Precedence: bulk
DEMOKRASI TERBATAS YANG CACAT SESUDAH PEMILU 7 JUNI 1999
Oleh: Sulangkang Suwalu
Denny JA, Direktur Eksekutif Yayasan Universitas Jayabaya, menulis
"Transisi yang Permanen" (Kps, 20/5). Menurutnya, sistem politik kita
sekarang ini tak dapat lagi dikategorikan sebagai sistem otoriter
sebagaimana yang terjadi selama Orde
Baru. Namun sistem sekarang ini tak dapat pula dikategorikan sebagai sistem
demokrasi murni. Di masa transisi ini, sistem politik kita hanya memenuhi
kriteria dalam bahaya Larry Diamont, electoral democracy, atau demokrasi
yang sangat terbatas.
Yang dikuatirkan, jika eletoral inilah yang menjadi masa depan dan
terminal politik Indonesia. Beralasankah kekuatiran Denny JA tersebut?
TIGA CACAT DEMOKRASI TERBATAS
Menurut Denny, pers dan kehidupan politik masyarakat memang relatif
bebas. Namun tetap ada halangan yang membuat sistem demokrasi terbatasa ini
cacat.
Pertama. Masih adanya kekuatan politik yang mempengaruhi kebijakan
pemerintah, padahal kekuatan politik itu tidak dipilih oleh rakyat melalui
pemilu. Kekuatan itu adalah militer, yang kini nama dari ABRI menjadi TNI.
Dalam sistem demokrasi murni, karena kedaulatan ada di tangan rakyat,
mereka yang diberikan otoritas mengambil kebijakan politik adalah individu
atau kelompok yang dipilih rakyat dalam pemilu. Bahkan dalam bagan politik
modern, militer adalah unsur pelaksana kebijakan politik yang seharusnya
netral dan absen dalam pengambilan keputusan politik. Masih berperannya
militer dalam politik nenberikan cacat dalam mekanisme demokrasi, karena
adanya kelompok yang tidak ikut pemilu tetapi menentukan secara politik.
Ke dua. Adanya exclusion, atau diskriminasi atas ideologi masyarakat.
Dalam demokrasi murni semua ideologi masyarakat diberikan perlakuan yang sama.
Negara bersifat netral dan tidak memiliki ideologi kecuali aturan main
kompentisi yang bersifat demokratis. Ideologi mana yang akan mendominasi
pemerintahan harus dipilih oleh rakyat itu sendiri melalui Pemilu, yang
dapat berubah-ubah setiap pemilu.
Namun di negara saat ini, masih ada perlakuan yang tidak equal atas
keberagaman ideologi itu. Pernyataan pedan presiden Habibie Komas
(komunisme, marhaenisme dan sosialisme) bukanlah hanya kepleset (slip of
tonque) tetapi mewakili segmen elit kekuasaan tertentu. Dengan sendirinya,
kelompok masyarakat yang percaya kepada cita-cita ideologi itu sudah
mengalami teror tertentu.
Ke tiga. Adanya exclusion, atau perlakuan yang minor terhadap etnis
minoritas, dalam hal ini non pri (warga keturunan Cina). Dalam sistem
demokrasi murni, kelompok minoritas dilindungi dan diberikan hak yang sama
dengan kelompok mayoritas. Namun dalam relitas politik, kelompok non pri di
Indonesia sangat tidak nyaman hidup dalam era reformasi. Dalam berbagai
kejadian mereka menjadi korban kompensasi dari kemarahan publik. Tak heran
kita banyak eksodus kelompok kelompok non-pri keluar dari negeri saat ini.
"Gerakan reformasi," kata Denny JA, "dimulai setahun yang lalu, memang
cukup berhasil membawa keluar negara kita dari sistem otoriter, namun tidak
cukup kuat untuk menepis tiga cacat itu."
Mengenai penyebab dan solusi tiga cacat demokrasi terbatas tersebut, Denny
JA mengemukakan antara lain, penyebab tiga demokrasi terbatas itu adalah ada
dalam sejarah bangsa kita sendiri. Bangsa kita tumbuh dalam banyak trauma
politik yang dalam. Sejak proklamasi kemerdekaan, berbagai gerakan separitis
dan
percobaan menegakkan negara terjadi berulang kali. Ini pula yang membuat
militer merasa terpanggil untuk masuk dunia politik, menjaga kesatuan negara
dan melindungi negara berubah menjadi negara agama.
Namun kemudian misi militer itu kebablasan. Militer masuk secara masif
tidak saja kedalam sektor politik, tetapi juga kedalam sektor ekonomi.
Begitu banyak keuntungan dan privelege yang diterima, sehingga menyulitkan
kelompok militer untuk keluar dan memotong aneka keuntungan posisi mereka
selama ini. Kombinasi high politics (menjadi persatuan negara dan "bukan
negara agama") dan low poplitik (menjaga kepentingan politik dan bisnis
kelompok mereka sendiri), yang membuat militer di Indonesia tak kunjung
menjadi tentara profesional yang tak berpolitik.
