[wanita-muslimah] Re: Andi: Belum Saatnya Orang Sulawesi Jadi Presiden + Wiranto: Pernyataan Andi Mallarangeng Picik
kikikikk... ternyata dalam memahami postingan Janoko, cara ini kukira bisa diterapkan, lebih dari ini jangan coba2 deh: 1. preteli kalimat per kalimat 2. golongkan kalimat itu benar atau salah (make sense ato nggak, jelas ato nggak) 3. jangan coba2 mencari hubungan logika di antara kalimat Janoko, apalagi hubungan kalimatnya dengan kalimat orang lain. Misal: Yang jelas, suka tidak suka, budaya Jawa itu indah - jelas/true Dan yang lebih jelas lagi SUKU JAWA telah memberikan andil yang sangat besar atas tegaknya NKRI - jelas/true dan yang jelas itu merupakan sejarah, dan yang lebih jelas lagi Soekarno berkata bahwa bangsa yang besar bisa menghargai jasa pahlawannya - jelas/true Dan yang tidak jelas, kita mau mendengarkan pendapat tokoh besar atau mendengarkan tokoh yang tidak jelas ? - salah/kagak jelas Janoko Orang Jawa berwawasan global SALAH/KAGAK JELAS...:-) salam Mia --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, jano ko ko_j...@... wrote: Mia : Kalo bener Mallarangeng ngomong begitu, itu pernyataan sempit/picik, yang mungkin keluar begitu saja karena kebablasan atau terpancing, saking semangatnya mewakili bossnya. --- Janoko : Yang jelas, suka tidak suka, budaya Jawa itu indah. Dan yang lebih jelas lagi SUKU JAWA telah memberikan andil yang sangat besar atas tegaknya NKRI, dan yang jelas itu merupakan sejarah, dan yang lebih jelas lagi Soekarno berkata bahwa bangsa yang besar bisa menghargai jasa pahlawannya. Dan yang tidak jelas, kita mau mendengarkan pendapat tokoh besar atau mendengarkan tokoh yang tidak jelas ? Mikul Dhuwur Mendhem Jero, hormati Suharto, Soekarno, Habibi dan lain sebagainya. Salam Janoko Orang Jawa berwawasan global. -o0o-
[wanita-muslimah] Borneo Tribune Dipukul Pengawal Boediono
http://hariansib.com/?p=82917 Borneo Tribune Dipukul Pengawal Boediono Posted in Berita Utama by Redaksi on Juli 4th, 2009 KAMPANYE BOEDIONO. Cawapres Boediono (kiri) menyapa sejumlah warga usai Sholat Jumat di Masjid Mujahidin, Pontianak, Kalbar, Jumat (3/7). Boediono menjanjikan pemerintahan yang bersih dan terus konsisten dalam meberantas Korupsi Kolusi Nepotisme jika pasangan Capres-Cawapres, Soesilo Bambang Yudhoyono - Boediono, terpilih dalam Pilpres 2009 nanti. (FOTO ANTARA/Jessica Wuysang) Pontianak (SIB) Kasus kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi dalam rangkaian acara kampanye SBY-Boediono. Di Pontianak, Kalbar, wartawati Borneo Tribune, Rizky Wahyuni dipukul oleh salah seorang pengawal Boediono. Peristiwa ini bermula saat Rizky dan rekan-rekannya ingin mewawancarai Boediono di ruang istirahat di Masjid Mujahiddin, Pontianak, Jumat (3/7) siang. Saya ditinju di pipi sebelah kiri, tepatya di tulang pipi, kata Rizky saat dihubungi detikcom. Rizky bercerita, awalnya dia ingin mengikuti teman-temannya untuk mewawancarai Boediono sambil berjalan di seputar Masjid usai salat Jumat. Namun karena situasi berdesak-desakan dan tidak memungkinkan untuk wawancara, seorang pengawal berbaju hitam meminta para wartawan menemui Boediono di ruang istirahat di Masjid Mujahiddin.Kalau mau wawancara di ruang istirahat saja, kata pengawal. Namun setibanya di ruang istirahat, Rizky dan rekannya juga menemui ruangan tersebut telah dipenuhi oleh pengawal berbaju hitam di depan pintu masuk. Setelah mencoba berdesakan masuk, wartawan akhirnya diperbolehkan masuk.Wartawan boleh masuk tapi terbatas, kata seorang pengawal. Karena terbatas, para wartawan sepakat Rizky dan seorang wartawan RRI-lah yang masuk ke ruangan dan mewawancarai Boediono. Sedangkan wartawan lain menitip tape recorder kepada keduanya. Saya mau masuk, tapi saya masih menunggu satu titipan recorder lagi dari teman. Setelah dapat, saya masuk. Namun tiba-tiba saya ditarik keluar dengan kasar. Lalu tiba-tiba saya ditinju di pipi sebelah kiri, tepatya di tulang pipi, kisahnya. Rizky tidak memperhatikan siapa yang memukulnya karena kondisi yang terlalu sesak. Pengawal baju hitam, tapi saya tidak sempat memperhatikan nama (yang tertera di baju) dan wajahnya, ungkapnya. Usai kejadian itu, Boediono sempat menghampiri ke depan pintu. Namun, ia hanya terlihat berbicara sebentar dengan seorang ajudannya yang berbaju coklat dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah itu, ajudan tersebut menemui Rizky untuk berbicara. Setelah itu ajudannya menemui saya dan mengajak ke mobil untuk ke airport, ujarnya. Namun, karena terlanjur kesal Rizky menolak ajakan tersebut. Rekan-rekannya yang lain pun memintanya demikian. Saat ini, Rizky yang masih merasa sakit karena memar di pipinya itu sudah melaporkan kasusnya ke Poltabes Pontianak. Ia pun mengaku sudah divisum dan mintai keterangan pihak kepolisian. (Detikcom/x) This entry was posted on Sabtu, Juli 4th, 2009 at 09:16 and is filed under Berita Utama. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Why Wearing the Jilbab Has Become a Burning Poll Issue
http://thejakartaglobe.com/culture/why-wearing-the-jilbab-has-become-a-burning-poll-issue/316012 July 03, 2009 Norimitsu Onishi Why Wearing the Jilbab Has Become a Burning Poll Issue As ever y one who has spent more than an hour in the city over the past few weeks knows, three parties competing in the presidential election next week have plastered Jakarta with campaign billboards and posters depicting, predictably, their presidential and vice presidential choices looking self-confident. But one party, Golkar, has controversially also put up posters of the candidates’ wives next to their husbands, posing demurely and wearing Muslim headscarves known as jilbabs . The wives recently went on a jilbab shopping spree in one of Jakarta’s largest markets, and published a book together titled “Devout Wives of Future Leaders.” Most polls suggest that President Susilo Bambang Yudhoyono will win next Wednesday’s vote on his economic policies and anti-corruption drive, and the recent television debates have shown that there is little of substance on which the candidates have disagreed. In this vacuum, the campaigns have been personality-driven, and the issue of the wearing of the jilbab has often seemed to overshadow differences of policies or ideas. It is perhaps not surprising Jilbab sales have been booming for three years across a country where women have traditionally gone unveiled, and where the meaning of wearing the jilbab — or not wearing one — remains fluid. The issue also cuts to a central, unresolved debate in Indonesia’s decade-old democracy: the role of Islam in politics. “It’s the first time that the jilbab has become an issue in a presidential campaign in Indonesia,’’ said Siti Musdah Mulia, a professor of Islamic studies at Syarif Hidayatullah State Islamic University and a leading proponent of women’s rights. “There are so many more important issues that should be addressed in the campaign,” said Mulia, who has