Precedence: bulk
WARDAH HAFIDZ SINYALIR 90 PERSEN DANA JPS BOCOR
JAKARTA (SiaR, 19/5/99), Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.
Pepatah ini tampaknya pantas dikenakan kepada aktivis organisasi
non-pemerintah (Ornop) Wardah Hafidz dari Urban Poor Consortium (UPC) yang
akan digugat Partai Daulat Rakyat (PDR) atas pernyataan-pernyataannya yang
dinilai merugikan partai yang berdirinya disokong Menkop/PKM Adi Sasono itu.
Belum sehari, PDR melalui Ketua Departemen Humas, Taufiqulhadi, dan
Ketua Tim Pembela HAP Pulungan, Selasa (18/5) kemarin, menegaskan rencana mereka
untuk menuntut secara pidana dan perdata Wardah Hafidz yang dinilai mencemarkan
nama baik dan memfitnah parpol tersebut, maka Wardah, justru menegaskan,
kebocoran dana jaring pengaman sosial (JPS) mencapai 90%.
Dan tak tanggung-tanggung, Wardah malah mengimbau Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan Panwaslu, untuk segera mendiskualifikasi parpol-parpol seperti PDR dan
Partai Golkar yang menyalahgunakan dana JPS untuk kepentingan politik partainya.
Menurut Wardah, sikap pemerintah dan pihak-pihak parpol yang dikritik masih
berkesan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan Orde Baru, dalam melihat
penyelewengan atau kebocoran dana JPS, yaitu sikap arogan dan tak mau
perduli. Partai Golkar dan PDR dalam menanggapi temuan-temuan UPC, ataupun
pemantau- pemantau Pemilu, malah balik menuding temuan tersebut sebagai
memutarbalikkan fakta. Kalaupun ada pengurus Partai Golkar atau PDR yang
mengakui, mereka menyebutkan, bahwa perbuatan itu sebagai dilakukan
oknum-oknum partai.
"Mereka tetap melakukan bussines as usual, sehingga
kebiasaan-kebiasaan yang ada pada saat Orde Baru tetap saja dilakukan saat
ini," ucap Wardah.
Wardah sendiri telah mempersiapkan para pengacaranya dari Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat (Elsam), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI), dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
(PBHI) untuk menghadapi gugatan pihak PDR tersebut. Mereka antara lain Abdul
Hakim Garuda Nusantara, Bambang Widjojanto, Hendardi serta Ifdal Kasim.
Menurut Bambang Widjojanto, sikap arogan Partai Golkar dan PDR, karena
mereka masih yakin sistem hukum yang ada sekarang, beserta institusinya seperti
lembaga peradilan, serta para aparatnya masih produk Orde Baru, yang prototipe
negara kekuasaan di masa pra-reformasi.
Kegusaran PDR terhadap Wardah bermula dari pernyataan Wardah saat
wawancara dengan Liputan 6 SCTV pada 12 Mei 1999 lalu. Dalam wawancara itu,
Wardah menyebutkan, bahwa Menkop/PKM Adi Sasono, pada awal bulan Mei ini
telah mengumpulkan seluruh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi di
sebuah hotel
di Jakarta untuk menggalang dukungan bagi PDR.
Menurut sumber SiaR di kalangan aktivis ornop, Taufiqulhadi, Ketua
Departemen Humas PDR, adalah salah satu pengelola majalah "Garda" yang
pemberitaannya selalu menyerang aktivitas politik para aktivis pro-demokrasi.
Mantan Ketua HMI Cabang Jember ini sebelumnya bekerja sebagai wartawan Media
Indonesia dan sampai kini masih mengasuh acara "Jakarta First Channel" Radio FM
Trijaya. Sebelumnya Taufiq termasuk anak muda yang kritis. Tapi bersama Herdi
SRS dan Sugeng Suparwoto mereka terkooptasi dan kini jadi operator kekuasaan.
Menurut sumber tersebut, aktivitas Taufiqulhadi di PDR, tak terlepas dari proyek
Adi Sasono untuk mempertahankan kekuasaan status quo dari ancaman gerakan
pro-reformasi.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
