SiaR--SOLIDAMOR:Koreksi atas Pemberitaan Liputan 6 (petang)
Precedence: bulk SOLIDAMOR Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Leste Solidarity for Peace in East Timor Jl. Pramuka Jaya Sari No. 9, Jakarta 10570 Telp. 62-21-422 4079, 422 6348; Faks. 62-21-422 4079 email: [EMAIL PROTECTED] Web: www.solidamor.org = No : 111/SLD/IV/99 Hal : Koreksi atas Pemberitaan Liputan 6 (petang) Edisi Kamis, 29 April 1999 Sifat : Terbuka Kepada Yth, Pemimpin Redaksi Liputan 6 - SCTV Di Jakarta Dengan hormat, Pada liputan 6 (petang) edisi Kamis, 29 April 1999 ada sebuah berita kurang lebih berjudul 'Waspadai Bangkitnya Komunis'. Dalam berita tersebut SCTV mewawancarai anggota Fraksi ABRI DPR, Mayjen. Rivai. Ada yang cukup mengganggu dalam pemberitaan tersebut yakni SCTV menggunakan gambar dialog Solidamor dengan FABRI yang dilakukan pada hari yang sama. Adalah hak SCTV untuk menurunkan berita apapun, sesuai dengan iklim kebebasan pers. Namun sungguh tidak tepat bila gambar yang dipakai adalah dialog Solidamor dengan FABRI. Karena menurut kami beda konteksnya, kedatangan kami ke DPR untuk dialog dengan FABRI tentang masalah Timor Timur, bukan soal Komunis. Kami berharap di lain waktu redaksi Liputan 6 lebih cermat dalam menurunkan berita. Terlebih media elektronik mempunyai efek yang kuat dalam mempengaruhi pemirsa. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jakarta, 30 April 1999 SOLIDAMOR -- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
ISTIQLAL (30/4/99)# RAKYAT KEHENDAKI UU ANTI-KETIDAKADILAN, BUKAN ANTI-KOMUNISME
Precedence: bulk RAKYAT KEHENDAKI UU ANTI-KETIDAKADILAN, BUKAN ANTI-KOMUNISME Oleh: Sulangkang Suwalu Sosiolog Ignas Kleden menulis tentang "Legislasi anti komunisme, atau anti ketidakadilan" (Kompas, 21/4). Tulisannya itu dimulai dengan kata-kata "Menurut Media Massa (siaran), pemerintah tengah menyiapkan RUU perubahan KUHP. RUU tsb yang isinya hanya 6 pasal, mengandung 4 pasal, yang dimaksudkan untuk menindak usaha yang bertujuan menyebarkan Marxisme-Leninisme dan Komunisme dan setiap percobaan untuk mendirikan organisasi (DR/5-10 April 1999). Ancaman hukuman atas pelanggarannya maksimal 20 tahun penjara." Kalaulah benar berita itu, maka rencana itu sebaiknya mempertimbangkan beberapa pendapat lain, juga pendapat bukan dari kalangan ahli hukum. Pertanyaan pertama apa ada relevansinya menyusun suatu UU yang dimaksudkan untuk menentang suatu ideologi yang pada dasarnya tidak punya kekuatan dan aktualitas lagi setelah negara-negara Blok Timur meninggalkan sosialisme dan membuka dirinya pada kapitalisme. Jawaban atas pertanyaannya itu diberikan sendiri Ignas Kleden. Mari kita cermati. TAK AKAN EFEKTIF Menurut Ignas Kleden bahwa sasaran utama yang diserang komunisme adalah ketidakadilan sosial dan ketidakmerataan ekonomi yang diakibatkan oleh kapitalisme, yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi makro dan keuntungan ekonomi mikro. Perlawanan terhadap komunisme tidak akan efektif kalau hanya dilakukan melalui perundang-undangan, tanpa dukungan tindakan dan kabijaksanaan ekonomi politik, yang sanggup mengurangi baik ketidakmerataan ekonomi maupun ketak-adilan sosial. Selama penerapan sistem kapitalisme hanya mengarah pada konsentrasi kekayaan dan kemakmuran, sambil menimbulkan marginalisasi dan mengerasnya perbedaan kaya dan miskin, maka selama itu pulalah komunisme tetap