Precedence: bulk PERNYATAAN TIM RELAWAN UNTUK KEMANUSIAAN TEGAKKAN KEMANUSIAAN DI ACEH 15 Januari 1999 Dalam beberapa minggu terakhir masyarakat menyaksikan meningkatnya ketegangan di Aceh, yang kadang kala diiringi dengan bentrokan fisik antara aparat keamanan dan masyarakat. Keputusan Panglima ABRI Jenderal Wiranto untuk mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) pada awalnya disambut gembira. Menyusul keputusan tersebut pemerintah membentuk sebuah tim investigasi untuk menyelidiki berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama Aceh berada dalam status DOM. Kuburan massal dari orang yang 'hilang', kesaksian para korban perkosaan, penculikan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, ditemukannya rumoh geudong di berbagai pelosok Aceh, adalah sebagian bukti penderitaan rakyat Aceh di bawah status DOM. Namun, lambatnya pemerintah mengambil tindak lanjut terhadap hasil investigasi tersebut dan juga kembali hadirnya tindak kekerasan membuat kegembiraan masyarakat tidak berlangsung lama. Harapan akan datangnya masa damai dan tenteram pun semakin surut. Sembilan tahun (1989-1998) berada dalam status DOM meninggalkan luka kemanusiaan yang dalam bagi rakyat Aceh. Operasi teritorial selama tahun 1990-1991 untuk menumpas 'Gerakan Aceh Merdeka', membuat ribuan korban berjatuhan. Ratusan orang mengungsi keluar dari desa dan kotanya, bahkan sampai ke luar negeri. Pembunuhan, penculikan, penyiksaan, penangkapan, perkosaan menjadi bagian hidup sehari-hari rakyat Aceh. Di Aceh Utara, petani-petani dipaksa menyerahkan tanahnya kepada penanam modal dari luar daerah dengan cara-cara seperti itu. Sengketa tanah milik petani dengan perusahaan penebangan hutan di Langsa, Aceh Timur, diselesaikan dengan pembunuhan. Di Kuala Batee, Aceh Selatan, penyiksaan dan tindak kekerasan lain terhadap rakyat tani, termasuk perempuan dan anak-anak, merupakan bagian dari 'operasi pembebasan tanah'. Tindak kekerasan dan teror semacam ini mengancam kemanusiaan ketika setiap usaha mengolah lahan pertanian atau berdagang dituduh sebagai kegiatan 'gerakan pengacau keamanan' (sekarang diubah menjadi GPL atau 'gerakan pengacau liar'). Tanah yang menjadi sumber penghidupan mayoritas rakyat Aceh seringkali menjadi sasaran perampasan dan menyebabkan munculnya ribuan petani tak bertanah, dan sebaliknya melahirkan tuan-tuan tanah baru yang datang dari berbagai penjuru. Alhasil, kemiskinan makin menjadi-jadi. Rumah tangga di daerah pedesaan tidak mampu menopang hidup anak-anak yang ditinggal oleh ayahnya yang melarikan diri dari kejaran ABRI atau 'hilang' dalam salah satu dari sekian banyak operasi militer. Kaum perempuan di desa-desa yang terpaksa menyandang status janda tidak mendapat bantuan ekonomi, dan juga tidak bisa mengikuti rapat-rapat di desa karena tidak dianggap sebagai kepala rumah tangga. Sekarang ini ada ribuan anak yatim piatu yang kesulitan menyambung hidup, apalagi bersekolah dan hidup wajar selayaknya anak di negeri merdeka. Kemanusiaan makin terancam ketika para tokoh masyarakat seperti keuchik (kepala desa), ketua gampong, ulama dan lainnya dipaksa masuk dalam pelaksanaan berbagai operasi keamanan. Mereka bertugas mengumpulkan pemuda untuk membantu aparat keamanan, mengerahkan penduduk untuk menyediakan logistik aparat keamanan, dan juga mengadakan berbagai upacara untuk membuktikan kesetiaan. Dalam pemilihan umum mereka juga bertugas untuk memenangkan Golkar dan siap menghadapi siapapun yang bersuara lain, sekalipun itu adalah kerabatnya sendiri. Jika kita menelaah lebih jauh dan mau merasakan denyut penderitaan rakyat Aceh, maka tindakan-tindakan pemerintah seperti pencabutan status DOM, penarikan pasukan, pengumpulan fakta, bukanlah penyelesaian akhir. Luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam dan tidak dapat diobati dengan perkataan maaf maupun gerak 'kosmetik politik' seperti disebutkan di atas. Apa yang terjadi di Aceh bukan sekadar dampak suatu kebijakan, bukan pula sebuah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di seluruh Indonesia selama masa kekuasaan Orde Baru. Apa yang terjadi adalah pengingkaran atau bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlangsung secara sistematis. Oleh karena itu Tim Relawan untuk Kemanusiaan menyerukan perlunya usaha yang sistematis pula untuk menegakkan kemanusiaan, serta memulihkan martabat dan memperkuat rakyat Aceh. Langkah-langkah kongkret yang kami usulkan adalah sebagai berikut: 1. Kepada pemerintah agar segera menarik pasukan ABRI yang ternyata telah melakukan kesalahan dan mengingkari prinsip kemanusiaan selama berlakunya status DOM maupun sesudahnya. 2. Kepada pemerintah agar segera menyelidiki segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama periode itu dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang memberikan kesaksian dan mengungkap kebenaran dalam proses tersebut. 3. Kepada pemerintah agar segera mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan memberikan hukuman setimpal kepada yang terbukti bersalah. 4. Kepada pemerintah dan semua pengambil keputusan di bidang sosial-ekonomi agar menimbang kembali kebijakan sosial-ekonomi, kebijakan industrialisasi dan pertanian yang bukannya membawa pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran tapi kesengsaraan bagi rakyat Aceh. Secara khusus perlu diperhatikan segala tindak kekerasan yang kerap mengiringi pelaksanaan kebijakan pemerintah. 5. Kepada pemerintah dan semua pihak yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia agar memberikan kompensasi dan ganti rugi terhadap semua korban dan keluarga yang ditinggalkan jika korban sampai meninggal dunia. 6. Kepada semua pihak untuk membantu penyelesaian masalah-masalah sosial-ekonomi dan hak-hak asasi manusia di tingkat desa, dengan membuka dialog di tingkat desa untuk sungguh-sungguh menampung aspirasi rakyat. 7. Kepada semua pihak untuk membuka tempat-tempat penampungan bagi korban-korban pelanggaran, khususnya untuk penanganan perkosaan dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Tempat-tempat penampungan ini tidak hanya berfungsi untuk mengobati luka yang diderita tapi juga untuk memberdayakan para korban menghadapi kehidupan di masa mendatang. 8. Kepada dunia internasional untuk lebih memberi perhatian terhadap masalah-masalah yang dihadapi rakyat Aceh dan memberi bantuan kongkret serta mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tim Relawan untuk Kemanusiaan juga menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia untuk turut memberikan dukungan kepada rakyat Aceh, khususnya bantuan kemanusiaan yang sangat mendesak saat ini, seperti pangan dan obat-obatan. Bantuan tersebut dapat disalurkan secara langsung kepada rakyat yang membutuhkan maupun melalui perantaraan lembaga-lembaga kemanusiaan, termasuk Tim Relawan untuk Kemanusiaan. Demikian pernyataan ini dibuat. Jakarta, 15 Januari 1999 Karlina Leksono Ita Fatia Nadia ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
