Precedence: bulk


ISTIQLAL (8/7/99)# PKI TAK HENDAK MENGHAPUS, MELAINKAN MEMBUKA JEJAK SEJARAH

Oleh: Alam Tulus

        Aru Syeif Assad melalui Media Dakwah (No 298) menulis "PKI hendak
menghapus jejak sejarah". Antara lain dikatakannya, "Ketika Soeharto tumbang 
Mei 1998, koran-koran di seluruh Indonesia bagai berlomba menghujat Orde 
Baru, khususnya kepada figur Soeharto. Saat itulah mulai muncul suara kaum 
komunis melalui koran Mingguan Swadesi, yang terang-terangan ingin menuntut
direhabilitasinya PKI, yang selama ini telah divonis sebagai dalang
peristiwa G.30-S 1965. Apalagi mulai September 1998 lalu pemerintah BJ
Habibie telah
menghentikan film pengkhianatan PKI, yang rutin selalu diputar itu.
Seolah-olah mulai tersibak wacana dan propaganda baru bagi kaum
komunis, bahwa kelompok komunis selama ini hanya menjadi korban dan
kambing hitam rejim Soeharto. Bahwa peristiwa pemberontakan 1965 yang
amat mengerikan itu hanyalah rekayasa Soeharto dan bukan didalangi kaum
komunis. Opini penghapusan jejak sejarah seperti ini kian kencang
bertiup di negeri ini."
        Benar kah seperti dikatakan Aru Syeif Assad bahwa "PKI hendak menghapus
jejak sejarah"? Atau kah PKI sesungguhnya hendak membukakan jejak
sejarah yang selama rejim Soeharto berkuasa ditutup-tutupi oleh Orde
Baru dan PKI dijadikan kambing hitam?
        Mari kita amati beberapa hal dibawah ini. Diantaranya dibukanya
sementara jejak sejarah oleh KH Yusuf Hasyim dalam Forum Keadilan No
01,11 April 1999.

PEMBUNUHAN ANGGOTA PKI

        KH Yusuf Hasyim dua kali ia berhadapan dengan PKI. Pertama sebagai
anggota TNI, KH Yusuf Hasyim turut menumpas pemberontakan PKI Madium.
Kedua, ia menjadi komando Banser yang menggulung para pendukung PKI
seusai kudeta berdarah 30 September 1965.
        Tapi kini ia sepakat dengan Latief untuk meluruskan kembali sejarah
seputar peristiwa itu. Mengapa?
        "Saya setuju dengan Latief," kata KH Yusuf Hasyim, "perlu pelurusan
sejarah. Beberapa waktu yang lalu, saya didatangi tim dari Radio dan TV
Australia, juga dari Eropa. Mereka menanyakan soal pembantaian orang
PKI pada tahun 1965. Mereka membawa beberapa foto atau dokumen yang
berasal dari Komandan Markas setempat. Ada dari Solo, Madium dan sebagainya. 
Saya lihat ada usaha kalangan LSM untuk mengangkat peristiwa pembunuhan
anggota PKI."
        Menjawab pertanyaan (Ketika menjabat Ketua Banser, Anda memerintahkan
pembunuhan itu?), KH Yusuf Hasyim menjawab: "Tidak. Itu akibat
pergolakan di daerah yang tak bisa dikontrol. Di daerah-daerah
terpencil selalu ditemukan dokumen dari komando militer tingkat
kecamatan dan desa. Berupa daftar nama-nama orang-orang yang diincar.
Baik dari Ansor, NU dan tokoh-tokoh lainnya. Saya menemukan dokumen
seperti itu di daerah seperti Tulung Agung dan tepi pantai Blitar."

SIAPA MENGHABISI SIAPA?

        Setelah sekian lama saya baru sadar, karena dokumen itu kami dapat
dari tentara. Apakah benar seperti itu? Apakah ini kerjasama antara
kami dan ABRI? Tapi persoalannya adalah siapa memakai siapa dalam
menghadapi pemberontakan PKI?
        Keterangan yang terakhir dari KH Yusuf Hasyim ini menunjukkan
keraguannya akan kebenaran dokumen yang mereka dapat dari komandan
militer dari tingkat kecamatan dan desa. Sesungguhnya dokumen itu
adalah rekayasa komandan militer setempat, supaya Banser mendukung
mereka menumpas PKI. Jadi, dalam hal ini bukan siapa memakai siapa,
dalam menghadapi "pemberontakan PKI", jelas militer lah yang memperalat
Banser untuk mencapai tujuannya.
        Tentang berapa banyak jumlah orang PKI dan simpatisannya yang dibantai
sesudah G30S tersebut, marilah kita simak apa yang dikemukakan Ketua PBNU,
Abdurrahman Wahid, seperti  yang dikemukakannya kepada Mingguan Editor
(No 49/thn VI/4 Sept 1993). Wawancara dengan Editor itu, dikutip oleh
Manai Sophian dan dimuatkannya dalam buku "Kehormatan bagi yang
berhak". Inilah keterangan Abdurrahman Wahid tersebut.