Sementara ideologi komunisme memberikan traumanya sendiri. Pergolakan
ideologi dan politik di tahun 1960-an, yang melibatkan kelompok komunis,
menyebabkan terbunuhnya ratusan ribu politik. Kengerian mayoritas penduduk
Indonesia atas komunisme hampir sama dengan kengerian warga Jerman atas
naziisme. Sebagian dari kengerian itu bersifat nyata, namun sebagian lagi
dikonstruksikan secara sengaja sebagai bagian dari pertarungan politik.
Etnis Cina (non pri) juga mempunyai riwayat trauma yang sama. Di era
kolonialisme Belanda, sampai dengan rezim Orde Baru, pengusaha dari etnis
Cina mendapat perlakuan yang istimewa dalam hal bisnis. Mayoritas dari
konglomerat yang bermasalah, turut membangkrutkan Orde Baru berasal dari
etnis non pri. Yang kemudian berlaku ialah "karena nilai setitik rusak susu
sebelenggu". Publik mengarahkan kemarahannya kepada seluruh etnis non pri.
Menurut Denny JA, untuk keluar dari jebakan demokrasi yang sangat terbatas
itu, diperlukan inovator politik (political entrepreneur) yang mampu
bermanuver secara canggih. Dengan manuver itu, sang inovator diharapkan
berhasil mendapat dukungan rakyat banyak dan mengubah kekuatan politik.
Diyakini bahwa demokrasi murni bukanlah hasil otomatis dari pembangunan
ekonomi atau suburnya kelas menegah. Yang jauh lebih penting, demokrasi
murni itu adalah hasil rakitan (craftmanship) dari pada inovator politik.
Namun kehadiran inovator politik itu kini belum terlihat yang terjadi
adalah kompetisi personal diantara kekuatan pro-reformasi itu sendiri.
Setahun usia gerakan reformasi kembali membuat kita tertegun. Ternyata jalan
menuju tanah harapan, yaitu demokrasi murni, masih panjang berliku. Demikian
Denny JA.
Mungkin kah inovator yang dimaksud Denny akan hadir di
tengah masyarakat Indonesia dalam waktu dekat, selagi penyebab yang
merintanginya belum disingkirkan? Adakah kemungkinan dalam waktu yang dekat
penyebabnya ditiadakan, sehingga demokrasi murni bisa diwujudkan?
TINDAKAN PENYEBAB DEMOKRASI MASIH CACAT
Sudah dapat diperkirakan 3 penyebab demokrasi Indonesia masih terbatas,
mempunyai cacat, belum ada lenyap sesudah Pemilu 7 Juni 1999. Sekalipun
pemilunya jurdil dan luber, apalagi kalau bukan jurdil dan luber.
Sebabnya yang pertama karena dwifungsi ABRI belum dicabut. Dengan belum
dicabutnya dwi fungsi ABRI maka TNI melalui 39 orang anggotanya yang
diangkat menjadi anggota DPR akan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintaj,
seperti yang sudah berjalan selama puluhan tahun. Padahal mereka bukan
dipilih oleh rakyat melalui pemilu.
Dengan masih berperannya militer dalam politik, maka diskriminasi atas
ideologi masyarakat masih akan berjalan. PKI tetap akan dianggap sebagai
partai terlarang. Padahal baik dilihat dari Pancasila maupun UUD 1945 hak
hidup PKI dijamin. Bukankah selama dibawah kekuasaan Presiden Soekarno, baik
di masa revolusi fisik (1945-1950), maupun di masa demokrasi liberal, dimana
UUDS RI 1950, yang Mukaddimahnya sepenuhnya mengover Mukaddimah UUD 1945
(1950-1959), begitu di masa Demokrasi Terpimpin yang berpegangan kepada
Pancasila dan UUD 1945, PKI adalah partai yang sah.
Tetapi mengapa ada kengerian terhadap berdirinya kembali PKI, seperti
dikemukakan Denny JA? Apakah itu bukan suara Orde Baru dan pendukung
Soeharto saja?
Bertolak dari kengerian Denny JA, tampaknya militerlah yang mengkonstruksi
secara sengaja, supaya rakyat memusuhi PKI. Sebab hadirnya PKI akan
berbahaya bagi mereka, baik untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno, maupun
dalam menegakkan rezim militer.
Ratusan ribu penduduk yang terbunuh seperti dikemukakan Denny JA adalah
pihak anggota dan simpatisan PKI, yang dibunuh oleh pihak militer dan
dibantu oleh pendukung militer yang ingin mendongkel Bung Karno dari
kekuasaannya. Menurut logikanya seharusnya rakyat ngeri kepada militer yang
buas itu dan ngeri kepada PKI. Mengapa yang terjadi sebaliknya?
Kengerian Denny itu bersifat nyata. Mungkin yang dimaksud Denny bahwa
menurut pihak militer, 7 jenderal angkatan darat itu yang membunuhnya PKI.
