Precedence: bulk


PEMILU TIDAK MENYELESAIKAN PERSOALAN BANGSA

Oleh Alam Tulus

Pemilu 1999 dinilai tak memenuhi harapan gerakan reformasi. Hasil akhir yang
diharapkan bisa membawa perubahan terhadap kehidupan nasional, jauh dari
yang diharapkan. Partai peserta pemilu belakangan lebih sibuk memikirkan
perolehan suara daripada agenda reformasi yang sudah digalang mahasiswa.
Pernyataan ini diungkapkan pengamat poltik LIPI, Hermawan Sulistyo. Menurut
Hermawan, pemilu yang tempo hari dilaksanakan tak lebih dari sebuah arisan,
di mana masing-masing kekuatan berusaha mendapat bagian kekuasaan dari
perlombaan yang digelar selama pemilu.

Selain itu, pemilu sendiri masih diselenggarakan oleh orang-orang yang
selama ini ikut merekayasa pemilu Orde Baru. Tujuan reformasi menjadi kabur
karena pemilu itu sendiri. Pemilu akhirnya tak lebih dari alat meligitimasi
kekuasaan pemerintahan yang sekarang saja. Kompromi-kompromi yang
berorientasi pada kekuasaan lebih mendominasi daripada penegakkan kedaulatan
rakyat. Itu adalah budaya status quo. Cuma cari kekuasaan saja. Karena itu
Hermawan mengusulkan agar kekuatan reformasi kembali bersatu. Sasarannya
bergerak untuk benar-benar menumbangkan kekuatan status quo. Kalau itu
terjadi, sulit bagi rakyat mendapatkan perubahan.

Pengamat LIPI yang lain, Dwi Susanto mengatakan gagalnya kelompok reformasi
memperoleh suara terbesar menjadikan pemilu kali ini hanya menjadi tahap
awal dari pertarungan panjang yang masih diwarnai misteri.
Dwi menilai puncak pertarungan politik pasca pemilu akan ada di Sidang Umum
MPR nanti. Soal siapa yang masih sulit diramalkan, sebab tidak ada parpol
yang meraih suara di atas angka 50 persen. Masing-masing punya peluang yang
sama, bahkan parpol yang tidak mempunyai suara terbanyak sekalipun.

Puncak pertarungan di SU MPR ini akan memunculkan dua kekuatan. Yakni
kekuatan Habibie dan kekuatan Megawati. Tanpa menafikan adanya kekuatan
lain, dua kekuatan ini akan menjadi konsekuensi kompromi politik. Karena itu
bukan mustahil juga jika kekuatan yang bersaing di MPR ini akan diikuti
kekuatan lain yang seideologi dengan keduanya. Dua kekuatan ini sepertinya
menjadi refleksi dari kekuatan kelompok Islam dan kelompok nasionalis.

Pertarungan dua kelompok besar ini sebenarnya tidak didasarkan pada sinisme
ideologis. Pertarungan ini bukan pertarungan ideologi, melainkan pertarungan
antara dua kelompok. Awalnya, pertarungan akan membawa ideologi atau agama,
namun bukan kerena ideologi atau agama pertarungan itu dilakukan.
Akhirnya agenda reformasi akan terbengkelai. Masing-masing kekuatan akan
bertarung, dan yang paling diuntungkan adalah kelompok pro statusquo. Sebab
agenda terhadap mereka tidak dilanjutkan, dan mereka pun bisa melenggang
dengan tenang.


Milik Beberapa Orang

DI kalangan pengamat politik ada kesepakatan bahwa pemilu kali ini tidak
bisa menyelesaikan persoalan bangsa secara keseluruhan. Rusdi Muhtar, juga
pengamat politik dari LIPI, bahkan melihat pemilu kali ini tak bisa
menggoyang kekuatan status quo. Target reformasi adalah menghabisi kekuatan
status quo. Tapi, terbukti bahwa pemilu kali ini masih banyak orang yang
mendukung kekuatan status quo. Buktinya, Golkar masih menang. Dalam konteks
demokrasi, bisa dipahami, namun dalam konteks perubahan bangsa, itu
menunjukkan betapa perubahan masih sulit dilakukan di negri ini. Sebab
Golkar adalah personifikasi kekuatan lama yang harus dirombak.

Rusdi mengatakan, kegagalan perubahan dan gerakan reformsi ini, terjadi
karena sosialisasi dari tema pemikiran reformasi ini dipertaruhkan dengan
pemilu, ya hasilnya masih bisa direkayasa. Rusdi melihat, situasi akan makin
gawat saat SU MPR nanti dilaksanakann. Sebab, di situ yang bermain hanya
kalangan elit saja. Bayangkan, 200 juta penduduk Indonesia, tiba-tiba
dihadapkan dengan pilihan yang ditentukan 700 orang. Yang saya yakin, rakyat
tak tahu apa benar aspirasinya terwakili.

Agenda Reformasi Diabaikan

Penilaian tiga pengamat politik dari LIPI tadi tentang pemilu jelas sekali:
hasilnya tak memenuhi harapan gerakan reformasi. Mengapa? UU Pemilu yang
menyiapkan adalah DPR yang dulu merekayasa pemilu Orde Baru. Untuk
kepentingan kemenangan pihak stsatus quo. Maka dalam UU Pemilu tetap
dipertahankan kursi gratis bagi TNI. 

Sosialisasi tema reformasi belum sampai ke seluruh negeri, melainkan hanya
dipahami di kota-kota saja. Sementara di desa orang belum banyak paham. Kaum
tani di desa belum paham arti reformasi, maka Golkar masih leluasa di
desa-desa, terutama di luar Jawa. Bila para petani paham soal reformasi,
mereka tak akan memilih Golkar.***

----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke