Precedence: bulk
MAHASISWA DAN RAKYAT MISKIN DEKLARASIKAN GAPERBAD
JAKARTA (SiaR, 31/5/99), Ratusan mahasiswa bergabung dengan tukang
becak, rakyat miskin dan pemulung, demo dan mendeklarasikan Gerakan Amanat
Perjuangan Bangsa untuk Demokrasi (Gaperbad) untuk menghadang Golkar dan
partai sekocinya. Kata-kata "rakyat bersatu tak bisa dikalahkan" mereka
teriakkan di Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu (30/5) lalu.
Mereka secara atraktif membawa sejumlah atribut PAN, PDI Perjuangan dan
PKB. Sebuah atribut gabungan ketiga partai itu juga dibawa para pendemo. Lambang
banteng PDI Perjuangan berada di pusat matahari PAN dikelilingi bintang PKB.
Banyak di antara peserta demo mengenakan kaos PDI Perjuangan dengan ikat
kepala PAN atau PKB. Yang lain menggunakan kaos PKB berikat kepala PDI
Perjuangan atau PAN. Yang menarik dari aksi demo kali ini adalah 300
pengemudi becak berbaur dengan rakyat miskin kota dari daerah Kampung Rawa,
Tanggul Jagung, Kamal, Kalideres, Warung Jengkol, Tabaci hingga Cengkareng.
Ada banyak ibu membawa anak kecil berkaos atribut koalisi tiga partai
tersebut. Demo gabungan rakyat miskin dan mahasiswa itu diikuti oleh sekitar
2 ribu orang terdiri atas tukang becak, pengamen, pemulung hingga rakyat
miskin.
Kelompok pengemudi becak diwakili Tugino menyampaikan protes mereka,
"Kalau becak kami tidak dibawa, nanti digaruk bagaimana? Lagian, kan nggak
kelihatan tukang becaknya, Mas!". Protes tersebut, akhirnya disepakati dan
diambil keputuskan kendaraan becak ikut saat aksi.
Dalam seruannya Gaperbad meyakini bahwa reformasi belum selesai. Yang telah
dicapai saat ini baru tahap Orde Baru minus Soeharto, yang diyakini tak akan
mampu memimpin masyarakat untuk membangun tatanan masyarakat Indonesia baru.
Gaperbad menyatakan bahwa rezim Habibie ini masih merupakan kelanjutan dari
Orde Baru Soeharto hingga kekuatan rezim lama yang masih bercokol ini ada di
posisi untuk mempengaruhi, membujuk, bahkan menipu rakyat agar mencoblos
Partai Golkar baru dengan partai sekocinya.
Sebuah seruan deklarasi dibacakan Amir Hamzah, wakil masyarakat
miskin dari Kampung Rawa, Kebon Jeruk. Sambil berdiri di jok becak Amir
sesekali meneriakkan kata, "Rakyat bersatu tolak status-quo!" yang diikuti
massa dengan bersemangat.
Beberapa ibu-ibu sempat diwawancarai Dian Islamiati, reporter RCTI. Dalam
wawancara itu SiaR mendengar pertanyaan sinis yang dilontarkan reporter
RCTI, "Berapa ibu dibayar untuk aksi ini." Pertanyaan itu merupakan
pertanyaan standar yang selalu diajukan aparat keamanan terhadap gerakan
rakyat. "Kami swadaya, nggak ada bayar-bayaran," jawab Ibu Enting. "Masak
nggak dibayar, kami aja kerja digaji," tanya crew RCTI mencoba menyudutkan.
" Emangnya Golkar, pake bayar-bayaran , kita kan cuma ingin suara kita
didengerin," ujar ibu tersebut.
Dalam aksi tersebut tampak aparat intelejen berkali-kali meneror dan
meminta aksi itu cepat dibubarkan. Agaknya ketakutan itu dikarenakan aksi
mahasiswa itu bergabung dengan rakyat miskin korban pembangunan.
Namun Kordinator Gerakan, Okki Satrio menyerukan, "Kami serukan pada para
elit politik reformis agar meninggalkan kepentingan sempit kelompoknya dan
bersatu melawan kelompok status-quo." Menurutnya, model teror politik
terhadap rakyat yang berani menolak dan mengungkap praktek kecurangan Golkar
dan PDR, adalah bentuk dari premanisme politik. "Jika ada partai yang masih
melakukan praktek itu, kami yakin itu jelas partai anti-reformasi dan
Soehartois" ujarnya.
Saat aksi selesai pada pk13.00, 4 orang anggota Panitia Pemilihan Daerah tk
I (PPD I) mendatangi rombongan massa yang masih menunggu rombongan mereka di
depan Hotel Wisata,. Salah seorang anggota PPD I, Aziz M Boeang menarik
koordinator gerakan dan bertanya, "Udah deh, ngaku saja. Kalian ini dari
mana sih?"
"Kami rakyat miskin dan mahasiswa. Kenapa, Pak?" ujar Okki selaku
koordinator gerakan tersebut.
"Kalian kan bisa bikin kita berabe dong," ucap Boeang.
"Lho, ini bukan kampanye partai, Pak! Ini kampanye rakyat miskin dan
mahasiswa," jawab Arief Rahman, seorang mahasiswa. "Partai politik Bapak
kampanye untuk apa? Cari pendukung dan partisipasi politik rakyat atau cari
kursi?" tanya Arief.
"Apa hak Bapak melarang rakyat berpartisipasi menyuarakan suara mereka
mendukung koalisi PAN, PDI Perjuangan dan PKB?" Okki balik bertanya.
Agaknya ada Azis M Boeang kuatir jangan-jangan aksi itu merupakan
rekayasa dari sebuah partai. Kecurigaannya luntur begitu ia tahu bahwa aksi
tersebut betul-betul merupakan aksi spontan rakyat kecil dan bukan kegiatan
partai politik.
Geperbad mengingatkan banyak orang pada fenomena Mega-Bintang saat
kampanye Pemilu 1997 lalu. Saat itu pucuk pimpinan elit PDI Megawati maupun
Partai Persatuan Pembangunan menolak perkawinan kedua partai mereka, tapi
rakyat di bawah menyatakan hal yang berbeda. Rakyat justru melahirkan
Megabintang lengkap dengan kombinasi warna merah dan hijaunya.
Seorang pengamat politik yang ditemui SiaR menyatakan, "Barangkali
bacaan pemimpin dan rakyat memang berbeda. Rakyat lebih maju dan tanggap
pada sitauasi yang sesungguhnya. Sementara pemimpinnya sibuk berebut kursi."***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html