamaan dengan Hari Perempuan Internasional dunia ke-100 diperingati pada 8 Maret lalu. Sri Mulyani dimasukkan dalam daftar tersebut meski baru-baru ini mendapatkan tekanan setelah DPR menyatakan dirinya bersalah memutuskan penyelamatan Bank Century. Namun Sri Mulyani dipandang ulet dan efektif dalam menangani perekonomian Indonesia terutama saat menghadapi krisis. Berikut 8 wanita yang dinilai berpengaruh menurut CNN dan dikutip detikFinance, Rabu (10/3/2010): 1. Zhang Yin, China Zhang Yin dikenal sebagai 'Ratu Kertas' dari China yang jenius. Pada era 1990-an, Yin mendirikan perusahaan yang mengapalkan kertas-kertas bekas dari Amerika ke China untuk diubahnya menjadi kardus-kardus yang selanjutnya diekspor. Perusahaan Yin 'Nine Dragons Paper Holdings' saat ini merupakan salah satu produsen kertas terbesar China. Ia juga menduduki peringkat kedua orang terkaya di China dengan limpahan harta mencapai US$ 4,9 miliar. Ia juga merupakan salah satu wanita terkaya di dunia yang menghasilkan kekayaannya sendiri, selain Oprah Winfrey dan CEO eBay Meg Whitman. Zhang Yin juga merupakan anggota badan penasihat pemerintah China, dan akhir-akhir ini terus melobi China agar melakukan relaksasi kebijakan Keluarga Berencananya dan pengurangan emisi. 2. Indra Nooyi, India Nooyi merupakan chief executive dari produsen makanan dan minuman ringan PepsiCo. Wanita kelahiran India itu kini memimpin perusahaan besar yang memiliki 185.000 anak usaha di 200 negara. Sejak bergabung dengan Pepsi pada tahun 1994, wanita berusia 54 tahun itu secara konsisten mencoba membawa perusahaan ke arah yang lebih ramah untuk 'ukuran tubuh'. Selama kepemimpinan Nooyi, Pepsi telah memutuskan KFC, Pizza Hut, dan Taco Bell pada tahun 1997 untuk selanjutnya mengakuisisi Tropicana dan Quaker Oats setahun kemudian. Ia juga berhasil mengembangkan produk minuman yang lebih sehat. Wanita yang dikenal dengan rasa humornya yang tinggi ini telah sangat dikenal sebagai salah satu CEO terbaik di AS. 3. Sonia Gandhi, India Sonia Gandhi merupakan presiden dari sebuah partai politik terbesar India, Partai Kongres Nasional India. Wanita kelahiran Italia itu merupakan istri dari mantan Perdana Menteri India, Rajiv Gandhi yang tewas pada tahun 1991. Setahun setelah kematian suaminya, Sonia akhirnya masuk ke dunia politik. Di bawah kepemimpinannya, Partai tersebut tumbuh menjadi besar. Sonia juga dikenal dengan kerendahan hati dan kebesaran jiwanya. 4. Ho Ching, Singapura Meski Ho Ching merupakan istri dari Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, namun ia tak pernah berlagak. Ia pernah tercatat sebagai CEO dari BUMN investasi paling besar dan berpengaruh Asia, Temasek. Selama menjadi CEO Temasek, Ho dikenal dengan kebijakan-kebijakan korporasinya yang tegas termasuk menanamkan investasi di perusahaan telekomunikasi India dan China serta perbankan. Di bawah kepemimpinannya, Temasek mengembangkan Temasek dari sebuah perusahaan investasi Singapura yang biasa-biasa saja menjadi sebuah perusahaan investasi paling berpengaruh di Asia dengan nilai kekayaan mencapai lebih dari US$ 100 miliar. Ching mengalami kemunduran peran sebagai CEO pada tahun 2009 ketika digantikan oleh Charles 'Chip' Goodyear. Namun 5 bulan kemudian, dia mendapatkan posisi tertingginya lagi ketika Goodyear mengundurkan diri. 5. Chandra Kochhar, India Chandra Kochhar merupakan pemimpin bank terbesar di India, ICICI Bank. Ia berkali-kali masuk dalam daftar 'Wanita Paling Berpengaruh dalam Bisnis' versi Fortune. Tahun lalu ia juga masuk dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia. Ibu dua anak itu kini memimpin bank besar dengan 15 juta nasabah di India dan menguasai sepertiga kredit ritel di negara tersebut. Sejak bergabunga dengan ICICI pada tahun 1984 sebagai management trainee, Kochhar dikenal berhasil mengubah bank tersebut dari pemberi kredit besar-besaran menjadi bank ritel. Di bawah kepemimpinannya, ICICI Bank saat ini
Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