worn a jilbab for eight years. “Why this one?” But it would not be the first time that politicians tried to co-opt religious symbols to win votes. The ruckus over the jilbab began a few months ago when Yudhoyono, whose wife, Kristiani Herawati, does not wear a jilbab, and Vice President Jusuf Kalla, whose wife, Mufidah, does, decided not to run together again. The president selected as his new vice presidential running mate the respected head of the central bank, Boediono, whose wife, Herawati, goes unveiled. Kalla, in turn, decided to run for president as the Golkar Party’s standard-bearer and picked as his No. 2 a retired general, Wiranto, whose wife, Rugaya, is veiled. Perhaps sensing an opening as it trailed in the polls, Golkar soon put up posters of the veiled wives. With reporters in tow, the wives went shopping together for jilbabs at Tanah Abang, the city’s largest textile market, where the general’s wife was known as a regular, but Kalla’s wife was not. Golkar officials rejected accusations by the president’s party that they were trying to exploit Islam for politics; they also denied having anything to do with the recent distribution of leaflets that stated, falsely, that Boediono’s wife was not Muslim but Roman Catholic. Yudhoyono was also getting pressure from a current coalition ally, the Prosperous Justice Party (PKS), the country’s largest Islamic party. A party leader said members were gravitating toward the Golkar candidates because of their jilbab-wearing wives. The country’s Islamic parties have core supporters that are coveted by the major parties, though the Islamic parties have failed to make inroads among mainstream voters. In fact, in April’s legislative elections, they suffered a steep drop in support compared with five years ago, a decline interpreted as mainstream voters’ rejection of Islam in politics. Neng Dara Affiah, an official at Nahdlatul Ulama, the country’s largest Islamic organization, which espouses moderate Islam, said the fight over the meaning of wearing the jilbab was taking place between “fundamentalists” and “progressives.” The fundamentalists are trying to force women to wear the jilbab as an act of submission, and had already done so in various municipalities across the Indonesian archipelago in recent years, Neng said. For the progressives, she said, wearing the jilbab was an expression of a woman’s right. “For women in Indonesia, whether they want to wear the jilbab or not is their choice,” said Neng, who started wearing one five years ago. “It shouldn’t be political.” Despite being home to the world’s largest Muslim population, Indonesia does not have a tradition of Islamic dress. Most Indonesian women started wearing the jilbab in the last decade, after the fall in 1998 of President Suharto, who had kept a close grip on Islamic groups. Fashion and clothing industry experts said the number of women wearing jilbabs rose sharply in the past three years, for reasons of religion, fashion or something undefined. “If you ask 10
[wanita-muslimah] 'Why I based superheroes on Islam'
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8127699.stm BBC NEWS 'Why I based superheroes on Islam' The creator of a bestselling comic designed to show the world the tolerant and peaceful face of Islam has written an open letter to his young sons explaining how the project grew out of 9/11. In the letter, written for the BBC News website, Kuwaiti psychologist Dr Naif al-Mutawa, says his superheroes - inspired by the Koran and known as THE 99 - were designed to take back Islam from militants who had taken it hostage. The comics, which now sell about one million copies a year in several languages, are soon to be made into an animated film by Dutch media company Endemol. Early last year, Forbes magazine announced THE 99 were one of the 20 top pop culture trends sweeping the world. My Dear Sons, Today is 2 July 2009, and if global statistics are correct, I have already lived the first half of my life. Life is short. That is why it pains me when I am away from you. WHAT IS THE 99? # Each of the superheroes, 99 in all, is based on one of the 99 attributes of Allah in the Koran - everything from wisdom to generosity - though they come from a variety of countries, and have different physical characteristics # None of them prays or reads the Koran, as they are meant to have equal appeal to children of all faiths # The stories hark back to the 1258 Mongol invasion of Baghdad that left the city in ruins and the books from its great library lying in the Tigris river # In Dr Mutawa's vision, some librarians escape and place special stones in the river to suck up wisdom otherwise lost # Centuries later, the 99 stones are found in different corners of the world by heroes from 99 countries, including the United States, Saudi Arabia, Portugal, Hungary and Indonesia Few things are as important as your future, but your future is tied to that of every other young child. I am writing with the hope that one day you will forgive me for leaving you as often as I do. Hamad, when you were born in 1997, I wrote the third book in a series that was recognised by Unesco. The series was about reconciling tradition with modernity. Those who were threatened by it banned it. I quit writing at the age of 27. Faisal, when you were born in 2000, I was treating survivors of political torture. I worked with disappointed children trapped in the minds of men who grew up to idolise a leader, to see that leader as a hero and then be tortured by him. I started to think very seriously about whom your heroes were going to be. Khalid, you were born in New York City, shortly after 9/11. I had already made a decision that I needed to find a way to take back Islam from its hostage takers, but I did not known how. The answer was staring me in the face. It was a simple, and as difficult, as the multiplication of 9 by 11: 99. So, at the age of 32, I uncapped my pen to create a concept that could be popular in the East and the West. I would go back to the very sources from which others took violent and hateful messages and offer messages of tolerance and peace in their place. I would give my heroes a Trojan horse in the form of THE 99. Islam was my Helen. I wanted her back. THE 99 references the 99 attributes of Allah - generosity, mercy, wisdom and dozens of others not used to describe Islam in the media when you were growing up. But if I am successful, by the time you read this, you will not believe that such an era could have ever existed. “ Knowing that children will learn vicariously from THE 99 to be tolerant of all who believe in doing unto others as we would have them do unto us, makes me very proud ” The powers of THE 99 come from the books of the great Dar al-Hikma library of Baghdad, which was sacked in 1258. The books were from all the world's cultures and religions. A secret plan leads to saving that knowledge