Precedence: bulk
KAMPANYE PEMILU 1999 BELUM TEMPATKAN RAKYAT SEBAGAI PEMEGANG KEDAULATAN
Oleh: Sulangkang Suwalu
Kampanye Pemilu yang berlangsung sejak 19 Mei hingga 4 Juni 1999,
yang penuh hingar-bingar telah berakhir. Selama kampanye ini, tercatat 164
orang meninggal, 152 orang luka-luka, dan 183 orang luka luka ringan. Korban
umumnya anak muda, yang nekad dalam berkampanye. Berbagai penilaian terhadap
jalannya kampanye ini, bermunculan. Salah satunya dari Garin Nugroho,
seperti yang dimuat dalam "Info Aktual" (suplemen Kompas 5/6/99).
Menurut Garin Nugroho, tidak seperti selama masa Orde baru, kampanye
pertama diera reformasi ini justru banyak diminati kaum muda dan remaja.
Tindakan yang aneh dan menantang maut selama kampanye justru datang dari
kaum muda. Namun mereka pula lah yang akhirnya menjadi korban. Mengapa
mereka begitu nekad?
"Itu ledakan ekspressi, menikmati kebebasan, melepaskan diri dari belenggu
serba ketidak bolehan yang selama ini kita alami," ujar Garin. Garin
mengisahkan pengalamannya sendiri. Dulu memotret istana pun tidak boleh.
Kita seolah-olah tidak berada di negeri sendiri, serba dicurigai. Dalam
keadaan biasa, duduk di pinggir kolam bundaran HI pun dilarang.
Yang tertekan menurut Garin selama ini adalah masyarakat menengah ke bawah.
Karena itu tidak heran bila dalam kampanye ini mereka mencari tempat
bergengsi untuk menyatakan eksistensinya. Konsentrasi massa pun dipusatkan
di Jl MH Thamrin dan Sudirman.
Bagi Garin, kaum muda memanfaatkan masa kampanye ini sebagai karnaval.
Mereka menemukan ruang untuk berperan. Mereka yang selama ini ditekan
penguasa, mencuat menjadi kekuatan massa yang mencengangkan.
Masalahnya kini, bagaimana mengubah massa histeris itu menjadi massa yang
produktif,hingga kelak berguna bagi kepentingan partai dan negara secara
luas. "Untuk itu mereka harus diberi pendidikan politik," katanya.
Apa arti ucapan Garin? Artinya menurut Garin kampanye Pemilu 1999 ini tidak
memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Sedang seharusnya kampanye
pemilu untuk meningkatkan kecerdasan politik rakyat. Bagaimana bentuk
kampanye yang memberikan pendidikan politik pada rakyat?
Menurut UUD 1945, kedaulatan di tangan rakyat. Bagaimana pula praktek
kedaulatan di tangan rakyat, di kala melakukan kampanye untuk Pemilu ditahun
1999. tajuk rencana Kompas (5/6) mengatakan benar-benar usai sudah hari
kampanye, ketika rakyat mengelu-elukan partai dan pemimpin yang didukungnya,
juga ketika menentukan pilihannya dalam Pemilu 7 Juni 1999.
Tapi bagaimana dengan parpol dan pemimpin yang didukungnya itu, dalam
menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan? Apa kah cukup dengan rakyat
mengelu-elukan parpol dan pemimpinnya saja? Bila cukup dengan itu saja
berarti, bukanakah itu berarti rakyat untuk parpol dan pemimpinnya dan
bukannya parpol dan pemimpinnya ada untuk rakyat! Bila demikian rakyat hanya
jadi obyek dan bukannya subyek.
Untuk membuktikan bahwa parpol dan pemimpinnya untuk rakyat dan bukan
sebaliknya, maka setiap langkah parpol dan pemimpinnya harus
dipertangungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Ketika
kampanye Pemilu, pemimpin dari parpol yang bersangkutan harus menyampaikan
pertangungjawaban secara langsung kepada massa pemilih. Apa yang telah
mereka perjuangkan selama ini untuk rakyat. Jika berhasil, apa faktor
penunjangnya? Dan jika gagal atau belum terlaksana, apa faktor penghambatnya
dan pihak mana yang merintanginya?
Laporan pertangungjawaban yang demikian memberikan pendidikan politik
kepada massa pemilih. Mereka akan bisa menentukan sikap, akan mendukung
pemimpin yang bersangkutan atau meninggalakannya.
HANYA KENAL DARI ATAS
Timbul pertanyaan apakah ada partai-partai politik yang sudah ada di
waktu Orde Baru seperti Golkar, PPP dan PDI Budi Harjono menyampaikan
laporan pertangungjawaban selama massa kampanye dari 19 Mei hingga 4 Juni
1999? Hal itu tak terdengar sama sekali. Seharusnya mereka menyampaikan
laporan pertangungjawaban misalnya: mengapa dalam Sidang MPR pada Maret 1998
mendukung Soeharto untuk jadi presiden RI ke-7 kalinya?
Bukankah Soeharto tersebut selama ini menindas demokrasi, melakukan KKN,
dan sebagainya? Malah telah melakukan pembantaian Umat Islam di Tanjung
Priok, di Aceh, di Lampung dan tempat lain? Apa dasar mereka mendukung
Soeharto?
Memang secara relatif ada perbedaan tanggungjawab Golkar terhadap dukungan
pada Soeharto untuk menjadi presiden ke-7 kali itu dibanding tangungjawab
PPP dan PDI Budi Harjono terkenal sebagai perpanjangan tangan Soeharto,
sedang Golkar memang sejak awal kekuasaan Soeharto sudah mendukungnya.
Bila diamati sejarah Pemilu Orde Baru tidak terdengar adanya laporan
pimpinan parpol kepada massa pemilih. Hal itu tampak karena pemimpin itu
berpendapat "mereka adalah pemimpin" yang otomatis lebih lebih tahu dari
pemilih dan karena itu pemilih harus tunduk saja pada kemauan mereka. Sama
dengan Hitler melalui Meinkampf yang mengatakan, "Perintahnya tiap-tiap
pemimpin kepada yang dibawahnya, dan pertangung jawaban dari yang di bawah
kepada yang di atas." Sama dengan susunan militer: serdadu bertangung jawab
kepada sersan, sersan pada letnan, letnan pada kapten dan seterusnya. Dan
itu lah fasisme.
PENYAMPAIAN PROGRAM BAGI PARPOL BARU
Tentu saja berbeda bentuk laporan pertanggungjawaban parpol yang
sudah berdiri di masa Soeharto berkuasa, dengan partai politik yang baru
muncul sesudah Soeharto terguling. Penyampaian program perjuangan merupakan
pendidikan politik bagi rakyat dari pemimpin-pemimpin partai tersebut. Tentu
laporan pertanggung jawabannya, akan mereka sampaikan pula secara langsung
dalam kampanye Pemilu berikutnya.
Kampanye Pemilu 1999 jauh dari menyampaikan program perjuangan
partai partai. Malah sementara pemimpin partai lebih menonjolkan
kemampuannya berdebat di muka umum. Untuk itu ditantangnya partai lain untuk
berdebat. Dianggapnya semua pemilih akan merasa bangga bila memapunyai
pemimpin yang tak jelas programnya, tapi pintar bedebat. Tidak menutup
kemungkinan kepandaian berdebat akan digunakan untuk menundukkan massa
pemilihnya, sekiranya pada suatu waktu ia digugat rakyat atas kekeliruan
sepak-terjangnya.
Menonjol-nonjolkan kepandaian berdebat, di dalamnya terkandung pikiran agar
pemilih takut bila tak memilihnya. Bila yang lain dipilihnya bisa
ditelanjanginya di depan umum melalui debat. Menakuti pemilih dari parpol
atau pemimpin-pemimpin parpol ini, juga kelihatan dari pameran kekuatan
melalui kampanye arak-arakan atau karnaval. Mereka menjadi raja jalanan.
Mereka pamerkan kekuatan massa yang mendukungnya.
Kampanye yang menakut-nakuti massa pemilih (baik secara langsung atau
tidak), tidak memberikan pendidikan politik pada rakyat, malah justru
membodohi rakyat. Bukan itu saja. Jika mereka sampai kuasa, tentu mereka
juga akan menggunakan aparat untuk menakut-nakuti rakyat pada mereka, dan
dimana perlu kekerasan akan digunakannya terhadap rakyat.
KESIMPULAN
Jelas kiranya, bahwa kampanye Pemilu yang berlangsung sejak 19 Mei hingga 4
Juni 1999 tidak menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sebab, kalau
rakyat ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan tentu partai-partai (Golkar,
PPP dan PDI Budihardjono) yang memilih Soeharto menjadi Presiden pada Maret
1998, akan menyampaikan laporan pertanggungjawabnya kepada massa pemilih.
Mengapa mereka memilih Suharto yang fasis itu. Dan laporan pertanggungjawab
demikian tidak terjadi.
Begitu pula partai-partai yang baru pada umumnya tidak ada dalam
kampanyenya yang mengemukakan program yang akan mereka perjuangkan nanti
sesudah pemilu, malahan yang ada ialah berbau menakut-nakuti pemilih dengan
pamer kekuatan (melalui arak-arakan), serta menonjolkan kepandaian
berdebatnya. Rakyat tak lupa kepada pokrol bambu yang pintar bersilat lidah,
yang salah bisa dianggap sebagai tidak salah.
Dan yang lebih mengkhawatirkan, ialah bagi sementara pemimpin parpol
tersebut yang penting cepat ia berkuasa, soal program, tidak penting, malah
dwifungsi ABRI nanti juga akan terus diberlakukannya. Reformis yang tidak
reformis.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
