Precedence: bulk
DILECEHKAN ICMI DAN PPP, PENDUKUNG MEGAWATI BALIK MENGANCAM
JAKARTA (SiaR, 16/6/99), Tak lama setelah Ketua Umum Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Hamzah Haz, dan Pejabat Ketua Umum Ikatan Cendekiawan
Muslim Indonesia (ICMI) Achmad Tirtosudiro memberikan pernyataan pers-nya
yang mengecilkan arti kemenangan PDI Perjuangan, dan kemungkinan terpilihnya
Megawati Soekarnoputri sebagai presiden RI Mendatang, para pendukung PDI
Perjuangan dari DPC-DPC di Kalimantan dan Indonesia Timur, Selasa (15/6)
malam justru menghujani kantor DPP PDI Perjuangan dengan telepon dan faks
dukungannya.
Menurut sumber SiaR di DPP PDI Perjuangan, isi telepon dan faks dukungan
itu beraneka macam, dari mulai kesediaan untuk berkorban jiwa-raga, hingga
ancaman untuk mendukung lepasnya propinsi-propinsi di wilayah Indonesia
Timur dan Kalimantan, seandainya Megawati dijegal dengan cara-cara politik
kotor, seperti politik uang, serta persekongkolan politik yang mempolitisir
agama dan isu gender sebagai isu pokok.
Sumber SiaR di DPP PDI Perjuangan itu juga menyebutkan, Sekjen DPP PDI
Perjuangan Alex Litaay merupakan fungsionaris yang paling sibuk pada Selasa
malam itu, karena mesti menerima telepon dari para pendukung PDI Perjuangan
di kawasan timur Indonesia, seperti dari Maluku, Irian Jaya, dan Timor
Timur. Telepon dukungan juga datang dari fungsionaris DPC Kalimantan Tengah
dan Kalimantan Timur.
Kegusaran dari dewan-dewan pimpinan cabang tersebut terhadap pernyataan
ICMI Dan PPP sungguh beralasan, karena ketika Kongres PDI Perjuangan di
Bali, Oktober 1998 lalu, para utusan dari Kalimantan (Tengah dan Timur), dan
Indonesia Timur (Maluku, Irian Jaya, dan Timor Timur), dalam kesempatan
menyampaikan pemandangan umumnya, berkomitmen untuk memenangkan PDI
Perjuangan di dalam Pemilu, serta menghantar Megawati Soekarnoputri sebagai
presiden.
"Jika kemenangan Megawati dijegal dengan cara-cara politik kotor sehingga
gagal menjadi presiden RI, maka kami akan mengambil langkah-langkah yang
mendukung segala upaya untuk lepas dari negara kesatuan RI," demikian
pemandangan umum salah seorang utusan dari propinsi Timor Timur dan Irian
Jaya di Kongres Bali itu.
Sejumlah wakil utusan dari Kalimantan dan Indonesia Timur, ketika itu
--saat berlangsungnya kongres--, mempertanyakan tentang digunakannya isu
gender dan agama untuk menjegal langkah Megawati menjadi presiden RI,
seperti antara lain rekomendasi yang dikeluarkan Kongres Umat Islam.
Menurut mereka, jika logika asas proporsionalitas, mengapa hanya
aspek agama yang dijadikan acuan, mengapa bukan suku, sehingga orang Jawa
berhak memperoleh prosentase terbesar di legislatif atau pemerintahan; atau
aspek luas wilayah dan kekayaan alam sebagai sumber devisa negara, sehingga
orang Irian, dan Dayak Kalimantan memperoleh prosentase terbesar di
legislatif dan pemerintahan.
Drs Jacob Rumaropen, salah seorang utusan PDI Perjuangan asal Irian Jaya di
kongres Bali menuturkan, mestinya para elit politik nasional yang sering
menghembuskan isu SARA menyadari, bahwa orang Irian dan Dayak yang
non-Muslim dengan kekayaan alamnya telah puluhan tahun mensubsidi
saudara-saudaranya yang mayoritas muslim di provinsi-provinsi lain di Indonesia.
"Jadi mempolitisir isu agama untuk kepentingan politik golongannya saja,
sangat menyakiti hati kami, baik yang di Irian, di Dayak, atau di Timtim,"
tegas Jacob yang alumni Universitas Cenderawasih itu.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