onto 99 gemstones that are later scattered throughout the world. These stones fuel THE 99 heroes who are boys and girls from 99 countries. Rayan, you were born in January 2006 in the midst of the Danish Cartoon Controversy, which coincided with a positive review of THE 99 in the New York Times. The timing was fateful. Eighteen months earlier, 54 investors from eight countries, representing various religions, committed to invest in THE 99. Their support was humbling. That same year, THE 99 stories appeared as a comic in the Middle East, which led to its being licensed into several languages as far and wide as North Africa, France, Indonesia, South Asia, Spain and the UK. Rakan, by the time you were born in 2009, a lot had changed. By seeking the blessing of an Islamic Investment Bank, we were allowed into the most conservative places on the planet. Places that were resistant to THE 99 opened up their markets to them and supported our work. And THE 99 has spread like wildfire. The year 2009 also witnessed the launch of THE 99 village Theme Park in Kuwait. Seeing your brothers on rides that bear THE 99 artwork brought tears to
Re: [wanita-muslimah] Re: Andi: Belum Saatnya Orang Sulawesi Jadi Presiden + Wiranto: Pernyataan Andi Mallarangeng Picik
mungkin engkoh jono tadi pagi kebanyakan minum brem bali, jadi rada rada mendhem pas njawab di milis. 2009/7/4 Mia al...@yahoo.com: kikikikk... ternyata dalam memahami postingan Janoko, cara ini kukira bisa diterapkan, lebih dari ini jangan coba2 deh: 1. preteli kalimat per kalimat 2. golongkan kalimat itu benar atau salah (make sense ato nggak, jelas ato nggak) 3. jangan coba2 mencari hubungan logika di antara kalimat Janoko, apalagi hubungan kalimatnya dengan kalimat orang lain. Misal: Yang jelas, suka tidak suka, budaya Jawa itu indah - jelas/true Dan yang lebih jelas lagi SUKU JAWA telah memberikan andil yang sangat besar atas tegaknya NKRI - jelas/true dan yang jelas itu merupakan sejarah, dan yang lebih jelas lagi Soekarno berkata bahwa bangsa yang besar bisa menghargai jasa pahlawannya - jelas/true Dan yang tidak jelas, kita mau mendengarkan pendapat tokoh besar atau mendengarkan tokoh yang tidak jelas ? - salah/kagak jelas Janoko Orang Jawa berwawasan global SALAH/KAGAK JELAS...:-) salam Mia --- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, jano ko ko_j...@... wrote: Mia : Kalo bener Mallarangeng ngomong begitu, itu pernyataan sempit/picik, yang mungkin keluar begitu saja karena kebablasan atau terpancing, saking semangatnya mewakili bossnya. --- Janoko : Yang jelas, suka tidak suka, budaya Jawa itu indah. Dan yang lebih jelas lagi SUKU JAWA telah memberikan andil yang sangat besar atas tegaknya NKRI, dan yang jelas itu merupakan sejarah, dan yang lebih jelas lagi Soekarno berkata bahwa bangsa yang besar bisa menghargai jasa pahlawannya. Dan yang tidak jelas, kita mau mendengarkan pendapat tokoh besar atau mendengarkan tokoh yang tidak jelas ? Mikul Dhuwur Mendhem Jero, hormati Suharto, Soekarno, Habibi dan lain sebagainya. Salam Janoko Orang Jawa berwawasan global. -o0o- -- salam, Ari
[wanita-muslimah] Tiny Advantage
http://www.leftycartoons.com/another-mom-gets-screwed-over-by-a-tiny-advantage/ dan beberapa kartun feminis lainnya di http://www.leftycartoons.com/category/feminist/
[wanita-muslimah] We have no law to protect children
http://www.arabnews.com/?page=13section=0article=124283d=5m=7y=2009 Sunday 5 July 2009 (12 Rajab 1430) We have no law to protect children Saud Al-Balawi | Al-Watan, s...@alwatan.com.sa The case of Raziah, a young Afghan girl living in the Kingdom, is vividly in our minds. The poor girl was kidnapped by an Egyptian resident in Madinah who molested her and violated her innocence. For four years, he sexually abused her although she was no more than 10. The man was caught by the security forces in Madinah and is now awaiting trial. Although the case is one that involves a clear violation of children's rights, it is not being considered under a special law protecting children. Rather, it is being looked at like any other crime. The criminal might be beheaded if he is convicted but this will not negate the Saudi need for special legislation to protect children against all crimes, the foremost of which is allowing very young girls to marry. All concerned government departments, as well as society at large, have sympathized with the case of this unfortunate Afghan girl. This massive expression of sympathy - both from society and the government - does not emanate from a solid principle that we can build on. In the absence of a clear-cut legal framework, we will see more child abuse amidst the unjustified silence of concerned government departments, particularly the judiciary. An example here is the attitude of the judiciary regarding child marriages. Despite calls by the media and columnists to set a minimum age at which girls can marry, our society is still hesitant and skeptical in taking a solid stance on the crime of marrying young girls. The latest example in these crimes is the case of Aminah, a 10-year-old elementary school student, who will be married to a man 15 years her senior. He will no doubt violate her childhood but it is a violation that is legitimized by both social norms and a silent judiciary. I have no doubt that the judiciary is the only government entity capable of making a law setting a Shariah-compliant age of consent and, at the same time, preserving the concept of human rights and taking into account contemporary changes. We should always remember that we are not only an integral part of the world but we are also under the global spotlight. According to international law, childhood is under the age of 18. In the Kingdom the age of maturity is still an unsettled issue with government departments being unable to agree on it. We have no set age at which girls can legally marry. The same is true for crimes and punishments. In courts, for instance, a man may be considered responsible for his crimes at the age of 15 while in the civil service, the age for employment is 17 though it is 18 in business and banking. Therefore, age is a vital element in defining various duties and responsibilities but the marriage of young girls in our society is looked upon as permissible. Some people give the example of the Prophet Muhammad's (peace be upon him) marriage to Ayesha (may God be pleased with her) as a justification for marrying their young daughters to much older men. It is true that Ayesha was nine years old when the Prophet married her, but according to recent books and research, she was not a child when she married. The marriage of the Prophet should not be used as a justification because it was something special for the Prophet as he had taken nine wives. In this context, it is important to remember that the Kingdom is a signatory of the International Declaration of Human Rights and therefore we are obliged to carry out what we have agreed to. [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Nasib Mahasiswa Indonesia dan Dugaan Teroris
