Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 11/II/25-31 Maret 99 ------------------------------ Rinjani DH, aktivis PPHAM: "KESENJANGAN ITU DIBALUT ISU SARA" Selasa, 23 Maret 1999, PPHAM (Pusat Pendidikan Hak Asasi Manusia) bekerjasama dengan Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya, menyelenggarakan seminar "Agama dan Kekerasan". Sebagaimana marak belakangan ini, agama digunakan sebagai sentimen konflik yang memicu kerusuhan berkepanjangan. Padahal, theologi agama manapun lazimnya justru mengajarkan perdamaian dan cinta kasih. Tampil sebagai pembicara dalam seminar tersebut, ilmuwan politik NU Muhamad AS Hikam dan Pendeta Phil Herrary dari Persatuan Gereja Indonesia (PGI/Kristen Protestan). Salah satu poin penting kesimpulannya adalah menguatnya sentimen SARA yang kian meruncing lantaran faktor-faktor penyebabnya sangat kompleks, seperti kebencian yang terpupuk lama dan tidak adanya dialog antar-agama yang disiapkan matang dengan tindak-lanjut yang konkrit. Terbukti dari seminar itupun, para peserta banyak yang tersulut emosi sentimen agamanya ketika membahas kerusuhan Ambon. Berikut wawancara Xpos dengan koordinator acara tersebut, Rinjani Dwi Harimi yang memiliki visi "Ciptakan Indonesia Damai": T: Menurut anda, sesungguhnya apa akar penyebab kekerasan di negeri ini? J: Aduh, itu panjang sekali kalau mau ditelaah. Tapi secara pendek bisa disimpulkan kalau kekerasan yang menghebat belakangan ini berakar dari kesenjangan sosial, antara yang kaya dan miskin, antara pemilik modal dengan buruhnya. Nah kesenjangan itu gampang mencuat karena identifikasi suku dan agama yang berbeda antara yang kaya dan yang miskin. Jadi itu yang terlihat mata, bahwa yang kaya itu orang Cina sedangkan yang miskin itu orang Jawa. Identifikasi semacam itu juga terjadi di berbagai daerah. Yang kasat mata itu yang terlihat orang dan muncul di media. Tapi bila kita telaah secara dalam, sumbernya ya kesenjangan kesejahteraan dan koneksi kekuasaan. Kaum yang merasa tertindas ekonominya dan tidak punya koneksi kekuasaan, dengan tekanan krisis yang makin berat mudah dipicu kemarahannya oleh provokasi beberapa kelompok kepentingan. Jadi, kerusuhan di berbagai tempat sekarang ini marak karena kesenjangan itu diobok-obok oleh kepentingan politik yang dibalut dengan sentimen SARA. T: Bagaimana cara menghadapi provokator itu? J: Seharusnya ABRI bisa menangkap provokator itu, ajukan ke pengadilan, dengan catatan pengadilannya fair lho ya, lalu buktikan bahwa merekalah yang menyebabkan kerusuhan itu terjadi. Lha, kalau ABRI tidak bisa menangkap provokator itu, kerusuhan terus berlangsung di mana-mana, apa gunanya ABRI? Jangan enak-enak ABRI minta 38 kursi gratis di parlemen dan jabatan-jabatan pemerintahan di berbagai daerah. T: Apakah cara-cara ABRI yang digunakan selama ini efektif? J: Saya melihat ABRI tidak mampu mengatasi kerusuhan, buktinya kerusuhan nggak pernah selesai, malah susul menyusul. Mereka gagal, mengapa? Karena dalam menyelesaikan suatu persoalan, ABRI selalu melakukan kekerasan. ABRI selalu berprinsip doktrin, bahwa seseorang yang mengganggu adalah musuh yang harus dimusnahkan meskipun yang dianggap mengganggu itu adalah warga negara biasa yang seharusnya dilindungi, eh malah dibunuh. Itu kan yang terjadi di Aceh, Timor-Timur, dan berbagai daerah? Tidak pernah, ABRI melihat prosesnya mengapa mereka sampai melawan sebegitu rupa. T: Apakah masyarakat sipil secara mandiri bisa mengatasi kerusuhan? J: Bisa, mengapa tidak? Asalkan kerusuhan itu sendiri tidak direkayasa oleh negara. Dalam artian, bahwa apa yang sebenarnya melatarbelakangi suatu kerusuhan itu harus dicari dulu akar permasalahannya, elemen-elemennya apa, dari mana, untuk kemudian dicari berbagai alternatif solusi bersama. Barangkali jawabannya sederhana, hal-hal kecil, seperti silaturahmi antar tetangga, berkunjung untuk solidaritas. Nah hal-hal kecil itu yang selama ini tidak pernah kita lakukan dengan alasan kesibukan dan lain sebagainya. Kita, masyarakat sipil memang tidak bisa menghilangkan perbedaan, dari sononya kita sudah berbeda, dan konflik itu juga selalu pasti ada, namanya juga hidup bersama. Nah, bagaimana manajemen konflik itu bisa berjalan, di situ seninya hidup bersama, harus ada mediasi antar berbagai pihak, khususnya SARA. Ini hal kecil, mendengarkan misalnya. Kapan terakhir --kalau kita mau merenung-- mau mendengarkan pihak lain untuk mengungkapkan apa yang dimaui? Yang kita unggul-unggulkan selama ini justru kepentingan kita, kita berharap orang lain mau mendengarkan kita tanpa kita mau mendengarkan dari pihak yang berbeda. T: Anda lihat kerusuhan akan makin marak menjelang pemilu? J: Ya, terlebih bila tak ada mediasai konflik. Nampaknya akan terjadi kekerasan, perampasan hak-hak orang lain, serta akan terjadi pertentangan elit politik yang semakin tajam. Ah ini common sense, saya merasa banyak orang yang punya kekhawatiran seperti saya, takut kalau-kalau terjadi kerusuhan. T: Lalu bagaimana strategi menciptakan Indonesia damai? J: Pertama, strategi dialogis yang kemudian diimplementasikan dalam tindakan nyata sehari-hari. Kedua, meminimalisir peran militer dalam konflik-konflik sosial atau gesekan-gesekan yang ada di masyarakat. Ketiga, penegakan hukum oleh aparat pengadilan, hakim, jaksa, dan polisi. Itu yang berat-berat, tapi kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, misalnya: jangan cepat marah, tersenyum yang manis dan tulus. Insyaallah, senyum manis dan tulus itu menular ke banyak orang, maka terciptalah Indonesia yang damai. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
