Precedence: bulk [DIREITO, No. 2/27 Juni '99] KALAU PRO-INTEGRASI KAMPANYE (DIREITO UTAMA). Genderang 'merdeka' bagi Timor Timur sudah ditabuh sejak 27 Januari 1999. Tapi kali ini penabuhnya adalah pejabat pemerintah Indonesia sendiri, yakni Menlu Ali Alatas. Tanggal itu ia menyatakan bahwa kalau rakyat menolak status khusus dengan otonomi luas, maka Timor Timur akan 'dilepaskan' (dibiarkan merdeka). Tawaran ini sepertinya langkah terakhir dari pemerintah Indonesia yang sudah lebih dari 23 tahun menghadapi masalah Timor Timur. Rupanya reaksi para pendukung integrasi juga keras. Pada 29 Januari lalu, Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilam (FPDK) mengadakan seminar di Hotel Mahkota. Hadir dalam kesempatan itu antara lain Danrem 164/WD Kol Tono Suratman, Kapolda Timtim Kol (Pol) Timbul Silaen, komandan pasukan milisi Aitarak Eurico Guterres dan komandan pasukan Mahidi, Cancio Lopes de Carvalho. Tiba-tiba, pukul 11.15 WTT sekelompok pemuda datang dan berteriak-teriak mencaci mereka yang berseminar di Hotel Mahkota. Mereka menuntut agar Eurico dan Cancio segera keluar menemui mereka. Tantangan itu mereka sambut dengan tembakan senjata api. Seorang pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai buruh di pelabuhan ditangkap oleh pasukan milisi, tapi kemudian dilepas karena dianggap tidak tahu apa yang dilakukannya. Insiden ini kemudian dianggap sebagai tanda berlanjutnya konflik yang berkepanjangan. Pemerintah Indonesia sepertinya sengaja menyodorkan 'dua opsi' sehingga suasana menjadi panik, dan masing-masing pihak berjuang keras untuk memenangkan posisinya. Para pejabatnya selalu mengatakan bahwa Timor Timur tidak mungkin berdiri sendiri atau merdeka. Dan sekarang tiba-tiba mengharuskan Timor Timur lepas dari Indonesia jika menolak otonomi. Pilihan pun terasa sebagai paksaan. Apalagi di banyak daerah orang dipaksa untuk mendukung otonomi, dan jika tidak, nyawa mereka jadi taruhannya. Walau belum waktunya, kampanye mendukung otonomi sudah dimulai oleh milisi dan para pejabat, sipil maupun militer. Spanduk otonomi dibentangkan di mana-mana, disebut-sebut dalam acara resmi sampai upacara adat. Tidak ada dialog, diskusi atau konvoi. Terima dulu, soal isi urusan belakang. FPDK pimpinan Domingos MP Soares malah membentuk Tim Sukses Otonomi (TSO). Cabang organisasinya sudah dibentuk di daerah-daerah, walau sempat menimbulkan pertanyaan warga. "Kenapa pembentukan FPDK selalu bersamaan dengan pembubaran CNRT? Itu menunjukkan bahwa pembubaran CNRT direkayasa oleh FPDK. Tapi harus dicatat bahwa CNRT tidak dan tidak akan pernah bubar. Itu sudah terbukti selama 23 tahun," ujar koordinator CNRT David Dias Ximenes. Pembubaran itu, menurut David, dilakukan untuk memberikan image sekaligus bahan kampanye kepada dunia dan Indonesia bahwa pihak pro-kemerdekaan sudah tidak ada di Timor Timur. "Ingat, kelompok pro-kemerdekaan adalah rakyat Timor Timur juga. Jangan sekali-sekali diabaikan. Sebab, mengabaikan rakyat Timor Timur dalam menyelesaikan masalah status politik, sama dengan menusuk duri di hidung rakyat. Artinya, masalah Timor Timur tidak akan selesai kalau rakyat tidak dilibatkan secara penuh," kata David dalam wawancara melalui telepon. Kampanye lainnya adalah dilakukannya pertemuan-pertemuan umum secara paksa di desa-desa. Pegawai negeri dan anak pegawai negeri diharuskan memilih dan mendukung otonomi. Sebab, mereka dinilai telah "dibesarkan" oleh Indonesia. Di antaranya digaji secara memadai dan mendapat jabatan empuk. Gaji yang memadai dapat digunakan untuk membeli rumah mewah. Anak-anak pun diberi beasiswa. Mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Pembaca tentu maklum bahwa yang penting bukan pendidikan tinggi, rumah mewah atau gaji besar. Yang penting adalah memberikan rasa aman dan damai di hati rakyat Timtim. Kampanye politik yang selalu menyengsarakan rakyatTimtim selama ini, sekiranya segera dihentikan. Apabila bangsa Indonesia sadar dan tahu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka sudah sepatutnya tidak memanfaatkan milisi yang juga rakyat Timtim untuk membunuh saudaranya. Kampanye pembunuhan rakyat sudah semestinya dihentikan. Sebaliknya, tentu semua seia sekata untuk berkampanye tentang perdamaian, persatuan dan cinta kasih. Sosialisasi otonomi yang dilakukan di daerah-daerah sebelum penandatanganan kesepakatan tripartit pada 5 Mei lalu tidak lebih dari tindakan-tindakan intimidasi, teror dan pemaksaan kehendak politik kelompok pro-integrasi kepada rakyat Timtim. Sosialisasi otonomi seperti itu merupakan kampanye tindak kekerasan dan upaya pembodohan rakyat. Sebab, rakyat tidak diberi kebebasan bermoral untuk menentukan pilihan politiknya. Dengan demikian, rakyat hanya menjadi alat untuk "membesarkan" para elit politik pro-integrasi. Januario Pereira, salah satu korban pembantaian di rumah Manuel Carrascalao pada 17 April lalu, pada awal pengungsiannya dari Maubara ke Dili, mengatakan, "Kami dipaksa untuk masuk Besi Merah Putih. Kalau tidak masuk, kami diancam untuk dibunuh", katanya. Januario memang telah pergi untuk selama-lamanya. Rintihan hatinya dirasakan juga oleh Januario-Januario yang lain. Menurut dia, selama ini anggota Besi Merah Putih melengkapi diri dengan senjata api (pistol dan M-16) dan tradisional (misalnya pedang, parang dan panah) dalam melakukan aksi-aksinya. Setiap ujung senjata dibalut atau diikatkan bendera Merah Putih, bendera nasional Indonesia. Pertanda apa? Komandan Mahidi (Mati atau Hidup Untuk Integrasi dengan Indonesia), Cancio Lopes de Carvalho dalam sebuah wawancara dengan Direito mengatakan, "Kami mati atau hidup tetap integrasi dengan Indonesia, sekali Merah Putih tetap Merah Putih". Di sini, Merah Putih dijadikan alat kampanye kelompok pro-integrasi. Bahwa TNI boleh pergi tapi Merah Putih harus tetap berkibar di Timtim. Karena itu, jiwa dan raga menjadi taruhannya. Siapa menolak Merah Putih sama artinya dengan menggorok leher sendiri. Artinya, kalau menolak Merah Putih dan dibunuh karena sikapnya adalah wajar. Itu hukum yang berlaku bagi kelompok pro-integrasi. Tidak ada kompromi bagi yang menolak integrasi atau otonomi. Karena itu, boleh dibilang bahwa kampanye otonomi pun dilakukan melalui pembunuhan. Apa alasannya? Tindakan pembunuhan itu sendiri merupakan salah satu cara menakut-nakuti rakyat. Sehingga rakyat tidak mempunyai pilihan lain kecuali otonomi. Tindakan menakut-nakuti dan membunuh rakyat seperti itu malahan diklaim sebagai upaya sosialisasi otonomi. Sosialisasi otonomi tidak hanya dilakukan melalui tindakan pembunuhan tapi dipaksakan pula melalui perusakan dan pembakaran rumah-rumah rakyat. Binatang piaraan ditangkap kemudian dibunuh untuk pesta-pora. Tanaman penduduk dibabat. Sosialisasi otonomi juga dilakukan melalui "penyanderaan" gadis-gadis desa. Caranya, gadis-gadis itu dipaksa untuk bekerja, misalnya memasak bagi para milisi. Mereka yang menolak keinginan milisi akan diberi "upah" yang setimpal: diperkosa atau dibunuh. Beberapa waktu lalu tersiar kabar bahwa sebanyak 30 perempuan ditahan di salah satu markas milisi di Liquica. Beberapa perempuan di antaranya diperkosa. Tapi hal itu dibantah oleh Kadispen Polda Timtim Kapten Pol Widodo DS. "Sampai saat ini kami belum mendapat laporan kasus yang anda tanyakan itu. Dari mana Anda mendapat informasi itu," kata Widodo setengah bertanya kepada salah seorang wartawan. Cara-cara kampanye dan sosialisasi otonomi seperti itu adalah cara-cara ilegal dan melawan hukum. Kesepakatan Tripartit 5 Mei 1999 yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Portugal yang disaksikan Sekjen PBB di New York, dianggap tidak pernah ada. Dan, meskipun kampanye baru akan dilakukan menjelang Jajak Pendapat mendatang, tapi kelompok pro-integrasi malahan sudah mencuri start. Sedangkan kelompok pro-kemerdekaan hanya diam saja. Kenapa diam, menurut Leandro Isaac, persiapan untuk merdeka sudah dilakukan selama 23 tahun lebih. *** ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
