Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 24/II/18-24 Juli 99 ------------------------------ DANA CGI UNTUK SIAPA? (POLITIK): Pemerintahan Habibie akan minta utang baru pada sidang CGI di Paris. Padahal, beban cicilannya bakal ditanggung pemerintah baru. Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia masa pemilu, banyak orang nyaris lupa dengan agenda ekonomi yang amat menentukan masa depan negara. Khususnya berkaitan dengan warisan utang luar negeri rezim Soeharto. Kemampuan membayar kembali utang Indonesia sudah amat rendah. Soal ini pasti bakal memusingkan siapapun yang kelak memimpin negara. Bayangkan saja, selain utang pemerintah yang berjumlah sekitar 67 milyar dolar AS, masih ada pula utang swasta yang lebih besar, antara 70 milyar dolar AS hingga 80 milyar dolar AS. Utang ini tertumpuk dari tahun ke tahun selama pemerintah Orde Baru berkuasa. Pertemuan tahunan dengan negara donor bagaikan upacara rutin yang tak memiliki konsekuensi bagi rakyat Indonesia. Kini, ritual itu kembali berada di depan mata. Tanggal 27 hingga 28 Juli mendatang, para donor yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI) akan bersidang di Paris, Perancis. Anehnya, pemerintahan BJ Habibie yang masa jabatannya sudah akan berakhir beberapa bulan lagi sudah bersiap-siap melakukan negosiasi penambahan utang luar negeri -diperkirakan berkisar antara 9 hingga 10 milyar dolar AS. Tentu saja hal ini membuat orang bertanya-tanya. Siapa yang kelak akan bertanggung jawab terhadap cicilan utang ini? Apakah Habibie begitu yakin ia akan kembali terpilih sebagai presiden? Sikap pemerintah yang demikian segera saja menimbulkan reaksi. Dalam sebuah dialog yang diselenggerakan Solidaritas Profesional untuk Demokrasi beberapa waktu lalu (8/7), Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Faisal Basri menyatakan, setidaknya lima partai politik mesti dilibatkan dalam perundingan dengan CGI di Paris. Menurut Faisal, tidak tepat bila hanya pemerintahan Habibie yang terlibat, sebab pemerintah sekarang adalah transisi. Untuk memperoleh legitimasi sebaiknya partai-partai peraih suara terbesar dalam pemilu dilibatkan dalam perundingan tersebut. Tak cuma itu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam International NGO Forum on Indonesia (Infid) malah mengeluarkan pernyataan lebih keras yang meminta para donor dalam CGI agar tidak memberikan utang baru pada Indonesia. Malah, bila perlu CGI diminta untuk tidak mencairkan dana yang sudah disetujui tahun lalu. Menurut Zoemrotin K. Soesilo yang menjadi juru bicara Infid, cicilan dan bunga utang yang mesti dibayar Indonesia sudah berada di ambang batas maksimum, yakni mencapai 33 persen dari pengeluaran rutin APBN. Atau, sebesar 52 persen dari rata-rata pendapatan ekspor. Dengan menambah lagi utang, cicilan akan semakin besar pula dan bisa berakibat makin memberatkan langkah pemerintah baru menata ekonomi. Kualitas pelayanan sosial diperkirakan akan sangat memburuk, karena negara tak lagi bisa membiayai berbagai fasilitas yang diperlukan. Sikap pemerintah tampaknya tak bergeming dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Hal ini memancing pertanyaan besar, mengapa harus ngotot? Ada kepentingan apa di balik ini? Alasan resmi yang dipakai hingga kini adalah, karena Indonesia memerlukan kepastian mengenai sumber dana yang bakal digunakan untuk membiayai APBN 2000/2001. Kepastian ini diharapkan bisa menentramkan masyarakat. Seandainya pemerintahan baru nanti merasa tidak cocok dengan apa yang telah dihasilkan, bisa saja melakukan pertemuan susulan. Cukup masuk akal memang. Hanya saja, adalah hal yang tak mudah mengharapkan orang-orang untuk berunding kembali jika kesepakatan sudah dilakukan -meskipun secara efektif hasil sidang CGI baru akan dijalankan pada 1 April tahun depan. Bagi yang percaya dengan ambisi Habibie untuk kembali merebut kursi kepresidenan, momentum sidang CGI ini adalah upaya meraih kepercayaan luar negeri terhadap dirinya. Bagaimanapun, jika ia berhasil melakukan deal dengan pihak donor, akan lebih mudah baginya meraih dukungan politik dari negara tersebut. Caranya, dengan meyakinkan dirinya sebagai pihak yang paling bisa dipercaya 'mengamankan' hasil keputusan dengan para donor. Upaya memperoleh kepercayaan asing juga terlihat dilakukan Habibie melalui Menteri Pemberdayaan BUMN Tanri Abeng. Beberapa hari lalu (13/7), di New York, Tanri melakukan presentasi mengenai model privatisasi BUMN pemerintah Indonesia dengan mengundang 53 perwakilan investor Amerika Serikat, termasuk Managing Director Soros Fund Management LLC David Cowitz dan mantan Menlu legendaris AS yang kini menjadi direktur sejumlah perusahaan berskala internasional Henry Kissinger. Meskipun presentasi itu dikabarkan mengesankan, namun pertanyaan mengenai siapa yang akan melaksanakan program privatisasi itu kelak, tetap saja muncul -yang dijawab "telah disetujui IMF dan partai-partai di Indonesia telah berkomitmen mendukungnya." Tentu saja tak ada salahnya mencari dukungan dari dalam dan luar negeri. Asalkan dana dikelola dengan baik -termasuk memperhitungkan beban cicilan utang seandainya memperoleh tambahan pinjaman dari CGI. Bukan untuk bagi-bagi proyek sebelum hengkang. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