Iya Sis Katrin, semua orang juga tau, TV yg One itu punya siapa. Perasaan di sana ngak ada yg ganteng, he.. he.. Menurut saya yg paling ganteng ya penyiar Metro yg namanya Tommy Tjokro. Kalo lagi liat dia baca berita, eke suka ngak konsen. Soalnya eke lebih sibuk ngeliat face-nya yg ganteng itu, he.. he.. On 3/10/10, katrin kusu...@gmail.com wrote: Especially TV yang One itu... Mangkin keliatan menjadi corong dari partai tertentu... Uh sayang..padahal banyak yg ganteng-2 :p Sent with no Worries, Free with love -Original Message- From: JT™ jsxtra...@yahoo.com Date: Wed, 10 Mar 2010 12:17:22 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Oh My God. Kalo memang bener, DPR bunuh diri.. Tapi mungkin cuma sikap 1-2 orang aja kali, kadang2 media juga suka ngegede-gedein. ** Sometimes, Instinct Is Your Only Confirmation ** Web: www.JsxTrader.com Tweet: @JT_jsxtrader -Original Message- From: sardjono sada sada0...@yahoo.com Date: Wed, 10 Mar 2010 03:54:45 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut. + + + + + + + Mohon saat meREPLY posting, text dari posting lama dihapus kecuali diperlukan agar CONTEXTnya jelas. + + + + + + +Yahoo! Groups Links * To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/obrolan-bandar/ * Your email settings: Individual Email | Traditional * To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/obrolan-bandar/join (Yahoo! ID required) * To change settings via email: obrolan-bandar-dig...@yahoogroups.com obrolan-bandar-fullfeatu...@yahoogroups.com * To unsubscribe from this group, send an email to: obrolan-bandar-unsubscr...@yahoogroups.com * Your use
Bls: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani
udahlah lama2 jadi SEBEL liat polah tingkah para anggota Dewan kita, mikirnya udah nasional tp malah resek2, tapi ya beginilah akibat kalo banyak partai, sy pikir siapapun yg jadi Presiden Menterinya akan dikuyo-kuyo dan terjadi POLITIK BALAS DEDAM, palagi ada stasiun TV yg isi acaranya cuma manas-manasi kondisi, mau jd apa Negara kita, jaman reformasi urip tambah sudah, muyek gak jelas wakil kita, Pemilu depan akan coblos GAMBAR KERBAU aja Zutic Dari: rina mayapada rina.ban...@gmail.com Kepada: obrolan-bandar@yahoogroups.com Terkirim: Rab, 10 Maret, 2010 22:50:59 Judul: Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Iya Sis Katrin, semua orang juga tau, TV yg One itu punya siapa. Perasaan di sana ngak ada yg ganteng, he.. he.. Menurut saya yg paling ganteng ya penyiar Metro yg namanya Tommy Tjokro. Kalo lagi liat dia baca berita, eke suka ngak konsen. Soalnya eke lebih sibuk ngeliat face-nya yg ganteng itu, he.. he.. On 3/10/10, katrin kusu...@gmail.com wrote: Especially TV yang One itu... Mangkin keliatan menjadi corong dari partai tertentu... Uh sayang..padahal banyak yg ganteng-2 :p Sent with no Worries, Free with love -Original Message- From: JT™ jsxtra...@yahoo.com Date: Wed, 10 Mar 2010 12:17:22 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: Re: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani Oh My God. Kalo memang bener, DPR bunuh diri.. Tapi mungkin cuma sikap 1-2 orang aja kali, kadang2 media juga suka ngegede-gedein. ** Sometimes, Instinct Is Your Only Confirmation ** Web: www.JsxTrader.com Tweet: @JT_jsxtrader -Original Message- From: sardjono sada sada0...@yahoo.com Date: Wed, 10 Mar 2010 03:54:45 To: obrolan-bandar@yahoogroups.com Subject: [ob] DPR akan boikot Sri Mulyani satu lagi ide cemerlang dari wakil2 kita di senayan nih: Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian. Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah. Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat, tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010). Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. Karena dia tidak diterima saat perumusan, imbuhnya. Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa, tandas Aviliani. Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja. Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa, tegasnya. Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI. Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik. Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi. Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakanboikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR. Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut
