Precedence: bulk
TEROR HANTUI KEGAGALAN JAJAK PENDAPAT
JAKARTA (MateBEAN, 28/5/99), Sudah menjadi rahasia umum, bahwa saat
ini masyarakat Timor Timur hidup dalam ketakutan karena diteror,
diintimidasi dan pembunuhan. Ketakutan ini memunculkan kekuatiran di
sejumlah kalangan bahwa jajak pendapat akan gagal dilakukan.
Di Lisabon, Portugal, misalnya Partai Uniao Democratica Timor (UDT)
atau Partai Uni Demokratik Timtim, mendesak pemerintah Portugal agar menunda
persetujuan plebisit jajak pendapat tentang Paket Otonomi yang telah
ditandatangani dalam Pertemuan Tripartit Portugal-Indonesia di bawah naungan
Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menunggu kondisi aman di Timtim.
Alasannya cukup sederhana, karena saat ini di Timtim teror terus berlanjut,
dan masyarakat hidup dalam ketakutan, sehingga suasananya sangat tidak
mengijinkan untuk mengadakan jajak pendapat. "Portugal harus mengajukan
usulan untuk menunda plebisit jajak pendapat pada 8 Agustus, karena kondisi
di Timtim saat ini penuh teror," kata Presiden "Uniao Democratica Timor"
(UDT) Joao Carrascalao, dalam keterangan pers di Albufeira, kawasan di
selatan Lisabon, Senin (25/5) malam.
Joao Carrascalao, adik kandung Mario dan Manuel Carrascalao itu
mengingatkan pemerintah Portugal agar terus menekan pemerintah Indonesia
untuk menghentikkan semua tindakan kekerasan yang dilakukan oleh milisi
bersenjata. Karena, katanya, hanya dengan demikian maka masyarakat bisa
memilih dengan bebas pilihannya politiknya.
"Jajak pendapat adalah hal yang sangat penting untuk menentukan masa depan
Timtim, tapi kalau masyarakat ditekan untuk memilih otonomi, sama saja kita
akan membawa Timtim ini ke jurang kehancuran," katanya.
Walau Jakarta terus memberikan jaminan bahwa suasana Timtim sangat kondusif
untuk terselenggaranya jajak pendapat nanti, tapi jaminan itu tidak sesuai
dengan fakta yang saat ini terjadi di lapangan. Kelompok yang pro Jakarta
terus melancarkan kampanye otonomi luas disertai ancaman dan teror terhadap
warga masyarakat yang coba-coba menolak otonomi. Kabarnya kampanye otonomi
yang saat ini dilakukan oleh kelompok pro-integrasi juga disertai dengan
aparat, bahkan beberapa spanduk yang bertuliskan pemaksaan terhadap
masyarakat untuk menerima otonomi dipasang oleh TNI bersama Polri di Timtim.
"Aparat Polri yang diharapkan untuk bersikap netral, dan menjaga kedamaian
masyarakat Timtim tidak terlihat. Sebaliknya mereka bersama TNI dan milisi
terus melakukan teror dan intimidasi terhadap warga masyarakat untuk
menerima otonomi," kata David Ximenes.
Sangat masuk akal, kalau ada upaya untuk menghentikan jajak pendapat, kalau
situasi Timtim tidak aman. Karena persoalannya adalah bahwa kalau ketakutan
tetap menghantui masyarakat Timtim pada saat pemungutan suara nanti, maka
konflik peperangan tidak bisa dihindari. Dan jajak pendapat itu bukannya
menyelesaikan masalah Timtim, tapi makin memperkeruh situasi Timtim.
"Jakarta harus bersikap netral dan memberikan kepercayaan penuh kepada PBB
untuk menjalankan misinya, yaitu melucuti semua senjata yang dimiliki para
milisi," tambah David.
Padahal referendum menelan biaya sebesar $US 53 juta, yang diharapkan bahwa
setelah jajak pendapat persoalan Timtim juga sudah diselesaikan dari agenda
PBB menjadi wilayah yang berpemerintahan. Tapi dengan cara yang saat ini
sedang dilakukan oleh kelompok Jakarta itu, tampaknya sangat sulit untuk
bisa mewujudkan sebuah referendum yang demokratis, jujur dan adil.
"Padahal pemerintah pusat sudah tidak mempunyai legitimasi dari
rakyatnya untuk mempertahankan Timtim," kata David.
Masalah Timtim agresi penguasa Orde baru di bawah Soeharto pada
waktu itu memang perlu dikutuk. Karena masalah Timor Timur adalah warisan
politik Orba, yang sepenuhnya bertentangan dengan dan bahkan mengkhianati
prinsip dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 45 yang berbunyi, "Bahwa
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan"; juga bertentangan dengan Pancasila.
Menurut beberapa sumber yang ditemui MateBEAN, tugas pemerintah
transisi ini sebenarnya harus menunjukkan kepada masyarakat internasional
bahwa Indonesia memang serius untuk menyelesaikan masalah Timtim dengan
memberikan kebebasan kepada rakyat Timtim untuk memilih. Masalahnya sekarang
ini, bagaimana mengusahakan atau tepatnya memperjuangkan, agar rakyat Timor
Timur diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri dengan tidak menimbulkan
korban jiwa yang sama sekali tidak diinginkan.
Banyak pihak yang menaruh harapan besar bagi penyelesaian masalah
Timtim melalui referendum. Menurut mereka referendum adalah penyelesaian
yang sangat adil untuk saat ini di Timtim. Presiden CNRT Kay Rala Xanana
Gusmao, misalnya menyambut gembira dengan disepakatinya referendum di
Timtim. Bahkan Xanana memuji rezim baru Habibie yang dianggapnya sangat
demokratis, khusus menangani masalah Timtim.
Xanana menilai bahwa setelah lebih dari dua puluh tahun melawan dan
menanti, kini rakyat Timor Timur semakin yakin bahwa saat yang sudah lama
ditunggu-tunggu itu sudah semakin mendekat dengan langkah-langkah yang
panjang. Dan rakyat Timor Timur percaya bahwa haknya untuk menentukan nasib
sendiri dan hak untuk kemerdekaan nasionalnya akan dikembalikan kepadanya
oleh rezim baru yang demokratis di Indonesia.
"Kami percaya bahwa tidak akan ada seorangpun demokrat sejati di
Indonesia yang bersedia memalingkan mata dari ilegalitas pendudukan militer
atas Timor Timur dan dari ketidakadilan serta kejahatan-kejahatan lain. Kami
juga percaya bahwa tidak akan ada seorang pun demokrat sejati di Indonesia
yang membela kebohongan, manipulasi, represif dan arogansi politik sebagai
prinsip-prinsip dari suatu sistem baru yang diinginkan bagi Indonesia. Sebab
itu, saya tak habis mengerti jika ada seorang ketua partai besar - yang
mengaku demokrat - tetap ngotot ingin mempertahankan Timor Timur dalam
negara RI," katanya.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
