Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 27/II/8-14 Agustus 99 ------------------------------ M Syafiq Allilha, Aktivis FAMRED dan FKGMNU: "MAHASISWA TAK RELA HABIBIE PRESIDEN" (DIALOG): Pemilu seolah merontokkan legitimasi rakyat atas mahasiswa. Dan dalam kelompok mahasiswa sendiri seolah tak punya tenaga untuk bangkit. Betulkah mahasiswa tidak punya greget lagi setelah pemilu? Masihkan ada peluang-peluang mahasiswa bergerak? Berikut jawaban dari M Syafiq Allilha, Aktivis FAMRED yang sekaligu aktifis Forum Komunikasi Generasi Muda NU (FKGMNU). T: Apa sebab gerakan mahasiswa belakangan lesu darah? J: Ada banyak faktor, antara lain, mahasiswa tergabung di banyak organ sejak pemilu banyak yang terdisorientasi dalam konteks gerakannya. Karena saat pemilu banyak masyarakat berpartisipasi. Adapun bagi mahasiswa, Pemilu dianggap sebagai salah satu jalan saja. Bahkan sejak awal mahasiswa skeptis apakah pemilu dapat mengembalikan kedaulatan rakyat? Sebab pemilu dipakai olah pemerintah Habibie untuk menunjukkan sudah melakukan demokratisasi, padahal belum. Itu salah satu yang membuat mahasiswa bingung. Termasuk munculnya sejumlah isu yang disetting oleh rezim. T: Adakah faktor lain? J: Faktor lain adalah partisipasi dari mahasiswa sendiri yang belum begitu besar seperti Mei 98. Tampaknya gerakan mahasiswa masih sulit merumuskan kembali gerakannya, mungkin karena moment sejak Sidang Istimewa hingga Pemilu yang dibawa ke politik parlementariat. T: Apakah pemilu menyelesaikan agenda reforamsi total? J: Saya pikir masih jauh, memang Sidang Istimewa merekomendasi pemilu tetapi Pemilu yang macam apa ? Bagi mahasiswa pemilu tidak problem, memang salah satu pintu merubah demokrasi lewat pemilu. Tentunya pemilu yang berdasarkan kedaulatan rakyat, sementara pemilu yang hasil rekomendasi sidang Istimewa (Nov, 98) tersebut adalah pemilu yang jauh dari prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Seperti terlihat dari UU Pemilu yang jauh dari prinsip demokrasi dengan 38 kursi gratis untuk militer, begitu pun kriteria kursi untuk utusan golongan dan daerah yang tak jelas. Praktek demokrasi semu seperti itu masih jauh dari reformasi total. Jadi Pemilu 99 merupakan praktek demokrasi semu, itu menurut saya. T: Setelah pemilu, lokomotif reformasi bergeser ke partai? J: Di beberapa negara berkembang mungkin begitu. Setelah partisipasi, masyarakat tersedot ke arah pemilu, lalu pertarungan politik menjadi begitu formal kembali. Menjadi di parlemen, sedangkan di media itu jadi konsekwensinya. Menurut saya hal itu boleh terjadi asal partai melakukan fungsinya dengan baik. Tapi partai partai sekarang tidak melakukan fungsi itu. Dalam konteks itu gerakan mahasiswa dalam fungsi gerakan ekstra parlementer menjadi relevan untuk menjebol kemacetan politik yang terjadi. T: Bentuk kemacetannya? J: Yah seperti, kericuhan di KPU dan partai partai yang asyik manuver sendiri, itu jelas indikasi. T: Sesuai dengan harapan reformasi total? J: Jelas tidak, karena mahasiswa berharap partai yang terbentuk dan di KPU itu, seharusnya menyuarakan suara rakyat. Yang terjadi sebaliknya, partai dan KPU sendiri mencerminkan interest kelompok dan pribadi masing masing. Sangat mengecewakan. T: Artinya ada penyelewengan dalam politik formal? J: Jelas, dan hal ini ironis. Karena kita lihat partai partai belum masuk parlemen saja sudah terlihat tak serius, bagaimana saat masuk parlemen. Dengan bermacam iming-iming, sekian banyak tekanan dan dilema, karena ini sebenarnya titik uji bagi partai-partai yang lolos dalam pemilu. Tapi faktanya mereka tidak ada yang cukup serius mendesakkan demokratisasi. Mengecewakan! T: Contoh yang mengecewakan? J: Mereka tidak bicara hal yang prinsipil, yaitu pembagian kekuasaan, seperti konstitusi dasar UUD 45. Konstitusi itu membuka peluang terjadinya kekuasaan presiden yang otoriter dan tidak bisa dikontrol oleh kekuasaan legislatif apalagi yudikatif. Seperti MA dipilih oleh presiden dan DPR tidak bisa mengontrol eksekutif. Hal-hal seperti itu tidak pernah disuarakan oleh partai. Hal lainnya adalah partai-partai sudah merasa enjoy duduk di parlemen padahal di sana masih ada tentara yang sudah menang, dapat kursi meski tanpa ikut pemilu. Mereka telah menerima posisi tentara. Begitupun aturan dalam UU Politik, yang menyebutkan partai harus bersumpah menjaga UUD 45 dan pancasila, ini artinya sudah menutup kritik dan upaya amandemen UUD 45. Hal ini menutup kemungkinan demokratisasi, partai-partai itu diam saja. Jadi, sejak awal UU politik itu disusun hingga pensahan hasil pemilu, tidak ada suara dan upaya partai mendorong proses demokratisasi. T: Apa sebabnya? J: Saya kira partai partai di Indonesia pada dasarnya memang belum matang dan belum siap untuk berdemokrasi. Semua partai tampaknya lebih bermotivasi menaikkan kelompoknnya masing masing. Jadi bohong kedaulatan rakyat yang utama. Mereka lebih mementingkan kekuasaan. T: Melihat perkembangan itu apa yang sebaiknya dilakukan? J: Mahasiswa harus tetap memilih jalur ekstra parlementer, dan jangan hanya percaya dan mengandalkan model demokrasi parlementarian saja. Karena kita sudah 35 tahun ditipu parlementarisme. Walau PDI P, PKB menang, kita tidak bisa terhipnotis dengan kemenangan itu. Hal tersebut karena selama ini mereka juga belum secara konsisten menunjukkan anti status quo. Terlalu kompromis. Dalam kondisi partai-partai seperti itu, gerakan mahasiswa sangat relevan untuk menjaga tensi perlawanan lewat gerakan resistensi ekstra parlementer. Dan saatnya rakyat terlibat. Agar tidak selalu ditipu oleh partai. T: Apakah tensi gerakan mahasiswa akan naik kembali? J: Ya. Selama ini kami di Jakarta memang tetap saling kontak. Famred, Forkot, Front Jak, Kamtri, FKSMJ tetap rutin konsolidasi. Gerakan mahasiswa akan naik karena melihat potensi rezim orde baru ini akan kembali lagi dengan segala upaya. Dan itu jelas membuat mahasiswa kembali bergerak. Jadi saat Habibie, tentara dan sisa rezim Orde Baru ini main di pentas politik nasional itu akan membuat naiknya kembali gerakan mahasiswa. Apalagi saat Sidang Umum. Jika Habibie sampai naik, maka mahasiswa tidak akan merelakan, itu karena sudah terbukti tidak aspiratif dengan kepentingan reformasi dan upaya demokratisasi. Habibie rezim kleptokrasi yang dibangun pemerintahan para maling itu. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
