Precedence: bulk PPP MERUPAKAN WADAH POLITISI TANPA IDEOLOGI Oleh Alam Tulus ISTIQLAL (16/12/98) Menurut "Teropong" ( DUTA, 3/12/98) sebagaimana halnya Golkar, PPP pun emoh meminta maaf. Alasannya tak jauh beda dengan alasan Golkar. "Ini merupakan dosa kolektif," ujar Buya Ismail Hasan Metareum di sela-sela Muktamar. Dengan mengatakan dosa kolektif atau kesalahan bersama, maka itu berarti kita semua berdosa, sehingga tidak relevan lagi menyebut orang ini berdosa, dan yang lainnya tidak. "Bukankah ini sebuah bentuk baru untuk lari dari tanggungjawab," tulis Teropong. Terlepas dari manuver politik, sentimen untuk menarik pendukung atau sekedar bermain mata, orangpun berhak meragukan siapa sebenarnya kita, siapa pun yang pernah menikmati hidup enak di masa kekuasaan Suharto, tidak pernah beranjak jauh dari pola pikir dan mental Orde Baru. Bagaimana pula tanggapan tokoh-tokoh lain sekitar permintaan maaf PPP yang kemudian dicabut kembali oleh Muktamarnya? Marilah kita amati seperti yang bisa kita temui dalam harian DUTA yang sama . PENGAKUAN DOSA, IKHLAS APA TIDAK? Duta menulis, pernyataan PPP tentang permintaan maaf, ternyata tidak berumur panjang. Baru kemarin mantan Ketua Umum PPP Ismail Hasan Metareum menyatakan PPP meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas dosa-dosanya selama ini yang mendukung rezim Orde Baru, akhirnya batal menjadi pernyataan politik Muktamar. Ismail Hasan Metareum menyatakan permintaan maaf atas dukungan mereka dalam SU MPR Maret 1998 untuk menjabat Presiden ke-7 kalinya bagi Suharto. Poin permintaan maaf itu akhirnya dihapus atas usulan Aisyah Aminy. Menurut Aisyah pernyataan Buya Ismail Hasan itu tidak perlu diulangi. Permintaan maaf itu sudah diucapkan oleh Buya dalam Laporan Pertanggunganjawaban. Kenapa mesti mengulanginya. Dukungan itu secara sadar dilakukan warga PPP secara keseluruhan, bukan suatu dukungan oleh DPP sendirian. Pernyataan Aisyah Aminy ini mendapat tantangan dari Yusuf Syakir, yang mengatakan, "Apakah cukup permintaan maaf ini diucapkan dalam Laporan pertanggunganjawab Buya IHM?" Aisyah Aminy menyanggah pernyataan Yusuf Syakir itu, dengan mengatakan permintaan maaf itu sudah cukup. Dukungan PPP dalam pencalonan Suharto beberapa waktu yang lalu itu adalah sikap yang terpaksa ditempuh karena memang kondisi politik tidak mendukung untuk suara berbeda. "Selain tidak ada untungnya, bila kami tidak ikut-ikutan mencalonkan Suharto, maka itu akan menyulitkan partai," ujar Aisyah. Aisyah nampaknya ingin yang aman saja, tidak mau ambil resiko dalam mempertahankan suatu sikap. Itu bukanlah suatu watak seorang pejuang. TIDAK KRITIS, PPP BERDOSA Lain pula tanggapan Kacung Marijan, MA, pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya. Menjawab pertanyaan DUTA ( 5/12) Kacung mengatakan: yang pasti, PPP merupakan bagian dari Orde Baru dan muncul sebagai hasil rekayasa Orde Baru. Dosa itu antara lain, PPP kurang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Krisis ekonomi dan moneter itu tidak lepas dari kebijakan PPP. Inpres yang memihak kelompok tertentu, UU yang menekan rakyat. Artinya, itu adalah kebijakeanaan pemerintah. Dan PPP seharusnya kritis pada kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Kebijakan itu mempunyai konsekuen yang besar kepada masyarakat. Jadi meskipun dosa PPP tidak secara langsung, jelas PPP punya keterkaitan secara langsung terhadap kebijakan pemerintah yang tidak benar pada masyarakat. Dosa kedua, sambung menurut Kacung, ialah kontrol kekuasaan yang dilakukan PPP sangat lemah. Termasuk kenapa Soeharto dipilih kembali. Ini juga berimbas pada situasi saat ini. Demokratisasi tidak tumbuh. Ini karena tidak adanya kontrol kekuasaan. Oke, PPP memang kecil, tapi partai yang punya komitmen pada rakyat dan tidak semata-mata mempertimbangkan keselamatan partainya, dia tetap harus kritis. Akan halnya Laode Ida, pengamat politik Islam, menjawab pertanyaan DUTA mengatakan: "Saya melihat dosa PPP sama dengan dosa partai-partai politik lainnya yang dibangun oleh Orde Baru, seperti Golkar, PDI Budi Hardjono. Namun secara spesifik, dosa PPP itu antara lain memilih Suharto sebagai Presiden, menandatangani hasil pemilu 1997 padahal pemilu itu penuh kecurangan, dan yang terbesar barangkali memecat Sri