Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 27/II/8-14 Agustus 99 ------------------------------ BANK BALI DAN PERSEKONGKOLAN ELIT (POLITIK): Skandal di Bank Bali bukan sekedar 'dosa' oknum. Konspirasi elit sudah sering gunakan BPPN untuk selamatkan usaha para kroni Cendana. Cerita tentang kolusi tak pernah habis di Indonesia. Bank Bali, yang pernah menjadi salah satu bank tersehat di masa krisis moneter, akhirnya tumbang juga. Kesalahannya, sebagian memang karena gegabahnya manajemen yang dipimpin Rudy Ramli. Namun, sebagian terbesarnya karena ada persekongkolan elit untuk kepentingan orang-orang yang berada dan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Seperti telah banyak diungkap media massa, akhir Juli lalu, Bank Bali secara resmi berubah statusnya menjadi bank take over di bawah kendali Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Hal ini terjadi karena sampai batas waktu 22 Juli lalu, bank ini tak mampu memenuhi persyaratan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio, CAR) minimum sebesar 4%. Untuk memenuhi persyaratan itu, Bank Bali harus mencari tambahan modal sebesar Rp4,3 triliun -lebih besar Rp1,5 triliun dari saat perhitungan pada April lalu ketika masih berstatus bank rekapitalisasi. Ini yang gagal dipenuhi Rudy Ramli, meskipun segala cara sudah ia coba. Sebetulnya, Bank Bali masih punya piutang sebesar Rp2,8 triliun yang diberikan melalui pinjaman antar bank pada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Bira dan Bank Umum Nasional (BUN). Hanya saja, piutang tersebut tak dapat ditagih karena bank-bank tadi tak sanggup mengembalikannya, alias macet. Pada saat itulah datang tawaran dari beberapa orang yang dianggapnya punya pengaruh politik pada BPPN. Mereka adalah Setya Novanto, wakil bendahara DPP Partai Golkar, M Marimen, salah seorang fungsionaris Partai Golkar yang dekat dan dihubung-hubungkan dengan pengusaha real-estat Enggartiarso Lukito, serta Djoko Chandra, 'bos' Hotel Mulia. Datangnya tawaran itu tentu bukan tanpa imbalan. Dan harga yang mereka patok bukan main-main, Rp550 miliar. Angka yang sangat fantastis. Namun, tak ada pilihan lain bagi Rudy Ramli. Sebab, sudah berkali-kali ia melobi BPPN tapi tak pernah ada hasil. Lebih baik dapat sedikit, dari pada tidak sama sekali, mungkin begitu pikirnya. Pengaruh para 'calo' tadi ternyata cukup ampuh. Mereka bekerja sama dengan Pande Lubis, deputy chairman BPPN bidang Risk Management and Bank Liabilities untuk menjadi penghubung sekaligus penentu yang akan menggolkan pencairan piutang Bank Bali. Setelah beberapa waktu ditunggu, ternyata yang berhasil dicairkan hanya sebesar Rp904 miliar, yaitu piutang ke BDNI. Uang tersebut ditransfer ke Bank Bali pada tanggal 2 Juni lalu. Karena Rudy telah terlanjur mengiyakan fee para 'calo', mau tak mau ia mesti membayar Rp550 miliar yang ditransfer keesokan harinya ke rekening perusahaan Setya Novanto, PT Era Giat Prima. Diketahui, Rp125 miliar ditransfer melalui Bank BNI, selebihnya melalui bank lain. Belakangan diketahui, Bank Bali tak menerima sepeserpun dari Rp904 miliar yang dicairkan dari BPPN. Selesailah kisah kepemilikan Bank Bali oleh keluarga Ramli. Yang dipersoalkan orang kemudian, adalah fee yang diterima para 'calo' tadi. Bukan saja karena nilainya yang begitu besar. Lebih dari itu, karena menurut pengamat hukum Perbankan, Prajoto, yang 'membocorkan' kasus ini ke publik, dana tersebut digunakan untuk membiayai kampanye Partai Golkar dan Tim Sukses pencalonan BJ Habibie sebagai presiden periode mendatang. Anehnya, penyebab kasus ini seolah-olah terlokalisir pada oknum-oknum tertentu. Padahal, bila melihat posisi penting aktor-aktornya, baik yang menawarkan jasa maupun yang menerimanya (Golkar) tak mungkin begitu saja melepaskan keterkaitannya dengan 'dosa' lembaga. Di situ ada deputy chairman BPPN. Ada pula wakil bendahara DPP Partai Golkar yang dikaitkan dengan "Tim Sukses" Habibie. Pertanyaannya, apakah BPPN dan Golkar, sebagai lembaga benar-benar bersih? Kenyataannya, selama ini BPPN terlalu mudah diajak berkonspirasi oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, termasuk para elit di Golkar. Karena itu, banyak pihak percaya kasus yang dialami Bank Bali kemungkinan besar cuma contoh dari sekian banyak kasus yang sebetulnya sudah sering terjadi. Apakah hal ini benar, memang masih perlu bukti dan pengujian lebih lanjut. Namun, peluang melakukan itu terbuka lebar, terutama bila melihat BPPN selama ini. Sebagai sebuah lembaga yang mengkontrol aset bernilai lebih dari Rp600 triliun, BPPN adalah lembaga terkaya dan terkuat di negeri ini. Apalagi, badan ini mempunyai kewenangan untuk mengambil alih dan menjual aset bank serta mengganti manajemennya tanpa khawatir bakal dituntut secara hukum. Tapi, justru lantaran besarnya kekuasaan BPPN, dengan mudah itu bisa disalahgunakan. Buktinya, sekitar Rp96 triliun aset industri BPPN di 215 perusahaan, hampir semuanya disuntikkan untuk menyelamatkan berbagai perusahaan bermasalah milik orang-orang dekat Soeharto, seperti Liem Sioe Liong dan Bob Hasan. Para pemilik lama ini, meskipun diminta untuk menjual sebagian sahamnya tetap bisa mengendalikan perusahaan-perusahaannya. Sebaliknya, Bank Bali yang kinerjanya dikenal bagus justru dibiarkan terpuruk dan dialihkan kepemilikannya ke pihak lain, Standard Chartered Bank. Tadinya, berdasarkan due diligence awal, CAR Bank Bali hanya minus 8,2%. Belakangan, bengkak jadi minus 32%. Kewajiban Rudy Ramli untuk menyuntikan modal segar membengkak Rp1,5 triliun menjadi Rp4,3 triliun. Dengan proses yang tidak terkontrol dan transparan seperti ini, amat mudah terjadi persekongkolan. Bahkan menurut The Economist, terbuka kemungkinan para kroni Soeharto membeli kembali aset-asetnya yang disita BPPN justru dengan harga sangat murah. Caranya, bisa dengan menggunakan tangan perusahaan mereka yang didirikan di luar negeri, yang berpura-pura masuk ke Indonesia sebagai investor asing. Itu artinya, sejumlah besar uang negara kembali dinikmati para penyebab kanker ekonomi negara ini. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