akan memperlihatkan daya tariknya yang muncul dari appealnya kepada simpati moral, untuk orang-orang yang tersingkir dan tertindas. Secara praktis ini artinya, kalau pun ada bahaya untuk kebangkitan kembali komunisme, potensi itu tidak terutama disebabkan ada atau tidaknya orang-orang yang secara diam-diam atau terang-terangan masih membela faham itu, tapi sangat tergantung pada pertanyaan: apakah ketidakmerataan ekonomi dan ketidakadilan sosial mendapat perhatian untuk di atasi atau dibiarkan. Dengan demikian latennya bahaya komunigme, kata Ignas Kleden, sebagaimana yang dicemaskan sementara kalangan pejabat pemerintah kita, bahkan kekuatiran tentang kemungkinan munculnya kembali faham itu kepermukaan politik, bukannya oleh langkah legislasi. MARXISME ADALAH TEORI TENTANG KAPITALISME Untuk memperkuat pendapatnya tersebut, Ignas Kleden mengemukakan secara singkat dan atas cara yang sangat dangkal dapat dikatakan sepintas lalu di sini bahwa Marxisme adalah teori tentang kapitalisme sebagai sistem, yang secara niscaya menciptakan kelas-kelas dengan kepentingan yang bertentangan. Leninisme memberikan legitimasi kepada penggunaan kekerasan dalam konflik kelas, di samping menunjukkan hubungan yang erat antara kapitalisme dan imperialisme, yang menjadi tahap perkembangan mutakhir. Sedang komunisme adalah teori tentang masyarakat tanpa kelas yang muncul berkat kemenangan kelas proletariat. Yang sama dalam ketiga paham tersebut adalah bahwa ketiganya lebih mempercayai perwakilan rakyat dalam kelas daripada perwakilan rakyat dalam partai politik dan parlemen. Meskipun Ignas Kleden tidak memberikan contoh mengenai ketiga-tiga faham di atas (Marxisme-Leninisme-Komunisme) "lebih mempercayai perwakilan rakyat dalam kelas daripada perwakilan rakyat dalam partai politik dan parlemen", tentu yang dimaksudnya rakyat dalam sebuah partai politik, misalnya PKB yang didirikan NU, mungkin di dalamnya terdapat dari unsur tuan tanah, tani kaya, tani sedang, buruh tani, tani miskin dan sebagainya. Tidak dari satu kelas. Atau misalnya dalam PDI Perjuangan, PAN, mungkin di dalamnya terdapat unsur burjuasi besar, burjuasi sedang, burjuasi kecil, buruh, miskin kota dan sebagainya. Juga dari berbagai kelas. Pada suatu ketika karena berbeda kepentingan sosial dan politiknya, konflik kelas bisa terjadi dalam partai politik yang bersangkutan. Tentu berbeda dengan partai proletar, yang hanya terdiri dari satu kelas dan bersama sekutunya kaum tani. Jelas kiranya katanya Ignas Kleden bahwa teori-teori tsb bukan saja memberi tantangan kepada kapitalisme, tapi juga kepada demokrasi yang percaya pada perwakilan rakyat dalam partai politik dan parlemen. Maka pertanyaan selanjutnya: apakah demokrasi cukup ampuh untuk mengendalikan dan membatasi ketidak adilan, sehingga orang tidak perlu lagi berpaling kepada faham komunisme untuk mencapai maksud tersebut. Itulah sebabnya, UU tentang demokrasi politik dan demokrasi mungkin yang lebih mendesak daripada UU anti-komunisme. SELALU ADA POTENSI KONFLIK KELAS Lebih lanjut, Ignas Kleden mengemukakan bahwa sudah umum
SiaR---DUA SETENGAH JUTA NELAYAN JABAR DUKUNG PDI PERJUANGAN
