Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 30/II/29 Agustus-4 September 99 ------------------------------ REFORMASI DJNOMICS (EKONOMI): Di bawah Presiden Kim Dae-jung ekonomi Korea Selatan melonjak pesat. Benarkah cuma tokoh pro-demokrasi yang bisa pimpin negara keluar dari krisis ekonomi? Belajarlah dari Korea Selatan. Negara-negara Asia yang kini masih berkutat dengan penyakit `krismon', sebaiknya segera minta resep dari negerinya Presiden Kim Dae-jung. Bukan ginseng yang bakal diberikan, tapi strategi yang dinamakan `Dae-jung Economics' atau DJnomics. Ampuhnya resep ini sudah terbukti. Minggu lalu (19/8), pertumbuhan ekonomi Korsel mencatat angka tertinggi selama empat tahun terakhir. Produk Domestik Bruto-nya naik 9,8% pada kuartal kedua tahun ini, dibandingkan 4,6% kuartal sebelumnya. Ini disebabkan peningkatan keunggulan komparatif, naiknya konsumsi domestik dan investasi bidang perkebunan serta melonjaknya ekspor. Sebuah pencapaian fantastik, mengingat tahun lalu, perekonomian Korsel mencatat pertumbuhan negatif dan masih terjebak resesi. Yang dimaksud DJnomics-nya, sebetulnya sederhana. Presiden Kim bercita-cita, perekonomian Korsel yang didominasi segelintir chaebol (bisnis keluarga), bisa berubah menjadi lebih merakyat. "Pembangunan paralel antara demokrasi dan ekonomi pasar", ia jadikan sebagai tujuan nasional yang harus dicapai. Ketika krisis baru melanda Korsel, sulit bagi Presiden Kim mewujudkan mimpinya. Konsepnya lebih enak didengarkan ketimbang dijalankan. Mau tak mau, ia harus tunduk pada IMF, yang saat itu bagaikan mesias. Hasilnya, memang positif dalam upaya pemulihan ekonomi, tapi negatif dalam hal kesejahteraan sosial. Pengangguran mendekati 2 juta jiwa; Kelas menengah Korsel yang sebelumnya mencapai 60%, turun menjadi 40%. Lagi-lagi yang lebih diuntungkan adalah para chaebol. Untunglah, ia tak mau terus menghamba pada IMF -apalagi belakangan pejabat IMF mengaku gagal mengatasi krisis Asia. Bagi Presiden Kim, memburuknya ekonomi Korsel disebabkan orientasi "pertumbuhan lebih dulu- pemerataan belakangan" yang belum berubah setelah dilakoni lebih dari 32 tahun. Perlahan-lahan ia kembali pada visinya sendiri. Ia percaya jika pembangunan terlalu berat sebelah pada pertumbuhan, kesenjangan sosial bisa makin parah dan merusak stabilitas. Karena itu, konglomerat yang utangnya terlalu besar, tak lagi mendapat privilese. Industri yang tak efisien, tak lagi ditopang pemerintah. Dampak buruknya memang ada: Pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terjadi. Namun, ia segera membentuk Komite bagi Peningkatan Kualitas Hidup. Tujuannya, mempertemukan berbagai kepentingan, dari pemilik modal hingga buruh, serta mencarikan pekerjaan alternatif bagi pengangguran melalui training-training yang disubsidi pemerintah. Dengan visi yang jelas, reformasi ekonomi Korsel lambat laun mulai berbuah. Baru-baru ini, berkenaan dengan peringatan kemerdekaan Korea, (15/8), Kim Dae-jung memaparkan konsepnya mengatasi krisis secara lebih konkrit, yang ia sebut productive welfare policy (kebijakan kesejahteraan produktif). Sekali lagi, ia ingin menyeimbangkan kesejahteraan nasional dengan pertumbuhan ekonomi, supaya produktifitas nasional dan kualitas hidup bisa meningkat bersamaan. Upaya mencapai kesejahteraan nasional bukan dengan memberi begitu saja subsidi bagi rakyat tak mampu. Tapi, untuk mendorong mereka berdikari. Untuk mendukung pencapaian tujuan itu, ia berniat memperluas partisipasi dan tanggungjawab masyarakat dengan melibatkan semua sektor. Ia pun berencana meningkatkan modal melalui kebijakan reformasi pajak dan secara aktif merespon kecenderungan polarisasi sosial, melebarnya kesenjangan sosial dan keterasingan di masyarakat. Kim Yoo-bae, penasihat Presiden urusan kesejahteraan dan buruh, menekankan perlunya realisasi beberapa hal sebelum kebijakan ini bisa terwujud. Pertama, standar hidup minimum bagi orang miskin harus segera diatur dan dijamin lewat program bantuan bagi masyarakat. "Bagi orang-orang yang sudah berumur dan cacat, kami akan memperluas kesempatan kerja dan program rehabilitasi." Kedua, pelatihan dan pendidikan akan dispesialisasikan sesuai dengan kelompok-kelompok sasaran. Proteksi informal bagi masyarakat yang tak mampu akan diatur melalui peraturan/perundangan untuk mendorong sikap berdikari sebelum memasuki pasar. Ketiga, perhatian khusus harus diberikan ke sektor buruh agar mereka bisa bekerja sama membangkitkan kembali industri. Untuk itu, hak-hak buruh akan lebih dilindungi, serta peran serikat buruh dalam menentukan program kesejahteraan nasional akan dihormati. Presiden Kim sadar, bahwa kondisi ideal ini takkan terpenuhi bila korupsi, kolusi dan nepotisme masih merajalela. Begitu pula, bila para konglomerat masih tetap diberikan hak-hak istimewa. Untuk itu, ia meyiapkan pembentukan Komisi Anti-Korupsi dan rancangan Undang-undang Anti-Korupsi. Sedangkan, bisnis para chaebol dipecah menjadi beberapa usaha independen. Dengan begitu, pengaruh mereka yang biasanya luar biasa besar di pasar uang, dihentikan. Salah satu korbannya Daewoo, yang kini menyerahkan nasibnya di tangan 140 kreditor asing. Untuk memperkuat kelas menengah, mereka ditawarkan membeli saham perusahaan publik seperti Korea Telecom dan Korea Tobacco and Ginseng Corp. -di samping pinjaman bernilai 100 juta won bagi bisnis kecil dan wiraswasta. Komitmen presiden dan juga tokoh pro-demokrasi yang pernah tiga kali terancam pembunuhan ini, benar-benar diwujudkannya. Korsel kini menjadi terdepan dari negara-negara Asia yang dilanda krisis. Lalu, apakah hanya tokoh pro-demokrasi yang bisa pimpin Indonesia keluar dari krisis? Siapa? ..Yang jelas bukan yang kini berkuasa. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