ORANG "ISLAM" BANTAI 500 RIBU EKS-PKI

        Menurut  Manai Sophian korban penumpasan G.30-S/PKI sangat besar. KH
Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PBNU ketika diwawancarai oleh Majalah
Mingguan Berita Editor mengakui bahwa orang Islam membantai 500 ribu eks 
PKI. Tentu ada lagi yang dibunuh oleh yang tidak masuk "orang Islam".
Maka angka 1 juta seperti diumumkan oleh Panitia Amnesti Internasional,
bisa dimengerti. 
        Kata Abdurrahman Wahid dalam wawancara itu, meski pun sudah begitu
besar korbannya, tidak ada sanak keluarga korban pembantaian yang masuk
Islam. Malah mereka mencari keteduahan jiwa dalam dendam mereka kepada
Islam, dengan masuk agama lain.
        Keterangan Abdurrahman Wahid yang terakhir ini, yaitu "tidak ada
keluarga korban yang masuk Islam", yang hanya menunjukkan
ketidakmengertian Abdurrahman Wahid bahwa sebagian besar yang mereka
bantai itu beragama Islam. Bagaimana mereka akan masuk Islam lagi,
mereka sendiri sudah Islam. Jadi orang Islam yang menjadi anggota PKI
atau simpatisannya dibunuh oleh orang Islam yang lain.
        Di dalam keterangan Abdurrahman Wahid terkandung sebuah pengakuan bahwa
pembantaian terhadap orang-orang PKI itu adalah dengan tujuan untuk
"memaksanya" masuk  Islam. Karena menurut Abdurrahman Wahid mereka itu
adalah atheis. Sikap memaksa seseorang yang diperkirakan tidak beragama
supaya beragama adalah bertentangan dengan ajaran Islam sendiri, yang
menyatakan tidak ada paksaan dalam agama (Lihat Albaqarah ayat 256).
        Bahwa sementara yang dibantai itu mungkin ada yang tidak beragama,
atau beragama selain Islam, kemudian keluarganya masuk ke agama lain,
sesudah pembantaian, itu bisa saja untuk ketenangan jiwa, karena pihak
agama lain itu menunjukkan sikap kasihnya terhadap sesama manusia.
        Tetapi ada pula yang membukakan jejak sejarah ini dengan cara yang
lain. Ia menyatakan penyesalannya atas pembantaian yang dilakukan oleh
orang Islam orang sebangsanya. Itulah yang dikatakan Prof. Dawam
Rahardjo ketika berlangsung Seminar "Masalah tapol  & napol dari
perspektif konstitusi" pada bulan Oktober 1994 di YLBHI Jakarta.

ORANG PKI JUGA PUNYA CITA-CITA LUHUR

        Menurut Dawam Rahardjo dalam Seminar tersebut, bahwa film "Riding a
Tiger" menceritakan mengenai keterangan seorang yang sangat lugu
sekali, bagaimana ia membunuh orang-orang PKI secara sangat teratur dan
sopan, pokoknya diatur dengan baik, sehingga tidak menimbulkan
gejolak-gejolak dan sebagainya. Padahal bagi orang lain, itu merupakan
satu pertunjukan yang mengerikan sekali.
        Demikian jugalah dengan bagaimana di tahun 1965 itu terjadi pembunuhan
bangsa kita oleh bangsa kita sendiri. Termasuk oleh orang Islam, dimana
bila mengingat itu semua, timbullah rasa ngeri bersampur malu, disertai
rasa berdosa yang besar.
        Tidak jelas siapa yang memulai kekejaman itu. Misalnya pada tahun
1948, apakah mereka yang memulai, sebab ada beberapa orang diantara
kerabat Dawam, termasuk pamannya yang tinggal di Purwodadi, menjadi
korban PKI. Tapi kemudian diketahui pula lewat cerita-cerita yang
sempat didengar, tentang pembunuhan-pembunuhan serta pembalasan
terhadap orang-orang PKI yang juga tidak kurang kejamnya.
        Tapol, kata Dawam Rahardjo, berbeda dengan kriminal. Tapol itu mulia
karena mereka adalah orang-orang yang berpendirian. Sebenarnya
pemrasaran takut mengatakan hal ini, tapi kalau konsekuen maka kita
sebenarnya harus menghargai orang-orang PKI juga. Sebab orang-orang PKI
juga mempunyai cita-cita yang luhur. Mereka bukan orang kriminal.
        Cukup jelas apa yang dikatakan Dawam Rahardjo. Ia membukakan jejak
sejarah, seperti yang juga dilakukan Abdurrahman Wahid. Ini sejalan
dengan usaha Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) tahun
1956/1966 yang hendak membukakan jejak sejarah dan bukan untuk
menghapus jejak sejarah. Maksud da tujuan YPKP yang demikian tertera
dalam akte pendiriannya, yaitu membantu pemerintah RI dalam usaha ikut 
mencerdaskan bangsa guna mewujudkan masyarakat Pancasila seutuhnya. Juga 
berusaha berdasarkan kemampuan yang ada dalam pengalaman Pancasila serta UUD 
1945 dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat Pancasila secara 
murni dan konsukuen.
        Menutup-nutupi atau menghapus jejak sejarah berarti memperbodoh bangsa
bukannya mencerdaskan bangsa. Kewajiban kita bersama, seperti
dinyatakan dalam Mukadimah UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa.
        Adalah pemutarbalikkan fakta, bila dikatakan PKI hendak menghapuskan
jejak sejarah, seperti dikatakan Aru Syeif Assad dalam Media Dakwah di
atas. PKI justru berusaha untuk membukakan jejak sejarah, bukannya
memghapuskan jejak sejarah. Menghapuskan jejak sejarah justru merugikan
PKI sendiri. Lebih terbuka jejak sejarah, lebih menguntungkan bagi kita
semua.
        Memang, selama Soeharto berkuasa dengan Orde Barunya, jejak sejarah
sampai Soeharto dapat berkuasa selama 32 tahun, senantiasa
ditutup-tutupi. Bila jejak sejarah itu tidak ditutup-tutupi, akan
ketahuan belangnya sebagai dalang dari G3-S yang sesungguhnya,
sebagai orang yang pertama bertanggungjawab atas pembunuhan di tahun
1965/1966 itu.***

----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke