Precedence: bulk
LIMA DPD I GOLKAR MENOLAK HABIBIE
JAKARTA (SiaR,9/07/99). Konflik antara kubu Akbar dengan kubu
Habibie makin menajam. Sedikitnya, lima Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai
Golkar menolak pencalonan Habibie sebagai calon Presiden (capres) dari
partai itu.
Intensitas konflik di tubuh Golkar meningkat seiring dengan
kejelasan hasil perolehan suara. Meski konflik itu dibantah secara formal
namun kian telanjang menjelang diadakannya rapat Konsultasi dengan DPD I.
Pokok yang menjadi perdebatan adalah soal pencalonan Habibie sebagai capres,
yang dianggap kubu pendukung Habibie sudah final melalui keputusan Rapim
Golkar lalu.
Menurut Marzuki Darusman, Wakil Sekjen Golkar, peninjauan Habibie
sebagai capres Golkar dimungkinkan. "Seluruh dunia tahu kita mengadakan
Rapim. Tapi bahwa pencalonan itu harus mutlak dan final, itu harus
dipikirkan kembali. Sekarang sedang dalam pemikiran dan pengkajian," ujar
Marzuki di kantor Komnas HAM, Kamis (7/7).
Namun Agung Laksono membantah Marzuki, seusai mendampingi pembalap
Formula 1 Ananda Mikola menghadap Presiden BJ Habibie, di Istana Merdeka.
"Habibie masih tetap dicalonkan jadi presiden oleh Golkar. Tidak ada
perubahan sampai sekarang. Dan kita terikat hasil Rapim," kata Agung Laksono
yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga ini.
Isu adanya perbedaan kubu di tubuh Golkar tak bisa lagi ditutupi
oleh kenyataan. Menurut sumber SiaR, Agung Laksono yang masuk kubu Habibie
ini memang diprediksi untuk mendongkel posisi Akbar Tanjung, sebagai ketua
umum DPP Golkar dalam Munaslub yang akan diadakan dalam waktu dekat.
Menurut skenario kelompok pendukung Habibie yang dikomandani oleh
Fanny dan Timmy Habibie, merosotnya perolehan suara Golkar yang diperkirakan
hanya 26 persen ini akan ditimpakan pada kubu Akbar. Sementara itu kubu
Ketua Umum Akbar Tanjung akan menjadikan rapat konsultasi dengan DPD I yang
akan diadakan, Kamis (7/7)malam sebagai evaluasi disebabkan karena masalah
kampanye, program, organisasi, atau karena pencalonan presiden. Ini terbuka
dibicarakan," jelas Marzuki.
Tampaknya hal ini ditolak Agung Laksono, menurutnya kedudukan Rapim
itu jauh lebih tinggi dari rapat konsultasi. Jadi tak mungkin dapat
mengevaluasi hasil Rapim di forum tersebut, katanya.
Marzuki mempunyai pandangan lain, ia tidak membantah bahwa
peninjauan hanya bisa dilakukan dalam Rapim. Sedangkan rapat konsultasi yang
digelar Kamis malam, bukan forum yang tepat. Akan tetapi evaluasi itu
bukanlah harga mati.
Pendapat ini, menurut sumber SiaR, didukung setidaknya sekitar lima
DPD I Golkar, untuk mengevaluasi ulang pencalonan Habibie karena perolehan
suara Golkar yang hanya 26 persen. Lima DPD itu adalah: DPD I Jawa Barat,
Yogyakarta, Sumatera Utara, Bali dan Lampung.
Menurut sumber itu bahkan di kubu Akbar sendiri mengakui bahwa berat
perjuangan untuk mencalonkan Habibie sebagai presiden di SU mendatang.
Agaknya kerja tim sukses Habibie akan makin berat meski punya dana Rp 42
triliun.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
