Precedence: bulk
PARTAI-PARTAI CENDANA USULKAN POSKO PDI PERJUANGAN DIBUBARKAN
JAKARTA (SiaR, 31/3/99) -- Gerilya untuk menggembosi partai-partai oposan
terus dilakukan oleh para pendukung status-quo. Sejumlah partai-partai gurem
yang didanai Ibnu Hartomo, kerabat Keluarga Cendana, Selasa (30/3) mendesak
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rudini untuk mengeluarkan aturan yang
membubarkan keberadaan posko-posko partai besar seperti milik PDI Perjuangan
dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Rudini menyetujui usulan tersebut dan dalam waktu dekat akan mengelu- arkan
aturan mengenai keberadaan posko-posko tersebut. Partai-partai bentukan
keluarga Cendana yang memprotes keberadaan posko-posko tersebut antara lain
Partai Bulan Bintang (PBB) melalui Ketua DPP Hartono Mardjono SH, dan Sekjen
DPP Partai Indonesia Baru (PIB) Soekarno Tomo.
Argumentasi yang dilontarkan kedua pimpinan partai tersebut, bahwa
keberadaan posko-posko parpol itu menimbulkan kesemrawutan kota, kotor, dan
berpotensi menimbulkan ketegangan, bahkan keributan atau bentrokan
antarparpol. Begitu gencarnya para pendukung status quo tersebut menggerilya
kehadiran posko-posko partai tersebut, sehingga partai-partai gurem bentukan
keluarga Cendana tersebut meminta Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso untuk
menertibkan posko-posko partai di wilayah Jabotabek. Gubernur Sutiyoso
sendiri menolak permintaan tersebut, dan menyerahkan masalah tersebut
sepenuhnya kepada partai-partai dimana posko-posko mereka didirikan.
Terhadap usulan penertiban dan pembubaran posko-posko milik PDI Perjuangan
tersebut, Soetardjo Soerjogoeritno, salah seorang Ketua DPP PDI Perjuangan
menyatakan, usulan tersebut sebagai tidak realistis dan tidak memahami
realitas obyektif dukungan masyarakat terhadap partainya.
"Jangan meng-underestimate dan menganggap rakyat bodoh dong. Kehadiran
posko-posko ini berbeda dengan kuningisasi-nya Golkar dulu. Kalau
kuningisasi itu kan modelnya top-down, sedangkan berdirinya posko-posko itu
modelnya bottom-up. Itu prakarsa dan inisiatif rakyat sendiri. Itu kan
bentuk kesadaran politik yang murni, tidak seperti di masanya Golkar
berkuasa dulu" ujarnya.
Ia sendiri merasa heran, kenapa tiba-tiba banyak pihak bicara soal
kesemrawutan sekarang ini, padahal dulu tak ada suara yang nyaring menentang
kuningisasi dengan logika serupa terhadap kehadiran posko-posko PDI Perjuangan.
Soetardjo menambahkan, sekarang ini ada kecenderungan partai-partai gurem
memanfaatkan keberadaan KPU untuk memaksakan kehendaknya yang tidak
proporsional dan tidak demokratis terhadap lawan-lawan politiknya.
"Rudini mesti hati-hati terhadap hal-hal seperti itu. Mereka koq jadi
otoriter, dan mau memaksakan kehendaknya," tegasnya.
Menurut pantauan SiaR di wilayah Jabotabek sendiri banyak warga masyarakat
merasa terlindungi dengan kehadiran posko-posko PDI Perjuangan tersebut,
karena ternyata posko-posko tersebut kehadirannya diperuntukkan sebagai
sarana kamtibmas. Cholid, seorang pengurus Posko PDI Perjuangan di kelurahan
Sungai Bambu, Jakarta Utara menyatakan, telah ada kesepakatan antara
pengurus posko dan warga masyarakat yang menghendaki posko tersebut agar
dipergunakan juga untuk menjaga lingkungan seandainya terjadi kerusuhan besar.
"Warga secara sukarela menyumbang sejumlah uang agar posko-posko itu
berdiri. Kalau ada usulan dari partai lain untuk dibubarkan, silahkan
bubarkan sendiri. Mereka akan berhadapan dengan warga yang justru merasa
terlindungi dengan kehadiran posko-posko itu," tegasnya.
Dalam beberapa peristiwa kerusuhan seperti di Kebumen, Pemalang, Brebes,
dan Karawang beberapa waktu lalu, ternyata kehadiran posko-posko PDI
Perjuangan itu justru melahirkan dampak yang positif. Satgas-satgas dan
anggota PDI Perjuangan yang sedang piket di posko-posko tersebut segera
mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan persuasif menenangkan massa
perusuh agar tidak melakukan berbagai tindakan yang destruktif dan anarkis
sifatnya.
Di Karawang misalnya, Gereja Imanuel di Jalan Tuparev yang telah dikepung
dan siap dibakar massa perusuh, urung dibakar setelah para satgas dan
anggota PDI Perjuangan yang berasal dari posko sekitar 100 meter dari
gereja, melakukan persuasi terhadap massa perusuh. Sedangkan aparat keamanan
sendiri, seperti diungkapkan sejumlah saksi mata, sudah tak mampu
menenangkan massa yang beringas.
Demikian juga dalam kasus kerusuhan di Kebumen, sejumlah rumah ibadah dan
toko-toko urung dijarah dan dirusak massa setelah para satgas dan anggota
PDI Perjuangan yang berasal dari posko-posko setempat menjaganya.
Pengamat politik UGM Cornelis Lay ketika dihubungi SiaR, hanya tertawa
mendengar usulan pembubaran posko-posko tersebut. Menurut dia, itu
manifestasi bentuk kecemburuan dari partai-partai gurem, dan tak ada
hubungannya dengan ketegangan antarparpol, apalagi menjurus ke bentrok fisik
segala.
"Lha, dalam berbagai kesempatan kehadiran posko itu malah berdampak
positif. Kemarin bentrokan massa PKB dan PPP di Magelang malah didamaikan
oleh massa PDI Perjuangan yang bermarkas di posko-posko didekat lokasi
bentrokan tersebut," ujarnya.
Menurutnya, hingga sekarang belum ada bukti-bukti atau laporan masyarakat
yang menyebutkan kehadiran posko-posko tersebut telah membawa dampak
merugikan mereka, apalagi sebagai sarang kriminalitas segala. Ia bahkan
menyebut, praktik premanisme yang dilembagakan oleh salah satu ormas
kepemudaan onderbouw-nya Partai Golkar justru lebih konkrit untuk
dipersoalkan, daripada mempersoalkan kehadiran posko-posko PDI Perjuangan
tersebut.
"Lagi pula mengawasi praktik-praktik money politics parpol tertentu lebih
mendesak, daripada meributkan posko-posko. Ada-ada saja," katanya lagi.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