Precedence: bulk DUA SETENGAH JUTA NELAYAN JABAR DUKUNG PDI PERJUANGAN BANDUNG (SiaR, 30/4/99), Lebih kurang 2,5 juta nelayan Jawa Barat (Jabar) akan menyalurkan aspirasi politiknya kepada PDI Perjuangan dalam Permilu mendatang. Hal ini dikatakan Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat Ulun Laksamana pada pers di Bandung, Kamis (29/4) kemarin. Ulun yang didampingi Ketua Biro Organisasi dan Kaderisasi HNSI Maman, serta perwakilan dari 8 DPC HNSI lain --antara lain Subang, Pandeglang, Serang, Sukabumi, Tangerang-- secara simbolik dilantik menjadi anggota di kantor DPD PDI Perjuangan Jalan Subang, Antapani, Bandung. Menurut Ulun, tindakannya dan beberapa rekannya itu merupakan tindakan pribadi semata, tapi ia yakin langkahnya itu akan diikuti seluruh nelayan anggota HNSI. Karena, menurut Ulun, sebelum ia dan beberapa pengurus HNSI Jabar menyatakan masuk jadi anggota PDI Perjuangan, banyak anggotanya yang telah mendesak dirinya agar HNSI Jabar segera menyatakan dukungannya pada PDI Perjuangan. Ia mengakui, selama ini anggotanya diharuskan menyalurkan aspirasi lewat Golkar. "Ketika itu karena adanya intimidasi, kami tidak punya pilihan lain." kata Ulun yang juga Ketua Komisi Pembina Daerah Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia Jabar. Kepada para wartawan, Ulun menegaskan pihaknya sedang berupaya mensosialisasikan ke anggota-anggotanya yang berjumlah sekitar 2,5 juta orang, agar mewaspadai gerilya politik pihak-pihak parpol tertentu yang melakukan money politics dengan berkedok memberdayakan ekonomi rakyat melalui dana koperasi, dan bantuan JPS. "Hati-hati terhadap parpol-parpol pro status quo yang menggunakan dana APBN dan bantuan JPS, dengan iming-iming manis pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi nelayan," ujarnya. Menurut data HNSI Jabar, anggota HNSI yang memiliki hak pilih pada Pemilu 1997 tercatat 2.406.602 orang yang tersebar di 15 DPC di Jabar. Mereka itu adalah pekerja dalam sektor perikanan, antara lain nelayan pantai, petambak, anak buah kapal, bakul, pemilik jaring apung, dan sebagainya.*** -- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
ISTIQLAL (30/4/99)# DEKLARASI PENDIRIAN YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966
Precedence: bulk DEKLARASI PENDIRIAN YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966 Oleh: Alam Tulus Menurut Forum Keadilan (No 01, 11 April 1999) KH Yusuf Hasyim 2 kali berhadapan dengan PKI. Pertama sebagai anggota TNI, KH Yusuf Hasyim turut menumpas pemberontakan PKI Madiun 1948. Ke dua, ia menjadi Komandan Banser (Ansor) yang menggulung para pendukung PKI, seusai kudeta berdarah 30 September 1965. Kini ia sepakat dengan niat Latief untuk meluruskan kembali sejarah seputar peristiwa itu. Mengapa? Beberapa waktu yang lalu, kata KH Yusuf Hasyim, saya didatangi tim dari radio dan TV Australia, juga dari Eropa. Mereka menanyakan soal pembunuhan orang PKI pada 1965. Mereka membawa beberapa foto dan dokumen yang berasal dari komandan markas setempat. Ada dari Solo, Madiun dan sebagainya. Saya lihat ada usaha kalangan LSM yang bergerak di bidang HAM untuk mengangkat peristiwa pembunuhan anggota PKI. Menjawab pertanyaan wartawan Forum (Ketika menjadi Ketua Banser Nasional, Anda memerintahkan pembunuhan itu?), KH Yusuf Hasyim menjawab, "Tidak." Itu akibat pergolakan di daerah yang tak bisa kami kontrol. Di daerah-daerah terpencil selalu ditemukan dokumen dari komando militer tingkatan Kecamatan dan Desa berupa daftar nama orang-orang yang diincar. Baik dari Ansor, NU dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Saya menemukan dokumen seperti itu di daerah seperti di Tulung Agung dan tepi pantai Blitar. Setelah sekian lama saya baru sadar, karena dokumen itu kami dapati dari tentara, apakah benar seperti itu. Apakah ini kerjasama antara kami dan ABRI? Tapi, persoalannya adalah siapa memakai siapa dalam menghadapi pemberontakan PKI. Dengan mencermati keterangan KH Yusuf Hasyim itu jelas terbayang keraguannya akan kebenaran dokumen yang didapati dari komandan militer setempat. Besar kemungkinan dokumen itu adalah hasil rekayasa komandan militer setempat, supaya Banser mau bekerjasama dengan mereka menumpas PKI. Banser diperalatnya. Kecil kemungkinan Banser memperalat ABRI untuk mencapai tujuannya sendiri. Itulah tampaknya latar belakang mengapa kini KH Yusuf Hasyim menyetujui niat Latief untuk meluruskan sejarah Peristiwa G30S dan pembantaian anggota dan simpatisan PKI. Dan benar seperti yang diperkirakan KH Yusuf Hasyim ada usaha kalangan LSM yang bergerak di bidang HAM untuk mengangkat peristiwa pembunuhan anggota PKI. Lihatlah kenyataan di bawah ini. YPKP 1965/1966 GUGAT SOEHARTO Pada 17 April 1999, dengan bertempat di Gedung YLBHI Jakarta, telah dideklarasikan berdirinya Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966. Yayasan didirikan untuk kemanusiaan, keadilan dan kebenaran. Di dalam Deklarasi ini telah memberikan sambutan Ibu Sulami, selaku Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966. Ibu Sulami adalah mantan Wakil Sekretaris Jenderal Gerwani. Siaran persnya dibacakan oleh dr Ribka Tjiptaning, salah seorang pendiri YPKP. Berikut ini adalah siaran pers tersebut. Perebutan kekuasaan yang dilakukan jenderal Soeharto atas presiden Sukarno pada tahun 1965 didahului dengan apa yang dinamakan "Gerakan 30 September", disusul dengan pembantaian brutal besar-besaran atas golongan kiri di Indonesia. Pembantaian atas rakyat yang tak bersenjata, tak berdaya, dan tak berdosa itu dilakukan di masa damai oleh Soeharto dengan aparat militer dan antek-anteknya. Jumlah korban menurut ensikplopedi "Britannica" (1991) antara 80 ribu dan 1 juta orang. Menurut Ratna Sari Dewi dalam wawancaranya dengan Televisi BBC (1 Juli 1992) 2 juta orang, sedang menurut Jenderal Sarwo Edhie pada Permadi SH 3 juta orang. Tiga puluh empat tahun lamanya kekejaman di masa damai yang tiada taranya dalam sejarah dunia itu dianggap benar dan sah oleh rejim Orde Baru, padahal tindakan itu jelas-jelas bertentangan dengan isi dan makna Pancasila, yang selalu dibangga-banggakan sebagai ideologi bangsa Indonesia; bertentangan juga dengan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia PBB, yang mana pemerintah RI ikut menanda-tanganinya, sehingga pembantaian itu sangat bertentangan dengan asas hukum dan rasa keadilan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di dunia internasional dan juga bertentangan dengan ajaran agama manapun mengenai perlakuan terhadap sesama manusia. Kekejaman itu ternyata menjadi preseden buruk bagi praktek-praktek perlakuan Orba terhadap rakyat Indonesia. Kasus-kasus lain yang sifatnya mengorbankan rakyat dan sebaliknya membenarkan tindakan kejam penguasa Orba, baik besar maupun kecil mencontoh atau mengacu kepada pengalaman besar yang pertama itu. Dengan mudahnya Orba menggusur, menangkap, menculik, menyiksa, memperkosa dan membunuh demi yang namanya "Pancasila dan UUD 1945". Sehingga Pancasila dan UUD 1945 kehilangan makna yang semestinya. Lalu berubah menjadi pentungan kayu yang tiap kali menelan korban sia-sia. Sampai sekarang. Praktek-praktek ini harus dihentikan, kalau tidak rakyat Indonesia yang sudah dirusak oleh Orba akan semakin rusak,
SiaR---GPRI BERENCANA GALANG KEKUATAN PEMUDA UNTUK HABIBIE
Precedence: bulk GPRI BERENCANA GALANG KEKUATAN PEMUDA UNTUK HABIBIE JAKARTA (SiaR, 30/4/1999) Gerakan Pemuda Republik Indonesia (GPRI), organisasi pemuda yang dibentuk Hariman Siregar dan Adi Sasono untuk mendukung kekuatan politik B.J. Habibie akan menyelenggarakan seminar pemuda dan mahasiswa untuk mendukung Habibie menjadi presiden mendatang. Seminar selama 5 hari ini akan berlangsung pertengahan Mei nanti di Taman Mini Indonesia Indah. GPRI yang diketuai Bursah Zarnubi, mantan aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), akan mengundang senat-senat mahasiswa se Indonesia, dan puluhan organisasi kepemudaan (OKP). Jumlah peserta, menurut informasi yang diterima SiaR, mencapai seribu orang. Tidak diketahui apakah wakil-wakil senat mahasiswa dan OKP bersedia hadir. Setiap sesi dalam seminar itu akan selalu menghadirkan seorang Menteri. Di akhir seminar, GPRI akan menggiring para peserta membuat deklarasi bersama yang menurut informasi yang diterima SiaR akan berisi dukungan terhadap kekuatan status quo, dan menetapkan GPRI sebagai wadah baru organisasi pemuda dan mahasiswa menggantikan KNPI dan Kelompok Cipayung. Acara deklarasi itu akan menghadirkan Menteri Sekretaris Negara, Akbar Tanjung yang juga Ketua Umum Golkar. Kalangan aktifis mahasiswa ekstra universiter yang dihubungi SiaR mengatakan kekuatirannya bahwa seminar GPRI yang menghabiskan dana sekitar Rp 500 juta itu akan dipakai untuk mengkooptasi organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa yang semula independen untuk mendukung Habibie dan Adi Sasono. Sejauh ini, menurut sumber SiaR, GPRI di mana mantan-mantan aktifis seperti Beathor Suryadi, aktifis PIJAR yang pernah dipenjara karena menghina Soeharto, bergabung memang telah berhasil menggalang dukungan dari sejumlah OKP dan para pengurus organisasi mahasiswa dari Kelompok Cipayung, seperti Baskara dari GMNI dan Anas Urbaningrum dari HMI. Acara ini tampaknya juga didukung oleh semua stasiun televisi yang ada di Indonesia, karena sesi akhir yang menampilkan pembicara Hariman Siregar, Anas Urbaningrim (HMI) dan Ayi (GMNI) akan disiarkan secara langsung oleh SCTV, RCTI, TVRI, TPI dan AN-TV. GPRI memang sejak semula dibentuk untuk mendukung kekuatan status quo. Ihwal ini makin terkuak setelah surat Syahganda, aktifis CIDES, lembaga pengkajian milik ICMI, kepada Adi Sasono bocor. Dalam salah satu bagian surat itu disebutkan, Hariman Siregar disebut-sebut melakukan koordinasi dengan Fanny Habibie dan memerintahkan Bursah Zarnubi, untuk melakukan operasi mendukung Habibie lewat GPRI. Memang upaya membawa GPRI menjadi alat politik Habibie mendapat ganjalan dari dalam. Surat Syahganda itu mengatakan Muzaki Cholis orang binaan Mbak Tutut dan Hartono serta Noor Cholis orangnya Arifin Panigoro menghambat skenario GPRI mendukung Habibie.*** -- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
MateBEAN---STT TERBIT KEMBALI 3 MEI MENDATANG
