Precedence: bulk
KAMPANYE PEMILU 1999 BELUM TEMPATKAN RAKYAT SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN
Oleh: Sulangkang Suwalu
Kampanye Pemilu yang berlangsung sejak 19 Mei hingga 4 Juni 1999, yang penuh
hingar-bingar telah berakhir. Selama kampanye ini, tercatat 164 orang
meninggal , 152 orang luka luka, dan 183 orang luka luka ringan. Korban
umumnya anak muda, yang nekat dalam berkampanye. Berbagai penilaian terhadap
jalannya kampanye ini , bermunculan . Salah satunya dari Garin Nugroho ,
seperti yang dimuat dalam "Info Aktual" (suplemen " Kompas" 5/6/99 ).
HARUS DIBERI PENDIDIKAN POLITIK
Menurut Garin Nugroho, tidak seperti selama masa Orde baru , kampanye
pertama diera reformasi ini justru banyak diminati kaum muda dan remaja.
Tindakan yang aneh dan menantang maut selama kampanye justru datang dari
kaum muda. Namun mereka pula lah yang akhirnya menjadi korban. Mengapa
mereka begitu nekad?
"Itu ledakan ekspressi , menikmati kebebasan , melepaskan diri dari
belenggu serba ketidak bolehan yang selama ini kita alami," ujar sutradara
Garin Nugroho. Garin mengisahkan pengalamannya sendiri . Dulu memotret
istana pun tidak boleh. Kita seolah-olah tidak berada di negeri sendiri,
serba dicurigai. Dalam keadaan biasa , duduk di pinggir kolam bundaran HI
pun dilarang.
Yang tertekan menurut Garin selama ini adalah masyarakat menengah kebawah.
Karena itu tidak heran bila dalam kampanye ini mereka mencari tempat
bergengsi untuk menyatakan eksistensinya. Konsentrasi massa pun dipusatkan
di Jl MH Thamrin dan Sudirman.
Bagi Garin, kaum muda memanfaat masa kampanye ini sebagai karnaval. Mereka
menemukan ruang untuk berperan. Mereka yang selama ini ditekan penguasa ,
mencuat menjadi kekuatan massa yang mencengangkan.
Masalahnya kini, bagaimana mengubah massa histeris itu menjadi massa yang
produktif, hingga kelak berguna bagi kepentinganpartai dan negara secara
luas. "Untuk itu mereka harus diberi pendidikan politik," katanya.
Apa arti ucapan Garin Nugroho? Artinya menurut Garin kampanye Pemilu 1999
ini tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Sedang seharusnya
kampanye pemilu untuk meningkatkan kecerdasan politik rakyat. Bagaimana
bentuk kampanye yang memberikan pendidikan politik pada rakyat?
Menurut UUD 1945 , kedaulatan di tangan Rakyat . Bagaimana pula praktek
kedaulatan di tangan rakyat, di kala melakukan kampanye untuk Pemilu ditahun
1999. tajuk rencana Kompas (5/6) mengatakan benar benar usailah sudah hari
kampanye, ketikas rakyat mengelu-elukan partai dan pemimpin yang di
dukungnya, juga ketika menentukan pilihannya dalam Pemilu 7 Juni 1999.
Tapi bagaimana dengan parpol dan pemimpin yang didukungnya itu, dalam
menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan? Apa kah cukup dengan rakyat
mengelu elukan parpl dan pemimpinnya saja? Bila cukup dengan itu saja
berarti, bukanakah itu berarti rakyat untuk parpol dan pemimpinnya dan
bukannya parpol dan pemimpinnya ada untuk rakyat! Bila demikian rakyat hanya
jadi obyek dan bukannya subyek.
Untuk membuktikan bahwa parpol dan pemimpinnya untuk rakyat dan bukan
sebaliknya, maka setiap langkah parpol dan pemimpinnya harus dipertangung
jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Ketika kampanye Pemilu,
pemimpin dari parpol yang bersangkutan harus menyampaikan pertangung jawaban
secara langsung kepada massa pemilih. Apa yang telah mereka perjuangkan
selam ini untuk rakyat. Jika berhasil, apa faktor penunjangnya? Dan jika
gagal atau belum terlaksana, apa faktor penghambatnya dan pihak mana yang
merintanginya.?
Laporan pertangungjawaban yang demikian memberikan pendidikan politikkepada
massa pemilih. Mereka akan bisa menentukan sikap, akan mendukung pemimpin
yang bersangkutan atau meninggalakannya .
HANYA KENAL DARI ATAS
Timbul pertanyaan apa kah ada partai partai politik yang sudah ada diwaktu
Orde Baru seperti Golkar, PPP dan PDI Budi Harjono menyampaikan laporan
pertangung jawaban selama massa kampanye dari 19 Mei hingga 4 juni 1999? Hal
itu tak terdengar sama sekali. Seharusnya mereka menyampaikan laporan
pertangung jawaban misalnya: mengapa dalam Sidang MPR pada Maret 1998
mendukung Soeharto untuk jadi presiden RI ke 7 kalinya?