Bintang Pamungkas dari PPP." Dikatakan dosa terbesar, sebab PPP tidak menghendaki anggota yang kritis, padahal daya kritis anggota partai ini merupakan modal dalam sebuah partai politik. Partai bisa hidup hanya bila partai tersebut mempunyai daya kritis. Jika yang kritis disingkirkan, ini pertanda partai tsb tidak memiliki visi kepartaian. RAKYAT TIDAK PERLU PERCAYA PADA PPP Mengenai permintaan maaf DPP PPP dalam Laporan Pertanggungjawaban, yang kemudian dibatalkan Muktamar, Laode Ida mengatakan permimtan maaf itu hanya manuver cerdas PPP untuk mengelabui masyarakat. Berkali-kali PPP melakukan manuver, namun ujungnya hanya untuk mendukung status quo. Termasuk upaya PPP yang berani tampil beda dalam SI MPR kemarin yang mendukung gerakan mahasiswa dan menyuarakan aspirasi rakyat. Manuver-manuver PPP sengaja dilakukan agar rakyat percaya bahwa PPP berjuang untuk kepentingan rakyat. PPP dikenal ssring melakukan manuver politik, tapi ia justru tidak serius dalam menindaklanjuti dan bahkan selalu mengecewakan. Akhirnya timbul kesan bahwa PPP hanya mencari popularitas demi kepentingan partai. Laode Ida menjawab pertanyaan DUTA tentang apakah rakyat akan terkecoh dengan manuver PPP, mengatakan, itu tergantung pada rakyat sendiri, apakah bisa membaca atau tidak manuver-manuver PPP. "Rakyat tidak perlu percaya pada PPP," sambung Laode Ida. Misalnya ketika PPP memperjuangkan penghapusan Dwi fungsi ABRI, ternyata hanya berupa manuver cerdas PPP. Saya kira praktek manuver cerdas gaya PPP akan terus berlanjut. Salah-salah rakyat akan tertipu dengan gaya PPP ini. SEMUA KARENA FAKTOR SUHARTO? Adalah menarik tanggapan Dr Komaruddin Hidayat, Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Depaetemen Agama, yang juga menjabat Direktur Eksekutif Yayasan Paramadina mengenai kesalahan-kesalahan atas dosa-dosa PPP ini. Komaruddin mengatakan hal yang sama. "Kesalahan-kesalahan masa lalu yang dilakukan partai politik, terutama pada era Orde Baru, saya pikir lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang sangat kuat. Kekuasaan Suharto demikian mendominasi sendi kehidupan politik, sehingga sedemikian sebuah partai politik tidak akan mampu melepaskan diri dari lingkaran kekuasan tsb. Demikian juga yang terjadi dalam di PPP, seperti banyak disorot belakangan ini. PPP mencalonkan kembali Suharto sebagai presiden, serta menanda-tangani hasil pemilu yang banyak diasumsikan bersifat korup. Dan sekian kesalahan-kesalahan lainnya," ujar Komaruddin. Pemikiran Komaruddin ini terkesan hendak melemparkan semua dosa atau kesalahan PPP pada Suharto. Seakan-akan PPP tidak punya kesalahan atau dosanya sedikit sekali dalam hubungan dengan sikapnya yang mendukung Suharto. Komaruddin benar, bahwa faktor eksternal tentu akan mempengaruhi sikap politik PPP. Tetapi faktor eksternal bukan faktor yang menentukan. Faktor yang menentukan adalah faktor internal. Sekiranya PPP adalah partai yang berjuang menegakkan keadilan dan senantiasa memihak kepada kepentingan rakyat yang lemah, tentu PPP tidak akan mendukung Suharto jadi Presiden untuk ketujuh kalinya, karena pemerintahan Suharto adalah pemerintahan yang melecehkan cita-cita keadilan dan kepentingan rakyat. PPP siap untuk memikul segala resiko dari sikapnya yang memegang teguh prinsip tersebut. Dan hal itu tidak terjadi. Karena faktor internal PPP seperti dikatakan Laode Ida, bahwa PPP merupakan partai yang tidak mempunyai identitas dan tanpa ideologi yang jelas. PPP hanya merupakan wadah bagi para politisi tanpa ideologi, dalam arti, mereka berpolitik hanya untuk meraih kemenangan. Karena itu PPP hanya cenderung mendukung status quo, berjuang demi meraih kemenangan untuk kepentingan partainya sendiri. KESIMPULAN Jelas kiranya, bahwa PPP itu merupakan wadah politisi tanpa ideologi. Malah KH Ma'ruf Amin, Ketua bewan Syuro PKB mengatakan, sejak dulu PPP tidak jelas. Memang mereka pertama berasas Islam, namun ke Islamannya tidak terumuskan dengan jelas. "Islam yang bagaimana? Kalau NU itukan Islam-nya jelas, yaitu menonjolkan nilai-nilai Islam dan memberikan kehidupan di tengah pluralitas. Kalau Islamnya PPP apa ya, Saya belum tahu. Jangan-jangan hanya nama saja untuk meraih dukungan massa Islam," ujar Ma'ruf.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
