Precedence: bulk ABRI MEMPERKOSA WANITA ACEH DAN PAPUA Oleh: Ottis Simopiaref E-mail: [EMAIL PROTECTED] Nederland, 19 April 1999 Walaupun mendung, kota Amsterdam tidak tercurahi hujan yang kadang-kadang membasahi bumi Nederland selama tiga minggu terakhir ini. Temperatur siang itu berkisar 10 derajat celcius. Musim semi biasanya membawa sedikit kebahagiaan bagi saya sebagai seorang yang berasal dari tanah tropis, karena temperatur akan semakin menanjak menuju musim panas yang kadang-kadang mencapai 30 derajat celcius. Namun, hari itu rasa kebahagiaanku tercoreng oleh cerita -pemerkosaan wanita- di Papua Barat dan Aceh. Di dalam kereta-api sore menuju Wageningen tempat saya berdomisili tiba-tiba hatiku diterpa badai kesedihan karena bayangan cerita siang itu. Beberapa tetesan air-mata yang tak sanggup aku bendung sempat membahasi pipiku yang mulai berkulit-kasar termakan usia. Ya, aku sudah berusia 45 tahun. AKUI (Aksi Kemanusiaan Untuk Indonesia) sebuah LSM Indonesia yang bermarkas di Nederland mengadakan sebuah seminar di kota Amsterdam dengan thema -Wanita dan Krisis Kemanusiaan di Indonesia. Perlu dicatat, bahwa untuk pertama kali dalam sejarah sebuah LSM Indonesia di Nederland mengundang seorang aktivis wanita Papua dari Papua Barat. Setelah mengikuti beberapa sessi dari Komisi HAM PBB di Jenewa para aktivis wanita asal, Indonesia, Papua Barat dan Aceh itu datang ke Nederland. Seminar bertanggal 17 April 1999 itu dibuka sekitar pukul 14.00 oleh Lily dan berakhir pukul 16.00. Sekitar 40 orang Indonesia dan non-Indonesia hadir memenuhi separoh dari salah satu zal kuliah pada Free University of Amsterdam. Inggris, Belanda dan Indonesia merupakan tiga bahasa pengantar. Jos Wibisono dari Radio Hilversum menjadi moderator. Hendardi dari Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) sebagai salah satu pembicara tak dapat hadir. Hendardi direncakan untuk menyampaikan topik -Impunity, Ethnic and Religious Conflict in Indonesia. Karena kesibukan organisasi, Hendardi harus kembali ke Indonesia dari Jenewa. Feije Duim dari Gereja Nederland dan Clarita Benzon dari NOVIB (sebuah organisasi Nederland bantuan pembangunan) yang juga diundang sebagai pembicara tak dapat hadir. Khairani Arifin seorang aktivis wanita dari organisasi Flower Aceh menyatakan bahwa ada tiga alasan mengapa wanita Aceh diperkosa oleh anggota ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). "Pertama: seorang wanita dapat diperkosa karena dituduh, bahwa suaminya menjadi anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kedua: wanita dituduh sebagai anggota GAM, dan ketiga: wanita sebagai tempat pelampiasan seks anggota ABRI." Anggota ABRI yang lama meninggalkan isteri demi tugas di daerah lain biasanya memenuhi kebutuhan seksnya secara biadab. Apalagi anggota ABRI yang membujang dan merasa bebas. Anggota ABRI yang bergaji minim tak sanggup pergi ke rumah pelacuran. Mereka merasa lebih gampang memperkosa dengan menggunakan senjata sebagai alat pemaksa. Tiga alasan di atas mencakar dan melukai hatiku. Secara rasional, aku dapat mengakui dan menerima bahwa seks sebagai kebutuhan jasmani adalah sesuatu yang normal. Berbagai jenis binatang menikmati seks melalui cara yang penuh cinta (lovely) dan indah (beautiful). Tapi, anggota ABRI yang ingin menikmati seks sebagai dijelaskan Khairani tak dapat aku cerna. Aku menjadi mual. Mereka yang anggota ABRI menodong wanita dengan senjata untuk memperkosa. Mereka membunuh wanita sehabis memperkosa. Secara manusiawi dan binatangwi (istilah baru yang harus aku gunakan) aku menolak dan mengutuk dengan keras kebiadaban anggota ABRI. Mereka tidak manusiawi dan tidak binatangwi. Kebiadaban mereka tak sebanding dengan makluk lain. Yusan Yeblo, seorang aktivis Papua dari Kelompok Kerja Wanita Irian menyampaikan cerita yang sama. "Tiga alat pembalut menstruasi menyumbat alat kemaluan mayat wanita yang ditemukan di Papua Barat." Mia Roemajauw, seorang hadirin, menanyakan hal tersebut kepada para pembicara. Yusan mengakui bahwa hal itu memang terjadi dan dilakukan oleh anggota ABRI di Papua Barat. "I strongly reject any form of separatism. And in accordance with the Constitution, I will instruct security officers and regional government officials to take stern but wise action to deal with such unconstitutional moves," kata Habibie, presiden RI, pada seminar tentang transmigrasi (kantor berita Reuter yang dikutip Indonesia Daily News Online, 15 April 1999). Pernyataan Habibie yang biasanya didukung Wiranto, panglima ABRI, dapat ditangkap sebagai aba-aba militer. Setiap komando yang diberikan oleh presiden biasanya diterjemahkan oleh ABRI sebagai perintah atasan yang harus dilaksanakan sewenang-wenang. Pernyataan Habibie tersebut di atas merupakan lampu hijau bagi anggota ABRI untuk berperang melawan rakyat Aceh dan Papua Barat yang sedang menuntut kemerdekaan. Dalam seminar di Free University of Amsterdam itu aku mengemukakan dua opsi (option). Pertama, masalah -gender- harus dimasukkan ke dalam agenda politik nasional. Kedua, pemerkosaan terhadap wanita oleh ABRI di Aceh dan Papua Barat dapat berakhir jika kedua daerah ini merdeka dan memiliki negara sendiri terlepas dari penjajahan Indonesia. Selama Aceh dan Papua Barat masih merupakan daerah jajahan Indonesia, pemerkosaan HAM Wanita oleh anggota ABRI tetap akan berlangsung hingga selama-lamanya. Apalagi tuntutan kemerdekaan di kedua daerah ini semakin nyaring menyebabkan Habibie mengeluarkan komando tersebut di atas. "Kami sedang berjuang agar masalah -gender- dapat dimasukkan ke dalam agenda pemerintah," kata Taty Krisnawaty dari Solidaritas Perempuan yang bermarkas di Jakarta yang juga adalah pembicara pada seminar. Menurut Taty, tuntutan kemerdekaan dapat disampaikan melalui Partai Amanat Nasional (PAN). "PAN sedang memperjuangkan bentuk negara federal dan mungkin mereka juga akan dapat mempertimbangkan tuntutan kemerdekaan dari beberapa daerah", kata Taty. Menjawab opsi kedua, Khairani Arifin menyatakan: "Secara pribadi saya mendukung tuntutan mahasiswa Aceh untuk referendum. Tapi prioritas kami adalah, bahwa anggota ABRI yang telah melakukan pemerkosaan harus diseret dulu ke pengadilan." Referendum merupakan barometer demokratis untuk mengukur berapa besar angka mayoritas maupun minoritas yang menginginkan kemerdekaan Aceh dan Papua Barat di luar negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak adil jika ada pihak yang mengatakan bahwa yang menuntut kemerdekaan adalah segelintir orang. Yusan Yeblo menjawab, bahwa untuk menghentikan pemerkosaan HAM Wanita, penyadaran harus dimulai di dalam setiap keluarga. "Kuat-lemahnya masalah -gender- di dalam agenda politik tergantung pada dukungan dari bawah", kata Yusan dari Papua Barat. Ada dua bentuk pemerkosaan HAM Wanita yaitu yang disebabkan oleh kekerasan negara (state violence) dan kekerasan budaya (cultural violence). Menurut seorang guru-besar pada universitas Hawai, Johan Galtung, cultural violence juga berada di dalam adat-istiadat. Menghubungkan teori Galtung, maka dapat dikatakan bahwa pemerkosaan HAM Wanita terjadi karena wanita tidak diikut-sertakan di dalam proses pengambilan kebijakan (decisssion making process) karena kuatnya sistem patriakhal di dalam masyarakat. Struktur penyelesaian menurut pikiran saya, bahwa yang paling urgen saat ini adalah dibasmikannya state violence yang dilakukan oleh ABRI sebagai pendukung pemerintah. Cultural violence dapat diselesaikan melalui program jangka panjang. Di samping itu, cultural violence dapat menjadi berkurang dengan sendirinya karena adanya perkembangan budaya secara otomatis. Budaya bukan sesuatu yang statis, dia berkembang dari waktu ke waktu. Pada suatu saat, wanita akan dapat memiliki posisi yang sederajat dengan kaum Adam. Di kota Utrecht aku menggantikan kereta-api yang aku tumpangi dari Amsterdam. Dari Utrecht ke Ede-Wageningen aku bertemu dengan seorang teman asal Jawa yang juga menghadiri seminar siang itu. Dia sedang belajar theologia di Universitas Katholik Nijmegen, tak jauh dari Wageningen. Dari deretan pengunjung dia termasuk salah satu yang mengemukan pertanyaan bagaimana kita dapat bekerjasama untuk mengakhiri kekejaman ABRI. Dia menyerukan: Pembunuhan dan pemerkosaan oleh ABRI harus segera dihentikan. Cukup adalah cukup." Dalam percakapan kami yang berkisar 25 menit yaitu jarak antara Utrecht dan Ede-Wageningen dia mengatakan bahwa kita harus -berpikir global dan bertindak lokal. Ini salah satu slogan terbaik yang akhir-akhir ini aku dengar melalui berbagai organisasi HAM dan Lingkungan Hidup di Eropa. HAM di Belanda dihargai dan dijamin oleh negara. Lingkungan Hidup (environment) dikontrol secara bebas oleh berbagai organisasi pemerhati. Masalah yang dihadapi di Belanda tak sekejam yang dirasakan di Aceh dan Papua Barat. Saya menikmati demokrasi di Belanda. Tapi, perang di Kosovo, Aceh dan Papua Barat membuatku berpikir global. Di samping itu aku pun bertindak lokal di mana aku selalu memisahkan sampah hijau dan non-hijau yang aku buang ke dalam bak sampah di rumah. (Ottis).*** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