Bukan kah Soeharto tersebut selama ini menindas demokrasi , melakukan KKN ,
dsbnya? Malah telah melakukan pembantaian Umat Islam di Tanjung Priok, di
Aceh , di Lampung dan tempat lain? Apa kah dasanya mereka mendukung Soeharto
tersebut?
Memang secara relatif ada perbedaan tanggung jawab Golkar terhadap dukungan
pada Soeharto untuk menjadi presiden ke 7 kali itu dibanding tangung jawab
PPP dan PDI Budi Harjono terkenal sebagai perpanjangan tangan Soeharto,
Sedang Golkar memang sejak awal kekuasaan Soeharto sudah mendukungnya.
Bila diamati sejarah Pemilu Orde Baru tidak terdengar adanya laporan
pimpinan parpol kepada massa pemilih. Hal itu tampak karena pemimpin itu
berpendapat "mereka adalah pemimpin" , yang otomatis lebih lebih tahu dari
pemilih dan karena itu pemilih harus tunduk saja pada kemauan mereka. Sama
dengan Hitler melalui Mein kampf yang mengatakan, "Perintahnya tiap-tiap
pemimpin kepada yang dibawahnya , dan pertangung jawaban dari yang dibawah
kepada yang di atas." Sama dengan susunan militer : serdadu bertangung
jawab kepada sersan, sersan pada letnan, letnan pada kapten dan seterusnya.
Dan itu lah fasisme.
PENYAMPAIAN PROGRAM BAGI PARPOL BARU
Tentu saja berbeda bentuk laporan pertangngung jawaban dari parpol
yang sudah berdiri dimasa Soeharto berkuasa ,dengan partai politik yang baru
muncul sesudah Soeharto terguling. Bagi parpol yang terakhir ini bentuknya
dalam menyampaikan program perjuangan mereka. Apabila mereka bila mereka
sampai memegang kekuasaan .
Dengan partai partai yang baru ini menjelaskan program perjuangan mereka,
massa pemilih akakan dapat berpikir: partai mana yang mewakili
kepentingannya dan mana pula yang bukan, atau malah bertentangan dengan
kepentingannya. Penyampaian program perjuangan merupakan pendidikan politik
bagi rakyat dari pemimpin pemimpin partai tersebut. Tentu laporan
pertanggung jawabannya, akan mereka sampaikan pula secara langsung dalam
kampanye Pemilu berikutnya.
Kampanye Pemilu 1999 jauh dari menyampaikan program perjuangan partai
partai. Malah sementara pemimpin partai lebih menonjolkan kemampuannya
berdebat di muka umum. Untuk itu ditantangnya partai lain untuk berdebat.
Dianggapnya semua pemilih akan merasa bangga bila memapunyai pemimpin yang
tak jelas programnya , tapi pintar bedebat. Tidak menutup mkemungkinan
kepandaian berdebat akan digunakan untuk menundukkan massa pemilihnya,
sekiranya pada suatu waktu ia digugat rakyat atas kekeliruan
sepak-terjangnya.
Menonjol-nonjolkan kepandaian berdebat, didalamnya terkandung pikiran agar
pemilih takut bila tak memilihnya. Bila yang lain dipilihnya bisa
ditelanjanginya di depan umum melalui debat.
Mempertakut-takuti pemilih dari parpol atau pemimpin-pemimpin parpol ini,
juga kelihatan dari pameran kekuatan melalui kampanye arak-arakan atau
karnaval. Mereka menjadi raja jalanan. Mereka pamerkan kekuatan massa yang
mendukungnya.
Kampanye yang mempertakut-takuti massa pemilih (baik secara langsung atau
tidak), tidak lah memberikan pendidikan politik pada rakyat, malah justru
membodohi rakyat. Bukan itu saja. Jika mereka sampai kuasa, tentu mereka
juga akan menggunakan aparat untuk menakut-nakuti rakyat pada mereka, dan
dimana perlu kekerasan akan digunakannya terhadap rakyat.
KESIMPULAN
Jelas kiranya, bahwa kampanye Pemilu yang berlangsung sejak 19 Mei hingga 4
Juni 1999 tidak menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sebab, kalau
rakyat ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan tentu partai-partai (Golkar,
PPP dan PDI Budihardjono) yang memilih Soeharto menjadi presiden pada Maret
1998, akan menyampaikan laporan pertanggungjawabnya kepada massa pemilih.
Mengapa mereka memilih Suharto yang fasis itu. Dan laporan pertanggungjawab
demikian tidak terjadi.
Begitu pula partai-partai yang baru pada umumnya tidak ada dalam
kampanyenya yang mengemukakan program yang akan mereka perjuangkan nanti
sesudah pemilu, malahan yang ada ialah berbau menakut-nakuti pemilih dengan
pamer kekuatan (melalui arak-arakan), serta menonjolkan kepandaian
berdebatnya. Rakyat tak lupa kepada pokrol bambu yang pintar bersilat lidah,
yang salah bisa dianggap sebagai tidak salah.
Dan yang lebih mengkhawatirkan, ialah bagi sementara pemimpin parpol
tersebut yang penting cepat ia berkuasa, soal program, tidak penting, malah
dwifungsi ABRI nanti juga akan terus diberlakukannya. Reformis yang tidak
reformis.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
