Precedence: bulk
SEJUMLAH JENDRAL TERSINGGUNG DENGAN USULAN PENYELESAIAN DAMAI TIMTIM
JAKARTA (MateBEAN, 19/4/99). Pengumuman resmi pemerintah Indonesia
untuk menyelesaikan persoalan Timor Timur secara damai, demokratis dan
terhormat dengan meciptakan opsi kedua yaitu kemerdekaan bagi Timor Timur
telah membuat sejumlah jenderal tersinggung. Para jenderal yang tersinggung
itu adalah mereka yang sejak 1974 terlibat langsung dalam berbagai operasi
penyusupan dan penyerangan Timor Timur. Demikian beberapa sumber yang
dilangsir MateBEAN di Jakarta maupun dari Dili.
Menurut sumber di Jakarta, jauh sebelum pengumuman resmi pemerintah
Indonesia yaitu sejak lengsernya dedengkot rejim Orde Baru, Soeharto yang
bertanggungjawab langsung atas invasi Timor Timur, beberapa jenderal telah
kasak-kusuk untuk membangun sebuah skenario untuk mempertahankan kehadiran
ABRI di Timor Timur. Rekayasa ini berimplikasi pada terjadinya chaos di
seluruh Timor Timur, bila tentara Indonesia terpaksa ditarik dari wilayah
itu, karena tekanan atau desakan internasional.
Para jenderal ini telah menghamburkan milyaran dolar kepada
orang-orang Timor Timur yang pro-integrasi untuk menempuh segala cara yang
perlu demi tercapai target mereka: tetap bertahan atau pergi meninggalkan
tragedi yang terjadi antara orang Timor Timur sendiri.
Di antara para jenderal itu antara lain adalah Menteri Penerangan
Kabinet Habibie Yunus Yosfiah yang juga menantu orang Timor Timur, mantan
Kepala BIA Zacky Anwar yang juga pendukung setia Prabowo Subianto, Pangdam
Udayana Adam Damiri serta Danrem Timor Timur Tono Suratman. Yunus Yosfiah
dan Zacky Anwar merupakan sosok-sosok perwira Indonesia yang tidak dapat
luput dari sejarah penderitaan rakyat Timor Timur. Bahkan Yunus Yosfiah yang
nama samarannya Andreas ketika melakukan operasi Komodo dan Seroja, terbukti
terlibat langsung dalam pembunuhan 5 wartawan media Australia di Balibo
bulan Oktober 1975.
Sementara itu, sumber MateBEAN dari Dili melaporkan adanya keluhan
dari pihak Bank Pembangunan Daerah Timor Timur (BPD) Dili bahwa uang yang
hendak didepositokan oleh beberapa anggota BMP adalah adalah uang palsu.
Karenanya pihak BPD Timtim menolak untuk menerima uang tersebut.
Akhirnya anggota BMP bersangkutan melaporkan hal itu kepada Danrem
Tono Suratman. Dengan santai Tono Suratman menjawab, "Uang itu kan bukan
untuk ditabung, tapi untuk dipakai." Meski belum dapat dikonfirmasikan
kebenaran berita ini, namun kemungkinan untuk terjadinya pemalsuan uang
kertas oleh pihak-pihak militer tertentu sangatlah besar, mengingat situasi
ekonomi Indonesia yang makin tak menentu, malah militernya menghamburkan
duit miliaran dolar untuk operasi di Timor Timur.
Berbicara soal pemalsuan uang kertas, militer memang jagonya.
Berbagai kasus pemalsuan di Jakarta dan di tempat lain di Indonesia
diketahui dibekengi oleh militer. Konon yang mencetaknya adalah "anak-anak
Cendana" yang memegang lisensi impor kertas sejenis yang diimpor oleh
Perusahaan Uang Republik Indonesia (Peruri).***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
