Precedence: bulk
RUU KEADAAN DARURAT DISAHKAN KAMIS (9/9)
JAKARTA, (SiaR, 7/9/99). Kengototan Panglima TNI Jend. TNI Wiranto
menggolkan RUU Keamanan dan Keselamatan Negara (RUU Keadaan Darurat) di DPR
didukung Presiden Habibie. Setelah RUU tersebut berganti baju menjadi RUU
Penanggulangan Keadaan Bahaya di Panitia Kerja (Panja) DPR Senin (6/9) RUU
tersebut direncanakan lolos ke Panitia Khusus (Pansus) Rabu hingga hari
Kamis (9/09) dan harus sudah disahkan di Sidang Pansus tertutup.
Beberapa sumber SiaR di DPR menginformasikan pergantian judul RUU yang
selalu disingkat RUU KKN ini menjadi RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB)
dimaksudkan menepis "image" bahwa RUU itu untuk menjaga KKN (Korupsi Kolusi
dan Nepotisme) rezim Habibie.
Meski begitu SiaR mendapat bocoran, penggodokan RUU Keadaan Darurat
yang telah diubah namanya menjadi RUU PKB ini ditargetkan hanya dibahas oleh
Panja hingga Selasa (7/9) sore. Selanjutnya RUU tersebut akan masuk dalam
sidang pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) Rabu (8/9). Menurut
sumber SiaR di DPR RUU tersebut akan diupayakan disahkan Kamis (9/9).
"Para anggota dewan setuju pembahasan itu dilanjutkan," ujar sumber
tersebut. Memang sumber tesebut juga menyebutkan pesangon Rp150 juta itu
cukup memuluskan upaya penggodokan RUU itu.
Sementara itu penetapan keadaan darurat militer di Timor Timur yang
dipaksakan Habibie dan Jendral Wiranto sebenarnya ditolak DPR seperti
diungkapkan oleh Ketua FPP, Zarkasih Nur. "FPP menentang keras penetapan
darurat militer untuk Timtim. Pendekatan militer selama ini membuat rakyat
trauma, dan tidak menyelesaikan masalah," ujar Zarkasih Nur.
Menurut anggota FPP itu, apapun alasannya penetapan situasi darurat militer
di Timtim tidak bisa dilakukan begitu saja. "Kalau Presiden minta
persetujuan DPR, FPP takkan memberikan persetujuan itu. Kalau Habibie
bersikeras melaksanakannya, terserah saja. Tapi DPR tetap akan meminta
pertanggungjawaban," ancam Zarkasih.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
