Precedence: bulk
ABRI TAK DENGAR PROTES RAKYAT, TETAP BENTUK PASUKAN RATIH
JAKARTA (SiaR, 16/12/98) Protes masyarakat terhadap rencana
pembentukan rakyat terlatih (ratih) ternyata tidak digubris ABRI. Gubernur
Lemhannas Letjen TNI Agum Gumelar menyatakan telah membentuk kelompok kerja
untuk mempersiapkan UU pendukungnya.
"Kalau memang Menkeh mengharapkan seperti itu, artinya ABRI harus
bisa menilai perlu tidaknya undang-undang itu dibuat. Lalu kalau memang
diperlukan, terpaksa ABRI harus membuatnya dulu," kata Agum.
Pernyataan Agum itu dimaksudkan mengomentari ketidaksetujuan Menteri
Kehakiman Muladi terhadap ratih yang menurut mantan rektor Universitas
Diponegoro, Semarang ini pembentukan ratih belum ada dasar hukumnya.
Kekerasan ABRI tersebut menimbulkan kecurigaan yang kuat di
masyarakat tentang skenario yang akan dijalankan ABRI dalam beberapa tahun
ke depan. Menurut sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, pembentukan
ratih memang disengaja ABRI untuk menghadapi protes rakyat yang akan timbul
di masa-masa mendatang, terutama menjelang atau saat pemilu tahun depan.
"Skenarionya, ratih ini nanti yang akan dihadapkan pada massa
rakyat. Kalau terjadi benturan, bukan lagi ABRI dengan rakyat, tapi ratih
ini dengan rakyat. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Tentu mereka akan
mengkambinghitamkan komandan ratih. Sedangkan ABRI akan tampil sebagai
pahlawan pelerai," kata sumber SiaR.
"Target jangka pendek, mengembalikan wibawa ABRI yang hancur oleh
ulahnya belakangan ini. Tapi bisa juga ABRI akan menciptakan chaos dengan
menghadapkan ratih dengan massa rakyat sehingga mereka bisa tampil menjadi
pahlawan dan kembali ke kekuasaan," lanjutnya.
Seperti dilansir oleh sejumlah media massa, Menhankam/Pangab Jenderal
Wiranto menyatakan pembentukan ratih sebagai wujud pelaksanaan UU No 20
tahun 1982. Lebih operasionalnya, pembentukan ratih itu untuk mengisi
personel pengaman, terutama Polri, yang masih sangat kurang. Rasio
pengamanan 200 ribu polisi dibanding jumlah penduduk Indonesia yang
berjumlah lebih dari 200 juta orang, yaitu 1:1000. "Idealnya, seorang
polisi mengamankan 350 penduduk," kata Menko Polkam Feisal Tanjung.
Namun anehnya, baik Faisal, maupun Wiranto tidak pernah jelas
menyebut siapa yang akan bertanggungjawab atas pasukan ini, Polri atau
ABRI. "Ini juga bukti bahwa memang ada skenario mengacaukan situasi," kata
sumber SiaR.
Dari informasi yang berhasil dikumpulkan pelatihan rakyat terlatih
ini akan membutuhkan waktu selama tiga setengah bulan. Menjelang pemilu
nanti, targetnya sudah terlatih 40 ribu orang dan pada SU MPR kelak sudah
dilatih 70 ribu orang. Tujuh puluh ribu anggota ratih tersebut kelak akan
disebar di seluruh Kodam yang ada. "Tergantung jumlah mahasiswanya, bukan
rawan atau tidaknya daerah penempatan," tulis Tajuk.
Menurut media ini, di Kodam Jaya (Jakarta, Tangerang dan Bekasi)
akan ditempatkan 10 ribu anggota ratih. Di Kodam III Siliwangi (Jabar) 6
ribu ratih, Kodam IV Diponegoro (Jateng-DIY) 5 ribu ratih, Kodam V
Brawijaya mendapat jatah 6 ribu. Sedangkan Kodam-kodam di luar Jawa seperti
Kodam VI Tanjungpura, Kodam IX Udayana, Kodam VIII Trikora mendapat jatah
1000 orang ratih, sedangkan Kodam I Bukit Barisan dialokasikan 3 ribu orang
ratih, Kodam II Sriwijaya dan Kodam VII Wirabuana masing-masing 2 ribu ratih.
Konon setiap anggota ratih akan digaji Rp 7500 per hari dalam massa
latihan selama 3,5 bulan. Artinya, proyek ini akan membutuhkan dana
sedikitnya Rp 27 milyar. "Dana sebesar itu akan diambilkan dari dana apa?
APBN yang mana?" tanya Ichsanudin Noorsy anggota DPR. ***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