http://www.antaranews.com/view/?i=1246736956c=ARTs=PUM Nasib Mahasiswa Indonesia dan Dugaan Teroris Minggu, 5 Juli 2009 02:49 WIB | Fb Anggoro Pekanbaru (ANTARA News) - Sebuah pesan singkat masuk ke telepon selular yang suaranya memecah keheningan dan mengagetkan Roudhatul Firdaus sekitar pukul 00.00 WIB pada Sabtu tengah malam (4/7). Pesan itu tertanda dari Fathurrahman, sang adik yang sedang berjarak ratusan kilometer dari kediaman Roudhatul di Jln. Gunung Kelud Pekanbaru, Riau. Isi pesan itu terus menggelayut di benar Roudhatul, menyisakan beragam pertanyaan. Intinya adalah meminta agar dirinya tidak mempublikasikan berita penganiayaan yang dilakukan polisi Mesir terhadap Fathurrahman dan tiga mahasiswa asal Riau yang kini terdaftar di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Usul ana (saya) tidak usah lagi dipublikasikan. KBRI tadi juga bilang begitu. Kita takut efek baliknya bisa memukul kita lagi. Apalagi di Mesir tidak jelas UUD-nya. Cancel saja semuanya, demikian isi pesan singkat yang ditunjukan Roudhatul kepada ANTARA ketika menemuinya pada Sabtu siang. Pria berkulit sawo matang itu terus penasaran mencerna isi pesan tersebut. Hingga ia akhirnya mencoba menghubungi telepon genggam adiknya, namun nihil karena panggilannya ditolak Fatturahman. Dia menutup telepon dari saya, tidak seperti biasanya. Padahal, saya tahu dia tidak sedang di dalam kelas karena sekarang kuliah sedang liburan musim panas. Sepertinya dia masih trauma, katanya. Ia mengatakan beberapa hari terakhir merasa gusar setelah peristiwa penganiayaan menimpa adik kandungnya itu. Fathurrahman, 23 tahun, adalah salah satu korban dari empat mahasiswa Indonesia yang berasal dari Kabupaten Rokan Hulu, Riau, yang sempat ditahan selama tiga hari oleh kepolisian Mesir tanpa alasan yang jelas. Mereka antara lain Fathurrahman mahasiswa tingkat IV asal Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah. Tiga korban lainnya adalah Ahmad Yunus yang juga mahasiswa tingkat IV asal Kecamatan Bangun Purba, Azril mahasiswa tingkat I asal Rokan IV Koto dan Tasrih Sugandi mahasiswa tingkat I asal daerah transmigrasi SP4. Penahanan empat mahasiswa tersebut dilakukan Amni Daulah (polisi Mesir) pada 28 Juni 2009 hingga dibebaskan 1 Juli 2009. Mereka dijemput paksa dari sebuah rumah kost di Kairo. Dalam proses introgasi para mahasiswa mengaku sempat dianiaya seperti ditelanjangi, dipukuli dan disetrum. Bahkan, Fatturahman mengaku sempat disetrum di kemaluannya dan meninggalkan bekas luka-luka. Kabar penahanan didapatkan Roudhatul dari salah satu kawan di Pekanbaru, yang berhubungan dengan rekan Fathurrahman di Mesir, pada 30 Juni lalu. Namun, saat itu Roudhatul tidak bisa bisa menghubungi adiknya karena masih di tahanan. Roudhatul baru bisa menghubungi Fatturahman lewat layanan obrolan via internet dan telepon pada Kamis (2/7), setelah mahasiswa itu dibebaskan. Saya kira penangkapan itu biasa saja, tapi saya terkejut karena ternyata mereka juga disiksa di tahanan, ujarnya. Diduga Teroris Menurut Roudhatul Firdaus, Fathurrahman sempat menceritakan kronologis peristiwa penganiayaan empat mahasiswa tersebut. Awalnya, kepolisian Mesir menyantroni rumah yang disewa para mahasiswa itu pada 28 Juni sekitar pukul 02.30 waktu setempat. Saat itu polisi yang datang berjumlah 12 orang, lima diantaranya lengkap dengan sejata di tangan. Sedangkan lima orang polisi lainnya hanya mengenakan pakaian seperti warga sipil, seorang polisi lainnya terlihat membawa linggis, dan satu orang lagi membawa penggunting kawat. Malam itu keempat mahasiswa sedang berada di rumah sewaan bersama seorang tamu yang bernama Jakfar. Fathurrahman menyewa tempat kos tersebut bersama empat mahasiswa Indonesia lainnya. Namun saat kejadian temannya yang bernama Ismail Nasution asal Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) tidak ada ditempat itu. Para mahasiswa itu mempersilakan polisi tersebut untuk masuk dan mereka menanyakan visa, sementara beberapa polisi lainnya langsung menggeledah rumah tanpa memberitahu maksud dan tujuan ataupun menunjukan surat penggeledahan. Kira-kira setelah 15 menit menggeledah rumah, ujar Roudhatul, polisi tampaknya tidak menemukan apa yang mereka cari. Adik saya (Fathurrahman) sempat menangkap pembicaraan telepon seorang polisi kalau yang dicari-cari tidak ditemukan, kata Roudhatul. Berdasarkan informasi, lanjutnya, polisi Mesir sebenarnya mengincar Ismail tanpa diketahui alasannya. Roudhatul mengatakan, polisi saat itu akhirnya menyuruh para mahasiswa untuk menyalakan semua komputer milik mereka, terdapat tiga komputer di rumah tersebut, tapi tetap tidak menemukan apa yang mereka cari. Namun, tiba-tiba para polisi naik pitam karena melihat poster Syeikh Ahman Yasin, salah satu pemimpin Hamas Palestina, milik Ismail Nasution di salah satu dinding kamar dan memerintahkan agar benda itu segera ditanggalkan. Seorang mahasiswa yang mencoba menanggalkan poster itu mendapat tiga kali pukulan di punggung karena polisi
[wanita-muslimah] JK Ditanya Soal Anti-China
http://www.antaranews.com/view/?i=1246722456c=NASs=POL JK Ditanya Soal Anti-China Sabtu, 4 Juli 2009 22:47 WIB | Surabaya (ANTARA News) - Calon Presiden (Capres) Jusuf Kalla (JK) ditanya oleh pengusaha etnis Tionghoa mengenai pandangannya yang selama ini dianggap tidak berpihak pada pengusaha etnis Tionghoa di Indonesia atau anti-China. Pak JK sering kali menjelek-jelekkan pengusaha etnis Tionghoa. Bahkan di Malaysia, Pak JK juga melakukan hal itu. Saya ingin tanggapan Pak JK terkait masalah ini, kata Ketua Perhimpunan Pengusaha Tionghoa Surabaya, William Rahardja, saat bertemu JK, di Empire Palace, Surabaya, Sabtu malam. Menurut dia, sikap JK sangat merugikan para pengusaha etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Padahal, sejak reformasi, di Indonesia sudah tidak ada lagi istilah pengusaha pribumi dan nonpribumi, katanya. Menanggapi pertanyaan itu, JK mengawali penjelasan mengenai kondisi perekonomian di Indonesia yang masih belum menunjukkan adanya pemerataan. Padahal, supaya negeri ini aman, perlu adanya pemerataan. Anda punya rumah dan hotel bagus, tentu tidak akan aman, jika tetangga di sekitar Anda banyak yang miskin. Gap perekonomian kita terlalu tinggi, katanya. Ia lalu menyebutkan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Mei 1998 itu bukan peristiwa politik, tapi gejolak sosial ekonomi sehingga terjadilah huru-hara, kata Ketua Umum Partai Golkar itu. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pemerataan, perlu ada peningkatan bantuan permodalan bagi kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keadaan sekarang ini terbalik, yang besar dapat kredit dengan bunga rendah, sedangkan yang kecil bunganya tinggi, kata pria yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha itu. Menurut dia, pemerataan itu bukan berarti harus rasial. Justru saya ingin semua pengusaha ini bersatu menjadi pengusaha Indonesia. Untuk itu, saya tidak memiliki komitmen apapun, baik dengan pengusaha Jawa, pengusaha Tionghoa, pengusaha Kalimantan, pengusaha Sulawesi, maupun pengusaha lainnya, katanya dalam acara pertemuan dengan para pengusaha yang digagas Komite Tionghoa Indonesia Peduli Pemilu itu. Menurut dia, kalau tidak ada upaya peningkatan dan perhatian terhadap pengusaha pribumi, negara ini akan pincang. Sementara itu, juru bicara pengusaha keturunan Tionghoa, Sofjan Wanandi, yang hadir pertemuan itu, menganggap, JK tidak anti-China. Lebih dari 40 tahun saya kenal JK ketika sama-sama sebagai aktifis mahasiswa. Isu mengenai JK anti-China itu lebih banyak karena adanya persaingan dagang antara pedagang China dengan pedagang Bugis. Kebetulan JK orang Bugis. Dan antara orang China dengan orang Bugis sama-sama jago berdagang, kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu. Menurut dia, kalau JK rasial, tentu tidak akan bisa menyelesaikan konflik horisontal yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Demikian halnya dengan yang terjadi Aceh. Selain soal anti-China, JK juga disambati masalah pembangunan Pasar Turi yang habis terbakar, penyelesaian sengketa ganti rugi dalam peristiwa semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas, dan meningkatnya pertumbuhan pasar modern.(*) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Nota Protes Direspon Pembebasan, RI akan Minta Jaminan ke Mesir
Refleksi : Perbedaan antara warganegara di mata pihak berkuasa NKRI. TKI /TKW tidak dibayarr gaji, diperkosa, disiksa tidak terdengar adanya nota protes. http://www.detiknews.com/read/2009/07/05/073039/1159208/10/nota-protes-direspon-pembebasan-ri-akan-minta-jaminan-ke-mesir Minggu, 05/07/2009 07:30 WIB 4 Mahasiswa Disiksa di Mesir Nota Protes Direspon Pembebasan, RI akan Minta Jaminan ke Mesir Nograhany Widhi K - detikNews Jakarta - Departemen Luar Negeri (Deplu) sudah mengirimkan nota protes ke Pemerintah Mesir pada 30 Juni 2009 lalu. Tak cukup, Deplu akan meminta waktu bertemu dengan pejabat Deplu Mesir untuk meminta jaminan kekerasan serupa tak diulangi lagi. Kita sudah mengirimkan nota 30 Juni lalu. Dan juga saat ini sedang menyatakan meminta waktu untuk bisa bertemu pejabat tinggi Deplu di sana (Mesir), ujar Juru Bicara Deplu Teuku Faizasyah kepada detikcom, Minggu (5/7/2009). Bagaimanapun Deplu akan menempuh jalur diplomatik untuk mengklarifikasi penyiksaan yang dialami 4 mahasiswa Indonesia di Mesir. Nota protes itu sudah direspon salah satunya dengan pembebasan mahasiswa. Sedangkan jadwal pertemuan yang diminta Deplu belum dijawab. Belum. Kan hari libur di sana. Kita sudah sampaikan nota, berangkat dari situ mendorong dilepaskannya mahasiswa kita. Kita minta penjelasan tentang penangkapan agar mereka dibebaskan kalau mereka tak terbukti bersalah karena dugaan aktivitas politik, jelas dia. Maka pada 1 Juli 2009 lalu keempat mahasiswa tersebut dibebaskan. Sedangkan untuk jaminan bahwa Mesir tak mengulangi perbuatannya lagi, akan disampaikan setelah pejabat Deplu RI dan Deplu Mesir bertemu. Kita akan mintakan dalam kesempatan pertemuan nanti. Ya karena Mesir adalah negara yang menerapkan darurat militer, sehingga peran aparat keamanan sangat menonjol. Kita akan minta perhatian pemerintah tentang kasus salah tangkap ini, tutur Faizasyah. Sedangkan keempat mahasiswa itu, Faizasyah mengatakan keadaannya sudah lebih baik. Saya mendapat informasi mereka telah menyampaikan bahwa ingin terus melanjutkan sekolahnya, tandasnya. Empat mahasiswa Indonesia di Mesir dianiaya oleh polisi setempat. Mereka ditelanjangi dan disetrum selama 3 hari. Kejadian itu bermula ketika pada 28 Juni lalu polisi Mesir menggerebek kos-kosan mereka untuk mencari mahasiswa asal Tapanuli bernama Ismail Nasution. Ismail ini dicari polisi karena diketahui membuka situs Ikhwanul Muslimin Online dan diduga menjadi bagian dari jaringan Islam radikal. Tak menemukan Ismail, polisi malah menangkap 4 mahasiswa lain asal Kabupaten Rokanhulu, Pekanbaru, Riau. Mereka adalah Faturrahman, Arjil, Ahmad Yunus, dan Tafri Sugand yang merupakan mahasiswa Universitas Al Azhar. (nwk/nwk) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Jalan Menuju Suramadu Rusak
Refleksi: Mungkin Jalan rusak adalah suatu cara untuk menciptakan lapangan kerja. Bila demikian halnya maka makin banyak jalan rusak makin banyak pula lapanagan kerja :-) http://www.gatra.com/artikel.php?id=127915 Jalan Menuju Suramadu Rusak Bangkalan, 4 Juli 2009 13:48 Jalan menuju Jembatan Nasional Surabaya-Madura (Suramadu) sisi Madura, di Kampung Sekar Bungoh, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, sudah mulai berlubang, bahkan ambles. Kerusakan terparah terjadi di radiuas 100 meter dari pintu masuk tol Jembatan Suramadu sisi Madura pada sebelah barat, terang salah seorang pengendara motor, Achmad Subaidi, Sabtu (4/7). Subaidi menjelaskan, kerusakan jalan itu terlihat menganga lebar dan hanya ditimbun dengan batu kerikil supaya rata. Namun, tetap saja rusak. Masak, baru tiga pekan dioperasionalkan, jalan menuju tol Jembatan Suramadu sudah ada yang rusak, apa mungkin bisa bertahan sampai 100 tahun, kata Subaidi. Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Suramadu sisi Madura, Ir. Siswo Dwiyanto, membenarkan adanya beberapa bagian jalan yang rusak, bahkan ada yang ambles. Setelah dicek di lapangan, ternyata jalan yang rusak itu di luar tanggung jawab kita, karena kerusakan itu berada di luar marka jalan, terang Siswo. Menurut Siswo, rusaknya jalan tersebut bukan karena tidak mampu menahan lonjakan pengguna jalan yang melintas di Suramadu. Tapi, kerusakan ini sudah ada sejak peresmian tol Jembatan Suramadu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 10 Juni 2009. Sebab, saat peresmian bulan Juni banyak mendatangkan alat berat, sehingga menyebabkan jalan berlubang dan ambles, ucapnya. Ia menambahkan, pihaknya tetap akan memerbaiki jalan yang berlubang dan ambles itu, meski bukan tanggung jawabnya. Dalam waktu dekat, kami akan minta bantuan kontraktor untuk segera meratakan lubang di jalan tersebut, katanya. [TMA, Ant] [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] Kontrak Politik Bukan Dokumen Hukum