Precedence: bulk STT TERBIT KEMBALI 3 MEI MENDATANG Harian Umum Suara Timor Timur (STT) menurut rencana akan terbit kembali pada 3 Mei 1999 mendatang. Untuk menunjang hal itu, pihak STT sudah melakukan sejumlah persiapan seperti pembelian 5 unit komputer dan 1 printer. Perangkat komputer dimaksud 3 unit khusus untuk redaksi serta 2 lainnya untuk composing. Menurut Pemimpin Perusahaan STT, Drs Domingos Saldanha, pengadaan 5 unit komputer dan 1 unit printer ini adalah persiapan secara darurat, sedangkan perencanaan untuk dua bulan mendatang, adalah bagaimana STT bisa membeli perangkat baru untuk menggantikan semua perangkat komputer yang dirusak kelompok milisi pro-otonomi itu. "Lima komputer ini hanya darurat sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa STT punya komitmen yang kuat untuk hadir kembali di Timtim. Selain itu STT hadir dan menunjukkan bahwa STT adalah saluran informasi yang sangat netral," Domingos. Selain itu Domingos juga mengimbau wartawan STT yang saat ini tidak berada di Dili untuk segera kembali dan bertugas seperti biasa dan menerbitkan STT. Namun, kata Domingos, perusahaan tidak bisa menjamin 100 persen untuk keselamatan wartawannya. "Kami tak bisa menjamin keselamatan seorang reporter, dan upaya yang sedang kami lakukan adalah menjajaki untuk berdialog dengan Danrem serta Kapolda supaya ada jaminan keselamatan bagi reporter. Saya juga mengimbau beberapa wartawan yang keluar dari Timtim untuk segera bergabung dengan wartawan di Dili guna menerbitkan kembali STT. Saya tekankan di sini bahwa jika antara 3 hingga 12 Mei mendatang wartawan yang mengungsi belum kembali maka saya anggap yang bersangkutan mengundurkan diri secara sukarela," katanya. Sedangkan Wakil Pemimpin Redaksi Otelio Ote mengatakan, bahwa persoalan penerbitan itu memang sudah disepakati bersama, namun dia mengatakan bahwa kalau dalam penerbitan nanti wartawan tidak terjamin keselamatannya, maka upaya harus dilakukan format penerbitan dari harian pagi diubah menjadi harian sore. "Alasannya karena malam semua wartawan bisa tidur di rumahnya masing-masing. Batas waktu deadline adalah pukul 12.00 siang. Jalan tengah yang kita tempuh, tapi kalau hal itu tidak disetujui oleh perusahaan, maka kita berhenti terbit, sambil melihat situasinya reda dulu," katanya. Otelio Ote menambahkan saat ini perusahaan juga berinisiatif untuk terus melobi Danrem dan Kapolda supaya aparat keamanan bisa memberikan jaminan dan perlindungan wartawan dalam melakukan tugas jurnalistiknya. Namun sebaliknya Otelio membantah STT akan melakukan perubahan pola pemberitaannya. "Saya tidak mengatakan bahwa dalam melakukan perubahan pola pemberitaan itu STT akan koordinasi dengan kelompok pro-otonomi dan kelompok pro-kemerdekaan. Itu tidak benar, yang saya maksud adalah melobi Danrem dan Kapolda supaya memberikan perlindungan keamanan kepada wartawan STT. Dan Kapolda sudah bersedia untuk menempatkan anggotanya di kantor STT," katanya. Perkembangan terakhir dari Dili dilaporkan bahwa keluarga Manuel Carrascalao saat ini sudah berada di Australia. Pengungsian itu dilakukan setelah tidak adanya jaminan keselamatan bagi keluarganya Carrascalao itu, setelah adanya perjanjian perdamaian bersama antara kelompok pro-otonomi dengan kelompok pro-kemerdekaan. "Walau sudah ada kesepakatan, tapi mereka tetap diburu oleh kelompok pro-otonomi. Sehingga langkah terakhir adalah menyelamatkan diri dulu," kata sebuah sumber di Dili yang dekat Manuel.*** -- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
