Precedence: bulk
BIAYA SILUMAN SEBABKAN UPAH BURUH RENDAH
JAKARTA (SiaR, 1/9/99). Upah para buruh Indonesia rendah lebih
banyak disebabkan karena tingginya biaya siluman yang dikeluarkan untuk
aparat keamanan dan birokrasi pemerintahan. Perusahaan sebenarnya mampu
memberi upah lebih tinggi kepada buruh, namun karena biaya siluman
dibebankan perusahaan ke komponen upah, maka upah yang diterima para buruh
menjadi kecil.
Demikian dikemukakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
(Hipmi) Hariyadi B Sukamdani di Jakarta, awal minggu ini. Menurutnya,
rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk pekerja sebesar 10% hingga 15% dari
seluruh biaya operasi. Sebesar 50% hingga 60% digunakan untuk biaya operasi
dan 30% hingga 40% adalah 'biaya siluman'.
"Inilah yang kita kenal sebagai high cost economy, yaitu semacam
pungutan liar, upeti, akomodasi, birokrasi, dan sebagainya," ujar Hariyadi
pada seminar "Strategi Pemberdayaan Serikat Buruh Menuju Era Industrialisasi
dan Demokratisasi" yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Lembaga Pengembangan
Tenaga Kerja Nahdlatul Ulama (LPTKNU).
Kondisi ini sebenarnya sejak jaman Orde Baru Soeharto sudah
diungkapkan oleh para pejuang buruh. Mochtar Pakpahan dari SBSI, misalnya,
sempat membuat penelitian yang membuktikan pemerasan itu. Namun saat itu,
suara Mochtar tidak digubris. Tapi justru kegiatan Mochtar dalam
memperjuangkan buruh banyak dibatasi. Bahkan SBSI sempat dilarang kegiatannya.
Walaupun tidak istimewa, masalah yang diungkapkan Hariyadi itu
menarik lantaran dilakukan oleh seorang pengusaha yang tahu seluk beluk
persoalannya. Hanya saja beberapa peserta seminar menyayangkan kenapa
Hariyadi tidak mengungkapkan masalah tersebut dulu, saat Soeharto masih
berkuasa. "Tapi maklumlah, ia kan salah seorang kerabat Soeharto, anak
pengusaha Sukamdanai Sahid Gito Sardjono," kata salah seorang peserta.
Dalam seminar itu Hariyadi menjelaskan, perusahaan pada umumnya
untuk menutup biaya operasi yang diperuntukkan biaya siluman itu dengan cara
mengurangi upah pekerja. Oleh karena itu, masalah yang timbul antara pekerja
dan pengusaha selalu linier dengan masalah gaji, tunjangan, komisi, dan hal
lain yang berkaitan dengan biaya pekerja.
Faktor eksternal seperti itu dinilai Hariyadi justru lebih dominan
daripada faktor internal perusahaan. Sehingga masalah perburuhan yang
seringkali muncul tidak hanya secara diametral antara pekerja dan pemilik
usaha, tetapi sudah menyangkut makroekonomi secara nasional. Yaitu terkait
dengan bobroknya kondisi perekonomian nasional. Sehingga penyelesaiannya
tidak bisa dilakukan secara parsial.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
