Precedence: bulk


RAPBN 1999/2000 CERMINKAN KEMENANGAN ADI SASONO

        JAKARTA (SiaR, 6/1/99) Menteri Koperasi/Pengusaha Kecil dan
Menengah, Adi Sasono akhirnya berhasil mendesakkan gagasannya soal Ekonomi
Kerakyatan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
1999/2000. RAPBN kali ini memang mengalami penurunan dibanding tahun lalu,
yakni dari Rp 263 trilyun menjadi Rp 218 triliun, namun di beberapa sektor
yang berbau politis, seperti pengeluaran untuk gaji dan kesejahteraan
pegawai negeri dan ABRI naik (29%).

        Begitu pula anggaran untuk belanja rutin daerah yang naik sebesar 38,7%.
Kenaikan anggaran untuk gaji pegawai negeri dan ABRI ini memang memiliki
maksud yang berbau politis, karena menjelang pemilihan umum Juni mendatang,
pegawai negeri yang jumlahnya hampir lima juta orang dan keluarga anggota
ABRI yang jumlahnya mencapai hampir dua juta masih bisa loyal kepada Golkar.

        Begitu pun kenaikan anggaran belanja daerah yang naik hingga 38,7%
menimbulkan kecurigaan bahwa pemerintah akan memainkan anggaran ini untuk
daerah agar bisa "membeli" suara untuk Golkar.

        Kendati begitu, Adi Sasono nampaknya berperan besar dalam penyusunan
RAPBN ini mengingat sebagian besar anggaran pembangunan akan diarahkan untuk
proyek-proyek kecil yang akan diberikan untuk para pengusaha kecil. "Jadi
konglomerat tak akan dapat bagian," ujar Menteri Koordinator, Keuangan dan
Industri, Ginandjar Kartasamita.

        Anggaran pembangunan kali ini dianggarkan sebesar Rp 83 trilyun dan
dana pembangunan ini menurut sumber-sumber di Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) akan ditangani oleh kontraktor-kontraktor kecil yang
tergabung dalam koperasi. "RAPBN tahun ini adalah RAPBN-nya Adi Sasono,"
ujar sumber di Bappenas.

        Para pengusaha besar memang harus gigit jari, karena tak akan bisa
memperoleh bagian sekecil apapun dari proyek pembangunan sebesar Rp 83
trilyun ini.

        Dana sebenar itu bisa saja disalahgunakan untuk merebut simpati
politik bagi rakyat kebanyakan, karena sifatnya memang populis. Itu pula
yang dulu dikuatirkan para ekonom, bahwa pemerintah akan menggunakan
stretaegi pembiayaan lewat APBN 1999/2000 untuk menarik simpati rakyat.
Jumlah Rp 83 trilyun untuk pembangunan yang proyeknya dibagi-bagikan kepada
pengusaha-pengusaha kecil yang mungkin tak mampu mengerjakan proyek-proyek
itu, memang jumlah yang terlalu besar.

        Jika akhirnya dana ini mubazir dan tak menghasilkan proyek yang
bermutu, maka pengeluaran dana sebesar itu hanya sia-sia belaka, karena
lebih baik dana itu dialokasikan untuk perusahaan-perusahaan yang
berorientasi ekspor, ketimbang untuk merebut simpati rakyat mempertahankan
status quo.***

----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke