Precedence: bulk Radio Nederland, Gema Warta 12 Jan. 1999. JAKARTA DISERUDUK KANGGURU DARI BELAKANG Pemerintah Indonesia dalam pernyataan resminya menyatakan sangat menyesalkan perubahan sikap Australia terhadap soal Timor Timur. Kami prihatin dan khawatir perubahan itu akan mempengaruhi perundingan segitiga tentang Timor Timur yang sedang berjalan. Demikian Direktur Penerangan Departemen Luar Negeri RI Ghaffar Fadyl. Pemerintah konservatif Australia yang dulu mengakui integrasi Timor Timur ke dalam RI, sekarang mendukung perlunya referendum untuk penentuan nasib sendiri. Suatu perubahan yang mengejutkan, dan dapat membantu penyelesaian konflik Timor Timur, apabila skenario Jamsheed Marker dapat terlaksana. Tapi bagi Jakarta, Negara Kangguru itu seolah menusuk dari belakang. Lebih jauh ulasan redaksi di Hilversum... Reaksi Jakarta itu cukup mengejutkan. Australia yang merupakan satu satunya negara Barat dan negara terpenting yang mengakui aneksasi dan integrasi Timor Timur ke dalam RI, selama ini sangat dekat dengan Indonesia, baik di zaman Soeharto maupun sejak Mei lalu. Oleh karena itu banyak pengamat menduga perubahan sikap Canberra itu paling tidak sudah diisyaratkan atau bahkan dirembug lebih dulu dengan Jakarta, tetapi ini pun ternyata tidak. Hal itu tampak dari reaksi Deplu yang mengkahawtirkan dampak perubahan itu bagi perundingan segitiga tentag Timor Timur. Bahkan Menteri Sekretaris Negara Akbar Tanjung yang tidak pernah berbicara mengenai Timor Timur, mendadak menunjuk bahwa usulan Indonesia memberi otonomi luas kepada Timor Timur itu tidak dimaksud agar disusul dengan kemerdekaan. Baru beberapa hari lalu Menteri Luar Negeri Ali Alatas menegaskan hal itu, sambil melancarkan kritik terhadap Portugal sebagai penguasa kolonial paling buruk, dan mengkritik secara keras wakil perlawanan Timor Timur Jose Ramos Horta. Sekarang tanpa diduga Jakarta seolah ditusuk dari belakang oleh pihak ketiga yang selama ini loyal kepada Indonesia, yaitu tetangga Kangguru. Sejak menang pemilu dua tahun lalu pemerintah konservatif Australia di bawah PM John Howard melanjutkan persahabatan dengan Jakarta yang dirintis oleh PM Paul Keating yang sering disebut sebagai sahabat Soeharto. Sejak jatuhnya Soeharto, peran pengritik dalam negeri Australia melancarkan tekanan kuat kepada Canberra agar mengubah kebijaksanaannya, tetapi Canberra tidak bergerak. Pemerintah bayangan yang disiapkan Kim Beasley dari oposisi Partai Buruh sementara itu sudah menegaskan akan merombak politik luar negeri Kangguru, terhadap Indonesia berkenaan dengan soal Timor Timur, jika menang pemilu nanti. Sekarang pemerintahan konservatif menggembosi desakan dan kritik dari oposisi dalam negeri maupun kritik kritik internasional terhadaap Australia. Dengan menyatakan mendukung hak hak penentuan nasib sendiri bagi Timor Timur melalui referendum, maka Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer kini menempatkan negaranya dalam jajaran terhormat dunia internasional terhadap soal Timor Timur. Selama ini baru Afrika Selatan sejak Presiden Nelson Mandela bertemu Xanana Gusmao dan PBB di bawah Sekjen Kofi Annan yang mendukung penyelesaian soal Timor Timur dengan menekan Indonesia dengan kuat agar membebaskan pemimpin perlawanan tsb. Dengan masuknya Australia dalam kancah kelompok penekan Indonesia dalam soal Timor Timur, maka apa yang dikhawatirkan Jakarta bisa terjadi, yaitu tekanan makin meningkat untuk mengarahkan penyelesaian soal Timor Timur ke arah referendum. Ini berarti dukungan akan bertambah kuat bagi Utusan Sekjen PBB Jamsheed Marker yang mengupayakan otonomi luas, melalui suatu pemilihan umum bebas untuk membentuk pemerintah daerah dan parlemen daerah Timor Timur, sebagai satu tahap panjang menuju solusi jangka panjang. Dengan bantuan kehadiran dan pengawasan PBB, pemerintah daerah Timor Timur, harus menyiapkan Timor Timur yang mandiri, dengan polisi lokal yang menggantikan ABRI, dan membuka pintu bagi partai partai politik Timor Timur untuk ikut serta dalam suatu pemilihan umum tersendiri bagi Timor Timur. Apakah skenario Jamsheed Marker yang didukung Xanana Gusmao itu akan terlaksana, masih banyak hambatannya, terutama situasi keamanan di dalam Timor Timur sendiri. Situasi kacau balau pro-kontra referendum di Timor Timur makin mencurigakan, seolah-olah memberi kesan ada kalangan Indonesia dan elite Timor yang pro Jakarta, yang ingin membela status quo sekuat tenaga dengan jalan apapun. Jadi, di satu pihak, usulan otonomi luas dari Indonesia yang dikembangkan Jamsheed Marker bisa membuka pintu bagi persiapan kemandirian, demokratisasi dan pelaksanaan referendum bagi Timor Timur pada jangka panjang. Tetapi, di lain pihak, tampaknya ada usaha usaha untuk menjegal proses itu dengan membiarkan keadaan kacau balau terus, sampai Uskup Dili Carlos Belo baru baru ini merasa perlu untuk bertemu dengan seluruh danrem di Timor Timur. Tidak jelas apa saja skenario yang dikembangkan dari Jakarta, tetapi jika ada usaha menjegal usulan PBB, yang pada jangka panjang dapat membuahkan referendum itu, maka bahaya masih terus mengintip Timor Timur. Walhasil, apapun hasil perundingan segitiga Indonesia dan Portugal bulan bulan mendatang, jika pemilu Indonesia Juni nanti jujur dan adil, maka pemerintah baru Indonesia yang demokratis, harus memulihkan jalan demokratis bagi Timor Timur, yaitu jalan referendum. Untuk itu, tetangga Kangguru sekarang sudah bisa ikut memperkuat tekanan masyarakat internasional agar Indonesia menuju ke arah itu.*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