Refleksi: Kalau mau dibodohkan, tentu akan yakin bahwa kontrak politik yang disodorkan pada rapat umum mempunyai kekuatan hukum. Jawa Pos [ Kamis, 02 Juli 2009 ] Kontrak Politik Bukan Dokumen Hukum Oleh: M. Hadi Shubhan SETIAP momen pemilihan umum, baik pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, pemilu DPD, maupun pemilu presiden, masyarakat selalu dicekoki oleh berbagai macam kontrak politik. Para calon sering menyodorkan kontrak politik untuk melegitimasi dirinya dalam ajang kompetisi politik tersebut. Persoalannya adalah benarkah kontrak politik dapat dijadikan alas hak bagi rakyat untuk menggugat kandidat ke pengadilan agar memenuhi apa yang sudah menjadi komitmennya atau melaporkan secara pidana ke penyidik dengan dasar suatu tindak pidana, misalnya, penipuan? Dapatkah kontrak politik itu di-enforce (ditegakkan) secara hukum? Fenomena kontrak politik, terlebih sekarang menjelang pemilihan presiden, sebenarnya merupakan sebuah refleksi dari krisis kepercayaan masyarakat terhadap apa yang sering diucapkan atau yang dijanjikan oleh seorang calon presiden. Dikatakan sebagai refleksi dari krisis kepercayaan rakyat karena dengan kontrak politik tersebut, seorang calon perlu meyakinkan rakyat mengenai komitmen politiknya dalam sebuah kontrak di mana ucapannya secara lisan sudah tidak dapat lagi menjadi pegangannya. Ini adalah sebuah pertanda degradasi moral bagi para calon yang bersyahwat ingin memimpin negeri ini. Kontrak politik yang sering dilakukan para kandidat dibuat dengan bahasa umum tanpa suatu klasifikasi tertentu dan bukan dengan bahasa dan klasifikasi hukum. Karena dibuat dengan bahasa yang abstrak dan tidak memiliki makna hukum, dapat dipastikan kontrak politik tidak dapat ditegakkan dalam ranah hukum (non enforceable). Karena kontrak politik tidak memiliki implikasi yuridis, selembar kontrak politik hanyalah seonggok kertas yang tidak bermakna apa pun. Kontrak politik sengaja dibuat dengan suatu bahasa yang abstrak. Misalnya, jika terplilih menjadi presiden, akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak jelas apa makna memperjuangkan serta tidak jelas apa yang dimaksud dengan aspirasi rakyat. Karena tidak ada tolok ukur variabel-variabel tersebut, sulit jika si pengontrak politik tersebut sudah jadi presiden dapat di-judgment bahwa ia telah melanggar kontrak politik. Kontrak politik kadang mengandung klausul yang 'lucu'. Klausul tersebut, misalnya, jika dia terpilih nanti, gajinya akan diberikan kepada rakyat. Tidak dijelaskan rakyat yang mana, kapan akan diberikan, dan caranya bagaimana. Jika faktanya nanti setelah terpilih, gajinya diserahkan pada anak dan istrinya, si kandidat tersebut tidak melanggar kontrak politik, karena istri dan anaknya adalah bagian dari rakyat. Terdapat pula isi kontrak politik yang menunjukkan kenaifan si calon presiden. Misalnya, jika terpilih menjadi presiden, dia akan mencabut undang-undang tertentu. Dikatakan naif karena mencabut suatu undang-undang bukan kewenangan seorang presiden. Presiden adalah lembaga eksekutif dan bukan lembaga legislator yang punya kewenangan membuat ataupun mencabut sebuah undang-undang. Sering pula dalam suatu kontrak politik, kandidat melibatkan seorang notaris dengan maksud agar tercipta suatu persepsi bahwa kontrak politik itu adalah suatu dokumen hukum dan dapat dijadikan pegangan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ini juga kesalahkaprahan yang bersangkutan. Keterlibatan notaris dalam kontrak politik biasanya hanya melegalisasi atau melakukan warwerken (pencatatan tanggal). Jika yang dilakukan seperti itu, surat yang dilegalisasi atau di-warmerk tersebut tidak bisa menjadi suatu akta otentik, melainkan tetap menjadi sebuah surat biasa. *** Kontrak politik bukanlah sebuah peraturan perundang-undangan karena bukan dibuat oleh sebuah lembaga yang memiliki otoritas, berbeda dengan GBHN pada zaman dulu dan RPJPM pada zaman sekarang. Kontrak politik juga bukan sebuah kontrak hukum bagi para pihak yang dapat dituntut pemenuhannya melalui sebuah lembaga hukum yang berbentuk pengadilan. Hal ini karena isi dan ruang lingkup kontrak politik sangat umum dan abstrak, sedangkan kontrak hukum haruslah detail. Ini karena hukum pada hakikatnya adalah perdetailan. Tanpa ketentuan yang detail, akan sangat sulit men-judgment bahwa yang menandatangani kontrak telah melakukan wanprsetasi. Selain itu, efektivitas kontrak politik juga sangat layak disangsikan. Di negeri yang fatsun politiknya tidak dipegang oleh para politisi, jangankan sebuah kontrak politik, suatu putusan pengadilan pun dengan tanpa beban tidak ditaati oleh banyak pejabat pemerintah. Ada suatu penelitian yang membuktikan bahwa lebih dari 85 persen putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak ditaati oleh pejabat TUN. Jika putusan pengadilan pun tidak ditaati, apalah arti sebuah kontrak politik. Memilih pemimpin sejatinya tidak dapat hanya melihat apa yang akan dilakukan ke depan, baik yang diucapkan maupun
[wanita-muslimah] Depag Keluar Rp 60 Miliar Untuk Biayai Pergantian Paspor Cokelat ke Hijau
Jawa Pos [ Jum'at, 03 Juli 2009 ] Depag Keluar Rp 60 Miliar Untuk Biayai Pergantian Paspor Cokelat ke Hijau JAKARTA - Lobi pemerintah Indonesia kepada Kerajaan Arab Saudi agar mengizinkan penggunaan paspor khusus (cokelat) untuk calon jamaah haji telah ditolak. Artinya, mulai tahun ini para calon tamu Allah itu harus menggunakan paspor hijau. Bagi Depag sebagai penyelenggara haji, keputusan tersebut merepotkan. Salah satu yang merepotkan itu, Depag harus menanggung biaya pengurusan paspor hijau yang jauh lebih mahal daripada paspor cokelat. Sebagai gambaran, biaya pengurusan paspor cokelat sekitar Rp 5.000. Paspor ini juga hanya sekali pakai untuk haji. Sedangkan biaya pengurusan paspor hijau (internasional) sekitar Rp 270 ribu. Masa berlakunya lima tahun dan bisa multifungsi. Selisih biaya antara paspor cokelat dan hijau inilah (sekitar Rp 265 ribu) yang ditanggung pemerintah. Jadi, para jamaah tak perlu khawatir, kata Sekretaris Dirjen Haji dan Umrah Abdul Ghafur Djawahir ketika ditemui di kantornya kemarin (2/7). Dia memastikan, pemerintah segera memproses pengurusan paspor hijau bagi jamaah haji 2009 yang berjumlah total 210 ribu. ''Yang jelas, jamaah tidak perlu resah karena paspor hijau ini gratis. Mekanisme pengurusan ke kantor imigrasi masih kami matangkan,'' ujar alumnus Universitas Al-Azhar itu. Seperti diketahui, pada 3 Desember 2008, Kementerian Urusan Haji Arab Saudi mengeluarkan peraturan yang mewajibkan jamaah haji dari berbagai negara menggunakan paspor internasional (paspor hijau). Peraturan tersebut mulai diberlakukan pada 2009. Sebagai negara dengan kuota haji terbesar di dunia, Indonesia telah melakukan lobi, namun ternyata ditolak pemerintah Arab. Untuk itu, Depag menyiapkan dana Rp 60 miliar sebagai biaya pengurusan paspor hijau. Anggaran itu dialokasikan dari indirect cost yang merupakan dana optimalisasi setoran haji alias bunga setoran selama antrean pemberangkatan. ''Depag dan Ditjen Imigrasi akan membentuk tim untuk membahas masalah ini secara teknis,'' ujarnya. Hal teknis yang cukup substansial adalah menyangkut migrasi data calon jamaah haji yang ada di database Depag ke Ditjen imigrasi. Juga menyangkut penggunaan lembar paspor, apakah 12, 24, atau 48 halaman. Selain itu, foto calon haji apakah cukup di-scann atau setiap orang harus datang ke kantor imigrasi untuk foto langsung. Juga perlu kejelasan terkait siapa saja jamaah haji yang telah memiliki paspor. ''Belum lagi jamaah yang tinggal jauh dari kantor imigrasi. Seperti apa mereka nanti. Internal imigrasi juga sedang mencermati aturan-aturan yang ada serta bentuk layanan kepada jamaah haji ini,'' tambah Ghafur. Depag, kata Ghafur, menargetkan semua hal teknis terkait perubahan aturan penggunaan paspor itu tuntas pada pertengahan September. Selain itu, paling lambat 15 hari kerja sebelum pemberangkatan haji kloter pertama (25 Oktober 2009) semua visa dan paspor harus sudah ada di tangan jamaah. ''Itu akan kami proses karena antrean haji setiap tahun semakin banyak. Sekarang sudah mencapai 817 ribu orang,'' jelasnya. Bagaimana jamaah yang paspor hijaunya bermasalah? Karena setiap warga negara hanya berhak memiliki satu paspor, kata Ghafur, tentu ada upaya teknis agar mereka mendapat perlakuan khusus dari imigrasi. ''Itu sedang kami bahas juga dengan Kedubes Arab Saudi,'' ujarnya. Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni menyampaikan bahwa pemerintah dapat memahami kebijakan Arab Saudi yang mewajibkan jamaah haji dari seluruh dunia menggunakan paspor internasional. Maftuh mengatakan, hal itu tidak akan terjadi pada 2010. Sebab, ketika itu mungkin pemerintah telah merevisi UU No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan UU 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. ''Ini sudah risiko karena kita semua adalah tamu di negara Arab Saudi,'' ujarnya. Di bagian lain, Ketua Komisi VIII DPR Hazrul Azwar mendesak pemerintah untuk segera membuat rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang penggunaan paspor hijau untuk jamaah haji. ''Ini agar penyelenggaraan ibadah haji tidak terganggu dan memanfaatkan waktu yang ada,'' ujar Hazrul. Menurut dia, Depag dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum ham) agar segera berkoordinasi untuk membuat perppu. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Saudi yang mulai memberlakukan paspor hijau pada musim haji 1430 Hijriah atau 2009 tidak menjadi problem yang berlarut-larut. ''Agar tidak ada penundaan waktu untuk membuat perppu, mengingat pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama dimulai pada 25 Oktober 2009,'' terangnya. (zul/kum) [Non-text portions of this message have been removed]
[wanita-muslimah] (Perbankan Rasional Larangan Riba)
Fakta Perbincangan: Rumah berharga RM100k, pinjaman selama 30 tahun, dan anggaran kadar riba pada kadar 9% setahun + BLR. Mengikut Bai-Bithaman Ajil, bank akan membeli rumah darpada pemaju pada harga RM100k, dan menjualkan kepada anda pada harga RM400k. Kenapa rumah berharga RM100k menjadi RM400k? Ini kerana bank telah mencampurkan kiraan riba 9% setahun BLR untuk tempoh 30 tahun (($9,000 + BLR) x 30 tahun + RM100k). Oleh itu kita mengambil angka terdekat kepada RM400k sebagai Harga Jualan kepada Peminjam. Sistem inilah yang didakwa ulama-ulama perbankan Islam sebagai bukan riba, tetapi perniagaan. Ini kerana tiada faedah, tetapi Harga Jualan. Terlebih dahulu saya katakan ini adalah riba dan tiada bezanya dengan pengajaran dari cerita larangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Maksudnya: Dan bertanyalah kepada mereka (wahai Muhammad) mengenai (penduduk) bandar yang letaknya di tepi laut, semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu, ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu ikan-ikan (yang menjadi cubaan kepada) mereka, yang kelihatan timbul di muka air; sedang pada hari-hari lain, ikan-ikan itu tidak pula datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka (dengan cubaan itu) kerana mereka sentiasa berlaku fasik ; Al-A'raaf:163 Perbuatan ulama hari ini membenarkan riba telah digambarkan dalam surah Al-A'raaf. Kisahnya di mana terdapat suatu kampung Yahudi yang dilarang menangkap ikan di hari Sabtu. Namun di bawah taqdir Allah ikan-ikan itu hanya muncul ke permukaan air laut di hari Sabtu sedangkan di hari-hari lainnya ikan tidak muncul. Maka apa yang dilakukan warga kampung itu? Mereke meletakkan jala ikan di malam Sabtu. Lalu pada hari Sabtu mereka menyaksikan ikan-ikan tersebut masuk ke dalam jeratan jala yang telah mereka pasang. Kemudian begitu tiba hari ahad mereka gulung jala tadi sebelum ikan-ikan tersebut sempat keluar darinya. Oleh itu adakah mereka menangkap ikan pada hari Sabtu? Mereka menyatakan larangan Allah ialah menangkap ikan dan mereka hanya mengepung tetapi tidak menangkapnya. Mereka ini cuba berlaku bijak, maka Allah menukar mereka kepada monyet dan khinzir. Apakah pengajarannya pada sistem perbankan Islam hari ini? Tiada bezanya dan mereka menjawab larangan Allah ialah transaksi riba dan mereka hanya menukarkan maksud riba kepada Harga Jualan (iaitu perniagaan) . Kehidupan ini sangat singkat dan kita lihat sahaja nanti siapakah yang bijak, mereka atau Allah swt. Sekarang kita teruskan dengan rasional dan penjelasan larangan riba (bersambung di http://muslimvillage.wordpress.com/2009/07/04/0407/)
Re: [wanita-muslimah] Jalan Menuju Suramadu Rusak
nuduh mode on : kontraktor di madura banyak yg korupsi ? :p 2009/7/5 sunny am...@tele2.se: Refleksi: Mungkin Jalan rusak adalah suatu cara untuk menciptakan lapangan kerja. Bila demikian halnya maka makin banyak jalan rusak makin banyak pula lapanagan kerja :-) http://www.gatra.com/artikel.php?id=127915 Jalan Menuju Suramadu Rusak Bangkalan, 4 Juli 2009 13:48 Jalan menuju Jembatan Nasional Surabaya-Madura (Suramadu) sisi Madura, di Kampung Sekar Bungoh, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, sudah mulai berlubang, bahkan ambles. Kerusakan terparah terjadi di radiuas 100 meter dari pintu masuk tol Jembatan Suramadu sisi Madura pada sebelah barat, terang salah seorang pengendara motor, Achmad Subaidi, Sabtu (4/7). Subaidi menjelaskan, kerusakan jalan itu terlihat menganga lebar dan hanya ditimbun dengan batu kerikil supaya rata. Namun, tetap saja rusak. Masak, baru tiga pekan dioperasionalkan, jalan menuju tol Jembatan Suramadu sudah ada yang rusak, apa mungkin bisa bertahan sampai 100 tahun, kata Subaidi. Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Suramadu sisi Madura, Ir. Siswo Dwiyanto, membenarkan adanya beberapa bagian jalan yang rusak, bahkan ada yang ambles. Setelah dicek di lapangan, ternyata jalan yang rusak itu di luar tanggung jawab kita, karena kerusakan itu berada di luar marka jalan, terang Siswo. Menurut Siswo, rusaknya jalan tersebut bukan karena tidak mampu menahan lonjakan pengguna jalan yang melintas di Suramadu. Tapi, kerusakan ini sudah ada sejak peresmian tol Jembatan Suramadu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 10 Juni 2009. Sebab, saat peresmian bulan Juni banyak mendatangkan alat berat, sehingga menyebabkan jalan berlubang dan ambles, ucapnya. Ia menambahkan, pihaknya tetap akan memerbaiki jalan yang berlubang dan ambles itu, meski bukan tanggung jawabnya. Dalam waktu dekat, kami akan minta bantuan kontraktor untuk segera meratakan lubang di jalan tersebut, katanya. [TMA, Ant] [Non-text portions of this message have been removed] -- salam, Ari
[wanita-muslimah] Message from President Zelaya to the Honduran people
http://www.granma.cu/ingles/2009/julio/sab4/28MessH.html Havana. July 4, 2009 Message from President Zelaya to the Honduran people . Announcing his return to Tegucigalpa this Sunday TEGUCIGALPA, July 4 (PL).-President Manuel Zelaya sent a message to the Honduran people today assuring them that he is prepared to make any effort and any sacrifice to obtain the freedom that the country needs. Below is President Zelaya's proclamation prior to his return tomorrow to this Central American nation to reoccupy his post after the coup d'état on June 28. Proclamation of José Manuel Zelaya, constitutional president of the Republic of Honduras, to the nation, July 4, 2009. Compañeros and compañeras; Honduran compatriots: This is your President Manuel Zelaya Rosales speaking to you. I want to tell you that my life's destiny is bound to the destiny of the Honduran people. Compañeros and compañeras; In the morning of June 28, while I was getting ready to go to exercise my vote in a referendum promoted by the Honduran people, I was the victim of outrages, of assault and violation, kidnapping; I was taken prisoner and expelled from my country by the military forces of Honduras; military forces that today have lent themselves to and are in complicity with the voracious elite that is exploiting and asphyxiating our people. They are obeying its orders, they are not defending our nation or our democracy. This cruel blow is against the Honduran nation and has exposed before the world that in Honduras there is now a species of barbarity and persons who have no awareness of the damage that they are inflicting on our country and its future generations. Via this means of communication I am urging that we continue with the participation of the people, the principal actors in our democracy and in the solutions that there can be to the major problems of poverty and inequality that our nation is experiencing. We Hondurans we have confronted many problems and we have always known how to unite in order to move forward, and this is a great opportunity to demonstrate to the world that we Hondurans are capable of standing up to these problems and advancing, despite the obstacles of this criminal sect that is currently trying to appropriate the fate of our nation and of our sons and daughters. I am talking to you, coup perpetrators, traitors, Judases who kissed my cheek before proceeding to deliver a great blow to our country and to democracy. You have to rectify things as soon as you possibly can, you are surrounded. The world has made you a vacuum, all the nations of the world have condemned you, without exception, there is a general repudiation of you; your deeds are not going to go by in vain, because the international courts will have to impute you for the genocide that you are committing in our country by suppressing liberties, by repressing our people. I am organizing my return to Honduras. I ask all campesinos, housewives, inhabitants, indigenous peoples, youth, the various labor organizations, businesspeople; the various political friends that I have throughout the national territory: mayors and deputies, to accompany me on my return to Honduras, which is the return of the president elected by the sovereign will of the people. This is the only means of electing presidents in Honduras; we will not lose our right, we will not allow individuals to start to make decisions that correspond to the Honduran people through their legitimacy and their popular will. I am prepared to make any effort, any sacrifice to obtain the freedom that our country needs. Either we are free or we will be permanent slaves, if we lack the valor to defend ourselves! Do not carry weapons, no weapons! Practice what I have always preached: non-violence. Let them be the ones to bear violence, weapons and repression, and I will make the coup perpetrators responsible for every life, for every person, for the physical integrity of everybody, and for the dignity of the Honduran people. We are going to appear at the international airport of Honduras in Tegucigalpa with various presidents, various members of the international community and, on Sunday, this Sunday, we shall be in Tegucigalpa embracing each other, accompanying each other, in order to assert what we have so much defended in our lives, which is the will of God through the will of the people. Greetings, compatriots. May God protect and bless us all! [Non-text portions of this message have been removed]
Re: [wanita-muslimah] Jalan Menuju Suramadu Rusak
(dengan logika yg sama) Semua kontraktor di tempat/wilayah yg jalannya rusak, korupsi semua? -- Wassalam, Irwan.K Better team works could lead us to better results http://irwank.blogspot.com Pada 5 Juli 2009 10:39, Ari Condro masar...@gmail.com menulis: nuduh mode on : kontraktor di madura banyak yg korupsi ? :p 2009/7/5 sunny am...@tele2.se ambon%40tele2.se: Refleksi: Mungkin Jalan rusak adalah suatu cara untuk menciptakan lapangan kerja. Bila demikian halnya maka makin banyak jalan rusak makin banyak pula lapanagan kerja :-) http://www.gatra.com/artikel.php?id=127915 Jalan Menuju Suramadu Rusak Bangkalan, 4 Juli 2009 13:48 Jalan menuju Jembatan Nasional Surabaya-Madura (Suramadu) sisi Madura, di Kampung Sekar Bungoh, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, sudah mulai berlubang, bahkan ambles. Kerusakan terparah terjadi di radiuas 100 meter dari pintu masuk tol Jembatan Suramadu sisi Madura pada sebelah barat, terang salah seorang pengendara motor, Achmad Subaidi, Sabtu (4/7). Subaidi menjelaskan, kerusakan jalan itu terlihat menganga lebar dan hanya ditimbun dengan batu kerikil supaya rata. Namun, tetap saja rusak. Masak, baru tiga pekan dioperasionalkan, jalan menuju tol Jembatan Suramadu sudah ada yang rusak, apa mungkin bisa bertahan sampai 100 tahun, kata Subaidi. Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Suramadu sisi Madura, Ir. Siswo Dwiyanto, membenarkan adanya beberapa bagian jalan yang rusak, bahkan ada yang ambles. Setelah dicek di lapangan, ternyata jalan yang rusak itu di luar tanggung jawab kita, karena kerusakan itu berada di luar marka jalan, terang Siswo. Menurut Siswo, rusaknya jalan tersebut bukan karena tidak mampu menahan lonjakan pengguna jalan yang melintas di Suramadu. Tapi, kerusakan ini sudah ada sejak peresmian tol Jembatan Suramadu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 10 Juni 2009. Sebab, saat peresmian bulan Juni banyak mendatangkan alat berat, sehingga menyebabkan jalan berlubang dan ambles, ucapnya. Ia menambahkan, pihaknya tetap akan memerbaiki jalan yang berlubang dan ambles itu, meski bukan tanggung jawabnya. Dalam waktu dekat, kami akan minta bantuan kontraktor untuk segera meratakan lubang di jalan tersebut, katanya. [TMA, Ant] [Non-text portions of this message have been removed] -- salam, Ari [Non-text portions of this message have been removed]
