Precedence: bulk
RAKYAT MISKIN KOTA MENUNTUT: STOP JPS!
Rakyat miskin kota Jabotabek bersama UPC telah melakukan advokasi
tentang program JPS pemerintah sejak Januari 1999. Kami telah melakukan
kritik dan upaya koreksi mulai dari tingkat LKMD, Kelurahan, Bappeda,
Bappenas dan Bank Dunia. Kami mengumpulkan 10.000 tanda tangan rakyat
miskin kota Jabotabek yang menyatakan menolak JPS, dan menyampaikannya
ke Bank Dunia Jakarta pada 29 Maret 1999. Pada 9 dan 11 April 1999 lalu,
Mark Baird, direktur Bank Dunia untuk Indonesia bersama rombongan datang
ke kampung-kampung menemui komunitas miskin, becak dan buruh. Mereka
melihat dan mendengar langsung dari rakyat bahwa program JPS yang
didanai dari uang hutang tidak sampai ke rakyat miskin, menyuburkan
praktek KKN, dan menimbulkan perpecahan di tingkat bawah.
Pengalaman rakyat miskin selama pelaksanaan program JPS tahun anggaran
1998/1999 secara kuat menunjukkan tidak ada yang bisa diperbaiki lagi
dari program ini. Rancangan di atas kertas mungkin saja diperbaiki
dengan segala jargon indah seperti partisipasi, transparansi,
akuntabilitas, dan sejenisnya. Tetapi, selama pelaksana program ini
adalah lembaga dan birokrasi yang sama dan orang-orang yang sama,
korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap akan berlangsung. Karena itu, kami
akhirnya memutuskan untuk menolak program JPS dan menyatakan STOP
program JPS. Kami sudah selalu miskin selama ini, janganlah beban kami
diperberat dengan hutang yang semakin bengkak.
Bappenas dan Bank Dunia, walaupun telah membuktikan langsung di lapangan
bagaimana amburadulnya program ini, tetap ngotot akan melanjutkan
program JPS dan memperbaiki rancangan dan pelaksanaannya (Surat Mark
Baird kepada UPC, 13 April 1999). Bank Dunia memberikan persyaratan
yang menurut mereka sangat ketat, di antaranya, mengharuskan adanya
transparansi informasi dari pemerintah tentang program ini. Karena itu,
Bappenas mengadakan konsultasi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil
(civil society) yaitu, organisasi-organisasi buruh, ormas agama,
organisasi-organisasi perempuan, dan NGO umum pada 14, 15, 16, dan 22
April tentang rancangan program JPS tahun anggaran 1999/2000. Kedatangan
kita di pertemuan konsultansi tersebut akan dijadikan bukti oleh
pemerintah bahwa kelompok-kelompok civil society tetap mendukung JPS.
Karena itu, untuk kawan-kawan yang diundang dan berminat hadir, harap
memastikan bahwa kehadirannya tidak akan digunakan sebagai alat
pengesahan pencairan dana Bank Dunia untuk JPS.
Bank Dunia ternyata menerapkan standard ganda. Mereka menuntut
pemerintah untuk transparan, tapi mereka sendiri mengingkari prinsip
itu. Mereka tidak bersedia membagikan dokumen tertulis tentang
persyaratan yang mereka tuntut dari pemerintah Indonesia untuk
pengucuran dana pinjaman JPS, dengan alasan dokumen tersebut, menurut
kantor pusat mereka di Washington, bersifat rahasia. Mereka tidak
mengumumkan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan JPS. Mereka
juga tidak mengumumkan bahwa minggu ini ada tim penilai JPS dari
Washington. Seharusnya tim ini dibawa ke lapangan dan dipertemukan
langsung dengan rakyat untuk mengetahui kenyataan pelaksanaan program
ini.
Apa yang sesungguhnya ditakuti oleh Bappenas dan bank Dunia dengan
distopnya program JPS adalah terjadinya preseden bagi paket baku
IMF/Bank Dunia ini. Karena itu mereka bersedia melakukan berbagai
kompromi asal tidak menghentikan program ini. Bank Dunia yang menjadi
pendana utama program JPS 1999/2000 selain OECF, mengusulkan kepada
pemerintah Indonesia agar dana JPS tahun anggaran 1999/2000 dikurangi
dari 18 trilyun (tahun anggaran 1998/1999) menjadi hanya 8 trilyun; dan
program padat karya dan PDM-DKE dihapus.
Bappenas, sebaliknya, dalam lampiran undangan konsultansi dengan
kelompok-kelompok civil society di atas tetap mencantumkan rancangan
yang sama:
* Program JPS tetap terdiri atas tiga gugus besar, ketahanan pangan
(OPK, JPS pertanian); perlindungan sosial (pendidikan dan
kesehatan); dan penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan
(PDM-DKE).
* LKMD dan birokrasi pemerintah (Lurah, Camat, Bupati, dst) tetap
merupakan pelaku dominan dalam program JPS.
Kenyataan di atas membuat kami, rakyat miskin kota bersama UPC, tetap
menuntut program dihentikan. Perubahan yang sifatnya revisi
kecil-kecilan tidak akan memecahkan masalah, dan bukan jaminan akan
tidak adanya KKN yang sudah kuat berakar dalam birokrasi.
Program JPS yang nampaknya membantu rakyat miskin pada hakikatnya
bersifat buruk. Ia menambah hutang rakyat, membuat ketergantungan atau
menghilangkan keswadayaan dan kemampuan rakyat untuk mandiri, dan
menghilangkan solidaritas sosial. Sebagai bagian paket persyaratan
pemberian pinjaman oleh IMF, JPS sudah terbukti gagal di berbagai negara
yang diharuskan melaksanakannya. Indonesia tidak perlu mengulang
kesalahan yang sama. Karenanya, NGO dan organisasi massa tidak
seharusnya bersikap pragmatis dalam hal ini, hanya mempertimbangkan
jumlah uang dan sembako, susu atau makan tambahan yang bisa diterima
dari program ini tanpa mempertimbangkan dampak mikro dan makro yang
ditimbulkannya.
Bank Dunia, IMF dan pemerintah harus kita paksa untuk menghentikan
program JPS yang sudah terbukti salah di mana-mana. Karena itu sampaikan
dukungan anda melalui dua cara:
* Bubuhkan nama dan organisasi anda, kalau ada, di dalam daftar
berikut ini.
* Kirimkan ke kami data tentang penyelewengan dan penyalahgunaan
program dan dana JPS di daerah anda lewat fax (021-8642915) atau
email UPC.
Kami akan menyampaikannya ke Bappenas dan Bank Dunia untuk memperkuat
tekanan agar program JPS distop.
Terima kasih, kami menunggu dukungan dan data lapangan dari kawan-kawan
sampai minggu depan.
Jakarta, 14 April 1999
DAFTAR DUKUNGAN STOP PROGRAM JPS LEWAT EMAIL
(42 names/email addresses, deleted by SiaR Editor)
Urban Poor Consortium (Konsorsium Kemiskinan Kota)
Billy Moon Blok H-I/7 Jakarta 13450
Phone/Fax: 62.21.8642915
e-mail: mailto:[EMAIL PROTECTED]
Urban Poor Website: http://welcome.to/urbanpoor
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
