Precedence: bulk
PNS DILI DIPAKSA TANDATANGANI OTONOMI
DILI (MateBEAN, 27/4/99), Selasa (27/2) pagi para pegawai negeri sipil
(PNS) di lingkungan kantor Walikota Dili dipaksa menandatangani dukungan
paket otonomi yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Hal ini dilaporkan
koresponden MateBEAN yang mencoba terus bertahan di ibukota wilayah yang
kini tengah panas itu.
Para PNS yang menolak menandatangani pernyataan dukungan akan diberi sanksi
berupa gaji bulanan tak akan diberikan. Banyak PNS yang panik mendengar
kebijakan baru yang diterapkan sevara mendadak itu. Sejumlah PNS mengatakan,
mereka baru lega untuk menentukan pilihannya pada saat diselenggarakannya
pemungutan atau penjajakan suara dibawah pengawasan PBB nanti.
Pemaksaan menerima otonomi terhadap para PNS ini dipastikan akan terus
berlanjut di seluruh instansi pemerintahan Timor Timur. Para pendukung
otonomi atau integrasi yang jelas-jelas sadar bahwa sebagian besar rakyat
di daerah ini akan menolak tawaran otonomi dari Indonesia sudak tak peduli
lagi dengan pertimbangan kemanusiaan, demokrasi, HAM dan aturan
internasional yang semestinya diterapkan.
Segala cara dilakukan kelompok pro-integrasi dan birokrasi Timtim
pro-Indonesia untuk memenangkan tujuan politiknya. Sekadar informasi
tambahan, pada 1 Mei 1999 mendatang. Pemerintah daerah Timor Timur yang
didominasi para pendukung Indonesia dan ABRI merencanakan segera membentuk
semacam pasukan sipil dalam bentuk Pam Swakarsa di setiap desa di Timor
Timur. Para pemuda di setiap desa dan kampung dipaksa masuk jadi anggota Pam
Swakarsa yang akan dikoordina- sikan di bawah militer Indonesia, khususnya
dari satuan SGI.
Secara resmi, pihak keamanan mengatakan bahwa Pam Swakarasa didirikan
untuk membantu mengamankan situasi desa di Timtim. Sebuah alasan yang secara
tersembunyi bisa dikatakan bertujuan menciptakan teror di antara penduduk sipil
Timor Timur.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
