Precedence: bulk
TAK ADA PROTES SAAT DULU TUTUT DICALONKAN JADI PRESIDEN
JAKARTA (SiaR, 16/6/99), Upaya menjegal Ketua Umum DPP PDI
Perjuangan Megawati Soekarnoputri makin gencar. Di Jawa Timur, para calon
legislatif (caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditawari Rp 3 milyar
hingga Rp 5 milyar asal tak memilih Megawati Soekarnoputri jadi Presiden RI
mendatang di Sidang Umum MPR. Ketua DPW PKB, Choirul Anam membenarkan ada
pihak yang belum diketahui bekerja untuk siapa berusaha menyuap caleg-caleg
PKB di Jawa Timur.
"Saya yang pegang Rp 100 juta saja belum pernah, ya akan semaput
kalau tak kuat ditawari uang sebesar itu," ujar Anam. Namun, untuk mengatasi
uapa suap ini, PKB akan membai'at caleg-calegnya sebelum masuk ke Gedung MPR.
Penjegalan terhadap Mega memang tak berhenti. Setelah jelas-jelas
PDI Perjuangan akan memenangkan pemilihan umum kali ini, pernyataan
kontradiktif justru dikeluarkan Menteri Peranan Wanita Tuty Alawiyah yang
menolak Megawati tampil sebagai pemimpin bangsa. Padahal seharusnya, Tuty
dalam kapasitasnya sebagai menteri yang ditugasi memajukan peranan wanita,
mendukung pencalonan Megawati.
Setelah Tuty, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) juga menolak Megawati karena ia perempuan dan
menolak presiden non Muslim.
"Kemenangan itu berbahaya, karena mayoritas caleg PDI Perjuangan
adalah non-muslim. PDI Perjuangan menang, kami harus mengakuinya. Tetapi itu
kami akui berbahaya bagi aspirasi mayoriotas warga negara," ujar Achmad
Tirtosudiro, Ketua Harian ICMI.
PPP menyatakan bersedia berkoalisi dengan semua partai tanpa
memandang latar belakang. Namun syaratnya partai tersebut tidak mendukung
pencalonan presiden perempuan atau presiden nonmuslim. Ketua Umum PPP
Hamzah Haz menyatakan, partainya keberatan tehadap pencalonan presiden
perempuan. PPP akan mendukung sistem 1 orang 1 suara dengan kesamaan tujuan
untuk mencalonkan presiden laki-laki muslim.
Penolakan calon presiden wanita dengan argumen agama ini dinilai banyak
pihak hanya merupakan taktik politik saja ketimbang murni problem agama.
Masalahnya, dulu ketika Ny Siti Hardiyanti Rukmana, anak perempuan Soeharto
dicalonkan menjadi presiden untuk menggantikan ayahnya, tak satupun
organisasi yang menentangnya, apalagi mengkaitkannya dengan larangan agama.
Larangan terhadap perempuan untuk jadi pemimpin ini pernah ditentang
Guru Besar Ilmu Hadist, Universitas Al Azhar, Kairo Prof Dr Mahmoud Shafi'e
Al-Hekam kepada Lembaga Kantor Berita Nasional, Antara. Menurutnya, jika
akhlak dan kredibilitas seorang wanita di suatu negara diakui oleh segala
lapisan masyarakat untuk duduk sebagai presiden maka tak ada alasan untuk
mengharam- kannya.
Pendapat serupa juga dikemukakan Prof Dr Nadia Abdel Hamid, seorang
guru besar sejarah Islam di Universitas Kairo yang kebetulan juga wanita.
"Selama ini kita memang terjebak pada masalah beda pendapat soal
boleh atau tidaknya wanita menjadi pemimpin negara," ujarnya. "Tapi
kenyataannya, kebanyakan pemimpin laki-laki juga tidak becus memimpin
negara," tandasnya. Menurut Prof Nadia, tidak ada nash sharih atau qath'I
(dalil definitif) baik di Al Qur'an atau pun Al Hadist yang tegas
membolehkan atau pun mengharamkan wanita jadi pemimpin negara. Ada pun ayat
Al Qur'an yang berbunyi: Al-Rijalu Qawwamuna 'Alan Nisa (kaum lelaki jadi
pemimpin bagi kaum wanita), para ulama tersebut sependapat ayat ini
berbicara masalah rumah tangga bukan soal kepemimpinan politik.
"Jadi kurang tepat bila ayat ini dikaitkan dengan masalah
kekepemimpinan negara. Kita kerap terjebak pada pemahaman nash-nash Al
Qur'an dan Hadist secara sepotong-potong," kata Prof Al-Hekam.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
