Precedence: bulk
PKI AKAN BANGKIT SELAMA KETIDAK ADILAN MASIH ADA DI BUMI INDONESIA
Oleh: Alam Tulus
Mingguan Forum (No 01 thn VIII) tampil dengan muka berjudul "Setelah napol
PKI dibebaskan Habibie. Awas PKI bangkit kembali". Di dalamnya terdapat
beberapa laporan sekitar masalah PKI tsb, dimulai dengan "Koreksi di atas
lembar hitam" (Ivan Haris); "Latief Bebas, PKI Dimaafkan"; "Abdul Latief:
Pak Harto Memanfaatkan Penangkapan Jenderal" dan diakhiri dengan laporan
Munawar Chalil (Jkt) dan Gunawan Antara (Paris) tentang "Menghitung potensi
kembalinya PKI".
Munawar Chalil memulai laporannya dengan kata-kata: Tiga puluh tahun,
apalagi dalam penjara, bukan lah waktu yang singkat. Karena itu banyak
anggota keluarga eks Kolonel Abdul Latief, eks Sersan Kepala Boengkoes,
Natanael Marsudi dan Asep Surjaman, menangis haru saat ayah atau suami
mereka dibebaskan dari Penjara Cipinang. Kamis dua pekan silam, meski tak
satu pun napol yang tersangkut dalam kasus G30S itu terlihat meneteskan air
mata.
Kebahagiaan keluarga para napol itu ternyata tak lantas menular ke
masyarakat Indonesia. Malah ada yang bersikap sebaliknya: pembebasan itu
menimbulkan rasa cemas. Jangan-jangan dengan begitu, paham komunisme yang
dulu diusung PKI akan bangkit kembali. Padahal "PKI adalah partai terlarang
yang sampai kini statusnya belum dicabut," kata Ketua ICMI, Ahmad Tirtosudiro.
Menurut dia masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, memang memiliki
trauma masa lalu. "PKI sering menyengsarakan rakyat," kata Ahmad. Yang
dimaksud dia adalah upaya PKI untuk merebut kekuasaan dengan senjata pada
1926, 1948 dan 1965.
Benar kah seperti dikatakan Ahmad Tirtosudiro itu bahwa PKI "sering
menyengsarakan rakyat"? Apakah bukan sebaliknya yang menyengsarakan rakyat?
Apa kah dengan demikian PKI tidak akan bangkit kembali setelah ditindas 50
tahun lebih oleh Soeharto dengan Orde Barunya? Sebelum menjawab yang
terakhir ini, baik lah kita cermati tentang pemberontakan PKI melawan
Belanda penjajah pada 1926/1927, tentang Peristiwa Madiun dan G30S. Dan
kemudian baru kita bahas tentang akan bangkitnya PKI kembali.
PERINTIS KEMERDEKAAN
Bertentangan dengan penilaian Ahmad Tirtosudiro dari ICMI, yang menganggap
pemberontakan PKI melawan Belanda penjajah telah menyengsarakan rakyat, maka
LM Sitorus, melalui bukunya "Sejarah pergerakan dan kemerdekaan Indonesia"
telah mengemukakan antara lain: "...sekalipun pemberontakan yang dilakukan
PKI tidak memperoleh maksud dan tujuannya, besar juga pengaruhnya buat
perjalanan pergerakan kemerdekaan di masa mendatang. Kaum yang terhina, kaum
yang lapar, golongan penduduk yang terlebih-lebih mengalami penindasan dan
pemerasan sudah bangun dan sadar akan nasibnya. Rakyat sudah mencapai
kesadaran sedemikian rupa, sehingga ia tidak enggan lagi memakai kekerasan
untuk mempertahankan hak hidupnya (hal 37).
Sedangkan Muluk Nasution melalui bukunya "Pengalaman Perjuangan Dalam
Merintis Kemerdekaan", dengan judul "Pemberontakan rakyat Silungkang
Sumatera Barat 1926/1927", antara lain mengemukakan: Walaupun pemberontakan
Silungkang/SR pada 1926/1927 itu berakhir dengan kegagalan dan penindasan,
akan tetapi sangat banyak memperoleh pengalaman, mengetahui bahwa kekuasaan
kolonial itu bukan lah suatu kekuasaan yang tidak dapat digoyahkan atau
ditumbangkan oleh tenaga dan kekuatan rakyat. Sejarah akan membuktikan bahwa
pemberontakan rakyat 1926/1927 bukanlan hal yang sia-sia.
"Bung Karno menilai pemberontakan itu sebagai suatu generale repetitie dari
suatu radikale revolutionaionaire gymnastyk (olahraga pemanasan untuk
perjuangan revolusi yang lebih luas) dalam menghadapi perjuangan pembelaan
Proklamasi 17-8-1945.
"Penilaian Bung Hatta adalah pemberontakan-pemberontakan itu menunjukkan
kepada dunia luar bahwa rakyat Indonesia sungguh-sungguh ingin merdeka.
"Negara RI telah menetapkan para pemberontak itu sebagai pahlawan perintis
kemerdekaan dengan suatu undang-undang bernomor 5/PP/1964 yang waktu itu
(1964) kurang lebih 7.500 orang terpencar di seluruh tanah air" (hal 251-252).
Jadi, hanya pihak yang menentang perjuangan kemerdekaan, yang akan menilai
pemberontakan melawan Belanda penjajah telah menyengsarakan rakyat
Perjuangan atau pemberontakan melawan Belanda penjajah, justru untuk keluar
dari kesengsaraan rakyat yang ditimbulkan oleh penjajahan itu. Yang menilai
pemberontakan melawan Belanda penjajah telah menyengsarakan rakyat
seakan-akan mereka adalah pejuang atau pahlawan kebahagiaan bagi rakyat.
Kebahagiaan apa yang akan dialami rakyat di bawah kekuasaan penjajah,
kecuali bagi cecunguk-cecunguknya.
Jadi, para pemberontak tahun 1926/1927 oleh negara RI telah diakui sebagai
perintis kemerdekaan. Kemerdekaan yang kini dinikmati Ahmad Tirtosudiro
tidak akan ada, tanpa adanya perintis kemerdekaan.
PROVOKASI HATTA
Berbeda dengan peristiwa 1926/1927, di mana peristiwa itu adalah
pemberontakan yang direncanakan PKI untuk menggulingkan kekuasaan Belanda
penjajah, maka peristiwa Madiun di tahun 1948, bukanlah peristiwa yang
direncanakan PKI. Yang direncanakan PKI ketika itu ialah melaksanakan
Kongres Fusi (PKI, Partai Buruh dan Partai Sosialis menjadi PKI) pada
tanggal 1-3 Oktober 1948. Sesuai dengan hasil Konferensi Besar PKI 26-27
Agustus 1948 di Yogyakarta, dimana Musso telah melakukan Koreksi Besarnya
atas PKI. Sebelumnya, supaya masing-masing partai menyelenggarakan Kongresnya.
Untuk lebih jelasnya bahwa peristiwa Madiun ini bukan pemberontakan PKI,
tetapi provokasi dari pihak pemerintah Hatta untuk melaksanakan usul Graham
di Sarangan supaya membasmi kaum merah (Red drive proposals), dapat
dikemukakan diantaranya sbb:
Menurut R Kreutzer melalui tulisannya "Sekelumit sejarah: hal ihwal yang
mendahului (voorspel) peristiwa Madiun "banwa Laporan sangat rahasia dari
Kepolisian Umum Belanda tertanggal 1 April 1948 menyatakan telah berlangsung
pertemuan rahasia antara Graham (AS) baik dengan Soekarno maupun dengan
Sukiman. Dimana oleh Graham telah direstui bahwa RI termasuk dalam
lingkungan operasional rencana Marshall dalam kawasan Asia Tenggara, apabi
persetujuan Renville telah nyata diterima. Lalu pengaruh Sayap Kiri atas
kebijaksanaan pemerintah RI dapat ditipiskan, hal mana berarti berlaku
blokade terselubung terhadap segala kegiatan golongan Sayap Kiri.
Untuk menyesuaikan dengan usul Graham, maka program Kabinet Hatta terdiri
dari 4 pasal. Yaitu berunding atas dasar Renville, selekasnya terbentuk RI,
rasionalisasi dan pembangunan
Sesuai dengan usul Graham tersebut, maka dalam kabinet Hatta ini tidak
seorangpun dari Sayap Kiri yang duduk. Sedang Masyumi dan PNI duduk di
dalamnya, meskipun sebelumnya menentang Renville guna menjatuhkan kabinet
Amir Syarifuddin. Sekarang justru mendukung Renville.
