Precedence: bulk


Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 13/II/11-17 April 99
------------------------------

PAWAI CEGAH TAWURAN

(POLITIK): Kampanye di jalanan agaknya sulit dilarang. Jalan keluarnya,
partai-partai bisa pawai bersama dengan dikawal satgasnya masing-masing.
Terbukti berhasil di Yogya.

Komite Pemilihan Umum yang dipimpin Rudini naga-naganya bakal tak digubris
bila melarang massa partai untuk turun ke jalan berpawai-ria. Memang
masalahnya pelik karena pawai massa di jalanan bisa memancing kericuhan yang
tak diinginkan banyak pihak. Penyebabnya barangkali sepele seperti senggolan
motor atau tantang-tantangan yel yang menyerang partai lain. Tapi survei
lapangan membuktikan, setiap hari sekarang ini adalah hari kampanye. Every
day is campaign day. Entah itu oleh PDI Perjuangan, PKB, PAN, atau Partai
Keadilan.

KPU sendiri belum mengangkat bendera start kapan kampanye dimulai, berjibun
massa berbagai partai sudah memenuhi jalan-jalan dan stadion kota. Dan
karena jumlah partai banyak, jadwal kampanye massa tak bisa lagi diatur
bergantian seperti dulu. Kini, kita keliling kota barang sebentar saja,
biasanya menjumpai dua atau tiga partai sedang kampanye di jalanan yang
berbeda. Tak heran bila massa antar partai bertemu di satu titik jalan,
perkelahian sering tak terhindarkan. Sabtu (3/4) lalu misalnya, di
Klaten-Jateng, massa PAN dari Delanggu bertemu dengan massa PDI Perjuangan
dari Prambanan. Awalnya saling melambaikan tangan, namun tiba-tiba ada salah
seorang peserta PDI Perjuangan yang meludah sampai membuat tersinggung
seorang peserta pawai PAN. Akhirnya perkelahian pun terjadi. Baru diketahui
penyebabnya setelah polisi memisahkan dan menanyai satu per satu.

Melihat gelagat makin banyaknya kasus-kasus tawuran itu, ide untuk melarang
kampanye di jalanan makin menguat. Ketua KPU Rudini sendiri tampaknya
cenderung untuk menarik massa dari luar jalanan ke dalam ruangan. "Kampanye
di dalam gedung jelas lebih konstruktif dan pendidikan politik lebih mengena
ketimbang pawai di jalan yang mengundang perkelahian dan kecelakaan," ujar
Rudini.

Pendapat Rudini tidak disepakati Budiman Sudjatmiko yang masih ada dalam
penjara LP Cipinang. "Rudini salah membaca kesadaran rakyat. Sesungguhnya
rakyat secara dewasa bisa menilai mana yang baik dan buruk dalam politik.
Kejadian-kejadian tawuran itu sangat kasuistik, banyak juga yang berlangsung
dengan damai. Kalau kampanye kemudian ditarik dari luar ke dalam ruangan,
itu berarti menyabot posisi rakyat yang menjadi subyek. Kampanye massa di
jalan itu adalah pendidikan politik yang dilakukan oleh rakyat, untuk
rakyat, di situ rakyat yang menjadi subyek. Nah bila ditarik ke dalam ruang
atau stadion misalnya, yang menjadi subyek itu bukan lagi rakyat tetapi elit
partai yang jadi pembicara, rakyat yang datang hanya menjadi obyek saja,"
kata Budiman.

Boleh tidaknya massa berkampanye dengan pawai massa memang mengundang banyak
pro dan kontra. Massa sendiri tampaknya tak peduli dengan aturan, yang
penting mereka bisa tampil atau menonton pawai. Sebagai jalan tengah, ada
ide baru yang sudah dikonkritkan di Yogyakarta, yakni kampanye bersama antar
partai.

Minggu (4/4), 37 partai menggelar kampanye bersama yang dinamai Pawai
Kedamaian sepanjang tujuh kilometer di Yogyakarta. Setelah dilepas Sri
Sultan Hamengku Buwono dari Tugu Yogyakarta, arakan massa bergerak ke
selatan melintasi Jalan Mangkubumi, Malioboro, kemudian berkeliling Benteng
Keraton dan berakhir di Alun-alun Yogyakarta. Sebuah spanduk sepanjang 200
meter mengawali pawai tersebut dengan tulisan "Dari Yogyakarta Menyelamatkan
Indonesia". Sepanjang jalan mereka mendapat sambutan meriah dari masyarakat
yang menonton, kecuali saat rombongan Golkar yang disambut dengan teriakan
"huuu.huuu".

Di Alun-alun Utara Kraton, para pimpinan parpol cabang Yogya menyampaikan
Deklarasi Malioboro. Deklarasi yang berisi tujuh poin itu, mereka bertekad
untuk menciptakan iklim kompetisi yang baik dalam perjuangan partai,
mengembangkan sikap cinta damai, dan siap menyongsong kampanye damai dan
mempertaruhkan Yogya sebagai salah satu barometer perdamaian dalam politik
nasional.

Sri Sultan sendiri seusai pawai bersama mengucapkan terima kasih pada
kalangan partai atas kemauannya berkampanye bersama untuk melawan
kemungkinan onar. "Damai bagi peserta pemilu dan damai pula bagi
masyarakat," ujar Sri Sultan. 

Begitulah, kampanye massa memang tidak perlu dilarang, tetapi perlu
dicarikan jalan bagaimana supaya tidak jadi keributan. Kampanye bersama
tentunya tidak hanya bisa dilakukan di Yogya, melainkan juga bisa digelar di
kota-kota lain. (*)

---------------------------------------------
Berlangganan mailing list XPOS secara teratur
Kirimkan alamat e-mail Anda
Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS
Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda
ke: [EMAIL PROTECTED]


----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke