Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 03/II/28 Januari-3 Februari 99 ------------------------------ MEMENANGKAN GOLKAR DENGAN JPS (PERISTIWA): Dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) mulai dikucurkan. Golkar punya duit lagi untuk menggalang dan mempertahankan jumlah suaranya. Di beberapa daerah dana itu sudah dikucurkan sebagai dana Golkar. Dosa lama diulangi lagi. Golkar tak hanya aman karena Rancangan Undang Undang Politik yang telah disepakati menguntungkan partai yang berkuasa selama 32 tahun ini. Golkar juga diuntungkan karena kini kendali uang negara berada di tangan mereka. Dengan berbagai cara, uang negara dipelintir untuk, agenda yang belakangan dikenal dengan politik uang. Mula-mula, pemerintah berhasil memaksa mantan Presiden Soeharto menyerahkan dana yayasan-yayasannya sebesar Rp5 triliun pada pemerintah. Memang, pemerintah yang girang menerima dana itu mengatakan akan menggunakannya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan cara itu pun, dana bebas yang tidak dimasukkan ke dalam pos penerimaan RAPBN 1999/2000 itu jadi lepas dari kontrol DPR. Anggaplah pemerintah jujur dan menggunakannya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah jadi Sinterklas, membagi-bagi duit itu kepada masyarakat, menyediakan beras gratis, pelayanan kesehatan gratis, sekolah gratis. Lalu, siapa diuntungkan? Ya pemerintah sendiri, dan di belakangnya, tentu saja Golkar. Misalnya, dana dari uang perasan yayasan-yayasan Soeharto itu dibagikan dibelikan sapi, dibagikan kepada jutaan petani dengan syarat, coblos dulu Golkar. Gampang, di zaman susah begini siapa yang tahan dapat godaan seperti itu? Kini, politik uang itu disuntik dana lagi sebesar Rp12 triliun. Beda dengan dana dari yayasan-yayasan Soeharto itu, dana yang ini masuk dalam RAPBN. Dana sebesar itu, yang dikemas dalam program Jaring Pengaman Sosial akan ditebar di berbagai tempat di seluruh Tanah Air. Niatnya sih baik, dan program ini dicetuskan IMF yang ingin pinjamannya sebesar US$30 miliar itu sebagian dipakai untuk mengganjal perut rakyat banyak. Niat baik IMF ini jadi tumpangan empuk untuk menebar pesona pemerintah, agar rakyat tetap bersimpati. Nah, gebrakan JPS ini sudah mulai terasa. Banyak penduduk desa di Tanah Air mulai kaget dengan tawaran-tawaran untuk membuat proyek-proyek padat karya, yang melibatkan mereka dan para penganggur yang butuh duit. Selain proyek padat karya, banyak penduduk miskin, baik di desa maupun di kota-kota kecil kaget ketika didatangi perangkat kelurahan setempat dan diberi kartu bebas berobat di rumah sakit pemerintah. "Katanya, bebas berobat ini merupakan program JPS," ujar Pardjo, seorang buruh bangunan serabutan yang tinggal di Boyolali, Jawa Tengah. Lho, kok orang seperti Pardjo, yang televisi pun tak punya dan tak pernah baca koran, karena tak sanggup beli koran itu tahu soal JPS? "Orang Kelurahan yang kasih tahu," ujarnya kepada Xpos. Bagi Pardjo, ayah dua anak ini, fasilitas gratis berobat semacam ini adalah berkah di kala susah. Soalnya, karena krisis moneter, order membangun rumah seret. Jadinya, ia lebih banyak nganggur. Beberapa waktu lalu anaknya kena muntaber dan harus dirawat di rumah sakit. Kala itu ia belum punya kartu bebas berobat yang juga berlaku untuk keluarganya. Jadi ia tahu betapa berharganya katu itu. "Ya jadi ringanlah," tambahnya. Pardjo pun jadi menghormati para aparat Kelurahan dan Kecamatan yang mengurus kartu bebas berobatnya. Nah, kartu semacam itu tentu tak hanya diterima Pardjo. Program itu memang diperuntukkan bagi penduduk miskin di hampir 20 ribu desa yang akan menerima hujan duit dari dana JPS. Itu belum program untuk anak-anak sekolah dasar (SD). Rencananya akan ada 171.582 SD dengan 26,8 juta murid yang akan memperoleh beasiswa dari dana JPS ini. Kalau semua ini sudah tergarap, misalnya ada sekian ratus ribu keluarga yang bisa bebas berobat dan sekian juta keluarga yang anaknya tak perlu putus sekolah karena sekolah jadi gratis, pemerintah akan gampang mengendalikan mereka. "Karena kami sudah baik kepada Anda, ya tolong bantu kami. Tak sulit, cobloslah Golkar," itu saja kalimat yang akan dilontarkan. Nah, keumungkinan itu yang dikawatirkan Partai Amanat Nasional (PAN), partai baru pimpinan Amien Rais. PAN menemukan, terutama di Sukabumi, wilayah penyelidikan mereka, warga desa ramai-ramai bikin proposal untuk proyek-proyek padat karya. Karena tujuannya untuk mengumpulkan dukungan, tak penting apakah proposal yang disusun kelompok-kelompok sasaran masuk diakal atau tidak. "Ada proposal yang minta mobil untuk operasional proyek," ujar salah seorang pimpinan PAN. Di Sukabumi itu pula, para aparat pemerintah tak segan-segan dan tanpa malu meminta kelompok-kelompok masyarakat agar memilih Golkar jika mau menerima dana bantuan. Sukabumi, nampaknya hanya sekedar contoh. Pemilihan umum masih Juni mendatang, jadi masih ada banyak waktu menggalang pemilih dengan cara-cara seperti itu, efektif karena gampang dan efisien karena menggunakan duit negara, bantuan IMF dan dana rampasan dari yayasan-yayasan Soeharto. Di luar dana-dana itu, masih ada dana untuk daerah otonom yang besar jumlahnya, yang meliputi lebih dari Rp 50 triliun. Dana itu, juga dana JPS akan didrop langsung ke daerah-daerah dan dikelola sepenuhnya oleh daerah. Pengawasannya tak akan seketat yang kita kira. Sumber Xpos di Departemen Keuangan mengkhawatirkan, kebocoran dana itu, yang akan dikorupsi aparat di daerah akan menjadi rekor korupsi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Namun, yang dikawatirkan banyak pimpinan parpol baru lebih dari itu. Dana tak terhingga itu akan sangat mempengaruhi perolehan suara pemilihan umum kelak. Soalnya dengan dana JPS dan sebagian dana untuk daerah otonom saja, sebenarnya bisa membuat perut masyarakat miskin tak lagi berbunyi, anak-anak remaja tanggung tak perlu ngamen di jalanan dan tak perlu ada pemerasan di jalan-jalan Pantai Utara Jawa. "Dana itu cukup untuk membuat proyek padat karya yang mempekerjakan para penganggur yang ada," ujar sumber di Depkeu tadi. Bayangkan, betapa dahsyatnya kekuatan uang Golkar. Itu belum ditambah sokongan dari para pengusaha Golkar dan upeti dari BUMN-BUMN gemuk. Nah, parpai politik mana yang bisa menandingi Golkar dalam hal ini? Adakah PAN punya kemampuan untuk membuat masyarakat miskin kenyang perutnya? Tak ada. Jadi jangan banyak berharap bahwa partai-partai baru, bahkan PDI Perjuangan pimpinan Megawati yang posko-poskonya di Jawa Tengah dan Jawa Timur mampu membuat jalan-jalan jadi merah, akan dengan mudah mengalahkan Golkar. Di zaman susah seperti ini, satu-satunya "tema kampanye" yang efektif untuk menyedot massa yang itu tadi: uang. Dan Golkar memilikinya. (*) ------------------------------ Berlanganan XPOS secara teratur Kirimkan nama dan alamat Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
