Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 30/II/29 Agustus-4 September 99 ------------------------------ "TENTARA BAYARAN" DEPLU KE DILI (POLITIK): Tigaratusan anggota Pemuda Pancasila disiagakan di kapal perang yang berlabuh di Dili menjelang jajak pendapat. Seorang dibayar Rp2,2 juta. Kapal itu bernama KRI Teluk Cirebon. Kapal perang milik TNI-Angkatan Laut. Sudah hampir dua minggu ini, kapal itu bersandar di pelabuhan Dili, Timor Timur. Kapal itu tak hanya dihuni tentara Indonesia, terutama personil Angkatan Laut, namun juga dihuni oleh sekitar 315 anggota Pemuda Pancasila yang diberangkatkan dari Jakarta sekitar sebulan lalu. Ratusan pemuda itu kini menghuni kapal itu. Tak jelas untuk kepentingan apa mereka dikirim ke Dili. Ada yang bilang untuk memperkuat barisan milisi bersenjata yang pro TNI, ada yang bilang mereka dibayar untuk melakukan kekacauan-kekacauan di seputar hari jajak pendapat yang akan berlangsung 30 Agustus mendatang. Namun seorang anggota Pemuda Pancasila yang dikirim ke Dili ini menuturkan mereka belum tahu untuk keperluan apa mereka dikirim ke Dili. "Kami hanya diminta berangkat saja. Masing-masing diberi uang saku Rp 2,2 juta dari Departemen Luar Negeri," ujarnya. Selama "masa penantian" ini mereka hanya berjudi dengan uang yang didrop Departemen Luar negeri itu di atas KRI Teluk Cirebon. Sebagian dari mereka malah sudah kehabisan uang karena kalah berjudi. Di atas kapal itu tak hanya tiga ratusan anggota Pemuda Pancasila saja yang menghuni. "Hotel" terapung itu juga dihuni puluhan relawan Forum Rektor, Credible dan Live, tiga kelompok pemantau jajak pendapat dari Indonesia yang datang ke Timtim atas rekomendasi Deplu. Malangnya, kelompok pemantau jajak pendapat yang terdiri dari para mahasiswa itu belum memperoleh akreditasi dari UNAMET, badan PBB penyelenggara jajak pendapat itu. Deplu yang merekomendasi mereka gagal memperoleh akreditasi untuk tugas pemantuan itu. "Lalu, Deplu lepas tangan. Forum Rektor disuruh mencari akreditasi sendiri. Jelas Deplu tak bertanggungjawab atas nasib para relawan ini," ujar seorang aktifis LSM di Dili. Tak hanya Forum Rektor yang ditolak akreditasinya oleh UNAMET, namun juga sejumlah ormas pemuda dan mahasiswa, termasuk ratusan anggota Pemuda Pancasila yang ditolak UNAMET. Para pemantau dari Forum Rektor yang sudah terlanjur tiba di Dili merasa ditipu Deplu yang mengajak mereka memantau jajak pendapat di Timtim. Menurut Edwin Irfan, salah seorang pemantau dari Forum Rektor seperti dikutip Radio Netherland, ia bersama 28 orang lainnya dijanjikan oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) akan mendapatkan akreditasi dari UNAMET. Orang-orang Deplu menjamin ke amanan para relawan. "Keberangkatan kami dikordinir Chandra Yudha, " ujarnya. Chandra, menurut Edwin, adalah pegawai Departemen Luar Negeri RI, Direktorat Organisasi Internasional. Sialnya lagi, para pemantau itu juga harus menginap di kapal yang sangat buruk selama di Dili. Sebagian pemantau harus tidur di geladak yang juga berfungsi sebagai WC dan kamar mandi. Kehidupan di kapal yang minim fasilitas sungguh tak nyaman. "Menurut kawan-kawan dari OKP, keberangkatan mereka dikoordinir oleh kantor Menteri Pemuda dan Olah Raga," tutur Edwin. Tapi yang berasal dari OKP tak pernah punya program apapun. "Bahkan mereka tak pernah diinstruksikan untuk apa selama di Timor Timur," tambahnya. Apalagi kapal yang kondisinya buruk itu, itu juga mengangkut alat kampanye kelompok pro-otonomi. Barang-barang itu terdiri dari kaos bertuliskan "Otonomi Yes", block note dengan kalimat "Saya Pilih Otonomi", serta buku yang berisi tentang serba-serbi otonomi yang diterbitkan oleh Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK). Jumlahnya banyak sekali, dalam hitungan ton. Lepas dari soal nasib para pemantau dari kalangan mahasiswa itu yang juga diangkat dengan kapal perang TNI-AL itu, kembali ke soal hadirnya ratusan anggota Pemuda Pancasila tadi, kalangan pekerja Hak Asasi Manusia di Dili mulai khawatir. Seorang aktifis HAM menuturkan kepada Xpos bahwa tigaratusan preman bayaran itu akan sangat berbahaya jika dilepas di Dili dengan menyandang senjata, apalagi jika bergabung dengan milisi pro-Indonesia yang selama ini sudah cukup membuat siatuasi kacau karena kebiasaan mereka menganiaya dan membunuh warga pro-kemerdekaan. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