Graham berpeluang untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin Indonesia, seperti
dengan Soekarno, Hatta, Sukiman dsb justru karena Graham adalah Ketua KTN
(Komisi Tiga Negara) yang terbentuk sesudah perang kolonial pertama (21 Juli
1947).
Program rasionalisasi Hatta untuk menyingkirkan elemen-elemen Sayap Kiri
yang terdapat dalam TNI Masyarakat, karena anggota Laskar Rakyat yang
tergabung dalam TNI Masyarakat itu kebanyakan beraliran maju, kiri.
Dengan rasionalisasi Hatta, maka jumlah 400 ribu anggota TNI Masyarakat
awal tahun 1948, menurut rasionalisasi hanya akan tinggal 57 ribu prajurit
teratur dan tetap. Sebagai kekuatan inti TNI yang telah dimodernisasi.
Pihak Laskar Rakyat yang jumlahnya ratusan ribu akan dirasionalisasi, tentu
saja menentang rencana rasionalisasi itu. Untuk mematahkan perlawanan
Laskar-laskar Rakyat itu pemerintah Hatta mulai menyingkirkan makin banyak
perwira-perwira yang pro PKI dari jabatan-jabatan kunci pasukan TNI. Malah
Kolonel Sutarto, Komandan Panembahan Senopati ditembak secara gelap oleh
pihak yang pro rasionalisasi. Sutarto penentang rasionalisasi tsb.
Bukan itu saja. Brigade Polisi Bodjonegoro, Asmaun, seorang anggota Partai
Sosialis, dilucuti oleh Brigade Polisi Umum. Pada tanggal 1-2 Sept l948
pimpinan PKI Solo (Slamet Wijaya dan Pardio) diculik, mereka dibawa ke
Markas Siliwangi di Tasikmadu. 7 September 1948 hampir semua perwira Tentara
Laut di bawah Komando Yadau diculik dan mereka dipindankan ke Serambatan
(Markas Siliwangi).
9 September 1948, Suadi, penerus Sutarto sebagai Komandan Fanembanan
Senopati, seizin Panglima Sudirman mengadakan pelacakan yang cermat atas
penculikan-penculikan. Baru saja pelacakan dimulai, kembali perwira-perwira
yang bertugas itu diculik. Suharman hilang tanpa meninggalkan jejak. Letkol
Sumarto diculik dibawa ke basis mereka dekat Serambatan. Suadi memberi
ultimatum. Sebelum berlakunya jam ultimatum, Suadi mengirim sebagai utusan
Mayor Laut Sutarno ke Serambatan untuk menerima jawaban... waktu Mayor
Sutarno tiba di tempat, ia terus ditembak mati.
Satuan TNI Panembahan Senopati segera menyerang Serambatan dan pertempuran
baru berhenti setelah ada perintah dari Panglima Sudirman untuk meletakkan
senjata.
Sementara itu sejak awal September daerah Madiun sudah dirembesi
(diinfiltrir) oleh kesatuan tentara dan kelompok bersenjata anti komunis,
yang berdiri di belakang pemerintah Hatta. Kelompok anti komunis (CPM)
mengambil tindakan keras terhadap pemogokan buruh di Kotapraja Madiun. Juga
Polisi Militer melakukan pengejaran terhadap anggota SOBSI.
Rupanya Sumarsono terprovokasi oleh provokasi yang dilancarkan kelompok
bersenjata anti komunis. Pagi 18 September 1948 Sumarsono melucuti CPM,
Polisi Negara dan Siliwangi. Pada 19 September malam Presiden Soekarno
mengumumkan perang terhadap PKI; pilih Soekarno-Hatta atau PKI-Musso.
Padahal ketika Sumarsono melucuti CPM, Polisi Negara dan Siliwangi Musso
sedang berada di Purwodadi (Semarang) sedang menyelenggarakan rapat-rapat
untuk menjelaskan koreksiannya atas PKI. Jadi, tindakan Sumarsono diluar
pengetahuan Musso.
Pada 20 September 1948 PM Hatta meminta kepada Sidang Badan PekerJa KNIP
untuk diberi kekuasaan penuh kepada presiden dalam keadaan bahaya untuk 3
bulan (mulai 15 September s/d 15 Desember 1948). Salah satu diantara alasan
yang digunakan Hatta untuk meminta mandat penuh itu, ialah "Tersiar pula
berita entah benar entah tidak--Musso akan menjadi presiden republik
rampasan itu dan Amir Syarifuddin Perdana Menterinya" (Kumpulan pidato Mohd.
Hatta 1942-1949, hal: 264).
Alasan yang digunakan Hatta tsb menunjukkan dirinya sendiri tidak yakin
atas tuduhannya yang dilemparkan kepada Musso dengan PKI-nya. Hatta
menggunakan kabar burung sebagai alasan untuk mendapat mandat penuh. Supaya
usul Graham dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkannya.
Menurut R Kreutzer bahwa suatu fakta nyata menunjukkan yakni pemerintah
Hatta dengan mudahnya menangkapi sejumlah besar pemimpin dan anggota FDR/PKI
di Yogyakarta, hal mana lebih meyakinkan tentang tidak adanya rencana
kudeta. Bahkan wakil-wakil yang duduk dalam Badan Pekerja KNIP hadir ketika
sidang tanggal 20 September. Orang yang merencanakan kudete pasti tidak akan
bertingkah laku seperti itu, melainkan semuanya mereka akan menghilang.
Terang kiranya bahwa peristiwa Madiun di tahun 1948 bukanlah pemberontakan
PKI, melainkan provokasi Hatta untuk melaksanakan usul Graham "Red drive
proposals" (pembasmian kaum merah).
G.30-S/SOEHARTO
Peristiwa tahun 1965, atau yang terkenal dengan G.30-S, jauh lebih rumit
dan kompleks dari peristiwa Madiun, apalagi dari pemberontakan PKI melawan
Belanda penjajah pada tahun 1926/1927. Karena permasalahannya bukan saja ada
peranan CIA dalam menggulingkan Presiden Soekarno dari kekuasannya dan
menghancurkan PKI, juga karena terdapatnya konflik intern dalam Angkatan
Darat, juga antara Presiden Soekarno dengan sementara jenderal-jenderalnya
yang tidak loyal.
Tuduhan jenderal Soeharto dengan Orde Barunya bahwa G.30-S adalah
pemberontakan PKI, seperti yang dikemukakan buku putih (G.30-S pemberontakan
PKI) tak masuk akal, karena jika G.30-S itu pemberontakan PKI, maka
pemberontakan itu ditujukan kepada Presiden Soekarno. Padahal pemerintahan
Presiden Soekarno menjamin eksistensi PKI dengan persatuan "Nasakom"nya.
Mengenai G.30-S ini bukan pemberontakan PKI, diantaranya dapat diketahui
dengan membaca "Memoar Oei Tjoe Tat" serta "AM Hanafi Menggugat".
Oei Tjoe Tat melalui Memoarnya mengemukakan bahwa menurut hasil
pengamatannya sejak 1 dan 2 Oktober 1965 kekuasaan de facto sudah terlepas
dari tangan Presiden selaku penguasa RI. Dengan kata lain pada 1 Oktober
1965 berakhir lah sesungguhnya rezim Soekarno (hal: 170).
Supersemar, ujar Oei Tjoe Tat, sesunggunnya tidak lain daripada bagian
suatu skema pemeretelan kekuasaan Presiden/Pangti Soekarno, sebenarnya sudah
berlangsung sejak jenderal Soeharto menolak panggilan Pangti Soekarno untuk
datang ke Halim. Bukankah ia juga menolak penunjukkan jenderal Pranoto
Reksosamudro (hal: 321).
Jadi yang terjadi bukanlah peralihan kekuasaan secara konstitusional
melainkan benar-benar suatu kudeta, perebutan kekuasaan, hanya mungkin
bergaya Solo, alon-alon asal kelakon (proctracted or creeping coup) dengan
berselimut kata-kata, slosan pemuda, ABRI dibelakang pemimpin besar revolusi
(hal: 322).
Sayang kudeta terhadap Presiden sah RI tak pernah diakui sampai sekarang.
Maka mudah dimengerti mengapa euphemisme politik mirip dengan hipokrisi,
terus berlangsung dan semakin merinci (hal: 323).
Sedang AM Hanafi (mantan Dubes RI untuk Kuba) mengemukakan dengan cara yang
lain pula untuk menunjukkan bahwa G.30-S itu bukan pemberontakan PKI,
melainkan adalah kudeta Soeharto, atau G.30-S/Soeharto. Inilah diantaranya
yang dikatakan AM Hanafi:
"Kalau mau sungguh-sungguh mau menemukan darimana sumber kesalahan paling
pokok yang menimbulkan malapetaka, yang "dimahkotai" oleh kemenangan kudeta
Soeharto dengan penyembelihan sejuta lebih rakyat yang tidak berdosa itu,
saya berpendapat pertama-tama bukanlah harus dicari kepada Soekarno, juga
bukan kepada Aidit dan PKI, tetapi terhadap mereka yang telah melacurkan
diri pada Amerika.
"Mereka ini lah yang mengacau, yang menjalin-jalin jerat provokasi dengan
apa yang disebut Gestapu (Gerakan 30 September-pen). Dari sinilah Soeharto
mulai menggunakan Gestapu sebasai kuda tunggangannya untuk mencapai puncak
kekuasaan, kemudian merestorasi neo-kolonialisme di Indonesia, seperti yang
dialami sekarang.
"Tapi, jelas Gestapu itu bukan PKI, dan PKI bukan Gestapu. Gestapu
menunggangi Soekarno, Soeharto menunggangi Gestapu. Bahwa Aidit cs
tersangkut dengan Gestapu, itu jelas (Sudisman sendiri mengakuinya dengan
jantan). Dus, sesungguhnya Gestapu itulah yang harus diperiksa dan diadili
dengan teliti, berikut segala sangkut pautnya dan latar belakangnya, secara
terbuka, adil dan demokratis. Semua itu memerlukan waktu yang cukup, tidak
bisa tergesa-gesa atau main tembak tanpa proses, seperti dialami Aidit,
Nyoto, Sakirman, Lukman dll. Penggabungan nama Gestapu dengan nama PKI
menjadi G.30-S/PKI, itu sebenarnya sudah menunjukkan salah satu mata rantai itu.
"Jadinya, maling seperti berteriak maling, karena tidak ada penyidikkan
yang jujur dan terbuka. Kenapa tidak disebut saja G.30-S, sebab, bukankah
begitu nama sebenarnya yang dinyatakan Kolonel Untung sendiri? Kalau tokh
mau dilengkapi kata ajektifnya, yang paling kena adalah "Getapu/Soeharto"
(hal: 262-263).
Ya, Gestapu menunggangi Soekarno, Soeharto menunggangi Gestapu, kata AM
Hanafi. Kesimpulan AM Hanafi ini diperkuat oleh keterangan kolonel Latief
"Pak Harto memanfaatkan penangkapan jenderal" (lihat Forum, No 01, 11 April
1999). Tentang penangkapan jenderal-jenderal itu oleh kolonel Latief, atas
permintaan Brigjen Supardjo dan letkol Untung, beberapa jam sebelum
dilaksanakan diberitahukan kepada Soeharto di RSPAD. Soeharto membiarkan
saja rencana pengambil jenderal-jenderal itu berlangsung, Jenderal Soeharto
berkepentingan terbunuhnya para jenderal tsb.
Jelas kiranya bahwa dalih Ahmad Tirtosudiro banwa PKI sering menyengsarakan
rakyat melalui pemberontakan 1926, Peristiwa Madiun dan G.30-S adalah untuk
menyembunyikan dirinya yang sesungguhnya mendukung kudeta Soeharto terhadap
Presiden Soekarno. Berbicara soal menyengsarakan rakyat, apa kah bukan teror
gerombolan DI/TII di Jawa Barat terhadap rakyat yang menyengsarakan rakyat?
Apa kah pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, di mana Natsir memainkan
peranan penting, tidak menyengsarakan rakyat? Apa itu membahagiakan rakyat?
Jauh panggang dari api.
ANAK ZAMAN YANG AKAN MELAHIRKAN ZAMAN
Sekarang kita masuki bagian kedua, yaitu mungkinkah PKI bangkit kembali?
Menurut KH Yusuf Hasyim, seperti yang diberitakan dalam Forum Keadilan di
atas bahwa gerakan kaum komunis selalu menyesuaikan diri dengan
lingkungannya. Hingga kalau ada kesempatan nanti, dia akan mengambil alih
dengan berbagai strategi.
Strategi yang dimaksud dia adalah kemampuan kaum komunis, yang memiliki
doktrin perjuangan dengan prinsip pragmatis.
Menurut Ben Anderson (pakar politik dari Universitas Cornell di New York,
AS) kekawatiran (seperti yang dikemukakan KH Yusuf Hasyim tsb) sengaja
dilansir ABRI untuk mempertahankan posisinya sebagai bos sekuriti di
Indonesia. Selain itu kata Anderson, kekawatiran atas "bahaya laten" itu
juga menjadi imajinasi horor para tokoh yang dulu terlibat dalam pembantaian
ratusan ribu massa PKI. Kekawatiran itu bukan fakta yang sebenarnya.
Dalam situasi adanya kekawatiran yang demikian, apakah mungkin PKI bisa
bangkit kembali? Apalagi berbagai suara telah terdengar "komunisme sudah
mati". "Induknya saja, yaitu Uni Sovyet sudah hancur!" "Tiongkok sudah
menempuh jalan kapitalis". Dsb dsb.
Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita dengar apa yang dikatakan
Bung Karno 71 tahun yang lalu.
Bung Karno 71 tahun yang lalu melalui tulisannya "Berhubung dengan
tulisannya Ir A Baars" (DBR, 1963) mengatakan: "Sosialisme, sosial
demokrasi, komunisme adalah suatu reaksi, suatu panam perlawanan terhadap
pada kapitalisme, suatu paham perlawanan yang dilahirkan oleh kapitalisme
itu juga. Ia adalah anaknya kapitalisme, tetapi ia adalah pula suatu
kekuatan yang mencoba menghancurkan kapitalisme itu juga. Ia tidak bisa
berada dalam sesuatu negeri, dimana kapitalisme belum berdiri, dan ia tentu
ada pada suatu never jikalau negeri itu mempunyai aturan kemodalan, ia tentu
ada pada suatu negeri, jikalau negeri itu susunan pergaulan hidupnya ada
kapitalistis."
Seterusnya Bung Karno mengatakan pula bahwa walaupun sosialisme atau
komunisme itu diperangi sehebat-hebatnya atau ditindas sekeras-kerasnya,
walaupun pengikut-pengikutnya dibui, dibuang, digantung didrel atau
dibagaimanapun juga; walaupun oleh penindasan yang keras dan pemerangan yang
hebat ia kadang-kadang seolah-olah bisa binasa dan tersapu sama sekali, maka
tiada henti-hentinya ia muncul lagi dan muncul lagi di negeri yang
kapitalistis, tiada henti-hentinya ia membikin gemparnya kaum yang
dimusuhinya, menyatakan diri dalam riwayat dunia... Selama kapitalisme
sendiri belum lenyap, selama sumber asalnya sosialisme atau komunisme
sendiri masih mengalir, selama aturan yang memeras tenaga dan kehidupan kaum
buruh itu belum berhenti, maka reaksi di atasnya yang berupa pergerakan kaum
buruh itu tidaklah bisa dihilangkan pula adanya.
Menjelang penutup tulisannya itu Bung Karno berucap: ...walaupun pergerakan
buruh dan tani itu diringtangi atau ditindas sekeras-kerasnya, walaupun
perkataan komunisme sekarang sudah sama artinya dengan Digul, maka pastilah
pergerakan ini,--entah kapan--, akan muncul lagi dan muncul lagi selama
kapitalisme masih ada di Indonesia, pastilah saban-saban lagi timbul reaksi
ini, tidaklah dapat dikatakan sekarang atau dikira-kira lebih dulu, oleh
karena ia tergantung daripada sikapnya kaum yang dimusuhi, akan tetapi
bolehlah dipastikan lebih dulu, bahwa, selama kapitalisme dan imperialisme
itu masih ada, pasti reaksi itu akan datang. (hal: 59-6-61)
Sesuai dengan keterangan Bung Karno tersebut, maka Markus Giroth (manta
napol PKI yang baru dibebaskan dari Ujung Pandang) yang dulunya mantan
Sekretaris Dewan Nasional SOBSI, menjawab pertanyaan wartawan Forum Keadilan
(No O1, 11 April l999) mengatakan, "PKI akan tetap ada dengan caranya
sendiri. Akan bangkit selama ketidak-adilan masih ada di bumi Indonesia."
Jelas kiranya, disukai atau tidak, dikuatirkan atau tidak, penghisapan
manusia atas manusia yang dilakukan oleh kaum kapitalis telah melahirkan
komunisme yang akan menghancurkan kapitalisme dan melahirkan sosialisme.
Untuk sementara sosialisme kalah, tapi tidak berarti komunisme telah mati.
Komunisme setiap hari dilahirkan oleh kelas penghisap, baik dia beragama
atau tidak, melalui tindakan ketidak adilan yang mereka lakukan, melalui
penghisapan yang mereka praktekan. Bangkitnya kembali PKI, dibangkitkan oleh
ketidak-adilan itu sendiri.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