Padahal yang membunuh dan menculiknya adalah tentara dari Cakrabirawa. Itu
diakui oleh Boengkoes sebagai sersan kepala dari Cakrabirawa yang turut
mengambil jenderal MT Haryono. Dan bukan PKI. (lihat Forum Keadilan No 01,
11/499).
Jadi apa yang dikatakan Denny sebagai nyata, sesungguhnya tidak nyata. Yang
nyata ialah Soeharto mekonstruksi secara sengaja berbagai fitnah supaya
rakyat menghalalkan pembantaian terhadap anggota dan simpatisan PKI yang
akan mereka lakukan.
Untuk tujuan itulah secara terus menerus diberitakan dalam harian Angkatan
Bersenjata, Berita Yudha dan Api Pancasila (organ IPKI) selama bulan
Oktober, November dan Desember 1965 bahwa 7 jenderal dijadikan korban
penganiayaan, terutama pencukilan mata dan alat kelaminnya dikebiri dan
pelakunya adalah orang komunis, telah mendorong pembantaian massal
terhadap anggota dan simpatisan PKI.
Bahwa pencukilan mata, pengebirian alat kelamin para jenderal itu fitnah
jahat, buktikan dengan Visum Et Repertum Tim Ahli Forensik, yang terdiri
dari Brigjen dr Rubiono Kertapati (RSPAD), Kolonel Frans Pattiasena dan 3
orang sipil dokter ahli ilmu kedokteran UI. Dr Sutomo Cokronegoro, dr Liau
Yang Siang dan dr Liem Yoe Thay tertanggal 5 Oktober 1965, bahwa tidak
seorang korban pun yang dicukil matanya dan semua bagian kelaminnya utuh.
Malah kita diberitahu bahwa 4 orang pernah sunat, dan 3 orang tidak sunat
autopsi dilakukan atas perintah jenderak Soeharto.
Supaya pembantaian massal itu bisa dibenarkan oleh rakyat, maka setelah
kekuasaan sepenuhnya di tangan Soeharto, dibikin film penumpasan G 30-S/PKI.
Kepalsuan film tersebut diragukan. Boegkoes mnengatakan dalam film
Penumpasan G.30-S/PKI, di sana jenderal masih hidup disiksa secara sadis.
Aksi ini diiringi nyanyian genjer-genjer yang dilantunkan anggota Gerwani.
Menurut Boegkoes penyiksaan itu tidak ada. Demikian pula tari dan nyanyian.
Yang saya ingat cuma tiga suara. Desir angin menerpa bambu, suara tangis
bayi dan suara burung (Forum Keadilan, No 01, 11/4/99).
Adalah benar kengerian terhadap PKI itu sengaja diciptakan Soeharto, supaya
orang menolak kehadiran PKI. Seharusnya orang harus ngeri terhadap Soeharto
dan pendukungnya yang telah melakukan pembantaian massal di tahun 1965/1966
terhadap massa anggota dan simpatisan PKI. Dan selama Soeharto berkuasa ia
juga telah melakukan pembantaian terhadap umat Islam di Tanjung Priok, di
Aceh, di Lampung dsb.
Tanpa dicabutnya dwi fungsi ABRI maka inovator politik yang mampu melakukan
manuver supaya mendapat dukungan rakyat banyak, nampaknya belum segera akan
bisa muncul. Dan benar, sekarang belum ada inovator yang demikian.
Denny juga benar bahwa demokrasi bukanlah hasil murni dari pembangunan
ekonomi atau suburnya kelas menengah, tetapi karena hasil rakitan para
inovator politik. Mereka rakit kekuatan rakyat banyak, buruh, tani dan
rakyat tertindas lainnya dalam satu Front Persatuan yang tangguh, baru lah
akan dapat mewujudkan demokrasi murni.
KESIMPULAN
Lambat atau cepat berakhirnya masa transisi berlangsung di Indonesia,
banyak tergantung di satu pihak dari cepat atau lambat dwifungsi ABRI bisa
dicabut dan dipihak lain kesiapan inovator merakit kekuatannya, sehingga
rakyat banyak mendukungnya.
Jika inovatornya telah siap, tentu masa transisi itu tidak akan memakan
waktu lama. Tapi karena hingga kini inovatornya belum muncul, maka sudah
bisa diperkirakan: siapapun yang menang dalam pemilu 7 Juni 1999, yang akan
terbentuk baru satu pemerintahan transisi. Demokrasinya masih demokrasi
terbatas yang mengandung cacat.
Demokrasi terbatas yang mengandung cacat itu bukanlah menjadi masa depan
dan terminal politik Indonesia. Demokrasi terbatas itu hanya satu masa
transisi, menuju demokrasi murni. Perjuangan untuk mewujudkan Indonesia baru
yang demokratis akan berjalan terus. Tentu saja bentuk perjuangannya akan
disesuaikan dengan situasi baru.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
